yaituKepala Kantor Pertanahan Kota Malang, melainkan secara melawan hukum PaniteraPengadilan Negeri Malang menerbitkan surat keterangan tertanggal 29 Juli 2013, yangmenerangkan bahwa 2 (dua) bidang tanah sesuai sertifikat hak milik tersebut tidakdisertai dengan bukti kepemilikan, melainkan menyatakan dalam surat keterangan aquo dengan alasan yang tidak logis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secarahukum hal itu merupakan pelanggaran ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf g PeraturanDirjen Kekayaan Negara Depkeu

Surat tersebut ditembuskan kepadaMendiknas, Ketua Komisi IX DPR, Ketua Panitia Anggaran,Dirjen Anggaran Depkeu, Dirjen Perbendaharaan, DeputiBidang Pendanaan Bappenas, Sekjen Depdiknas, IrjenDepdiknas, Dirjen Dikti Depdiknas, Direktur Anggaran DitjenAnggaran Depkeu RI, Direktur Anggaran III Ditjen AnggaranDepkeu. Paraf yang terdapat dalam surat tersebut adalahparaf saya dan saya buat draft surat tersebut atas perintahRektor.

Made Bakta, Sp.PD (KHOM) yang ditujukan kepada DirjenHalaman 59Putusan Nomor 67/Pid.SusTPK/2018/PN.Jkt.PstAnggaran Depkeu.

Atas permohonan kontrak tahun jamak tersebut, DitjenAnggaran Depkeu tidak memberikan tanggapan.C. Kegiatan perencanaan tahun 2009 :1. Pada beberapa hari sebelum tanggal 19 Februari 2009berdasarkan perintah dari Rektor Prof. Dr. dr.

Andri untuk melengkapi dandatang kembali bersama PPK ke DJA Depkeu di Lap.Banteng Jakarta Pusat di ruang rapat Ditjen AnggaranGedung Sutikno Slamet Depkeu Lantai 5 Jin. Dr. Wahidin No.1 Jakarta.. Pada tanggal 2 Maret 2009, saya bersama dengan Drs.Made Meregawa selaku PPK datang ke DJA Jakarta untukpembahasan anggaran. Di ruang rapat Ditjen AnggaranGedung Sutikno Slamet Depkeu Lantai 5 Jin. Dr. Wahidin No.1 tersebut, sudah ada Sdr.

Selanjutnya saksi pun menunggu di ruang tunggu BagianPerencanaan Ditjen Dikti tersebut, yang juga sudah ada sekitar 3 (tiga)orang perempuan yang berlogat sunda saksi duga dari IPB atau ITBkarena juga membicarakan tentang anggaran Universitas yang katanyabisa diusahakan ke Ditjen Anggaran/DJA Depkeu. Saksi hanyamendengar saja, kemudian saksi pun pergi ke DJA Depkeu. DariInformasi, saksi disarankan ke DJA di lantai 6, kemudian di lantai 6, sayadisuruh ke lantai 11 dan 12.

mengikutsertakan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dalamprogram Asuransi Prudential Syariah;Menimbang, bahwa dari bukti P9 dan P10 masingmasing berupafotokopi dari fotokopi buku Tabungan BRITAMA atas nama Penggugat QQXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, masingmasing telah dibubuhi meterai poscukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil telahmemenuhi syarat sebagai bukti tertulis; dan secara materiil terobukti bahwaPenggugat telah membukakan buku tabungan untuk XXXXXXXXXX danXXXXXXXXXX di BRI KCP DEPKEU

Seorang ibu tidak berhak untuk memelihara anaknya apabiladirinya tidak mempunyai sifat iffah dan amanah serta dirinyafasik;Menimbang, bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dirinyaadalah layak dan pantas untuk menjadi pemegang hak hadhanah atas 2 (dua)orang anak bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, sebagaimana terbuktisecara financial untuk menjamin masa depan anakanak Penggugat telahmengikutsertakan dalam program Asuransi Prudential Syariah danmembukakan buku tabungan di BRI KCP DEPKEU (bukti P7,

Oleh karenanya,PENGGUGAT sangatlah tepat apabila membawa masalah ini ke PengadilanNegeri Tabanan untuk mendapatkan keadilan hukum yang selama ini diabaikanoleh pihak TERGUGAT telah lalai menjalankan aturan sebagaimana suratedaran Depkeu Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya, Tergugatmengajukan bukti surat permulaan bertanda T1 sampai dengan T7 dimanabukti surat

dianggap sebagai suatu bentuk tindakpidana yang mengakibatkan kerugian Negara, karena perlu dicermatiapakah tindakan/perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidanatersebut dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk tindak pidanaPenyertaan berdasarkan Pasal 55 KUHPidana yang pada akhirnyamenimbulkan kerugian Negara;SK Menteri Keuangan Nomor S01/MK.01/UP.II/2001 tanggal O07September 2001, dijadikan sebagai alat bukti namun tidak pernahdikeluarkan dan atau dibuktikan di dalam persidangan sesuai dengansurat Depkeu

No. 98 PK/Pid.Sus/201750.51.52.Bahwa berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 856K/PidSus/2009, terlinat Hakim Agung memutus dengan memberikanpertimbangan hanya 3 (tiga) point menunjukkan bahwa Hakim Agungtidak membaca dan mencermati buktibukti yang terkait dalam perkaraterutama bukti SK Menteri Keuangan Nomor 501/MK01/UP.1I/2001tanggal 07 September 2001, dijadikan sebagai alat bukti namun tidakpernah dikeluarkan dan atau dibuktikan di dalam persidangan sesuaidengan surat Depkeu Nomor S1242

Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran,diantaranya mengenai pelaksanaan pelelangan tidak sesuai RKS yangtelah ditetapkan sendiri oleh Panitia Pengadaan ;Pada tanggal 26 September 2008, terdakwa sebagai Kepala RumahTangga GKN Semarang dan selaku KPA melalui surat Nomor :S405/GK.11/2008 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan selakuPengguna Anggaran (PA) menyampaikan penjelasan terhadap suratsanggahan banding, dengan ditembuskan kepada Inspektorat JenderalDepkeu, Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan Depkeu

, Kepala BiroPerlengkapan Depkeu, dan Panitia Pengadaan Barang/JJasa GKNSemarang ;Pada tanggal 26 September 2008, Kepala Biro Perlengkapan Depkeumenerbitkan surat tugas Nomor : ST32/SJ.6/2008 menugaskan : ANWARDJUNAIDI dan ANTONI ISMAN melakukan klarifikasi terhadap dokumendan proses pelelangan pada tanggal 08 sampai dengan 10 Oktober 2008;Pada tanggal 08 Oktober 2008, Ir.

Keuangan selaku Pengguna Anggaran,diantaranya mengenai pelaksanaan pelelangan tidak sesuai RKS yangtelah ditetapkan sendiri oleh Panitia Pengadaan ;20Pada tanggal 26 September 2008, terdakwa sebagai Kepala RumahTangga GKN Semarang dan selaku KPA melalui surat Nomor :S405/GK.11/2008 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan selakuPengguna Anggaran (PA) menyampaikan penjelasan terhadap suratsanggahan banding, dengan ditembuskan kepada Inspektorat JenderalDepkeu, Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan Depkeu

, Kepala BiroPerlengkapan Depkeu, dan Panitia Pengadaan Barang/JJasa GKNSemarang ;Pada tanggal 26 September 2008, Kepala Biro PerlengkapanDepkeu menerbitkan surat tugas Nomor : ST32/SJ.6/2008 menugaskan :ANWAR DJUNAIDI dan ANTONI ISMAN melakukan klarifikasi terhadapdokumen dan proses pelelangan pada tanggal 08 sampai dengan10 Oktober 2008;Pada tanggal 08 Oktober 2008, Ir.

Volgren Indonesia kepada Direktur Jenderal PembinaanBUMN, Depkeu ;116.Profil Perusahaan ;117. Tabel in Come/Pemasukan dana ;118.Surat dari Menhub kepada Menteri Keuangan, perihal PersetujuanKerjasama Operasi Perum PPD dengan PT. Volgren ;Hal. 45 dari 227 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/201 146119.Surat dari Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta tentang PerintahPembayaran No. 64/SPP/KSO/111/2001 ;120.Surat dari Perum Pengangkutan Penumpang' di Jakarta tentangPersetujuan KSO Perum PPD dengan PT.

Volgren Indonesia kepada DirekturJenderal Pembinaan BUMN, Depkeu ;116. Profil Perusahaan ;117. Tabel in Come/Pemasukan dana ;118. Surat dari Menhub kepada Menteri Keuangan, perihalPersetujuan Kerjasama Operasi Perum PPD dengan PT.Volgren ;119. Surat dari Perum Pengangkutan Penumpang Djakartatentang Perintah Pembayaran No. 64/SPP/KSO/111/2001 ;120. Surat dari Perum Pengangkutan Penumpang di Jakartatentang Persetujuan KSO Perum PPD dengan PT.

Volgren Indonesia kepada Direktur Jenderal PembinaanBUMN, Depkeu ;Hal. 163 dari 227 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/201 116431. Profil Perusahaan ;32. Tabel in Come/Pemasukan dana ;33.Surat dari Menhub kepada Menteri Keuangan, perihal PersetujuanKerjasama Operasi Perum PPD dengan PT. Volgren ;34. Surat dari Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta tentang PerintahPembayaran No. 64/SPP/KSO/111/2001 ;35.Surat dari Perum Pengangkutan Penumpang di Jakarta tentangPersetujuan KSO Perum PPD dengan PT.

Rifan Financindo Asset Management ;2) Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Depkeu RI Dirjen pajak Nomor : PEM00057/WPJ.07/KP.0803/2005 tanggal 3 Februari 2005, Pemberian Nomor Pokok Wajibpajak Recapital Asset Management ;3) Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kantor Kelurahan BendunganHilir Nomor : 26/1.824/11/2005 tanggal 14 Februari 2005 Tentang DomisiliPerusahaan Recapital Asset Management, Copy Akta Notaris Agus Madjid, SH.Hal. 203 dari 227 hal. Put.

Volgren Indonesia kepada Direktur JenderalPembinaan BUMN, Depkeu ;100. Profil Perusahaan ;101. Tabel in Come/Pemasukan dana ;TO 2 sseesmwenenen Surat dari Menhub kepada Menteri Keuangan, perihalPersetujuan Kerjasama Operasi Perum PPD dengan PT. Volgren ;103. Surat dari Perum Pengangkutan Penumpang Djakartatentang Perintah Pembayaran No. 64/SPP/KSO/111/2001 ;104. Surat dari Perum Pengangkutan Penumpang di Jakartatentang Persetujuaan KSO Perum PPD dengan PT. VolgrenIndonesia ;105.

NetwayUtama, tanggal 29 Maret 2009 untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai(PPN) SKPKB No. 00005/ 207/ 06/ 424/ 07, tanggal 9 Maret 2007, sehinggakurang bayarnya PPN (Barang dan Jasa) menjadi Rp. 1.249.649.447,, sesuaiBukti Pemindahbukuan Depkeu Dirjen Pajak KPP Bandung Karees No.Pbk.137 / IV / WPJ.09 / KP0409 / 2007, tanggal 2 April 2007.Kemudian Seksi Penerimaan dan Keberatan KPP Bandung Kareesmengajukan draft Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor Kep.012/ LB/71/WPJ.09/ KP.04/ 2007 tanggal 2

NetwayUtama, tanggal 29 Maret 2009 untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai(PPN) SKPKB No. 00005/ 207/ 06/ 424/ 07, tanggal 9 Maret 2007, sehinggakurang bayarnya PPN (Barang dan Jasa) menjadi Rp. 1.249.649.447,, sesuaiBukti Pemindahbukuan Depkeu Dirjen Pajak KPP Bandung Karees No.Pbk.137/ IV/ WPJ.09/ KP0409/2007, tanggal 2 April 2007.

Merdeka Kota Lhokseumawe, yang sekarangtidak diketahui lagi alamatnya yang masih diwilayah Negara Republik Indonesiaselanjutnya disebut sebagai ......... 00... ccc eeeeessee cence eeeestnteee seas enaeeeaaeeees Tergugat I2 Depkeu R.I Dirjen Kekayaan Negara Kanwil I DJKN Banda Aceh, C/q Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe disebut sebagai ..

2017,Pemberitahuan Lelang II Nomor B. 5719/KCVIIVADK/1 2/2017, tanggal 08 Desember 2017.Seluruh proses dan prosedur lelang objek sengketa tersebut diatas telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri KeuanganNo. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,sehingga sah dan berkekuatan hukum mengikat.Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 5 danangka 6 yang pada intinya menyatakan lelang eksekusi objeksengketa yang dilakukan Tergugat tidak seusai PMK No.27/PMK.06/2016 dan SE Depkeu

ROBERT PARDEDE, umur 67 Tahun, pekerjaan pensiunan PNS,beralamat di Komplek Dirjend Anggaran DepKeu. PondokBambu Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagaiPembanding IV semula Penggugat IV;5. TOGI PARDEDE ,S.H., M.H., umur 59 Tahun, pekerjaan HakimPengadilan Negeri, beralamat di JIn. Tambun Permata No.41RT 01 RW 08 Kel. Pusaka Rakyat Kec. Taruma Jaya, BekasiSelatan, Jawab Barat, selanjutnya disebut sebagaiPembanding V semula Penggugat V;6. Prof. Dr.

I (III/b) menjadi Penata(lI/c) yang tentunya didasarkan pada nilai DP3 2 (dua) tahunterakhir (Tahun 2004 dan 2005) yang setiap unsurnya jugabernilai baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang atau cukup.Begitu pula dalam Nota Persetujuan Teknis Kepala BadanKepegawaian Negara Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai NegeriSipil atas nama Penggugat pada Kolom/Penunjuk Alasan mutasitertanggal 18 September 2006 Nomor Usul S60/DEPKEU/IX/2006dengan jelas tercatat : Telah 4 Tahun 6 Bulan dalam pangkatterakhir

/5316/92, tanggal 25 Februari 1992,Perihal Tindak Lanjut Permintaan BantuanPengukuran dan Persertipikatan TanahTanahyang di kuasai/dimiliki oleh Polres Bone ;Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak PakaiNomor :1/Desa Ceppaga tanggal 21091992,Gambar Situasi Nomor : 561/1992 tanggal 22071992, luas 11.160 M2, atas nama DepartemenHankam Republik Indonesia Untuk Kebun PolsekKecamatan Libureng ;Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara HasilInventarisasi Barang Milik Negara oleh TimPelaksana DJKN Depkeu

kuningan selongsongpeluru oleh Sutrisno ; Bahwa uang saksi kembali R. 20.000.000, ; Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Maedan ; Bahwa tergugat I yang menawarkan sendiri gerbong yang di Tegal dan adauang muka Rp. 150.000.000, ; e Bahwa setelah saksi menerima uang sebesar Rp. 150.000.000, selanjutnyasaksi transfer ke Haryani Rp. 3.000.000,, kemudian tergugat I meminta Rp.50.000.000, ; e Bahwa keterkaitan Syaiful, saksi mengembalikan uang ke Syaiful, Tergugat Imeminta uang RP. 20.000.000, untuk DEPHAM dan DEPKEU

No. 336 K/Pid.Sus/2009pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;Bahwa sesuai faktafakta yang terungkap dalam persidangan yangdiperoleh dari keterangan saksisaksi, bukti surat dan keteranganTerdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti terungkap faktafaktasebagai berikut: Bahwa benar surat Dirjen Perbendaharaan Depkeu RI No. 6793/MK.6/2005 tanggal 4 Oktober 2005

Gugatan II.24. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Penelaah Keberatan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern Menteri Keuangan Republik Indonesia.25. 14 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 05 Juli 2007 Perihal Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Ditjen Pajak Depkeu

I, Jabatan Kepala Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan).26. 4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1046 / KM.01 / UP.11 / 2006, tanggal 28 Desember 2006 Perihal Mutasi Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Ditjen Pajak Depkeu (antara lain atas nama Drs. BAMBANG HERU ISMIARSO, M.A.

Kasi Banding dan Gugatan IL.3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 99/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang PenelaahKeberatan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang telahmengimplementasikan Organisasi Modern Menteri Keuangan RepublikIndonesia.14 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor : 495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 05 Juli 2007Perihal Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Ditjen Pajak Depkeu

I, Jabatan Kepala SubdirektoratPengurangan dan Keberatan).4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor : 1046 / KM.0O1 / UP.11 / 2006, tanggal 28Desember 2006 Perihal Mutasi Para Pejabat Eselon II di LingkunganDitjen Pajak Depkeu (antara lain atas nama Drs. BAMBANG HERUPutusan No. 1289/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.182272829303132ISMIARSO, M.A.

Kasi Banding dan Gugatan II.3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 99/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Penelaah Keberatanpada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang telahmengimplementasikan Organisasi Modern Menteri Keuangan RepublikIndonesia.14 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor : 495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 05 Juli 2007 Perihal MutasiPara Pejabat Eselon III di Lingkungan Ditjen Pajak Depkeu

I, Jabatan Kepala Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan).4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor : 1046 / KM.01 / UP.11 / 2006, tanggal 28 Desember 2006Perihal Mutasi Para Pejabat Eselon HT di Lingkungan Ditjen Pajak Depkeu(antara lain atas nama Drs. BAMBANG HERU ISMIARSO, M.A.

I, Jabatan Kepala Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan).4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor : 1046 / KM.01 / UP.11 / 2006, tanggal 28 Desember 2006Perihal Mutasi Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Ditjen Pajak Depkeu (antaralain atas nama Drs. BAMBANG HERU ISMIARSO, M.A.

Bahwa kemudian Penggugat dr/Tergugat V (DK) mendatangani BPPNdan Depkeu dan mendapat kabar bahwa terhadap ke tiga Sertipikattersebut telah di serahkan kepada Penggugat (DK) yaitu dengan cara,Bahwa Tergugat (DR)/Penggugat (DK) telah membuat akta perjanjianPengalinan Piutang (cassie) Nomor 54 tertanggal 8 Juli 2003 denganBPPN (Tergugat Dk);.

Volgren Indonesia kepada Direktur JenderalPembinaan BUMN, Depkeu ;Profil Perusahaan ;Tabel in Come/Pemasukan dana ;Surat dari Menhub kepada Menteri Keuangan, perihal PersetujuanKerja sama Operasi Perum PPD dengan PT. Volgren ;Surat dari Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta tentangPerintah Pembayaran No. 64/SPP/KSO/111/2001 ;Surat dari Perum Pengangkutan Penumpang di Jakarta tentangPersetujuan KSO Perum PPD dengan PT.

Rifan Financindo Asset Management ;Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Depkeu RI. Dirjen pajak Nomor :PEM00057/WPJ.07/KP.0803/2005 tanggal 3 Februari 2005, PemberianNomor Pokok Wajib pajak Recapital Asset Management ;Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kantor KelurahanBendungan Hilir Nomor : 26/1.824/11/2005 tanggal 14 Februari 2005Tentang Domisili Perusahaan Recapital Asset Management, Copy AktaNotaris Agus Madjid, SH.

Rifan Financindo Asset Management ;2) Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Depkeu RI. Dirjen pajak Nomor :PEM00057/WPJ.07/KP.0803/2005 tanggal 3 Februari 2005, PemberianNomor Pokok Wajib pajak Recapital Asset Management ;Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kantor KelurahanBendungan Hilir Nomor : 26/1.824/11/2005 tanggal 14 Februari 2005Tentang Domisili Perusahaan Recapital Asset Management, Copy AktaNotaris Agus Madjid, SH.

BNI sebesar Rp.335.027.495,;Surat Nomor : W.10/4.4/073 tanggal 25 Oktober 2005 tentangKontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Baranguntuk KCU Pecenongan, KLN Depkeu, KLN Depag, KLN Krekot,KLN Pasar Baru antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil10 PT.

BNI sebesar Rp. 335.027.495,;16.Surat Nomor : W.10/4.4/073 tanggal 25 Oktober 2005 tentang KontrakPembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCUPecenongan, KLN Depkeu, KLN Depag, KLN Krekot, KLN Pasar Baruantara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT.

,;Surat Nomor : W.10/4.4/073 tanggal 25 Oktober 2005 tentang KontrakPembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCUPecenongan, KLN Depkeu, KLN Depag, KLN Krekot, KLN Pasar Baruantara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesarRp. 663.426.995,;Surat Nomor : W.10/4.4/069 tanggal 25 Oktober 2005 tentang KontrakPembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCUJakarta Pusat, KLN Hilton antara Koperasi Swadhama dengan KantorKanwil 10 PT.

BNI sebesar Rp. 335.027.495,;Surat Nomor : W.10/4.4/073 tanggal 25 Oktober 2005 tentang KontrakPembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCUPecenongan, KLN Depkeu, KLN Depag, KLN Krekot, KLN Pasar Baruantara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT.

Depkeu cq. DJKN berdasarkan ketentuan yang berlaku :Halaman 19 dari 29 halaman. Putusan Nomor 356 K/TUN/2009.2020a. Bahwa dalam proses Pengurusan Piutang Negara, PT. Suprawira Finance telahdipanggil secara patut dengan Surat Nomor : PG58/WKN.07/KP.05/2009tanggal 28 Januari 2009 perihal Panggilan. Panggilan pertama Penggugat tidakhadir, untuk selanjutnya dilakukan Panggilan Terakhir berdasaran Surat Nomor: PR107/WKN.07/KP.05/2009 tgl. 18 Februari 2009 perihal PanggilanTerakhir;.