pada tanggal 19 Agustus 2013, dengan demikian PermohonanKeberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undangundang,maka sudah sepatutnya Permohonan Keberatan ini dapat diterima;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UndangUndang Nomor 14Tahun 2008, Pasal 3 huruf a dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 02 Tahun2011, maka Permohonan Keberatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Batam;Alasan Keberatan:abBahwa Pemohon Keberatan adalah Lembaga Penyelenggaraan PendidikanTinggi berdasarkan Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 161/D/O/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pemberian Ijin PenyelenggaraanProgramprogram Studi Baru dan Perubahan Bentuk Akademi Bahasa Asing(ABA) Putera Batam menjadi Universitas Putera Batam di Batam, dan ParaTermohon Keberatan adalah mahasiswamahasiswa yang menuntut ilmu padaPemohon Keberatan;Bahwa Informasi Publik yang diminta oleh Para Termohon Keberatan adalah:Salinan lembar Jawaban Ujian Tengah Semester 5;Salinan lembar Soal Ujian Tengah Semester 5;Dengan

dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Bantaran tertanggal 08 April 2019 No.006/06/I/2003 (Selanjutnya diberi tanda bukti P3 bermaterai);Surat Keterangan Desa Patokan Nomor 141/22/426.404.3/2019Tentang dua nama tetapi satu orang yaitu SUMARYO adalah orangyang sama dengan SUMIATI (selanjutnya diberi tanda bukti P4 tidakbermaterai);Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tertanggal 11 Juli 2012Nomor 23/No Dosir 71,876 atas nama SADJUNAT (selanjutnya diberitanda bukti P5 bermaterai);Fotokopi Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor KR.II.C00618/KEP/13/2001 tertanggal 09 April 2001 atas nama PenerimaPensiun SADJUNAT (selanjutnya diberi tanda bukti P6 bermaterai);Halaman 3 dari 9 dari Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Krs7.

(fotokopi sesuaidengan aslinya);Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:2812/A4.2/KP/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Pemberhentiandari Jabatan Organik selama Menjadi Anggota Komisi Yudisialtanpa Kehilangan Status Pegawai Negeri Sipil kepada Dr.Taufiqurrohman, S.H., M.H. (fotokopi dari fotokopi); Surat dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Bengkuluyang ditujukan kepada kepada Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H.

(fotokopisesuai dengan aslinya);Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:21594/A4.5/KP/2007 tanggal 24 Mei 2007, tentang KenaikanPangkat Dr. Taufiqurrohman, S.H.,M.H. menjadi Pembina Tingkat golongan ruang IV/b terhitung tanggal 1 April 2007. (fotokopi darifotokOpi);Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:41864/A4.5/KP/2010 tanggal 4 Juni 2010, tentang PembebasanSementara Dr.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentangPemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menegah5. Pedoman Block Grant Fisik Sekolah Menengah Atas Tahun 2010 dariDirektorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat JendralManajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian PendidikanNasional.

pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan kurungan ;Menyatakan barang bukti berupa :1.Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 Satker DirektoratPembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Unit Kegiatan PeningkatanMutu Pembelajaran SMK Kementrian Pendidikan Nasional IndonesiaNomor 0038/02303.1//2010 tertanggal 31 Desember 2009 ;Panduan Pelaksanaan Pengembangan SMKRSBI di BLPT Tahun2010 Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal ManajemenPendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional ;Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor2010/A.A3/KU/2010 tanggal 12 Januari 2010 ;Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2494/X/Tahun2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pendirian Rintisan SekolahBertaraf Internasional (RSBI) Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi(BPPKT) Propinsi Selawesi Selatan ;Keputusan Kepala RSBI SMKN BPPKT Sulawesi Selatan Dinas tanggal25 Oktober 2010 tentang Pembagian Tugas Tambahan Guru dalamkegiatan Proses Belajar Mengajar Tahun Ajaran 2010/2011 ;Surat Keputusan Kepala

Panduan Pelaksanaan Pengembangan SMKRSBI di BLPT Tahun 2010Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen PendidikanDasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional ;Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor2010/A.A3/KU/2010 tanggal 12 Januari 2010 ;Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2494/X/Tahun 2010tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pendirian Rintisan Sekolah BertarafInternasional (RSBI) Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi (BPPKT)Provinsi Selawesi Selatan ;Keputusan

/G/2017/PTUN.BDGT17T 18T19T 20T= 21T 22T 23T 24T= 25Foto Copy paftar Hadir Rapat Terbuka Majelis Jurusan Teknik Sipil Polban tanggal16 Januari 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 200/MPK.A4/KP/2014. tanggal 16 September 214(fotocopy sesual dengan aslinya) ;Foto copy Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung(fotocopy darifotocopy) ; Foto copy Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 131/0/2002. tentang Organisasi dan Tata Kerja PoliteknikNegeri Bandung (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Foto copy Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor0220/PLI/KP/2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Foto copy surat undangan Nomor 0334/PLI/OT/2017, tanggal09 Februari 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Foto copy daftar hadir PENGGUGAT dalam Pembahasan ManajemenJurusan tanggal 10 Februari 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya

memberikan kesaksian bahwa Penggugat memberikanpenurunan nilai DP3, yang tidak diketahui secara pasti alasan penurunan nilai DP3 (parameter penilaian) dan penurunan nilai tersebut merugikan rekanrekan Penggugat ;Menimbang, bahwa mengenai pengangkatan dan pemberhentian KetuaJurusan in casu Ketua Jurusan Teknik Sipil diatur didalam ketentuan Pasal 38 dariStatuta Politeknik Negeri Bandung yang menyatakan bahwa Ketua danSekeretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dan Pasal 17 ayat 2dari Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RI No. 131/0/2002, menyatakanbahwa Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilin antara dosendan bertanggung jawab langsung kepadaDirektur. ; Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Tergugat dapat memberhentikan Penggugat namunmengenai tata cara pemberhentian tersebut tidak diatur secara lebih lanjut dalamperaturantersebut. ; Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 31/G/2017/PTUN.BDGMenimbang, bahwa berdasarkan Keputusan

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor65001/A4.5/KP/2008 tanggal 12 Desember 2008, bukti P.9;Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.6, P.7, P.8, P.9 telah diteliti dandicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberimeterai yang cukup, sedangkan bukti P.4 dan P.5 tdiak ada aslinya yang telahdiberi meterai yang cukup;Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, dipersidanganPemohon telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, dibawah

pemerintahan di bidang eksekultif.Dengan kata lain meskipun menurut pasal 5 ayat (2) butir e Statuta UTBLampung, Rektor UTB Lampung diangkat dan diberhentikan oleh Yayasanatas usulan Senat, tetapi dalam melaksanakan fungsi pendidikan tinggi,Rektor UTB berada dibawah koordinasi KOPERTIS WILAYAH II yang jugamerupakan perpanjangan tangan Ditjen Pendidikan Tinggi (DIKTI) padaKementerian Pendidikan Nasional, dalam melaksanakan tugaspengawasan, pengendalian dan pembinaan PTS di wilayahnya (Lihat pasal 2Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional, tanggal 23 Nopember 2001,No. 184/U/2001, tanggal 23 Nopember 2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, danPascasarjana di Perguruan Tinggi).

Kepala Sekolah) atau Yayasan yangmengelola Pendidikan Katolik tersebut (Sekolah Dasar Katolik Naru)atau Komite Sekolah yang mempunyai peran dan fungsi sebagai pemberipertimbangan; pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiranmaupun tenaga; sebagai pengontrol, maupun mediator antara pemerintahdengan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 20tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan PemerintahNomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan PenyelenggaraanPendidikan, Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, namunharus mempunyai surat kuasa dari Kepala Satuan Pendidikan tersebutatau oleh Yayasan yang mengelola Pendidikan Katolik tersebut (SekolahDasar Katolik Naru); ~ Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Pembandingtersebut mengandung kekurangankekurangan dan kabur atau tidak jelasseperti tersebut di atas maka gugatan yang demikian harus dinyatakantidak dapat diterima (perhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung

VISKK/III/2013,tanggal 06 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar VI KwalaMencirim, Kecamatan Sei Bingai, yang ditandai dengan P.1;Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1205040403100001 tertanggal 04032010,yang diketahui oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, yangditandai dengan P.2;Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:421/105/KP.3/2000 tanggal 05 April 2000, yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5Juli 2005 tentang Pungutan/Penarikan Dana dari Orang Tua Siswa ;3. Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, danKewenangan Dinas Pendidikan ;4. Rekomendasi Bupati Nomor : 420/10.260/404.023/2009 ;5.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5Juli 2005 tentang Pungutan/Penarikan Dana dari Orang Tua Siswa ;3. Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, danKewenangan Dinas Pendidikan ;4. Rekomendasi Bupati Nomor : 420/10.260/404.023/2009 ;al. 10 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/20115.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U 2002 tanggal 2 April2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5Juli 2005 tentang Pungutan/Penarikan Dana dari orang tua siswa;3. Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, danKewenangan Dinas Pendidikan;4. Rekomendasi Bupati Nomor : 420/10.260/404.023/2009;al. 20 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/20115.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5Juli 2005 tentang Pungutan/Penarikan Dana dari orang tua siswa;3. Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, danKewenangan Dinas Pendidikan;4. Rekomendasi Bupati Nomor : 420/10.260/404.023/2009;5.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5Juli 2005 tentang Pungutan/Penarikan Dana dari orang tua siswa ;3. Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, danKewenangan Dinas Pendidikan ;4. Rekomendasi Bupati Nomor : 420/10.260/404.023/2009 ;5.

Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 249118.C.1/KP3/2001tertanggal 28 Februari 2001, selanjutnya diberi tanda P5;6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor AC. 21.10.05.0 atas nama CallenusF. Rumpaidus yang ditandatangani olen Kepala DInas Pendidikan Kabupaten Supioritertanggal 12 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P6;7.

Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan RI Nomor 78/PT22/G. 19/1985 tanggal 29 Maret 1985 dan menjabatsebagai Pembantu Rektor II Universitas Riau Berdasarkan Keputusan RektorUniversitas Riau Nomor : 19/J19/KP/2006 tentang Pemberhentian dan PengangkatanPembantu Rektor II Universitas Riau Periode 20062010 tanggal 17 Pebruari 2006bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam 12 (dua belas) paket proyekpekerjaan di Lingkungan Universitas Riau Tahun 2007 tersebut yang diangkatberdasarkan Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 510/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Riau Tahun Anggaran 2007, pada waktu antarabulan Maret 2007 sampai dengan bulan Nopember 2007 atau setidak tidaknya padawaktu lain dalam Tahun 2007, bertempat di Kantor Kegiatan Biro Rektorat UniversitasRiau di Pekanbaru atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 510/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Riau Tahun Anggaran 2007, pada waktu antarabulan Maret 2007 sampai dengan bulan Nopember 2007 atau setidak tidaknya padawaktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Kegiatan Biro Rektorat UniversitasRiau di Pekanbaru atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

AlumniBumituah Consultant No. : 550 C/J19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 15 Mei 2007;Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :510/ A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pengangkatan PejabatPerbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Riau Tahun Anggaran2007 yang telah dilegalisir;Foto copy Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 70/J19/LK/2007tanggal 28 Februari 2007 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan JasaKonstruksi di Lingkungan Universitas Riau

AlumniBumituah Consultant No. : 550 C/J19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 15 Mei 2007;Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :510/ A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pengangkatan PejabatPerbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Riau Tahun Anggaran2007 yang telah dilegalisir;Hal. 35 dari 47 hal. Put.

Copy Salinan Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 031/M/2009 Tanggal 1 Mei 2009 tentang Spesifikasi Eceran Tertinggi 191 Buku Teks Pelajaran Milik Departemen Pendidikan Nasional ;14. Copy Pengumuman Pelelangan No : 425.11/ /PBJ-DP/VII/2009 tanggal 01 Juli 2009 ;15. Surat Nomor : 425.11/010/DP-IV/VI/2009 perihal Mohon Tenaga Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan, tanggal 09 MARET 2009 ;16.

Copy Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 078/M/tahun 2008 tentang Spesifikasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) 145 Judul buku teks pelajaran yang hak ciptanya dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional ;24. Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 800/617/DP-IV/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 ;25. Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 800/617/DP-IV/V/2009 tanggal 22 Mei 2009 ;26.

Pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara UmumDaerah Nomor : 0283/SPDBL/1.01.01.01 tahun 2009 tentang Suratpenyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran PPKD selakuBUD tanggal 6 Juli 2009 ;Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai KartanegaraNomor : 800/008/SK.PP/DPSP3/IV/ 2009 Tentang Pembentukan PanitiaPemeriksa Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara tahunanggaran 2009 ;Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 425/231/BAPB/DPIV/TX/2009 ;Copy Lampiran Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 078/M/tahun 2008 tentang Spesifikasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) 145Judul buku teks pelajaran yang hak ciptanya dibeli oleh DepartemenPendidikan Nasional ;Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten KutaiKartanegara Nomor : 800/617/DPIV/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 ;Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten KutaiKartanegara Nomor : 800/617/DPIV/V/2009 tanggal 22 Mei 2009 ;Copy daftar peserta lelang Pengadaan Buku Perpustakaan DinasPendidikan

Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, atas nama ANWAR ALANWAR BASUKI, Nomor: KW.II.P01125/KEP/13/1999, bukti Surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);Bahwa selain bukti Suratsurat Pemohon di persidangan telah menghadirkansaksisaksinya sebagai berikut:Saksi I: SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal diKabupaten Gresik, dibawah sumpah memberikan keterangan

Potokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor VIC02542/KEP/13/2000 tentang Penerima Pensiun atas Nama M. Samin yangdikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 5 Desember2000 (P.5);6. Potokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama M. Samin yangdikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen (Persero) tanggal 10 Mei 2001 (P.6);7.

Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor w.IV.c00172/Kep/13/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan AdministrasiKepegawaian Negara tanggal 24 Juli 2000 dicocokan dengan aslinya danternyata cocok ,telah diberi materai, diberi kode P3,. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302072904070108 atas nama Abd.Azis.G yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil, tertanggal 23 O7 2015 telah dicocokkan dengan aslinya diberimaterai, oleh Ketua majelis, diberi kode P4..

(vide bukti P1) ;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 183/0/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember secarajelas dinyatakan salah satu tugas senat fakultas dalam pasal 61 ayat (2) hurufg. Memberi pertimbangan kepada rektor mengenai caloncalon yangdiusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan Fakultas.

Menteri Pendidikan Nasional RI.

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 183/0/2002 tanggal 21Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember khususnya pada Pasal 59disebutkan bahwa Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan olehRektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas yangbersangkutan; Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka diperoleh faktahukum bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusanobyek sengketa aquo yang diperoleh secara atributif dari peraturan perundang undangan

Agus Suprianto sebagaimahasiswa S3 di Universitas Gadjah Mada, maka yang bersangkutan telahmemenuhi syarat untuk diberhentikan sebagai anggota senat dan pemberhentiantersebut harus dilakukan sesegera mungkin setelah yang bersangkutan menerimasurat tugas dari Rektor tanpaharus menunggu Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (saat ini MenteriPendidikan dan Kebudayaan) tentang Tugas Belajar namun ternyata hal tersebutterlambat dilakukan sehingga menyebabkan yang bersangkutan masih memberikansuaranya

Adapun keterlambatan tersebut menurut keterangan saksiKusno juga dikarenakanLOUD sassyang bersangkutan belum memenuhi syaratsyarat administrasi untuk mendapatkanSurat Keputusan Menteri tentang Tugas Belajar;Menimbang, bahwa namun demikian didasari pada faktafakta bahwameskipun Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang pegawai pelajar87kemudian turun belakangan, akan tetapi terhitung mulai tanggalnya selalu berlakusurut terhitung sejak yang bersangkutan secara faktual menjalankan tugas belajar

Pembina Kecamatan Wotan Ulumado;13.Standarisasi Penyelenggaraan TK.Pembina Kecamatan;14.Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan TK.PembinaKecamatan;15.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I.

pengembangan dan pendayagunaan tehnologi informasi dankomunikasi untuk pembelajaran pendidikan dasar Rp. 1.144.874.000, (satumilyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat riburupiah); untuk penyelenggaraan pengembangan materi, sosialisasi, danpemanfaatan siaran Radio Edukasi Rp.550.089.000, (lima ratus lima puluhjuta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk pengembangan RadioPendidikan Rp. 411.111.000, (empat ratus sebelas juta seratus sebelas ribuBahwa berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 8454/A.A.3/KU/2007 tanggal 28 Maret 2007 tentangPengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada BalaiPengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 danSurat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :571/A.A.3/KU/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Pengangkatan PejabatPerbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Balai Pengembangan MediaRadio (BPMR) Yogyakarta Tahun Anggaran 2008 Terdakwa selaku PejabatPembuat

dan pendayagunaan tehnologiinformasi dan komunikasi untuk pembelajaran pendidikan dasar Rp.1.144.874.000, (satu milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratustujuh puluh empat ribu rupiah); untuk penyelenggaraan pengembanganmateri, sosialisasi, dan pemanfaatan siaran Radio Edukasi Rp.550.089.000,(lima ratus lima puluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan untukpengembangan Radio Pendidikan Rp. 411.111.000, (empat ratus sebelas jutaseratus sebelas ribu rupiah).Bahwa berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 8454/A.A.3/KU/2007 tanggal 28 Maret 2007 tentangPengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada BalaiPengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 danSurat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :571/A.A.3/KU/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Pengangkatan PejabatPerbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Balai Pengembangan Media Radio(BPMR) Yogyakarta Tahun Anggaran 2008 Terdakwa selaku Pejabat

PembuatKomitmen pada BPMR (Balai Pengembangan Media Radio) Yogyakarta dansaksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, Msi sebagai Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran/Pengguna Barang pada BPMR Yogyakarta dan saksi Margonoberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 8454/A.A.3/KU/2007 tanggal 28 Maret 2007 tentangPengangkatan ..........56Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada BalaiPengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta Tahun Anggaran 2007menjabat sebagai