Ditemukan 145 data
100 — 31
Berdasarkan halhal tersebut diatas mohon Kepada Majelis Hakim PengadilanNegeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agarmemutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut : PRIMERe Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. adilnya (ex aequo et bono).Page 13 of 45e Menghukum Penggugat unutk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini.
14 — 4
diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak ;Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohonsudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali dengan Termohonuntuk membinah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah makaperceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :Primere
117 — 37
untuk mengajukan permohonan Banding ini.Oleh karena itu dengan hormat kami mohon Majelis Hakim PengadilanTinggi Kupang menerima permohonan Memori Banding kami danmembatalkan/mengadili sendiri putusan Nomor : 45/ Pid.SusTPK/2021/PN.Kpgtanggal 07 September 2021 untuk menjadi :e Menyatakan terdakwa APLONIA NABUASA tidakterbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakankepada Terdakwa dalam dakwaan primair.e Membebaskan terdakwa APLONIA NABUASA dari dakwaan Primere
MAIDARLIS, SH
Terdakwa:
EMANUEL ARDHI KRISTIANTO
154 — 46
Bahwa benar saksi sebelumnya juga pemah menjadi saksi dalam perkarayang sama dengan pelapor yang berbeda di Tangerang; Bahwa benar terdakwa adalah pegawai Maybank Cabang Puri Indah sejakNovember 2017 yang menjabat sebagai Branch Manager primere wealth(Pimpinan Cabang Nasabah Prioritas).
52 — 7
Pasal 64 ayat(1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaansubsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dakwaan Primere 142 yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, apakah Terdakwa Ir.