MODERLAND REALTY, TBK. DK.

Modernland Realty,Ltd., Jakarta tertanggal19 Desember 1989 atas nama PT.Modernland Realty,Ltd., adalah tidaktermasuk tanah a quo milik Para Penggugat yang menjadi objek suratkeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut diHal. 9 dari 57 hal. Put. Nomor 3213 K/Pdt/2013atas jo.

Bahwa tindakan Tergugat II yang dipersoalkan dan dianggap menyalahiprosedur oleh Para Penggugat quod non adalah diterbitkannya SuratKeputusan Tergugat II Nomor 1367/HGB/BPN/89 tentang Pemberian HakGuna Bangunan atas nama PT.Modernland Realty,Ltd., Jakarta, tertanggal19 Desember 1989 yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 436 atas nama PT.Modernland Realty,Ltd., (sekarangPT.Modernland Realty, Tok), sehingga gugatan a quo jelas salah tempat dansalah alamat karena tegas sekali

Nomor 3213 K/Pdt/2013Keputusan Tergugat II Nomor 1367/HGB/BPN/89 tentang Pemberian HakGuna Bangunan atas nama PT.Modernland Realty,Ltd., Jakarta, tertanggal19 Desember 1989 yang mendasari terbitnya HGB Nomor 436 atas namaPT.Modernland Realty,Ltd.

Nomor 3213 K/Pdt/2013dan atas nama PT.Modernland Realty,Tbk., in casu DireksiPT.Modernland Realty, Tbk., sebagai pihak;1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yangmenyatakan bahwa:Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan;1.3.

; yangsebagian dari C.726 persil 30 tersebut telah terbit Sertipikat HGB Nomor487 juga atas nama PT.Modernland Realty,Ltd., seluas 1.170 m?;Hal. 28 dari 57 hal. Put. Nomor 3213 K/Pdt/20134.

ADHI REALTY-EDEN CAPITAl INDONESIA KSO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, beralamat diJalan Salemba Tengah II, Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakilioleh lpuk Nimpuno, selaku Komite Manajemen;Selanjutnya memberi kuasa kepada: Yasir Iswanto, Kuasa Hukum padaPengadilan Pajak, beralamat di Jalan Pintu Air Il, Nomor 4, Gandul Cinere, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/KSOSK/FIN/I/2015, tanggal 5 Januari 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan

Adhi Realty dan PT. EdenCapital Indonesia yang masingmasing memberikan kontribusi berupatanah dan bangunan dengan rincian:1) Kontribusi PT. Adhi Realty berupa tanah dinilai sebesar 30%;2) Kontribusi PT. Eden Capital Indonesia berupa bangunan dinilaisebesar 70%;bahwa komposisi 30:70 ini juga dapat dihitung dari perbandingan antaraluas tanah awal (cfm. HGB) terhadap jumlah luas unit yang akan dijual;c.

Adhi Realty Eden Capital Indonesia KSO, NPWP: 02.393.245.2023.000, alamat: Jl.Salemba Tengah II No.10, Jakarta Pusat;Halaman 6 dari 20 halaman.

Nomor 1308/B/PK/PJK/2015Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put55749/PP/M.XA/17/2014, yang diucapkan pada 29 September 2014 yangmenyebutkan:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1471/WPJ.06/2011, tanggal 5 Desember2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Mei 2007 4xNomor:00005/208/07/023/10 tanggal 21 September 2010, atas nama PT Adhi Realty

ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko,S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO tersebut;

PT ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1331/B/PK/Pjk/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, diwakilioleh Ipuk Nimpuno, selaku Komite Manajemen, beralamat diJalan Salemba Tengah II Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada:Yasir Iswanto, beralamat di Jalan Pintu Air Il Nomor 4, Gandul,Cinere, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Putusan Nomor 1331/B/PK/Pjk/2015perjanjian kerja sama operasi antara PT Adhi Realty dan PT EdenCapitallndonesia yang masingmasing memberikan kontribusi berupatanah dan bangunan dengan rincian :Kontribusi PT Adhi Realty berupa tanah dinilai sebesar 30%.Kontribusi PT Eden Capital Indonesia berupa bangunan dinilaisebesar 70%;Bahwa komposisi 30:70 ini juga dapat dihitung dari perbandingan antaraluas tanah awal (cfm. HGB) terhadap jumlah luas unit yang akan dijual;c.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan PajakNomorPut.55430/PP/M.XA/17/2014, tanggal 22 September 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1496/WPJ.06/2011 tanggal 5Desember 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak September 2006 Nomor00009/208/06/023/10 tanggal 21 September 2010, atas nama PT Adhi Realty

dibatalkandemi hukum;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor :Put55430/PP/M.XA/17/2014, yang diucapkan pada 22 September 2014yang menyebutkan :Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1496/WPJ.06/2011,tanggal 05 Desember 2011, tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa PajakSeptember 2006 Nomor 00009/208/06/023/10 tanggal 21 September2010, atas nama PT Adhi Realty

Bahwa dengan demikian, tidak tedapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: PT ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO,tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan

KUALAJAYA REALTY

Kurnia Realty Jaya

ADHI REALTY-EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, tersebut

ADHI REALTY-EDEN CAPITAL INDONESIA KSO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Komponen harga jual 30 : 70 ini merupakan implementasi dariperjanjian kerja sama operasi antara PT Adhi Realty dan PT EdenCapital Indonesia yang masingmasing memberikan kontribusi berupatanah dan bangunan dengan rincian : Kontribusi PT Adhi Realty berupa tanah dinilai sebesar 30%;Halaman 5 dari 22 halaman.

Adhi Realty Eden Capital Indonesia KSO, NPWP : 02.393.245.2023.000, alamat: Jl.Salemba Tengah II No., Jakarta Pusat;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap = yaitu. Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPUT.55412/PP/M.XA/17/2014, Tanggal 22 September 2014, diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 17 Oktober 2014Halaman 6 dari 22 halaman.

No. 014/DIRSP/04, tanggal 19Januari 2004;sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuaidengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.Bahwa kekhilafan dan kekeliruan hukum yang dilakukan oleh MajelisHakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyatanyatatersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atautidak sesuai dengan hukum dan perundangundangan yang berlakusehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan dapatmengakibatkan kerugian pihak PT Adhi Realty

Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagaiberikut :Pengajuan permohonan peninjuan kembali berdasarkan alasansebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf edilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejakputusan dikirim.Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put55412/PP/M.XA/17/2014, tanggal 22 September 2014, atas nama PTAdhi Realty Eden

ADHI REALTY-EDEN CAPITAl INDONESIA KSO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, beralamat diJalan Salemba Tengah II, Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakilioleh lpuk Nimpuno, selaku Komite Manajemen;Selanjutnya memberi kuasa kepada Yasir Iswanto, Kuasa Hukum padaPengadilan Pajak, beralamat di Jalan Pintu Air Il, Nomor 4, GandulCinere, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/KSOSK/FIN/I/2015, tanggal 5 Januari 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JI.

Komponen harga jual 30 : 70 ini merupakan implementasi dariperjanjian kerja sama operasi antara PT Adhi Realty dan PT EdenCapital Indonesia yang masingmasing memberikan kontribusi berupatanah dan bangunan dengan rincian :Kontribusi PT Adhi Realty berupa tanah dinilai sebesar 30%.Kontribusi PT Eden Capital Indonesia berupa bangunan dinilaisebesar 70%;bahwa komposisi 30:70 ini juga dapat dihitung dari perbandingan antaraluas tanah awal (cfm. HGB) terhadap jumlah luas unit yang akan dijual;c.

Adhi Realty Eden Capital Indonesia KSO, NPWP: 02.393.245.2023.000, alamat: JI.Salemba Tengah II No.10, Jakarta Pusat;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55415/PP/M.XA/17/2014, tanggal 22 September 2014, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 17 Oktober 2014, kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 010/KSOSK/FIN/I/2015, tanggal

ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO,tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembaii,maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkaradalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor

ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko,S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Penggugat:
PT Plaza Indonesia Realty Tbk.
Tergugat:
Priyanto Dirgahayu

ADHI REALTY - EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, tersebut;

ADHI REALTY - EDEN CAPITAL INDONESIA KSO vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, diwakili olehlpuk Nimpuno, jabatan Komite Manajemen KSO PT. Adhi RealtyEdenCapital Indonesia, beralamat di JI. Salemba Tengah II No. 10. JakartaPusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Yasir Ismanto, beralamatJI.

Komponen harga jual 30 : 70 ini merupakan implementasi dariperjanjian kerja sama operasi antara PT Adhi Realty dan PT EdenHalaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1316 /B/PK/PJK/2015Capital Indonesia yang masingmasing memberikan kontribusi berupatanah dan bangunan dengan rincian : Kontribusi PT Adhi Realty berupa tanah dinilai sebesar 30%.

Pengadilan Pajak Nomor : Put55743/PP/M.XA/17/2014, yang diucapkan pada 29 September 2014 yangmenyebutkan :Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1316 /B/PK/PJK/2015Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP1498/WPJ.06/2011, tanggal 05 Desember2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Nopember 2006 Nomor0001 1/208/06/023/10 tanggal 29 September 2010, atas nama PT Adhi Realty

ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO,tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun

ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapbkan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko,SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Yosran, SH., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

ADHI REALTY - EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, tersebut;

ADHI REALTY - EDEN CAPITAL INDONESIA KSO vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, diwakili olehlpuk Nimpuno, jabatan Komite Manajemen KSO PT. Adhi RealtyEdenCapital Indonesia, beralamat di Jl. Salemba Tengah II No. 10. JakartaPusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Yasir Ismanto,beralamat di Jl.

Komponen harga jual 30 : 70 ini merupakan implementasi dariHalaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1323 /B/PK/PJK/2015perjanjian kerja sama operasi antara PT Adhi Realty dan PT EdenCapital Indonesia yang masingmasing memberikan kontribusi berupatanah dan bangunan dengan rincian :Kontribusi PT Adhi Realty berupa tanah dinilai sebesar 30%.Kontribusi PT Eden Capital Indonesia berupa bangunan dinilaisebesar 70%;Bahwa komposisi 30:70 ini juga dapat dihitung dari perbandinganantara luas tanah awal (cfm

AD REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, NPWP: 02.393.245.2023.000, alamat: Jl.Salemba Tengah II No. 10, Jakarta Pusat.Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1323 /B/PK/PJK/2015Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum ~~ tetap iyaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put55411/PP/M.XA/17/2014, Tanggal 22 September 2014, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 17 Oktober 2014 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan

ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO,tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun

ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembaili ini ditetapbkan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, oleh Dr. H. M.

PUNCAK ARDIMULIA REALTY.;

ADHI REALTY-EDEN CAPITAl INDONESIA KSO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO,diwakili oleh IPUK NIMPUNO, selaku jabatan KomiteManajemen pada KSO PT.

Adhi Realty dan PT. EdenCapital Indonesia yang masingmasing memberikan kontribusi berupatanah dan bangunan dengan rincian:1) Kontribusi PT. Adhi Realty berupa tanah dinilai sebesar 30%;2) Kontribusi PT. Eden Capital Indonesia berupa bangunan dinilaisebesar 70%;Bahwa komposisi 30:70 ini juga dapat dihitung dari perbandinganantara luas tanah awal (cfm. HGB) terhadap jumlah luas unit yang akandijual;c.

Putusan Nomor 1321/B/PK/PJK/2015tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atautidak sesuai dengan hukum dan perundangundangan yang berlakusehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan dapatmengakibatkan kerugian pihak PT Adhi Realty Eden CapitalIndonesia KSO yang seharusnya tidak perlu terjadi;Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;1.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put55417/PP/M.XA/17/2014, tanggal 22 September 2014, atas nama PT Adhi Realty EdenCapital Indonesia KSO, telah dikirim/diberitahukan secara patutkepada Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Oktober 2014 dan telahditerima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding);3.

ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr.

MITRA BERSAMA REALTY

ALI CHANDRA >< PT.ALAM SUTERA REALTY TBK (DAHULU PT.ADHI HUTAMA MANUNGGAL)

PT ALAM SUTERA REALTY Tbk (dahulu) PTADHIHUTAMA = MANUNGGAL) berkedudukan diTangerang, dengan alamat Perkantoran Alam SuteraONYX No. 5152 Jalan Sutera, Kelurahan Kunciran,Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya LUCIA RATIH ANDINI, S.H., dkk,sebagai Staff Advokasi PT ALAM SUTERA REALITY Tbk,berkedudukan di WISMA Argo Manunggal, lantai 18, JalanJenderal Gatoto Subroto Kavling 22, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli2013 ,selanjutnya

MODERNLAND REALTY LIMITED (TBK), Cs

MODERNLAND REALTY LIMITED (TBK), beralamat di ClubHouse 2" floor, Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Cilincing Km.0.5 Cakung,Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGATPT. MODERN GRIYAREKSA, beralamat di Club House 2"9 floor,Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Cilincing Km. 0.5Cakung,Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IlI;PT. MITRA SINDO MAKMUR, beralamat di Club House 2" floor,Jakarta Garden City, Jl.

MODERNLAND REALTY Tbk. dkk.

MODERNLAND REALTY Tbk., beralamat di Komplek RUKOMODERNLAND, kantor Pemasaran Kota Modern, Hall Ruko Blok RJalan Hartono Boulevard Raya, Kelurahan Kelapa Indah,Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, selanjutnya disebutsebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ; 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) CQ. KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN WNASIONAL (BPN)PROPINSI BANTEN CQ.

Modernland Realty Tbk. sebagaipihak dalam gugatannya ;2. Gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidakmencantumkan Kelurahan Kelapa Indah sebagai pihak yangditarik dalam perkara a quo;lll. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukangugatan (legitima persona standy judicio) ;IV.

Reid Cemara Realty (Tergugat) tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;

Penggugat:
Anita Agustina
Tergugat:
PT Cempaka Sinergy Realty

CAHAYA BARU RAYA REALTY, Dkk

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PLAZA INDONESIA REALTY, TBK (HOTEL GRAND HYATT JAKARTA), tersebut;

PT PLAZA INDONESIA REALTY, TBK (HOTEL GRAND HYATT JAKARTA), VS PRIYANTO DIRGAHAYU

PUTUSANNomor 545 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:PT PLAZA INDONESIA REALTY, TBK(HOTEL GRAND HYATT JAKARTA), diwakilioleh J. Arnes Lukman, selaku Direktur,berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Kav. 2830, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikuasa kepada Kenny Wiston, S.H., LL.M.

Nomor 545 kK/Pdt.SusPHI/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PLAZAINDONESIA REALTY, TBK (HOTEL GRAND HYATT JAKARTA), tersebutdan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 276/Pdt.SusPHI/2017/PN Jkt.Pst., tanggal 1Februari 2018, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara inidengan amar putusan sebagaimana

Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PLAZAINDONESIA REALTY