Tanggungan atas obyek sengketa tersebut batal demihukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat11.Bahwa Tergugat III didalam perkara ini agar selama proses perkara iniberjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa,apabila ada permohonan perubahan balik nama dan atau pembebanandalam bentuk apapun baik dari Tergugat atau siapapun harap menungguputusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (inkracht), dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)yang telah disepakati bersama atas tanah obyek sengketa tersebut ;Bahwa untuk Tergugat II didalam perkara ini agar selama proses perkara iniberjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa,apabila ada permohonan perubahan balik nama dan atau pembebanandalam bentuk apapun baik dari Tergugat atau siapapun harap menungguputusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (inkracht), dan atau. berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun

Sukoharjo dengan Nomor : 2157/Leg/2014, tanggal 24 Juni 2014tersebut ;Bahwa Tergugat Il dilibatkan didalam perkara ini agar selama prosesperkara ini berjalan, untuk tidak melakukan perubahan balik namaterhadap obyek sengketa posita angka 2 gugatan , dan apabila adapermohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat atausiapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyaikekuatan hukum pasti/tetap (in kracht) atau berdasarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia No.24 hatun 1997 pasal 45 ayat

Memperbaiki penghitungan jumlah kerugian dalam Posita Nomor 13, 14, 17,dan Petitum Nomor 5, 6 dan 9, dengan rincian sebagai berikut:13.14.17.Bahwa, akibat dikuasainya tanah Para Penggugat oleh Tergugat daritahun 2012 hingga hatun 2020, menimbulkan kerugian materil sebesar 9tahun x 210.072 Hektar x Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) perHektar = Rp 28.359.720.000, (dua puluh delapan miliyar tiga ratuslima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).Bahwa, akibat dikuasai tanah Para

adalah perbuatanmelawan hukum karena tidak dipatuhinya ketentuan Undangundang HakTanggungan (UU No.4 tahun 1996) ;Bahwa Tergugat Il dilibatkan didalam perkara ini agar selama proses perkaraini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketaposita angka 2 gugatan, apabila ada permohonan perubahan balik nama baikdari Tergugat atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudahmempunyai kekuatan hukum pasti/tetap ( in kracht ) dan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah No.24 hatun

Bahwa Tergugat III dilibatkan selama proses perkara ini berjalantidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa,apabila ada permohonan perubahan balik nama dan atau pembebanandalam bentuk apapun baik dari Tergugat atau siapapun mohon kepadaTergugat III harap menangguhkan hal tersebut dengan menungguputusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (inkracht), dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun 1997pasal 45 ayat 1 huruf e Kepala Kantor Pertanahan menolak

Bahwa Tergugat II dilibatkan didalam perkara ini agar selamaproses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan baliknama terhadap obyek sengketa posita angka 2 gugatan, apabilaada permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat atauSiapapun harap menunggu putusan perkara ini sudahmempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (in kracht), dan atauberdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun 1997 pasal 45ayat 1 huruf e Kepala Kantor Pertanahan menolak untukmelakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan

Hak Tanggungan atas obyek sengketa tersebut batal demihukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;Bahwa Tergugat II didalam perkara ini agar selama proses perkara iniberjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa,apabila ada permohonan perubahan balik nama dan atau pembebanandalam bentuk apapun baik dari Tergugat atau siapapun harap menungguputusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (inkracht), dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun

Bahwa Tergugat II didalam perkara ini agar selama proses perkara inberjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa,apabila ada permohonan perubahan balik nama, maupun pembebanandalam bentuk apapun baik dari Tergugat atau siapapun harap menungguputusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (inkracht), dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun 1997pasal 45 ayat 1 hurufe Kepala Kantor Pertanahan menolak untukmelakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan

sengketa yang dibuat sebelum perjanjian No.2006.001 danNo.2006.002 tanggal O3Januari 2006 ;Bahwa Tergugat dalam perkara ini agar selama proses perkara iniberjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyeksengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama ataupunPembebanan baik dari Tergugat Il atau siapapun harap menungguhal 5 dari 43 hal Put.No. 440/Pdt/2017/PTSMGputusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (inkracht) dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun

hukum ;Bahwa Tergugat Ill dilibatkan dalam perkara ini agar selama prosesperkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadapsertipikat obyek sengketa dan sertipikat tanah bangunan yang tersebutpada Posita angka 8 huruf a dan b gugatan ,serta apabila adapermohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat dan Tergugat Ilmaupun Turut Tergugat atau siapapun harap menunggu putusan perkaraini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht), dan atauberdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun

MUFLI HATUN Binti SYARIF DARASIT., umur 56 tahun ,pekerjaan Iburumah tangga, alamat JIn.Kapten Badaruddin Lrg .Lematang RT.23 NO. 64Kel.Simp. II Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi.Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;4. M. FIRDAUS ., umur 33 tahun ,pekerjaan karyawan swasta , alamatJin.Kapten Badaruddin Lrg.Lematang RT.23 NO. 64 Kel.Simp. II SipinKec.

Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi letak Obyek Hak Tanggungan yangbersangkutan ;Bahwa Tergugat II dilibatkan didalam perkara ini agar selama prosesperkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadapobyek sengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama danatau pembebanan dalam bentuk apapun baik dari Tergugat atauSiapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyaikekuatan hukum pasti/tetap (in kracht), dan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah No.24 hatun

memiliki modal, tanah dan sawah serta terdakwa pasti akanmengembalikan seluruh uang saksi korban beserta bonus besar ; Bahwa apabila terdakwa tidak menjanjikan bonus besar maka saksikorban tidak akan mau meminjamkankan uang kepada terdakwa ; Bahwa terdakwa belum pernah mengembalikan uang yang dipinjam darisaksi korban tersebut ; Bahwa saksi korban telah mengupayakan meminta uang milik saksikorban tersebut, namun terdakwa hanya berjanji akan melunasi namunsampai sekarang belum teralisasi ; Bahwa dari hatun

lelang yang dilakukan oleh TerlawanIV dengan bantuan Terlawan Ill tidak sah serta tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat dan batal demi hukum ;Bahwa Terlawan ini agar selama proses perkara ini berjalan tidakmelakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa, apabila adapermohonan perubahan balik nama ataupun Pembebanan baik dariTerlawan IV atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudahmempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (in kracht) dan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah No.24 hatun

Lisa Hatun pinjaman sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Maret 2022;

melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat I, oleh karena eksepsi Tergugat layak untuk tidakdipertimbangkanBahwa untuk Tergugat II, maupun Tergugat IIl agar selama proses perkara iniberjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa, apabilaada permohonan perubahan balik nama, maupun pembebanan dalam bentuk apapunbaik dari Tergugat atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudahmempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (in kracht), dan atau berdasarkan PeraturanPemerintah No.24 hatun

Sadiqtanggal 20 Desember 2011 (foto copy sesuai dengan asli); Surat Rekomendasi Kepala Desa Bulagidun Nomor141/71.03/Kades/2011 atas nama Aten tahun 2011 (foto copysesuai dengan asli); Surat Rekomendasi Kepala Desa Bulagidun Nomor141/41.03/Kades/2011 atas nama Hatun tahun 2011 (foto copy sesuai dengan asli);P17.ES:P17.ET:P17.EU:P17.EV:PP17.EX:Surat Rekomendasi Kepala Desa Bulagidun Nomor141/71.03/Kades/2011 atas nama Nani tahun 2011 (foto copy sesuai dengan asli); Surat Rekomendasi Kepala Desa Bulagidun

P.II) Pertimbangan judex factie tingkat pertama pada halaman 60 s/d 61menyatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Bertulisan Arab Melayutertanggal 12 Agustus 1884 (VideBukti P.IIl) yang telah diterjemahkanKantor Urusan Agam Kecamatan Batang Anai, berdasarkan SuratSalinan Alih Tulis Surat Bertuliskan Arab Melayu Lama Tahun 1884 kedalam tulisan berbahasa Indonesia (Videbukti P.II) telah ditemui faktahukum bahwa pada tahun 1884 ninik Penggugat yang bernamaMAASYUK yang telah kawin dengan PIAK HATUN

MOHAMAD HARUN LET LET faktanya tidak adapengembalian uang Organisasi KPI ;Bahwa benar sesuai dengan Laporan keuangan Bendahara terdakwaMOHAMAD HARUN LET LET, pada MUNAS KPI tahun 2001 di Malinobahwa tanah yang dibeli Bendahara ( MOHAMAD HATUN LET LET )yang terletak di Kampung Poncol Desa Pantai harapan Jaya Kec.Muaragembong kabupaten Bekasi seluas kurang lebih 50 hektar danyang membuat Laporan keuangan tersebut adalah terdakwaMOHAMAD HARUN LET LET ;Bahwa benar saksi telah menerima Surat tertanggal