Organ PT adalah Direksi Komisaris RUPS dan organ Perum adalahHalaman 19 dari 136 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby20DireksiDewan PengawasWalikota. Dokumen rencana, anggaran, programkerja disampaikan direksi kepada RUPS untuk badan hukum berbentukPT.

Abdul Latief ChaledBahwa benar perusahaan tidak pernahmelakukan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) ;Bahwa benar sekitar bulan Juni 2011bertempat di rumah KediamanWalikota Batu pernah diadakan rapatintern persiapan pendirian PT.

Batu WisataResource ;Bahwa benar selama saksi bekerja diPT.BWR tidak pernah ada RUPS ;Bahwa setahu saksi PT.

BWRbelum mendapat pengesahan namunsetoran modal sudah ada ;Bahwa menurut Ahli, direksi bertindakdi luar RUPS merupakan tanggungjawab pribadi ;Bahwa tindakan pribadi direksi diluarRUPS merupakan tanggung jawabpribadi sehingga menimbulkankerugian negara ;Bahwa apabila perusahaan belumdisahkan maka direksi tidak bolehbertindak apapun ;Bahwa AD/ART saja belum bisadilakukan aktifitas /kegiatan ;= Bahwa belum diadakan RUPS dalamPT.

keluar masuk ;Halaman 99 dari 136 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby100= Bahwa kegiatan keluar masuknya uangharus dipertanggungjawabkan padaRUPS ;= Bahwa RUPS harus ada setahun sekali,pelaporan pertanggungjawaban direksipada dewan komisaris, jika tidak adamaka PT tersebut harus dilihat jikabulan ke 17 belum ada RUPS harussegera diadakan RUPS ;= Bahwa yang wajib melaksanakanRUPS adalah direksi, bisa juga dewankomisaris yang meminta dilakukanRUPS ;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah

TRIBHARATA SEJATI Nomor 67, tanggal 20September 2016 yang notabene TERGUGAT jugadipanggil sesuai dengan surat panggilan RUPS LB yangtercatat, TERGUGAT sangat jelas mengetahui bilamanaagenda RUPS LB tersebut salah satu agendanya adalahperubahan pengurus PT.

TRIBHARATA SEJATI yang manatentu saja TERGUGAT sangat paham jika posisinyaselaku Direktur Utama akan diganti sehingga dengandemikian, RUPS bawah tangan yang diselenggarakan olehTERGUGAT pada tanggal 30112016 (tiga puluhNovember dua ribu) enam belas) tidak sah danbertentangan dengan hukum yang ada terutamaTERGUGAT mengakui bilamana RUPS pada tanggal 30112016 (tiga pulun November dua ribu enam belas)tersebut tidak dilakukan dengan surat panggilan tercatatsebagaimana lazimnya suatu RUPS sehingga dengandemikian

(TERGUGAT II), Notaris di Kota Tangerang Selatan);Bahwa sekali lagi TERGUGAT menunjukan adanyaperbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTERGUGAT yang mana sangat jelas sekali TERGUGAT menerangkan dalam akta yang dibuat dihadapanTERGUGAT II bilamana RUPS LB tertanggal 30112016(tiga puluh November dua ribu enam belas) tersebutditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang hadirdalam RUPS LB tersebut dan/atau. yang diwakilisedangkan notabene TERGUGAT secara sadarmemahami betul bilamana TERGUGAT I

tidakmendapatkan surat kuasa apapun untuk menghadiri RUPSmaupun RUPS LB PT.

(TERGUGAT II), Notaris di Kota Tangerang Selatanyang mana akta tersebut tidak memenuhi syarat formil baikitu. berkaitan dengan pengadaan RUPS yang tidakdilakukan melalui surat panggilan tercatat maupun padasaat melaksanakan RUPS tersebut, TERGUGAT tidak lagiberkedudukan sebagai Direktur Utama dan disamping itu,kuasa yang telah diberikan oleh PENGGUGAT kepadaTERGUGAT sebagaimana yang terurai pada AktaPerjanjian Nomor 35, tanggal 08 Agustus 2006 telahdicabut oleh PENGGUGAT sehingga TERGUGAT tidaklagi

Abdul Gafur tertanggal 26 Desember 2012;Laporan keuangan tertanggal 22 Agustus 2011 yangditandatangani oleh Triyono;Buku tabungan dengan Nomor Rek : 111094492 atas namaTriyono;Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. ATK Nomor66 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan dari kantorNotaris Yasman, S.H., M.kn., yang dilegalisir;Fotokopi Akta Kuasa Direksi Nomor 10 tanggal 02 Oktober2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris Yasman, SH.

Abdul Gafur tertanggal 26 Desember 2012; Laporan keuangan tertanggal 22 Agustus 2011 yangditandatangani oleh Triyono; Buku tabungan dengan Nomor Rek : 111094492 atasnama Triyono;Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 693 K/Pid/2019 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. ATK Nomor66 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan dari kantorNotaris Yasman, S.H., M.kn., yang dilegalisir: Fotokopi Akta Kuasa Direksi Nomor 10 tanggal 02 Oktober2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris Yasman, SH.

Pasal 88 ayat (1) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:e Pasal 86 ayat (1)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari %(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;e Pasal 88 ayat (1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkanjika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak

suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalahsah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atauketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;dan Pasal 10 ayat (1) dan (4) Anggaran Dasar perseroan terbatas PT Alam IntiEnergi (Tergugat I), yang menyatakan ayat 1 RUPS dapat dilangsungkan apabilakuorum kehadiran sebagaimana diisyaratkan dalam UndangUndang tentangPerseroan

Terbatas; ayat 4 RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkanmusyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dan jumlah suara yangdikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang,Dengan demikian telah jelas bahwa RUPSLB tanggal 20 Desember 2012 tersebuttelah diselenggarakan dengan tidak memenuhi kuorum yaitu harusnya dihadiri 2Hal 17 dari 142 hal.

Pasal 119 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan Pasal 105 ayat 1 anggotadireksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS denganmenyebutkan alasannya; ayat 2 Keputusan untuk memberhentikan anggotadireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutandiberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS, dan Pasal 119 yangmenyatakan Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimanadimaksud pasal 105 mutatis mutandis

Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.1.3,1.4.DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU baik dalam Anggaran DasarTERGUGAT I maupun UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas maka seadainya ada pemegang saham yang tidak setujudengan tindakantindakan TERGUGAT I sebagaimana yang biasanyadimasukan ke dalam agenda RUPS maka berlaku ketentuan mekanismevoting dengan menghitung prosentase antara suarasuara yang pro dan kontrapada RUPS tersebut;Bahwa termasuk dalam tindakan sebagaimana tersebut pada angka

Direksi dan Komisarisbelumlah mendapat gaji dari PT BWR karena anggaran dasar dan rumahtangga belumlah disahkan RUPS Perdana;4. Tidaklah pernah kami menikmati sarana yang dapat secara leluasa kamigunakan laksana direksi dengan pranata yang memadai bagi seorang direksisebuah PT yang siap beroperasi, kecuali PT yang justru menyedotsumberdaya waktu, tenaga, ilmu dan segala sarana pribadi yang kami milikiagar la dapat tegak berdiri.

Penerimaan oleh Pemerintah Kota Batu, dengan merubah komposisi saham,ataupun Penerimaan oleh PT Batu Wisata Resource maka haruslah diikutidengan penyelenggaraan RUPS yang menentukan hak dan kewajiban parapihak termasuk di antaranya menentukan kedudukan akun hutang afiliasidireksi, sebagai pertanggungjawaban direksi dalam mempertahankankelangsungan hidup perusahaan.

Persetujuan komisarisdilakukan pada saat RUPS Perdana diselenggarakan, dan selama fasepersiapan dimaksud tidak ada upaya pemberhentian sementara baikoleh RUPS maupun Komisaris karena tindakan yang dilakukan olehdireksi (sebagaimana dimaksud Pasal 105 UndangUndang RI Nomor40 Tahun 2007);Seluruh tindakan yang dilakukan direksi yang melaksanakan tugassebagai kuasa calon pendiri yang belum mendapat pengesahan menjaditanggung jawab pribadi direksi apabila RUPS Perdana menolak tahapanperencanaan yang dilakukan

oleh direksi, (Pasal 13 dan Pasal 14UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007);RUPS perdana yang tidak dapat terselenggara, karena tambahan modaldisetor pemerintah Kota Batu tidak pernah terjadi.

Bukti B5, Dokumen Persiapan RUPS dan Bukti Dli. Dokumen PenyesuaianStrategis PT Batu Wisata Resource Menyampaikan secara utuh posisiaktivitas kerjasama investasi senilai Ro247.000.000,00 kepada 10 kelompokkreatif masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dan materiPersiapan RUPS Perdana. Bukti B5 menunjukkan senyatanya bahwaaktivitas dimaksud telah diketahui oleh Pemegang Saham dan Komisarispada saat rapat RUPS Perdana pada tanggal 15 Juni 2015.

Artinya TERGUGAT memerintahkan TERGUGAT Ilmenjual ke2 (dua) SHM tanpa melalui RUPS atau tanpa/tidakpersetujuan dari Penggugat. Atau dengan kata lain bahwa PT. Bali lhaitidak pernah menjual atau tidak ada dalam RUPS Bali lhai untuk menjualtanah asset dari PT. Bali lhai. Yang mana kemudian TERGUGAT Ilmengontrakan tanah dengan 2 (dua) SHM yakni 1. SHM nomor: 2778dan 2. SHM nomor: 2778 kepada TERGUGAT VI selama jangka 30(tigapuluh) tahun.

SHM nomor: 2779tidak melaui RUPS PT. Bali lhai atau tidak persetujuan apalagi tidaksepengetahuan dari Penggugat sebagai Komisaris PT.

Balilhai dengan 2 (dua) SHM yakni SHM nomor: 2778 dan SHM nomor:2779 dengan luas tanah keseluruhannya 4.900 M2 (Empat ribuSembilan ratus meter persegi) tanpa persetujuan dari Penggugat atautanopa RUPS sebagaimana dimaksud dalam AD/ART PT.

Bali lhai.Bahwa TERGUGAT Ill tidak melakukan asas kehatihatian dalammembeli tanah tersebut, sebab secara nyata dan jelas bahwa tidak adadalam RUPS PT. Bali lhai atau tidak ada persetujuan dari Penggugatuntuk menjual tanah tersebut kepada orang lain atau pihak lain;Bahwa perbuatan TERGUGAT melakukan penjualan asset PT.

Bali Ihai, dan juga telah menjaminkan SHM Nomor2777 kepada Tergugat V dan menjual tanah SHM Nomor 2778 dan SHMNomor 2779 kepada Tergugat Ill tanoa persetujuaan Penggugat sebagaiKomisaris maupun persetujuan RUPS PT. Bali lhai.

Ronald Rigen Tambunan;20. 1 (satu) eksemplar asli majalah Angkasa No.12 September 2000 Th.XIX terbitan Kompas Gramedia21. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dicoret silang bertuliskan batal!!, Hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 ditandatangani diatas materai;Dikembalikan kepada Saksi Caleb Napitupulu .22. 1 (satu) bundel dokumen asli rekap pembayaran bukti bukti-bukti pengeluaran kas PT. Trinitas Air untuk penggunaan dana milik sdr. Caleb H.

RonaldRigen Tambunan sebesar Rp. 1.942.400.000,2 (dua) lembar Aircraft Bill of Sale tertanggal 19 Agustus 2009 atas nama Mr.Ronald Rigen Tambunan;1 (satu) eksemplar asli majalah Angkasa No.12 September 2000 Th.XIX terbitanKompas Gramedia4 (empat) lembar asli Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dicoretsilang bertuliskan batal!!

TRINITAS AIR banyakmenanggung hutang kepada pihak ketiga,atas dasar temuan tersebut sehingga saksiCALEB HABONARAN NAPITUPULU alsCALEB bersama saksi WIDISAKSONOdan saksi HOFMAN SIHALOHOmembatalkan Berita Acara RUPS yang telahditandatangani tersebut dengan caramencoret dengan tanda silang danmenuliskan katakata BATAL, kemudianBerita Acara RUPS yang dibatalkan tersebutdikirim kepada Terdakwa melalui Pos Kilat,dimana sebenarnya PT.

saaksi mencoret dan menulis BATAL karena saksi yang khawatirbahwa BA RUPS tersebut didaftarkan di Notaris dan disyahkan menjadi akta PT.Trinitas yang baru.e Bahwa benar saksi pernah diperlihatkan alat latih penerbangan milik PT.

Trinitas Air hadir :terdakwa, CALEB HABONARAN NAPITUPULU als CALEB, HOFMAN(komisaris), WIDIAKSONO (investor) hadir dan sepakat untuk membuat danmenandatangani RUPS yang isinya menyepakati bahwa saham PT. Trinitas Airmilik terdakwa sebanyak 21% dan 14% saham sdr.

WidjajaWidjaja(Utama)Rp500.000.000 500 AdPls Ady Wiguna ySANINDO Wiguna1. suxses 2% Robby Rp200.000.000 2002011 .CEMERLA WijayaNG (AWAL) Willy Rp150.000.000 150RicardoWijayaLiliana Dewi Rp150.000.000 150Sandjaja Sandjajaoo Rp1.000.000.000 1000 oo LennyWidjaja Widjajapy Lenny Rp500.000.000 500SANINDO Ady Wiguna Rp125.000.000 125SUKSES 1212 RobbyCEMERLA 2011 Wijaya Rp125.000.000 125NG (RUPS Willy1) Ricardo Rp125.000.000 125WijayaLiliana Dewi Rp125.000.000 125PT Sandjaja Sandjaja: .

LennySANINDO Widjaja WidjajaSUKSES 1901 Lenny Rp500.000.000 500CEMERLA 2013 BernessaNG (RUPS Audris Rp125.000.000 1252) Widjaja 2) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli dengan rinciansebagai berikut: BMWB1778LL CARRY H 1816 RFHalaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 kK/Pdt/2018 CRVH 7811 TY VIAR H 5996 IW VIARH 2137 EQ3) Akta Notaris, Berita Acara, SIUP dan TDP dari: PT.

LennyWidjaja WidjajaLenny Rp500.000.000 500rr Ady Rp125.000.000 125SANINDO Wiguna SUKSES 1212 RobbyCEMERLA 2011 Wijaya Rp125.000.000 125NG (RUPS Willy1) Ricardo Rp125.000.000 125WijayaLilianaRp125.000.000 125Dewi Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 K/Pat/2018 PT.SANINDOSUKSESCEMERLANG (RUPS2) Sandjaja Sandjajaoo . Rp1.375.000.000 1375 a LennyWidjaja Widjaja1901 Lenny Rp500.000.000 5002013 BernessaAudris Rp125.000.000 125Widjaja 2.2.2.

Nomor 1636 K/Padt/2018 NG (AWAL) Wiguna WigunaRobby Rp200.000.000 200WijayaWilly Rp150.000.000 150RicardoWijayaLiliana Rp150.000.000 150DewiSandjaja SandjajaRp1.000.000.000 1000 oO LennyWidjaja WidjajaLenny Rp500.000.000 500vt Ady Rp125.000.000 125SANINDO Wiguna oeSUKSES 1212 RobbyCEMERLA 2014 eve Rp125.000.000 125NG (RUPS Willy1) Ricardo Rp125.000.000 125WijayaLilianaDew! Rp125.000.000 125PT.

Sandjaja Sandjaja, Rp1.375.000.000 1375 a LennySANINDO Widjaja WidjajaSUKSES 1901 Lenny Rp500.000.000 500CEMERLA 2013 BernessaNG (RUPS Audris Rp125.000.000 1252) Widjaja2.2.2 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli denganrincian sebagai berikut: BMW B 1778 LL, CARRY H 1816RF, CRV H 7811 TY, VIAR H 5996 IW, VIAR H 2137 EQ;2.2.3 Akta Notaris, Berita Acara, SIUP dan TDP dari: PT.Sanindo Sukses Cemerlang (Izin Industri, Amdal);2.2.4 Asetaset Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagaiberikut:No Inventaris

Tanjung Jabung Power Nomor : 006/TJP KU/IV/2007., tanggal07 Mei 2007 perihal RUPS Tahunan ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. TanjungJabung Power No. 031/BUMD JBS/XI/2007., tanggal 12 November2007 perihal Setoran Kontribusi Saham PLTG ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. TanjungJabung Power No. 033/BUMD JBS/XII/2007., tanggal 04 Desember2007 perihal Analisa PLTG ;Surat Komisaris PT. Tanjung Jabung Power kepada Direktur UtamaPT.

., tanggal01 Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, RencanaKerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Notulen Rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung BaratSakti Holding Company tanggal 04 Januari perihal Sikap BUMDJabung Barat Sakti dalam RUPS tahun 2007 ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMD JBS/IV/2008., tanggal 07 April 2008 perihal AuditBPKP;Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung JabungBarat Nomor : 045/BUMD JBS/IX

No. 126 PK/Pid.Sus/201383 Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Tanjung JabungPower tanggal 16 Maret 2008 ;84 Akta Notaris Nomor : 143 tanggal 16 Agustus 2008 tentang BeritaAcara Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tanjung jabung Power ;85 Akta Notaris Nomor : 132 tanggal 20 November 2008 tentangAddendum Jual Beli Saham ;Dikembalikan kepada Drs. H.

., tanggal 01Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, Rencana Kerjadan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Hal. 33 dari 50 hal. Put.

., tanggal 01Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, Rencana Kerjadan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Notulen Rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat SaktiHolding Company tanggal 04 Januari perihal Sikap BUMD Jabung BaratSakti dalam RUPS tahun 2007 ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMD JBS/IV/2008., tanggal 07 April 2008 perihal AuditBPKP;Hal. 41 dari 50 hal. Put.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

., sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan NomorKep.105/KOM/PPT/O4 (vide bukti T1), diketahui Penggugat diangkatsebagai Direktur Komersial pada perusahaan Tergugat terhitungtanggal 2 Mei 2004 adalah bukan melalui RUPS melainkanberdasarkan surat keputusan komisaris yang dikeluarkan setelahdilaksanakannya RUPS PT Aplikas Servis Pesona tanggal 31 Oktober2003, dan memperhatikan Salinan Akte Pernyataan KeputusanPemegang Saham Perseroan Terbatas PT Aplikas Servis Pesonatanggal 19 Juni

tahun buku yang bersangkutansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yangwaj'ib diaudit, harus disampalkan kepada Menteri sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 67 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1)ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggotaDewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yangbersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggalpanggilan RUPS

Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usahadengan jumiah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (limapuluh miliar rupiah); atauf. diwajibkan oleh peraturan perundangundangan;Dalam hai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS;Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan secara tertufis kepada RUPS melalui Direksi;Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimanadimaksud

pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelahmendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) suratkabar;Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelahmendapat pengesahan RUPS;Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf e ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 69 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas(1)Persetujuan iaporan tahunan termasuk pengesahanlaporankeuangan

serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisarisdilakukan oleh RUPS;Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuanlaporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanberdasarkan ketentuan dalam undangundang ini dan/atauanggaran dasar;Dalam hai laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benardan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota DewanKomisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadappihak yang dirugikan;Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 26April 2003 yang dilakukan Tergugat yang membubarkan DewanDireksi (Memberhentikan Penggugat sebagai Dewan Direksi) tidaksah dan batal demi Hukum;4. Menyatakan pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisarispada PT. Horas Insani Abadi dengan susunan kepengurusansebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Nomor 2 tanggal 27 November 2004 oleh HenrySinaga, SH Notaris di pematangsiantar, yaitu:e = Direktur : Dr.

Dharma Situngkir;Adalah Kepengurusan yang sah menurut Hukum hingga berakhirmasa jabatannya selama 3 (tiga) tahun atau hingga dibentuk susunanKepengurusan yang baru berdasarkan RUPS yang sah;.

Bahwa Turut Tergugat diangkat untuk menjadi Direktur Rumah SakitHoras Insani untuk selama satu tahun terhitung sejak diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Horas Insani Abadi (Penggugat);5. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat mencabut semua gugatan danPengaduan masingmasing dari Pengadilan dan Kepolisian dalam temposesingkatsingkatnya;6.

Petrus Yusuf, MHA);Bahwa semenjak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 26April 2003 sampai dengan RUPS LB tanggal 27 November 2004. Dr. Med. dr.Polentyno Girsang, SpB.KBD.Fina Cs tidak mendapat haknya sebagai PejabatDirektur PT. HIA dan Rumah Sakit Horas Insani yang seharusnya masihmenjabat sebagai Direktur PT.HIA dan Rumah Sakit Horas Insani sampaidengan tanggal 21 Oktober 2004. dan pada RUPS tanggal 29 April 2004 bahwaDr. Med, dr. Polentyno Girsang SpB.KBD.Fina Cs sebagai Direktur PT.

Bahkan di setiap RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) maka Pemohon Kasasi selalu mendapatkanperkembangan saham yang tidak ditambah (jumlah saham Pemohon Kasasitetap tidak bertambah);Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang Terhormat, jika memperhatikan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka proses pengalihan sahamdilaksanakan dengan memperhatikan bunyi Pasal 9 tentang Pemindahan HakAtas Saham yaitu:311.

yang tunduk dan patuh kepada pemegangsaham, tidak pada kapasitas mempertanyakan orang yang ditunjuk olehpemegang saham sebagai perwakilannya, mengapa dia dan kapan atau apaalasannya mengapa dia tarik kembali serta apakah yang bersangkutanmasih aktif bekerja di perusahaan asalnya ataukah sudah purna bakti, ataubahkan orang yang tidak bekerja di Perum PPD sekalipun yang ditunjuk semuaitu adalah wewenang dari pemegang saham yang bersangkutan dan PT JMThanya menerima saja sesuai dengan hasil keputusan RUPS

berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT), disini kami koreksi bahwa kalau awalnya diakui bahwa masuknyaTermohon Kasasi atas wewenang Pemegang saham berdasarkan Bukti T2tersebut, maka keluarnyapun juga harus mengikuti dan mematuhi aturan yangsama yaitu atas perintah pemegang saham yang berwenang;Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, maka wewenang dan Keputusan tertinggi dalam PerseroanTerbatas adalah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

), oleh sebabitu Direksi, Komisaris dan para Manajer serta seluruh karyawan tunduk danterikat pada hasil Keputusan RUPS dalam menjalankan suatu PerseroanTerbatas, termasuk pihak di luar perseroan, sehingga yang berlaku dalam kasusini adalahhasil Keputusan RUPS (Vide Bukti T1; T2; T3 dan bukti P2), bukan PK WT;Bahwa sebelum Termohon Kasasi masuk ke PT JMT, sudah ada orang lainbernama Dayono Adiputro dari Perum PPD yang digantikan oleh TermohonKasasi dan tidak pernah menandatangani PKWT, demikianpun

Jan to Tanumihardja (Tergugat) dalam kapasitasnya selakuPemegangsaham sebanyak 132 (Seratus tiga puluh dua) saham danselaku Direktur Persero.Bahwa dalam rapat tersebut Para Penggugat berencana menjualsahamnya dan Tergugat berminat membeli Saham milik Para Penggugat,maka untuk itu disampaikan RUPS LB dan hasil dari RUPS LB PT. AviaHal 5 dari 49 hal put.

Avia Global Teknologi sebagaimana termuat dalamtanda terima yang ditandatangani oleh Tergugat dan Chardin Trinanda(Bukti P9) dan juga telah dijualnya seluruh saham milik ParaPenggugat, maka sejak RUPS LB tersebut di atas Para Penggugat tidaklagi bertanggung jawab atas seluruh aktifitas dan kewajiban TTPTT AviaGlobal Teknologi.10.

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 terjadi Kesepakatan antara PTDR/PPDKdan PTDR/PPDK yang membahas Konpensasi penjualan sahamsahammilik PTDR/PPDK kepada PDR/TDK dan sdr Chardin Trinanda yang ditetapkandalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 7 September 2013.Dengan cara pembayaran sebagai berikut:a.b.Cc.Pembayaran pertama sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus limapuluh juta rupiah) sudah di bayar pada tanggal 17 Juli 2012pembayaran diserahkan kepada Suhadi sebesar Rp.125.000.000, dan kepada Kiki Ageng Budi

memori banding dari Para Pembanding / ParaPenggugat, Terbanding / Tergugat mengajukan kontra memori bandingtertanggal 12 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri jakartaBarat tentang terjadinya jual beli saham antara Para Pembanding danTerbanding yang tertuang dalam RUPSLB dan akta jual beli sahamtanggal 7 September 2012 sudah tepat.e Bahwa keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut hanya dapatdianulir atau dibatalkan dalam forum RUPS

juga, dimana faktanyahingga saat ini tidak pernah ada RUPS PT.

Dan apabila terjadi perubahan anggaran pembelian tanah yang terjadidalam tahun buku bersangkutan, Direktur mengajukan RKAPperubahan dan di bahas didalam RUPS dan hal tersebut dilakukansebelum pembelian.Dalam kenyataanya terdakwa selaku direktur PD BKK Kebakkramat dalampengadaan harta tetap dan inventaris (pengadaan tanah) tanpa melalui RUPS danmelebihi RKAP Tahun 2010 yang hanya ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) tidak sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42Tahun

Kemudian Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten dan Direktur PDBKK Kebakkramat menunggu undangan RUPS dari Gubernur untukmembahas apakah disetujui atau tidak pembelian pengadaan harta tetapdan inventaris (pengadaan tanah) dan apabila disetujui atau tidakdisetujui akan dituangkan dalam notulen RUPS.f.

Data pendukung lain yang diperlukan (Laporan PenilaianProperti)e Bahwa Kemudian Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten dan DirekturPD BKK Kebakkramat menunggu undangan RUPS dari Gubernur untukmembahas apakah disetujui atau tidak pembelian pengadaan harta tetapdan inventaris (pengadaan tanah) dan apabila disetujui atau tidak akandituangkan dalam notulen RUPS.

Kemudian Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten dan Direktur PDBKK Kebakkramat menunggu undangan RUPS dari Gubernur untukmembahas apakah disetujui atau tidak pembelian pengadaan hartatetap dan inventaris (pengadaan tanah) dan apabila disetujui atautidak disetujui akan dituangkan dalam notulen RUPS.Dan apabila terjadi perubahan anggaran pembelian tanah yang terjadidalam tahun buku bersangkutan, Direktur mengajukan RKAPperubahan dan di bahas didalam RUPS dan hal tersebut dilakukansebelum pembelian.Menimbang

Halaman Putusan No71 /PidSus TPK/2015 /PN.Smg10.Data pendukung lain yang diperlukan (Laporan Penilaian Properti)11.Kemudian Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten dan Direktur PDBKK Kebakkramat menunggu undangan RUPS dari Gubernur untukmembahas apakah disetujui atau tidak pembelian pengadaan hartatetap dan inventaris (pengadaan tanah) dan apabila disetujui atautidak disetujui akan dituangkan dalam notulen RUPS.12.Dan apabila terjadi perubahan anggaran pembelian tanah yang terjadidalam tahun buku bersangkutan

Takaras Inti Lestari Nomor : AHU19974.40.22.2014 yangditerbitkan pada tanggal 16 Juli 2014 oleh Dirjen Administrasi Hukum UmumKementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, sesuai Akta RUPS PT.Takaras Inti Lestari tanggal 14 Juli Nomor 15 yang dibuat oleh Notaris IrwanJunaidi, SH, di Palangka Raya, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P9;10.

Akta notaris yangdibuat saat itu adalah pembagian saham PT Takaras Inti Lestari sebesar55% untuk PT Cakra Mineral Tbk;Bahwa permasalahan antara PT Cakra Mineral Tok dengan PT TakarasInti Lestari setelah RUPS tersebut yang saksi ketahui dalam akta notarisperubahan tersebut susunan PT Takaras Inti Lestari adalah Dexter SjarifPutra selaku direktur dan Argo Trinandityo selaku komisaris, RudyNarang selaku direktur.

tersebut;Bahwa yang saksi dengar dari hasil RUPS tersebut dalam akta notarisantara lain: peningkatan modal dan perubahan direksi;Bahwa setelah RUPS, saksi mengistilahkan PT Takaras Inti Lestari adadua yaitu PT Takaras Inti Lestari Jakarta dan PT Takaras Inti LestariPalangka Raya.

Takaras Inti Lestari, sehinggadalam RUPS tersebut disepakati tentang halhal sebagai berikut :Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp.500.000.000., ( lima ratusjutarupiah ) menjadi Rp. 33.000.000.000., ( tiga puluh tiga milyar rupiah).Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham sebagaiberikut :PT. Cakra Mineral Tokmemiliki 55 % saham;BudyantoKarwelomemiliki 30 % sahamHarunAbidinmemiliki 10 % sahamGustin Ruddy Narangmemiliki 5% saham;Perubahan Pengurus Perseroan PT .

Takaras Inti Lestari, sehingga dalam RUPS tersebutdisepakati tentang halhal sebagai berikut :1. Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp.500.000.000., ( lima ratusjuta rupiah ) menjadi Rp. 33.000.000.000., ( tiga puluh tiga milyar rupiah).2. Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham sebagai berikut : PT. Cakra Mineral Tbk memiliki 55 % saham; Budyanto Karwelo memiliki 30 % saham Harun Abidin memiliki 10 % saham Gustin Ruddy Narang memiliki 5% saham3. Perubahan Pengurus Perseroan PT .

olehTERGUGAT II sd TERGUGAT VIII, Wang Xiangyang dan Zhao Gang selaku pemegang sahamPENGGUGAT pada saat itu, dimana beberapa point isi RUPS LBHal 3 dari 267 Hal Putusan No. 221/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Seltersebut adalah menyetujui peralinan 95% (Sembilan puluh lima persen) saham TURUT TERGUGAT kepadaPENGGUGAT, Berita Acara RUPS LB tersebut dituangkan ke dalam Akta Berita Acara TURUT TERGUGATNo. 41 tanggal 5 Nopember 2009. 4.

Bahwa penetapan tersebut antara lain amamyamenyatakan sebagai berikut:1) Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;2) Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS LB PT SPP;3) Menetapkan agenda RUPS LB PT SPP dimaksud, yaitu menegaskan dan menyatakan kembalikeseluruhan isi Akta kesepakatan pemegang saham dalam RUPS LB PT SPP sebagaimana disebutkandalam Akta No. 41 tanggal 5 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan Yan Armin, Sarjana Hukum, Notarisdi Jakarta;4) Menetapkan jangka

Sel6) Menetapkan Ketua Rapat dalam RUPS LB yaitu Wang Xiangyang selaku Direktur PT SPP berdasarkanAkta No. 41 tanggal 5 Nopember 2009;7) Memerintahkan Direksi untuk melaksanakan tugas dan kewajiban untuk meminta persetujuan danmenyampaikan pemberitahuan kepada Menteri atas perubahan Anggaran Dasar PT SPP menurutUndangundang yang berlaku.Bahwa untuk melaksanakan isi Penetapan tersebut telah diselenggarakan RUPS LB TURUT TERGUGATpada tanggal 26 Oktober 2011 di Pontianak, yang dibuat dihadapan Notaris

AHUAH.01.1038733 tertanggal 31 Oktober2012; Bahwa kemudian, kepengurusan Turut Tergugat telah beberapa kalimengalami perubahan dengan Akta No. 21 tanggal 22 ~=Pebruan 2013Perihal Pemyataan Keputusan RUPS LB yang terakhir diubah denganAkta No. 62 tanggal 24 Mei 2013 Perhal Berita Acara RUPS LB yangtelah dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Kemenkumham dantelah tercatat dalam Sisminbakum sesuai dengan surat PenerimaanPembentahuan Perubahan Data Perseroan Turut Tergugat No.

"Berita Acara RUPS LB" Nomor 083 tanggal 26 Oktober 2011 ; (copydari copy)Pontianak NomorSurat PT.

Dokumen Pengembangan DIY Panel ; 44.Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Manajemen pada RUPS LB PT.Anindya Mitra Internasional Tahun 2008; 45.Foto copy Rekening koran PT. Anindya Mitra Internasional pada BankNiaga, Nomor Rekening : 0810100337000, periode bulan Desember2005 s/d Desember 2006;46.Foto copy Surat Deposito Berjangka pada Bank Mandiri atas nama PT.Anindya Mitra International No. Seri : AA854926; No.

AMI yang berasaldari luar, yaitu perguruan tinggi) dan dibawa dalam Rapat UmumPemegang saham (RUPS) yang dihadiri oleh Direksi dan parapemegang saham (Gubernur sebagai wakil dari Pemprov) setelahRKAP disahkan maka Gubernur mengusulkan kepada DRPD,setelah dibahas melalui alat kelengkapan Dewan yaitu Komisi Cdan disetujui maka usulan tersebut masuk dalam APBD Tahun2005.Adapun syarat yang direkomendasikan oleh Komisi C agardana tersebut cair adalah perubahan bentuk badan usaha dariPerusahaan Daerah

Pembayaran pensiun dini karyawan sebesar Rp.1.500.000.000,; Bahwa pengajuan penambahan modal oleh PT AMI harus denganpersetujuaan DPR, dan DPR memberikan saran agar badan usahaPD diubah menjadi PT, karena badan usaha PT lebih bisa dikenaldi dunia Internasional 5 Bahwa uang penambahan modal diberikan sekaligus ; Bahwa setelah mendengar pendapat Dewan peruntukan diaturNo 197 2005penggunaan uang harus masuk dalam RKAP (Rencana Kerjadalam Keputusan Gubernur tahun untukAnggaran Perusahaan)RUPS; Bahwa

, jadi pernyataan dalam BAPNo 16 tidak benar; Bahwa pada waktu PD Anindya berubah menjadi PT AMI, makasaat itu asset langsung dipisahkan dan semua menjadi asset PTAMI, kewenangan dan pengawasan ada pada RUPS;Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;2.

;Putusan Nomor :10/Pid.SusTPK/2016/PN Yykhalaman 32 dari 253Bahwa payung hukum yang digunakan oleh PD Anindya menjadi PTAMI adalah dengan Akta Notaris;Bahwa yang menjadi pengurus dalam PT AMI adalah jajaran Direksidan jajaran Komisaris ;Bahwa mekanisme kerja PT AMI adalah Direksi mempunyai rencanakerja kemudian disampaikan ke Komisaris kemudian dalamoperasional dibantu Komisaris;Bahwa ada tanggungjawab dari Direksi PT AMI untuk membuatlaporan untuk kegiatannya;Bahwa hasil RUPS harus diberitahukan

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriPangkalpinang di atas, dalam mempertimbangkan kedudukan TermohonKasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengesampingkan hasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan organ tertinggidalam perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Hal ini sesuaidengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur:Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar:4.

Bahwa hasil RUPS sebagaimana telan Pemohon Kasasi dahuluPembanding/Tergugat ajukan sebagai bukti T.7 (Akta Nomor 95 tanggal21 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Sahamyang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, S.H) telah menyatakan dengantegas:Memutuskan; untuk tidak memberikan pelunasan serta pembebasantanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi danDewan Komisaris yang lama sampai dengan Rapat Umum PemegangSaham Perseroan yang akan diadakan khusus untuk itu:Sesuai

dengan RUPS tersebut sangat jelas dan tidak terbantahkan,meskipun telah terjadi perubahan kepengurusan PT Koba Tin namunperubahan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab Terbanding/Penggugat sebagai Presiden Direktur yang lama sebagai PenanggungPajak PT Koba Tin;5.

Merujuk ketentuanketentuan di atas sangat jelas dan tidak terbantahkan,kedudukan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat yang tidakdilepaskan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) sesuai dengan RUPS dan Berita Acara Serah Terima BeritaAcara Serah Terima Kepengurusan PT Koba Tin tanggal 16 Maret 2016maka Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sesuai denganPasal 1 angka 5 dan Pasal 97 ayat (3) Undang Undang PT juncto PasalHalaman 21 dari 32 hal. Put.

Tanjung Jabung Power Nomor : 006/TJP KU/IV/2007., tanggal 07Mei 2007 perihal RUPS Tahunan ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. TanjungJabung Power No. 031/BUMD JBS/XI/2007., tanggal 12 November2007 perihal Setoran Kontribusi Saham PLTG ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. TanjungHal. 24 dari 55 hal. Put.

Tanjung Jabung Power Nomor : 006/BUMD JBS/I/2008., tanggal01 Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, RencanaKerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Notulen Rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat SaktiHolding Company tanggal 04 Januari perihal Sikap BUMD JabungBarat Sakti dalam RUPS tahun 2007 ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMD JBS/IV/2008., tanggal 07 April 2008 perihal AuditBPKP;Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Tanjung JabungPower tanggal 16 Maret 2008 ;84. Akta Notaris Nomor : 143 tanggal 16 Agustus 2008 tentang BeritaAcara Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tanjung jabung Power ;85. Akta Notaris Nomor : 132 tanggal 20 November 2008 tentangAddendum Jual Beli Saham;Dikembalikan kepada Drs. H.

., tanggal01 Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, RencanaKerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Hal. 31 dari 55 hal. Put.

., tanggal01 Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, RencanaKerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Notulen Rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat SaktiHolding Company tanggal 04 Januari perihal Sikap BUMD JabungBarat Sakti dalam RUPS tahun 2007 ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMD JBS/IV/2008., tanggal 07 April 2008 perihal AuditBPKP;Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung JabungBarat Nomor : 045/BUMD JBS/IX