tidak memiliki izin usaha perkebunansebagaimana dimaksud pasal 1/7 ayat (1) telah dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum ;Bahwa Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Perkebunan menitikberatkanharus adanyaIZin Usaha Perkebunan dalam melakukan kegiatan usaha budidayatanaman perkebunan, dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (2) UndangUndang Perkebunan yang menyebutkan usaha budidaya tanamanperkebunan adalah merupakan serangkaian kegiatan pratanam,penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi

Nomor 769 K/PID.SUS/2015dari mulai kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman,pemanenan dan sortasi, sementara Koperasi hanya sebagai pemiliklahan tidak melaksanakan kegiatan budidaya tanaman perkebunan, yangbukan merupakan sasaran norma, maka seharusnya kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan yang dilaksanakan PT. ADEI belum dapatdilaksanakan sebelum diterbitkan Izin Usaha Perkebunan.

PAA Simpang BangkoDesa Bumbung Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.11Bahwa yang melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut adalah saksiFajar Ardimansyah (berkas terpisah), bersamasama dengan saksi Dwi Saputra(berkas terpisah), terdakwa, saksi Desta Antoni Hasibuan (berkas terpisah).Bahwa yang menjadi korban penggelapan dalam jabatan tersebut adalah PT.PAA.Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukanpenggelapan tersebut.Bahwa pada saat kejadian yang mana saksi sedang berada di Sortasi

sanksipidana sesuai dengan Pasal 46 Ayat (1) UU PerkebunanBahwa izin usaha perkebunan bisa diberikan kepada peroranganatau badan hukum termasuk koperasi sesuai denga luasannya ,dan apabila Koperasi yang wajib mengurus izinnya adalahpengurus Koperasi tersebutBahwa perusahaan perkebunan itu ada dua yaitu badan hukumdan perseorangan yang melakukan kegiatan perkebunan diatsa 25Ha.Bahwa yang dibebani untuk memiliki izin usaha perkebunan adalahorang yang melakukan pratanam, penanaman, perawatan tanmandan sortasi

dari tahapan membajak dan menggaru;Menimbang, bahwa tahapantahapan perkebunan meliputi : pratanam, pemeliharaan, pemanenan, dan tahapan sortasi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib,Terdakwa mengajak mengajak Saksi Sahril dkk, untuk membakar lahan milikTerdakwa yang berlokasi di sekitar Desa Bukit Pamuatan Kec.

Tahun 2014 diangkatsebagai Kasir Yunior, kKemudian tahun 2020 diangkat sebagai AdministratorPerkasan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan hinggasekarang ; Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab ahli sebagai AdministratorPerkasan di Bank Indonesia adalah melakukan kegiatan di kelompoksetoran Bank, kelompok bayaran Bank, kelompok hitung ulang baikmanual maupun dengan mesin sortasi, melakukan sosialisasi Ciricirikeaslian uang rupiah serta melakukan klarifikasi terhadap uang yangdiragukan keasliannya

tidak memiliki izin usaha perkebunansebagaimana dimaksud pasal 1/7 ayat (1) telah dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum ;Bahwa Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Perkebunan menitikberatkanharus adanyaIzZin Usaha Perkebunan dalam melakukan kegiatan usaha budidayatanaman perkebunan, dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (2) UndangUndang Perkebunan yang menyebutkan usaha budidaya tanamanperkebunan adalah merupakan serangkaian kegiatan pratanam,penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi

ADEI denganKoperasi Petani Sejahtera dalam rangka pembangunan dan pengelolaankebun KKPA Batang Nilo Kecil, maka terdapat pertanggungjawabanmasingmasing dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, mengingat PT.ADEI lah yang melakukan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunandari mulai kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman,pemanenan dan sortasi, sementara Koperasi hanya sebagai pemiliklahan tidak melaksanakan kegiatan budidaya tanaman perkebunan, yangbukan merupakan sasaran norma, maka seharusnya

ataumengucapkan janji dengan pemeriksa bahwa saksi akan memberikan keteranganmenurut pengetahuan saksi dengan sebaikbaiknya yang saksi nyatakan selakuAhli yang memberikan keterangan ;Bahwa saksi bersedia dan dapat menjelaskan secara singkat dan jelas tugas dantanggung jawab saksi sehubungan dengan jabatan saksi selaku Kasir II di BankIndonesia Pematangsiantar, sebagai berikut :e Mengawasi pekerjaan kasire Memeriksa dan menyetujui rencana kerja kasirkasire Sebagai pimpinan pelaksana dalam kegiatan sortasi

dalam usaha budi dayaperkebunan, baik dilahan basah maupun di lahan kering yang terdiri daribeberapa tahapan yaitu kegiatan penebasan/penebangan baik secaramanual maupun secara mekanis dilanjutkan dengan proses mengelola lahanyang merupakan proses menggemburkan tanah baik secara manual maupunsecara mekanis yang bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah yang terdiridari tahapan membajak dan menggaru;Menimbang, bahwa tahapantahapan perkebunan meliputi : pratanam, pemeliharaan, pemanenan, dan tahapan sortasi

dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada saat pemeriksaan didasarkan padaLaporan Harian Penjualan TBS ke PT KIU;Bahwa data laporan harian tersebut tidak menyebutkan tahun tanamsehingga untuk menghitung besarnya harga jual berdasarkan tahuntanam digunakan persentase perbandingan jumlah pohon tahuntanam dengan total seluruh pohon kelapa sawit;Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Kertas Kertas Pemeriksaan(KKP), sumber perhitungan tersebut adalah print out rekapproduksi/timbangan sortasi

MUP sebagai Manager PembelianTBS (Tandan Buah Segar) dengan tugas dan tanggung jawabadalah menangani pembelian TBS kelapa sawit dari beberapapengumpul/suplayer kelapa sawit;Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan saksi sebagai ManagerPembelian TBS, dimana saksi mempunyai 2 (dua) asisten yaituAsisten Administrasi dan Asisten Sortasi;Bahwa PT. MUP mendapatkan TBS dari :Halaman 60 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN.PLWa. Suplayer/pengumpul yaitu sdr. Djon Rinaldi dari CV.

sebagai berikut:Bahwa bidang pekerjaan Ahli adalah Kasi Pembinaan Usaha danPerkebunan Berkelanjutan Direktorat Jenderal Perkebunan ;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :98/Permentan/OT.140/09/2013, Perusahaan Perkebunan adalahbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia danberkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunandengan skala tertentu;Bahwa Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan adalahserangkaian kegiatan pengusahaan tanaman, pemeliharaantanaman, pemanenan dan sortasi

UU.RI No. 39 tahun 2014 Tentang Perkebunanadalah: tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuanpengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha BudidayaTanaman Perkebunan dalam pasal (1) ke3 Peraturan Menteri PertanianRepublik Indonesia Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 PedomanPerizinan Usaha Perkebunan adalah: serangkaian kegiatanpengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam,penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi

bergerak di bidangpengelolaan kelapa sawit yang memproduksi Curd Palm Oil (CPO), yangberdiri lebin kurang tahun 2000 dan termasuk perusahaan Wilmar Grup. sertamempekerjakan buruh kurang lebih sebanyak 100 orang.Bahwa perusahaan TERGUGAT memproduksi Curd Palm Oil (CPO) sejakberdiri lebin kurang pada tahun 2000 sampai sekarang, sehingga prosesproduksi ditempat TERGUGAT adalah tetap dan terusmenerus.Bahwa alur proses produksi di perusahaan TERGUGAT terdiri dari:POSKO PENERIMAAN BUAH > TIMBANGAN > SORTASI

Artinya selama Izin Usaha Perkebunan (IUP) Sementara itubelum dicabut, maka PT Archipelago Timur Abadi diperkenankanuntuk melakukan kegiatankegiatan sebagaimana tercantum dalamketentuan Butir 3 Izin Usaha Perkebunan (IUP) Sementara tersebutyaitu pratanam, land clearing, penanaman, pembibitan, pemeliharaan,pemanenan, sortasi.2.

Selanjutnya dalam Pasal 15 Ayat (2) disebutkanUsaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman,pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi.

Bahwa ketentuan butir 3 Izin Usaha Perkebunan (IUP) Sementaratertanggal 10 September 2004 tersebut sejalan dengan Pasal 15 ayat(2) Undangundang Nomor 18 Tahun 2004 yaitu Usaha budi dayatanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman,pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.

Selanjutnya dalam Pasal 15 Ayat (2)disebutkan Usaha budi daya tanaman perkebunansebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaiankegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman,pemanenan dan sortasi.

Jadi melakukan budi daya tanaman itu jika dikaitkanUndangUndang Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004, dimana PTArchipelago Timur Abadi sebenarnya sudah bisa melakukan kegiatanpersiapan lahan, pratanam, pemeliharaan hingga sortasi. Selain itu, PTArchipelago Timur Abadi sudah berkalikali mengajukan Izin UsahaPerkebunan (IUP) Tetap.

Pasal 13 ayat (1)"Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) dapat mensubkontrakkan sebagiandari kegiatan pengolahannya kepada perusahaan industri yang berada didalam Daerah Pabean Indonesia lainnya atau PDKB lainnya kecualipekerjaan pengetesan, sortasi, atau pengepakan."

Menteri Pertanian Nomor: 11/ Permentan/ OT.140/03/ 2015 tentang Sistim Sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 235/Pid.B/LH/2019/PN.Rgth.Pedoman Tehnis Pembukaan/penyiapan lahan tanpa bakar dan pemanfaatan limbah pembukaan lahan pada areal perkebuann tahun2012 Bahwa Yang dimaksud dengan Usaha budidaya tanamanperkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanamanperkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaantanaman, pemanenan dan sortasi

., yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan usaha budidaya tanaman perkebunanadalah serangkaian kegiatan usaha pengusahaan tanaman perkebunanyang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman,pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dandiversifikasi tanaman;" Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dimulai denganmelakukan tahapantahapan pembukaan tanah, pembersihan tanah,penanaman, perawatan dan pemanenan sebagaimana yangditerangkan diatas

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas BarangMeveh,Pasal 2 ayat (4)Barang atau bahan yang mendapatkan fasilitas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bukan merupakanbarang untuk dikonsumsi sendiri di Tempat Penimbunan Berikatyang bersangkutan,Pasal 13 ayat (1)Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) dapat mensubkontrakkansebagian dari kegiatan pengolahannya kepada perusahaanindustri yang berada di dalam Daerah Pabean Indonesia lainnyaatau PDKB lainnya kecuali pekerjaan pengetesan, sortasi

Mesin mesin= Mesin sortasi (1 unit) = Rp.23.125.000.= Mesin pemecah (1 unit) = Rp.15.625.000.= Mesin Pengupas (1 unit) = Rp.10.625.000.= Mesin Pengering ( 1 unit) = Rp.602. Bangunan 10 x 10M244116.250.000. Mesin press hydrolik (1 unit) = Rp.106.250.000.

Komponen Mesin, Bangunan dan Modal KerjaMesin mesin= Mesin sortasi (1 unit) = Rp.23.125.000.= Mesin pemecah (1 unit) = Rp.15.625 .000. = Mesin Pengupas (1 unit) = Rp.10.625 .000. 602.on72 = Mesin Pengering ( 1 unit) = Rp. 116.250.000.= Mesin press hydrolik (1 unit) = Rp. 106.250.000.Bangunan 10 x 10M2 = Rp. 69.400.000.Modal Kerja = Rp. 40.000.000 .Jumlah secara keseluruhan = Rp. 381.275.000.Total = Rp. 850.025.0000, Bahwa benar untuk 2 (dua) lembar cek lainnya yangtelah ditanda tangani oleh Terdakwa

Pasal 13 ayat (1)"Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) dapat mensubkontrakkan sebagian darikegiatan pengolahannya kepada perusahaan industri yang berada di dalam DaerahPabean Indonesia lainnya atau PDKB lainnya kecuali pekerjaan pengetesan, sortasi,atau pengepakan."5 Bahwa Pasal angka 3 dan Pasal 14 huruf d, f dan g Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 587/PMK.04/2004 tanggal 20Desember 2004 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan MenteriKeuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan

Pengertian Jasa Pengurusan Transportasi (freightforwarding) berdasarkan Keputusan Menteri PerhubunganNomor KM/10 Tahun 1998 tentang Jasa PengurusanTransportasi adalah usaha yang ditujukan untuk mewakillkepentingan pengiriman barang, untuk mengurus semuakegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman danpenerimaan barang melalui transportasi darat, laut atauudara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan,penyimpanan, sortasi, pengepakan, pengukuran,penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen

Tan Malaka Kel Parik Muko Aia Kec.Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh; Bahwa jabatan Ahli di Bank Indonesia cabang Sumbar sebagaistaf di unit pengelolaan uang rupiah Bank Indonesia yang tugasnyaantara lain;1. melaksanakan kegiatan setoran dan bayaran dari perbakan;2. melaksanakan sortasi uang kertas;3. melaksanakan klarifikasi ciriciri keaslian uang rupiah; Bahwa ahli baru kali ini menjadi ahli dipersidangan; Bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah sedangkanmata uang adalah uang yang dikeluarkan