Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal iniyaitu tidak mempunyai kewenangan untuk berbuat, dan yang dimaksud denganmelawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan denganperaturan perundangundangan (sifat melawan hukum formil);Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1975/Pid.Sus/2020/PN LbpMenimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undangundang Repulik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : "narkotika hanyadapat digunakan untuk kepentingan

Terdakwa dari saksi Abnur Hamdani Alias Dani, ketikaditanyakan apakah ada ijinnya, Terdakwa menjawab tidak memiliki izin daripihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasaiNarkotika Golongan jenis shabushabu dan Terdakwa tidak memiliki izin daripihak berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasaiNarkotika Golongan jenis shabushabu;Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berhak membawadan menguasai narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undangundang Repulik

Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanamanHalaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1975/Pid.Sus/2020/PN LbpMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalampenjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang Repulik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal daritanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapatmenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,mengurang!

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakharmonis lagi dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggalbersama sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Desember 2015,sudah kurang lebih 4 tahun sampai sekarang dan saat ini Tergugat tidakdiketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Repulik Indonesia (ghaib).4. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat danTergugat, namun tidak berhasil.Hal. 8 dari 12 Hal.

Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telahberpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, saat ini Tergugat tidakdiketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Repulik Indonesia (ghaib).

tahun 2016, bertempat diperairan karang berangberang Tanjung Punai pada titik koordinat0215'094LS dan 10515500BT yang masuk wilayah perairan KabupatenBangka Barat atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan sengaja memiliki,menguasal, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ataualat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutansumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikananNegara Repulik

Indonesia pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekirapukul 11.30 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus2016 atau setidaktidaknya dalam suatu wakiu di tahun 2016, bertempat diperairan karang berangberang Tanjung Punai pada titik koordinat0214500LS dan 10515486BT yang masuk wilayah perairan KabupatenBangka Barat atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Repulik

dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datangmenghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannyatersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat pada tanggal30 Juni 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor1415/2020/OF dan 1416/2020/OF berupa daundaun kering tersebut diatasadalah benar mengandung Narkotika jenis 5MDMBPICA. 5FMDMBPICAterdaftar dalam Golongan Nomor urut 166 lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika didalam Lampiran UndangUndang Repulik

Pusat LaboratoriumForensik yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2020 dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwabarang bukti dengan nomor 1415/2020/OF dan 1416/2020/OF berupa daundaun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis 5FMDMBPICA. 5FMDMBPICA terdaftar dalam Golongan Nomor urut 166lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam LampiranUndangUndang Repulik

PusatLaboratorium Forensik yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2020 dengankesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1415/2020/OF dan1416/2020/OF berupa daundaun kering tersebut diatas adalah benarmengandung Narkotika jenis 5MDMBPICA. 5FMDMBPICA terdaftar dalamGolongan Nomor urut 166 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadidalam Lampiran UndangUndang Repulik

fungsi dan kedudukannya adalah subyek hukum dan atauPejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketaa quo telah melanggar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Paragraf Keempatkhususnya Pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan (4) yaitu mengenai Prosedur PemilihanPenyediaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya yang telah ditetapkan dalam dokumenpemilihan penyedian barang/jasa serta juga bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik dan Pasal 22 UndangUndang Repulik

Indonesia Nomor 5 Tahun1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyisebagai berikut :Pasal 22 UndangUndang Repulik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 pelaku usaha dilarangbersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehinggadapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidaksehat ;Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan (klarifikasi) a quo jelasjelassudah bertentangan dengan Azasazas Umum Pemerintahan yang Baik

Sekarang tidak diketahui keberadaanya diwilayah Negara Kesatuan Repulik Indonesia, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Maret 2021 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register Nomor0560/Padt.G/2021/PA.Bi tanggal 23 Maret 2021 mengemukakan halhal sebagaiberikut:1.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 300/18/III/2021, tanggal 23032020, dari Kepala Desa Dahulu beralamat di XXXXXXXXXX, Kab.Boyolali.Sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah NegaraKesatuan Repulik Indonesia, bermeterai cukup, yang isi pokoknyamenerangkan bahwa Tergugat adalan penduduk desa tersebut tetapisejak bulan Juli 2019 sampai sekarang telah pergi meninggalkandesanya tersebut tanpa sepengetahuan pemerintahan desa dan tidakdiketahui alamatnya, yang bermaterai cukup setelah dicocokkanternyata

untukmemeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Pemohon dan Termohon telahdipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPemohon tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan permohonannyatersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

No. 1638/Pdt.G/2018/PA.Btm.tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman TeknisPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, gugatan Penggugat tersebutsudah sepatutnya digugurkan;Menimbang, bahwaperkarainitermasuk bidang perkawinan,

dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Pemohon dan Termohon telahdipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPemohon tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan permohonannyatersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan Keputusan KetuaMahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 TentangPemberlakuan Buku If Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan, gugatan Penggugat tersebut sepatutnya dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undangundang Nomor 3Tahun 2006 jo.

Ptsn No.1852/Pdt.G/2016/PABIMtersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukangugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman TeknisPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, gugatan Penggugattersebut sudah sepatutnya digugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan

mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukangugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan, permohonan Pemohon tersebut sepatutnya dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undangundang Nomor 3Tahun 2006 jo.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakharmonis lagi dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggalbersama sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Agustus 2017,sudah 2 tahun lebin sampai sekarang dan saat ini Tergugat tidak diketahullagi alamatnya di wilayah Negara Repulik Indonesia (ghaib).4.

Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telahberpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, saat ini Tergugat tidak diketahullagi alamatnya di wilayah Negara Repulik Indonesia (ghaib). Hal inimenunjukkan bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat hidup berpisahjika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahanrumah tangga (broken marriage).Hal. 8 dari 12 Hal.

ditentukan untukmemeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datangmenghadap ke persidangan, sedangkan Pemohon telah dipanggil dengansah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkanalasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidakbersungguhsungguh dalam mengajukan permohonannya tersebut;Menimbang, bahwa demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 148R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

persidangan kecuali Tergugat hadir pada sidang kedua sajasedangkan Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruhwakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, padahal Penggugattelah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal148 R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman TeknisPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, gugatan Penggugat tersebutsepatutnya dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) danPasal 90 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 jo.