pemeriksaan BPK 2014 tanggal 18 Juninama Djohan Wahyudhi, SE, (Bukti P4A) ;48.Foto copy hasil penghitungan pengembalian penghasilansesuai temuan pemeriksaan BPK 2014 tanggal 18 Juninama Edi Soewardojo, (Bukti P4B);49.Foto copy hasil penghitungan pengembalian penghasilansesuai temuan pemeriksaan BPK 2014 tanggal 18 Juninama Jusuf Arifandy, (Bukti P4C) ;50.Foto copy hasil penghitungan pengembalian penghasilansesuai temuan pemeriksaan BPK 2014 tanggal 18 Juninama LukmanulHakim, SE, (Bukti P4D) ;51.

Foto copy hasil penghitungan pengembalian penghasilansesuai temuan pemeriksaan BPK 2014 tanggal 18 Juninama Adrian Nusaputra, SH, (Bukti P4E) ;52.Foto copy hasil penghitungan pengembalian penghasilansesuai temuan pemeriksaan BPK 2014 tanggal 18 Juninama Tintin Sartika,S.Si,Apt, (Bukti P4F) ;53.Foto copy hasil penghitungan pengembalian penghasilansesuai temuan pemeriksaan BPK 2014 tanggal 18 Juninama Dyah Nurbaitini, (Bukti P4G);54.Foto copy hasil penghitungan pengembalian penghasilansesuai temuan

tanggal 18 Juninama Undang Sonata, (Bukti P4J) ;57.Foto copy hasil penghitungan pengembalian penghasilansesuai temuan pemeriksaan BPK 2014 tanggal 18 Juninama Rachmansyah, (Bukti P4K) ;58.Foto copy hasil penghitungan pengembalian penghasilansesuai temuan pemeriksaan BPK 2014 tanggal 18 JuninamaVerre C Marwan Boestami, SE, (Bukti P4L) ;59.Foto copy hasil penghitungan pengembalian penghasilansesuai temuan pemeriksaan BPK 2014 tanggal 18 Juninama Nur Fahmi Fuad, Amd, (Bukti P4M) ;60.Foto copy hasil

Umar sebagai Direksi yaitu Pak Umarmengatakan melakukan ini karena temuan BPK kemudian saksimemberikan argument ini belum final kemudian pak Umar mengatakanbagaimana nanti saja, setelah itu bicara lainlain tidak ada bicara lagidan saksi berharap waktu itu biar cepat selesai ;Bahwa intinya daftar temuan sementara itu diserahkan kepada auditiyaitu perusahaan Indofarma penanggung jawabnya adalah DirekturIndofarma, dan saya waktu itu mengatakan bahwa ini bukan LHP, inimasih daftar temuan disini disuruh

BPK harus tindak lanjuti, intinya ini ada temuan BPKharus di evaluasi maka evaluasi salah satunya meminta uangdikembalikan dan temanteman ini di mutasi jadi untuk menutupitemuan itu tindak lanjutnya yang dibuat oleh Direksi ;Bahwa LHP itu ada temuan yang menyatakan promosi yang tidakprosedur, salah satunya menyuruh evaluasi ;Bahwa dalam daftar temuan sementara itu hanya untuk mengevaluasiyang 16 orang karyawan itu ;Bahwa saksi bertemu dengan pak Umar sebagai Direksi 1 harisebelum Ramadhan kemudian

Pada Risalah Exit Meeting tanggal 25 April 2013, padaprinsipnya Direksi dan Komisaris Bank sependapat danbertanggungjawab dengan temuan hasil pemeriksaansebagaimana yang tercantum dalam matrix temuan sertaberkomitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut;13.3.

Sehingga masih menjadi temuan pemeriksaan posisi 31Maret 2012 dan baru diperbaiki sebagian pada bulan Desember 2012:Bahwa tengarai/tuduhan Tergugat tersebut di atas tidak benar karenaBank BIN telah menindak lanjuti temuan Bank Indonesia tersebut danmelaporkan kepada Bank Indonesia sebagaimana tercantum pada SuratBank BIN Nomor 322/IAD/ ARA/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011,perinal Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bank IndonesiaTahun 2011, disamping itu ICTD juga telah melakukan berbagai

Putusan Nomor 346 K/TUN/2015Memo Nomor 311/M/ICTD/BKP/GKG/XI/2011, tanggal 8 November 2011perihal tindak lanjut temuan Bank Indonesia tentang koreksi atas accrueinterest yang bernilai negative;Memo Nomor 312/M/ICTD/BKP/GKG/XI/2011, tanggal 8 November 2011perinal tindak lanjut temuan Bank Indonesia tentang koreksi ataskelebihan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah;Memo Nomor 314/M/ICTD/BKP/GKG/XI/2011, tanggal 8 November 2011perinal tindak lanjut temuan Bank Indonesia tentang koreksi atasrekening

Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan Penggugat setelan mendapat laporan,selaku Direksi mengambil langkahlangkah tegas, seperti tertuang dalamRisalan Rapat Direksi Nomor 111 tanggal 23 November 2012, dalamRisalan tersebut secara terang dan jelas berisi arahan Direksi yangdilatarbelakangi hasil pemeriksaan Bank Indonesia dengan menindak lanjutbeberapa hal sebagai berikut: Menindak lanjuti temuan dengan upaya perbaikan sehingga temuan tidakterulang kembali di masa datang; Tim Task Force dan Divisi/Desk

Dengan demikian Penggugat tidak dapatbertanggung jawab secara perorangan terhadap temuan Bank Indonesiatersebut;Halaman 19 dari 57 halaman.

AgkR. selaku penerima uang perjalanandinas, setelah proses administrasi pencairan selesai, anggaran tersebut cair dandananya tidak diserahkan langsung kepada penerima uang perjalanan dinas,melainkan disimpan oleh Terdakwa.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menjadi temuan BPK RI atasLaporan Keuangan Pemerintah Kab. Pinrang TA. 2011 dan dalam LHP tersebutDr. Ir. SAHABUDDIN TOAHA, M.

AgR. selaku penerima uang perjalanandinas, setelah proses administrasi pencairan selesai, anggaran tersebut cair dandananya tidak diserahkan langsung kepada penerima uang perjalanan dinas,melainkan disimpan oleh Terdakwa.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menjadi temuan BPK RI atasLaporan Keuangan Pemerintah Kab. Pinrang TA. 2011 dan dalam LHP tersebutDr. Ir. SAHABUDDIN TOAHA, M.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa dirugikan, karenatelah menjadi temuan BPK RI dalam LHP atas laporan keuanganPemerintah Kabupaten Pinrang TA. 2011 yang mana dalam LHPtersebut nama saksi yakni Dr. Ir.

AgR. harus mengembalikan danaperjalanan dinas TA. 2011 dengan bukti kwitansi yakni ke empat kwitansitersebut di atas.Bahwa atas temuan tersebut, korban diperlihatkan keempat kwitansitersebut, dan tanda tangan yang tertera dalam kwitansi tersebut diakui olehkorban bahwa bukan tanda tangan korban dan korban tidak pernahmenandatangani keempat kwitansi tersebut.Bahwa atas temuan BPK RI perwakilan makassar tersebut, terdakwa telahmelakukan tindak lanjut terhadap temuan tersebut, dimana terdakwamengembalikan

AgkR. harus mengembalikan20dana perjalanan dinas TA. 2011 dengan bukti kwitansi yakni ke empatkwitansi tersebut di atas.Bahwa benar atas temuan tersebut, korban diperlihatkan keempat kwitansitersebut, dan tanda tangan yang tertera dalam kwitansi tersebut diakui olehkorban bahwa bukan tanda tangan korban dan korban tidak pernahmenandatangani keempat kwitansi tersebut.Bahwa benar atas temuan BPK RI perwakilan makassar tersebut, terdakwatelah melakukan tindak lanjut terhadap temuan tersebut, dimana

Surat Pelimpahan temuan kerugian Negrara / Daeran Nomor : 900/3236/WK tanggal 25 Nopember 2009. 5. Surat Keterangan tanggung jawab mutlak dari sdri. IRMAWATI tanggal 02 Agustus 2010.6. Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 951/137/ITKOT/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang pembebanan ganti rugi.7. Surat Pernyataan sdri. IRMAWATI tentang kesediaan pemotongan gaji Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan tanggal 17 Januari 2012.8. Surat Pernyataan tersangka DAHYAR AK.

Bukti setoran pengembalian temuan Tahun 2008 Kecamatan Palu Barat sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2013 Kec. Palu Barat ;Dikembalikan kepada Inspektorat Kota Palu melalui saksi Dra. RAMNI S. MANSOBA, Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Palu.- Uang tunai sebesar Rp. 152.005.000.- (seratus lima puluh dua juta lima ribu rupiah). Disetor ke Kas Negara8.

Bukti setoran pengembalian temuan Tahun 2008 Kecamatan Palu Barat sebesarRp. 2.000.000. (dua juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2013 Kec. Palu Barat> Dikembalikan kepada Inspektorat Kota Palu melalui saksi Dra. RAMNI S.MANSOBA, Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat KotaPalu.10. Uang tunai sebesar Rp. 152.005.000.

MANSOBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupunhubungan pekerjaan;Bahwa saksi bekerja pada Inspektorat Kota Palu jabatan Kasubag Evaluasi danPelaporan pada Inspektorat Kota Palu sejak tahun 2008;Bahwa setelah ada temuan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kota Palu yang dimuatdalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), saksi menerima dan mengarsipkanlaporan, selanjutnya saksi mengevaluasi tindak lanjut temuan dalam Laporan HasilPemeriksaan

(seratus lima puluh dua juta lima ribu rupiah).Bukti setoran pengembalian temuan Tahun 2008 Kecamatan Palu Barat sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2013 Kec.

MEYDILASRIE (Ketua Tim), EMMA AWALI, ST (Anggota), SAMSIR, SH (Anggota) danSUPRATMAN AJAUNA, SE (Anggota) dan pada saat itu terdapat temuan berupapenggunaan langsung penerimaan retribusi Pasar Manonda sebesar Rp. 173.005.000.(seratus tujuh puluh tiga juta lima ribu rupiah), dimana kemudian dari temuan tersebutsudah dikembalikan oleh Terdakwa bersamasama dengan terdakwa bersama samadengan Sdr.

(seratus tujuh puluh tiga juta lima ribu rupiah) tersebut ke kasdaerah.Menimbang, bahwa ketika pada tahun 2009 ada pemeriksaan di Kecamatan PaluBarat, pada saat itu terdapat temuan berupa penggunaan langsung penerimaan retribusiPasar Manonda sebesar Rp. 173.005.000.

Atas temuan yang tersebut dalam LHPInspektorat Aceh Barat, Penggugat telah melakukan penyetorankembali sebahagian temuan tersebut semasa Penggugat penjabatKeuchik gampong Marek ke rekenening Kas Gampong Marek, temuanini merupakan penggabungan temuan sejak Keuchik yang lama(periode 2010 2016) bernama SABIRIN (mantan Keuchik gampongMarek);Bahwa Penggugat pada Tanggal 15 September 2018 menerima SuratKeputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, Tanggal 2Halaman 9 dari 73 HalamanPutusan Perkara Nomor

, yaitu 2 (dua) temuanadministrasi dan 7 (tujuh) temuan keuangan;Bahwa, hasil temuan tersebut disampaikan kepada Camat yang termasukdengan Gampong Marek;Bahwa, setelah ada temuan, kemudian dibuat naskah dan diserahkankepada pihak yang mengaudit, dan beberapa hari kemudian dilakukanpertemuan untuk membahas tentang hasil audit, selanjutnya agar dibuatlaporan pertanggung jawaban keuangan, dan menyetor kembali danaGampong;Bahwa, yang hadir pada saat pembahasan hasil audit adalah, KaurPemerintahan Bapak

semuanya berjumlah lebih kurang Rp.125.000.000, (Seratusdua puluh lima juta rupiah), dan uang dari hasil temuan tersebut, adasebagian yang sudah disetor;Bahwa, setelah uang temuan disetor, tindakan selanjutnya bukti setorantersebut diserahkan kepada Inspektorat, kKemudian dari Inspektorat adalangkah penyelesaian;Bahwa, kepada Keuchik Marek dan Camat, ada disampaikan hasil audittersebut;Bahwa, yang menyampaikan hasil temuan kepada Keuchik adalah timaudit;Halaman 46 dari 73 HalamanPutusan Perkara

Nomor:48/G/2018/PTUN.BNABahwa, setelah Tim Audit menyampaikan hasil temuan tersebut, tanggapanKeuchik baik dan akan diselesaikan;Bahwa, temuan berjumlah lebih kurang Rp.125.000.000, (Seratus duapuluh lima juta rupiah), belum diselesaikan, yang disetor baruRp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah), dan sisanya lebih kurangRp.115.000.000, (Sseratus lima belas juta rupiah);Bahwa, uang temuan yang Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) tersebut,disetor pada tanggal 30 Juli 2018;Bahwa, setelah uang sejumlah

Jabir ada temuan Inspektorat, karena M. Jabirpernah menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Kantor Desa Marek,kemudian M.

Bahwa untuk menindaklanjuti adanya segel yang tidak sesuaisebagaimana dimaksud huruf b di atas dan untuk lebih meyakinkanbahwa pemeriksaan terhadap temuan P2TL bukan rekayasa sehinggadilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi fisik bagian dalamkWh meter yang kemudian ditemukan sesuai dengan hasil tera yaituCounter/putaran angka kWh tidak sesuai dengan data di name plate yangtertulis 80 putaran/kWh, kenyataannya pada kWh meter yang diujiputaran sebanyak 80 putaran pada counter kWh menghasilkan

Bahwa dalil Termohon/Tergugat/Konsumen pada angka 12 yangmengatakan: justru Termohon yang melakukan rekayasa pada temuan danatas tuduhan yang diberikan Termohon atau dengan kata lain berdasarkanbuktibukti yang akan Pemohon buktikan didalam dalildalil berikutnya padagugatan a quo ini sehingga oleh karenanya di hadapan hukum bilamanakesepakatan terhadap suatu tipu muslihat dan atau rekayasa maka secarahukum perjanjian atau surat yang dimaksud otomatis batal demi hukumsebagaimana diamanatkan Pasal 1320

ayat (4) Kitab UndangUndangHukum Perdata (KUHPerdata) juncto Pasal 1355 KUHPerdata adalah dalilyang tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan faktafakta yangsebenarnya, adanya temuan dan penetapan sanksi berupa tagihan susulandilakukan atas dasar keadaan yang sebenarbenarnya/apa adanya yangterjadi pada kWh meter yang terdapat di persil Termohon/Tergugat/Konsumen yang seluruh proses P2TLnya baik dari pemeriksaan kWh meterdi persil Termohon/Tergugat/Konsumen sampai dengan pemeriksaan dilaboratorium

Termohon (PLN) terlalu premature menuduh langsung sebagaimanadalam dokumen P20 yang seharusnya hasil temuan dikatakan terbuktibilamana sudah ada uji laboratorium independen;e. Terdapat rekayasa oleh kedua orang Termohon (PLN) yang mengatakanantara surat panggilan , Il, Ill, dan keIV terdapat tuduhan terhadaptemuan berbedabeda (Bukti P1, P2, P3, dan P4) dan Termohonsudah melakukan temuan dan temuan dimaksud hanya merekayasaHal. 5 dari 19 hal. Put.

Bahwa tuduhan Termohon/Tergugat/Konsumen yang mengatakanPemohon/Penggugat/Pelaku Usaha merekayasa hasil temuan P2TL yangterdapat dalam surat panggilan , Il, Ill, dan IV adalah dalil yang mengadaada dengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa surat Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha Nomor 1310/155/A.CPT/2012 tanggal 27 Juli 2012 dan Nomor 1390/155/A.CPT/2012tanggal 7 Agustus 2012 dan Nomor 1414/155/A.CPT/2012 tanggal27 Agustus 2012 menerangkan hasil temuan P2TL tanggal 17 Juli 2012yang berupa temuan pada

Putusan Nomor 54/B/PK/PJK/2013hasil pemeriksaan harus didasarkan pertimbangan yang sangat hati hati agartidak menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak;Bahwa dalam Lampiran surat Nomor PHP70/WPJ.19/KP.0305/2010(Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak Tahun 2008), hasil pemeriksaan PPN yangdiberitahukan mencakup temuan pemeriksaan pajak selama setahun (Januarisampai dengan Desember 2008), padahal SKPKB PPN yang Penggugat terimaadalah untuk setiap masa pajak pada tahun 2008 (12 SKPKB).

Pemeriksaan;Jadi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan merupakan satu kesatuandengan daftar temuan pemeriksaan.

Dalam lampiran Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor PER:19/Pj/2008 telah ditentukan bentuk, jenisdan kode kartu, formulir,surat dan daftar yang digunakan dalampelaksanaan pemeriksaan lapangan;Lampiran dengan nomor urut 25 (Daftar Temuan Hasil PemeriksaanLapangan) dengan jelas dinyatakan bahwa Temuan Hasil Pemeriksaanharus dinyatakan per masa dan tahun pajak;Masa pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 1 (satu) bulankalender (Pasal 2 dan penjelasan Pasal 3 KUP).

Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan yangdikirimkan tidak mencantumkan masa dan tahun pajak dan juga tidakmencantumkan nomor kode formulir;5. Tentang Pendapat MajelisHalaman 10 dari 25 halaman.

Daftar Temuan Pemeriksaan (Kode FormulirF.3.0.........85)jelas tertulis bahwa Daftar Temuan HasilPemeriksaan harus dibuat per Masa dan Tahun Pajak (DiisiHalaman 16 dari 25 halaman.

Rakhmadiansyah Bagan tersebut harusberdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.319/KPTS11/1997 tanggal 20 ~~ Juni 1997 tentang PetunjukPelaksanaan Keputusan Menter i Keuangan, MenteriKehutanan, Jaksa Agung RI dan Kapolri tentang LelangKayu Temuan, Sitaan dan Rampasan Atas Jenis Kayu SelainRimba Campuran;Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan 8(delapan) dokumen SKSHH atas nama H.

No. 61PK/Pid.Sus/201010.11.tanggal 20 Juni 1997 tentang Lelang Kayu Temuan, Sitaandan Rampasan Atas jenis Kayu Selain Rimba Campuran,melainkan justru) Terdakwa dengan sengaja menerbitkandokumen SKSHH atas nama M.

Rakhmadiansyah Bagan tersebut harusberdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. : 3191KPTS11/1997 tanggal 20 = Juni 1997 tentang PetunjukPelaksanaan Keputusan Menter i Keuangan, MenteriKehutanan, Jaksa Agung RI dan Kapolri tentang LelangKayu Temuan, Sitaan dan Rampasan Atas Jenis Kayu SelainRimba Campuran;Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan 8(delapan) dokumen SKHH atas nama H.

M.Rakhmadiansyah yang dimillirkan pada tanggal 117 Mei 2009 tidaklah dapat diklasifikasikansebagai kayu temuan sebagaimana dimaksud dalamSurat Keputusan Menteri Kehutanan No. 319/KPTS11/1997, tanggal 20 Juni 1997 yang mengaturmengenai petunjuk pelaksanaan Keputusan BersamaMenteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Jaksa AgungHal. 39 dari 40 hal. Put.

M.Rakhmadiansyah tidak pernah secara tegasditetapkan apakah merupakan kayu temuan, ' = kayusitaan atau kayu rampasan hal ini disebabkan olehkarena kondisi/ keadaan pada saat itu) yang tidakmemungkinkan untuk menetapkan apakah kayu kayutersebut merupakan kayu temuan, kayu sitaan ataukayu) rampasan karena pada. saat itu banyakHal. 40 dari 40 hal. Put.

Setoran tunai atas temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Medan atas BelanjaHal 126Putusan Pengadilan TipikorNo. 119/Pid.Sus.

Rp. 23.691.600 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribuenam ratus rupiah) pada saat temuan BPK RI perwakilan Sumatera Utaradari nilai kerugian sebesar Rp. 1.109.862.355, (satu milyar seratussembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh limarupiah).b. Rp. 2.552.200 (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).hasil temuan BPKP provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.1.787.295.414,00.

TPK/2016/PN.Mdn Bahwa untuk temuan BPK atas nama diri saksi sendiri adalah kelebihan pembayaran sebesar Rp. 28.981.000, danatas temuan tersebut saksi pada tanggal 12 Januari 2015 telah menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 28.981 .000,sebagai pengembalian kerugian Negara; Bahwa saksi ketahui pada saat Sekretaris DPRD memberitahukan temuan BPK RI bahwa kelebihan pembayaranterjadi pada pembelian tiket pesawat terbang; Bahwa pemesanan dilakukan hampir seluruhnya yang saksi ketahui melalui sdr.lman,

KetsebBahwa maksud dari penyetoran bukti setoran tunai atas hasil temuan BPK RI Perwakilan Medan atasbelanja perjalanan Dinas TA.2013 an. H. Sulaiman Zuhdi Rasyid Munthe/Anggota DPRD Kabupatenlabuhanbatu Utara Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 22.420.000, pada tanggal 19 Desember2014, bukti setoran tunai atas hasil temuan BPK RI Perwakilan Medan atas belanja perjalanan DinasTA.2013 an. H.

TPK/2016/PN.Mdnmengetahui harga tiket yang sebenarnya dari pihak Maskapai Penerbangan dan hal tersebut saksi ketahuisetelah ada temuan dari BPK RI; bahwa saksi tidak pernah meminta sdr.

Pembahasan kedua ini dilakukan untukmenentukan laporan / temuan apakah telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pemiluataukah tidak.

Pada pembahasan kedua ini dipimpin oleh Ketua Koordinator SentraGakkumdu.Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pso, Hal 15 dari 53Jika laporan / temuan telah memenuhi unsur Tindak PidanaPemilinan,kesimpulan rapat wajib memutuskan untuk melanjutkan laporan / temuanke tahap penyidikkan, dan apabila laporan / temuan tidak memenuhi unsur TIndakpemilu, maka kesimpulan pembahasan memutuskan untuk menghentikanpenanganan laporan / temuan.

Bahwa berdasar ketentuan pasal 455 ayat 2 kemudian diterbitkanPeraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan danLaporan Pelanggaran Pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut Temuan dugaan pelanggaran terdiridari Temuan yang diatur dalam pasal 4 dan Temuan yang diatur dalampasal 14 ayat 4. Perbedaan Temuan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 14 ayat 4adalah sebagai berikut :Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pso, Hal 22 dari 531.

Sedangkan temuan yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 4adalah Temuan yang bermula dari Informasi Awal sebagaimanadimaksud pasal 13 yakni :Ayat 1Dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada pengawas pemiludalam bentuk informasi lisan, dan/atau informasi tertulis merupakaninformasi awal.3.

Bahwa pada ayat 4 dinyatakan hasil Pengawasan yangmengandung dugaan pelanggaran dapat dijadikan Temuan dugaanPelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu.7.

, sementara didalam surat tugas yang dibawapetugas P2TL Tergugat tidak ada menyebutkan tentang ketentuanpetugas yang ditunjuk berwenang membawa barang bukti;Keempat, sebagaimana disebutkan didalam lampiran I1 dan lampiranI2.1 SK DIR PLN 1486 bahwa terhadap temuan dimaksud, pihakpetugas P2TL Tergugat terlalu premature telah menuduh langsungterhadap temuan yang terjadi, sebagaimana dokumen yangsalah/fatal didalam Berita Acara Pemeriksaan Bukti pada bukti P20,bahwa sepatutnya harus menyampaikan temuan

dalam bentuk dugaan/indikasi terhadap temuan yang terjadi.

Faktanya sudahdibuat tuduhan oleh petugas P2TL Tergugat yang bernama Gery.Hasil temuan baru dapat dikatakan terbukti bilamana sudah ada Ujilaboratorium independen pun dalam hal itu, perinal pembukaan alatHalaman 13 dari 46 hal. Put.

Rekayasa temuan pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrikterhadap Penggugat, yang dilakukan oleh Tergugat yang bernama: 1.Teddy Syahruddin, jabatan Asman Transaksi Energi dan 2.

Pada Kolom VI.4, tentang pemeriksaan putaran meter kwh melaluisekering meter /terminal pengukuran 4 kawat isian nya kosongbaik saat diperiksa maupun setelah diperiksa tidak dapatmenjelaskan tentang temuan dilapangan secara lengkap;e.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin (nikah) kepada anak Pemohon yang bernama Ester Lia binti Purwanto, tempat dan tanggal lahir Temuan Jaya 19 Agustus 2004, untuk menikah dengan Fajar Medianto bin Mujiono di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara

Kamis tanggal 05 September 2013sekira jam 09.00 wib di Area Seaport Interdiction Pelabuhan BakauheniLampung Selatan, saksi Roni Romansyah dan saksi Shapepri (anggotaPolisi Polres Lampung Selatan) telah memberhentikan Bus Lorena warnahijau kombinasi Nopol : B 7056 XA, kemudian saksi melakukan pemeriksaankendaraan tersebut dan diketemukan barang paketan berupa paket miesedap yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan jenis shabushabudengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram.Bahwa berdasarkan hasil temuan

narkotika jenis shabushabu tersebut dengan cara Sdr.HENDRI (DPO) menyediakan alat hisap shabu kemudian memasukkanshabu tersebut ke dalam cangklong kaca dan terdakwa membakarnyakemudian menghisap asap yang keluar dari pipa pipet.Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yangberwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu.Bahwa berdasarkan hasil temuan

Kamis tanggal 05 September 2013sekira jam 09.00 wib di Area Seaport Irrterdiction Pelabuhan BakauheniLampung Selatan, saksi Roni Romansyah dan saksi Shapepri (anggotaPolisi Polres Lampung Selatan) telah memberhentikan Bus Lorena warnahijau kombinasi Nopol : B 7056 XA, kemudian saksi melakukan pemeriksaankendaraan tersebut dan diketemukan barang paketan berupa paket miesedap di dalamnya berisikan Narkotika Golongan jenis shabushabudengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram.Bahwa berdasarkan hasil temuan

jam6 of Page 12 Nomor:20/Pid./2014/PT.TK.09.00 wib di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni LampungSelatan, saksi Roni Romansyah dan saksi Shapepri (anggota Polisi PolresLampung Selatan) telah memberhentikan Bus Lorena warna hijau kombinasiNopol : B 7056 XA, kemudian saksi melakukan pemeriksaan kendaraantersebut dan diketemukan barang paketan berupa paket mie sedap yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan jenis shabushabu dengan beratbrutto 30 (tiga puluh) gram.Bahwa berdasarkan hasil temuan

tersebut di lakukan pengembanganoleh satuan narkoba Polres Lampung Selatan menuju full Bus Lorena yangberada di Bogor Jawa Barat, kemudian sesampinya di full Lorena saksiShapepri menyamar sebagai petugas Lorena dan pada saat terdakwamengambil paket yang berisika Narkotika tersebut dilakukan penangkapan.Kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba untukpenyidikan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan hasil temuan dalam pemeriksaan tersebut makauntuk selanjutnya dilakukan pengujian secara

Menurut Penggugat, seyogianya sebelumSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiNomor :00123/207/08/051/10 Tanggal 26 April 2010, temuan pemeriksaan untukmasa Juli 2008 harus disampaikan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaantersendiri dan diadakan Pembahasan Akhir Pemeriksaan dengan PemohonBanding.

Pemeriksaan.Jadi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan merupakan satu kesatuandengan daftar temuan pemeriksaan.

Dalam lampiran Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor PER :19/Pj/2008 telah ditentukan bentuk, jenisdan kode kartu,formulir,surat dan daftar yang digunakan dalampelaksanaan pemeriksaan lapangan.Lampiran dengan nomor urut 25 (Daftar Temuan Hasil PemeriksaanLapangan) dengan jelas dinyatakan bahwa Temuan Hasil Pemeriksaanharus dinyatakan per masa dan tahun pajak. Masa pajak untuk PajakPertambahan Nilai (PPN) adalah 1 (satu) bulan kalender (Pasal 2 danHalaman 9 dari 22 halaman.

Jika diteliti lebih dalam,ternyata bentuk formulir Daftar Temuan Pemeriksaan yang dikirimkanoleh Tim Pemeriksa KPP BUMN, sebagai lampiran Surat PemberitahuanHasil Pemeriksaan Nomor :PHP70/WPJ.19/KP.0305/2010, tidak sesuaidengan bentuk formulir yang ditentukan dalam Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor :PER19/PJ/2008.

Putusan Nomor 50/B/PK/PJK/2013dalam nomor urut 24 dan nomor urut 25 dengan kode formulirS.3.0........0065 85, dan F.3.0.......... 85, lampiran PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor :PER19/PJ/2008.Dalam formulir Daftar Temuan Pemeriksaan (Kode FormulirBi2v0 swonawacasc 85) jelas tertulis bahwa Daftar Temuan HasilPemeriksaan harus dibuat per Masa dan Tahun Pajak (Diisi denganmasa pajak dan tahun pajak yang diperiksa.

yang dimanfaatkan/digunakan untuk kepentingan usaha Tergugat (selanjutnya disebutsebagai Kasus atas temuan Audit BPK RI) (bukti P1).

Jasakonsultan yang diberikan Pengguat kepada Terguat berupaInvestigasi Pendahuluan (Preliminary Investigation) dan sertamempelajari materi kasus atas temuan audit BPK RI dalampelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Hukum danHAM (d/h Departemen Kehakiman dan HAM RI) dengan TergugatI/PT Holcim Indonesia, Tbk. (d/n PT Semen Cibinong Tbk.)

Nomor 2358 K/Pdt/2014Penggugat kepada Tergugat yaitu melakukan (i) InvestigasiData (Investigation Data), (ii) Pengumpulan Data (Compilingdata), dan (ili) Wawancara (/nterview) yang erat hubungannyadalam memberikan kasus atas temuan audit BPK RI dan;(2) Hotel Sheraton di Kota Yogyakarta Jasa Konsultan yangdiberikan Penggugat kepada Tergugat yaitu mempersiapkan,membuat dan menyusun materi penjelasan sertamempersiapkan dan memberikan opini bantahan (Ssanggahan)terhadap kasus atas temuan audit BPK RI

Dimana Tergugat III memintaPenggugat untuk membuat dan menyelesaikan surat tanggapan Tergugat kepada Kementerian Hukum dan HAM (d/h Departemen Kehakiman danHAM RI) atas temuan audit BPK RI. Adapun isi surat tanggapan Tergugat untuk menjelaskan mengenai penyelesaian kasus atas temuan auditBPK RI sebagaimana telah dipaparkan oleh Penggugat dalam penjelasantambahan tanggal 16 Agustus 2012.

Kerugian atas tidak dibayarnya biaya jasa konsultan dalammenyelesaikan kasus atas temuan audit BPK RI adalah sebesarRp2.564.800.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh empat jutadelapan ratus ribu rupiah) dan;b.

TERGUGAT tidak pernah memanggil PENGGUGAT ~ untukklarifikasi mengenai temuan Pemeriksaan Penertiban PemakaianTenaga Listrik (P2TL) pada tanggal 11 Nopember 2013, namunTERGUGAT telah langsung menerbitkan surat TERGUGAT Nomor :1117/155/A.CKR/ 2013, tanggal 02 Desember 2013, PerihalPeringatan , yang memuat tagihan susulan sebesar Rp.1.362.121.763, (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta seratusdua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), sedangkanmenurut ketentuan Pasal 11 ayat 3 dari

Bahwa berdasarkan hasil temuan P2TL di atas, sesuai denganKeputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 1486. K/DIR/2011tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik tanggal 27 DesemberHal. 10 dari 26 Put.

Pengendalian Susut PJU danP2TL terkait hasil temuan P2TL, namun justru Penggugatkeberatan dan menolak untuk menyelesaikan hasil temuantersebut dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH).Bahwa Tergugat berhak untuk menetapkan Tagihan Susulansebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Keputusan DireksiPT PLN (Persero) Nomor : 1486.

menyelenggarakan uji laboratorium untuk menindaklanjutihasil temuan P2TL sesuai dengan ketentuan Keputusan DireksiPT PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 tentang PenertibanPemakaian Tenaga Listrik namun tidak pernah terealisasi karenaPenggugat tidak pernah menghadiri undangan yang telahdisepakati bersama antara Penggugat dengan Petugas TergugatHal. 13 dari 26 Put.

Bahwa dalam melaksanakan seluruh kegiatan P2TL Tergugattelah melaksanakan prosedur tindaklanjut hasil temuan sesuaiketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) Keputusan Direksi PT PLN(Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 tentang PenertibanPemakaian Tenaga Listrik.

Pada saat temuan barang bukti tersebut diperlihatkan kepadaterdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar semua barang bukti tersebut adalahmilik terdakwa.

Atas temuan tersebut, terdakwa berikut barang bukti dibawa kePolres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.Terhadap temuan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastikbening yang berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabuyang ditemukan didalam Dompet Warna Cream yang terdapat di dalam kantongcelana pendek bagian depan sebelah kanan yang tergantung dibalik pintu kamarterdakwa dan uang sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) yangditemukan didalam kantong

Pada saat temuan barang bukti tersebut diperlihatkan kepadaterdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar semua barang bukti tersebut adalahmilik terdakwa. Atas temuan tersebut, terdakwa berikut barang bukti dibawa kePolres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.

;Terhadap temuan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastikbening yang berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabuyang ditemukan didalam Dompet Warna Cream yang terdapat di dalam kantongcelana pendek bagian depan sebelah kanan yang tergantung dibalik pintu kamarterdakwa dan uang sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) yangditemukan didalam kantong belakang sebelah kanan celana tersebut, semuanyaterdakwa akui kepemilikannya adalah milik terdakwa.

Dan didalam kantong belakang sebelah kanancelana tersebut ditemukan uang sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus riburupiah) selanjutnya terhadap temuan Narkotika jenis shabu tersebut diakuiPutusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 15kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktidibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.

Nama: RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tangga : 22Juli 2014 Keterangan : Setoran tunai atas temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Medan atasBelanja perjalanan Dinas TA.2013An.

di Aek Kanopan Tanggal : 26 May 2014 Keterangan : Setoran tunai atas temuan pemeriksaan BPK RI PerwakilanMedan atas Belanja perjalanan Dinas TA.2013, An.Drs.Rahmad Edi!

di Aek Kanopan Tanggal : 22 Juli 2014 Keterangan : Setoran tunai atas temuan pemeriksaan BPK RI PerwakilanMedan atas Belanja perjalanan Dinas TA.2013, An.Drs.Rahmad Edi!

Keterangan Setoran tunai atas temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Medan atas Belanja perjalananHal 126Putusan Pengadilan TipikorNo. 118/Pid.Sus.

TPK/2016/PN.Mdn Bahwa untuk temuan BPK atas nama diri saksi sendiri adalah kelebinan pembayaran sebesar Rp. 28.981.000, danatas temuan tersebut saksi pada tanggal 12 Januari 2015 telah menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 28.981.000, sebagai pengembalian kerugian Negara; Bahwa saksi ketahui pada saat Sekretaris DPRD memberitahukan temuan BPK RI bahwa kelebihan pembayaranterjadi pada pembelian tiket pesawat terbang; Bahwa pemesanan dilakukan hampir seluruhnya yang saksi ketahui melalui sdr.lman,

Permasalahan kredit KC.Medan diangkat menjadi temuan pada Tahun 2001 setelah sayamenjadi Kepala Cabang Bandung.

Bahwa temuan hasil Audit IAD tidak pernah merekomendasikanuntuk adanya pemindahbukuan ke laba rugi berdasarkan kutipanRisalah Temuan Hasil Audit sebagai berikut:Judul Temuan: Kekurang hatihatian Penggunaan AkunKewajiban Segera Lainnya;Isi Temuan Audit Intern: Kewajiban Segera Lainnya KewajibanKepada Pihak Ketiga Penjualan Rumah (211.9.564);Akun ini digunakan sebagai penampungan atas kelebihanhasil lelang dengan posisi per 30 Agustus 2012 sebesarRp 578.629.785,31 atas saldo tersebut perlu. dilakukanpenyelesaian

,Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor 79 PK/TUN/201725.26.tepatnya pada tahun 1997 manakala Penggugat menjabat sebagai KepalaBTN Cabang Medan, temuan ini tentunya tidak sesuai dengan bunyiKeputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/126/KEP.GBI/DpG/2013tanggal 6 Desember 2013 yang membatasi temuan Penggugat dalamproses Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper) selaku InternalAudit Division Head PT.

Risalah Temuan Audit KC.

Tangerang (posita angka8.2.60) serta melakukan tindakan menyembunyikan dan/ataumengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangandan/atau transaksi yang sebenarnya (posita angka 8.3), temuan inidibandingkan dengan temuan pada posita angka 8.1. dan posita angka8.2.a. justru mempunyai kaitan erat dengan kedudukan Penggugat selakuInternal Audit Division Head PT.

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;