Kemudian Pasal 5 ayat (1) huruf b itu sudah selesai karenabelum, lalu terkait dengan jika terdapat suatu dokumen kemudian dijadikandasar untuk pemberian suap sedangkan dokumen tersebut tidak pernahterselesaikan maka sebenarnya ada perbedaan niat yang dilakukan tersebut,jadi jika dibayangkan suap itu kan terjadi jika ada transfer dari satu ke yang laindan harus dipastikan kedua belah pihak ini harus mempunyai niat yang samayaitu pihak satu untuk memberikan suap dan satunya lagi menerima suap.

Kalau hal itu tidakdilakukan tindakan pencegahan, padahal dia mengetahui bahwa perbuatan itumemang untuk memberikan suap pada si ASN maka bisa dikatakan dia sebagaiplegen atau culpa tapi jika berbicara terkait suap khususnya Pasal 5 itukandengan maksud spesifik kesengajaan dan culpa.

kewenangan atau jabatandisitu maka tidak bisa;Bahwa ahli menjelaskan pemberian suap tergantung pada kontek pemberiansuapnya, jika pemberian suap diberikan sebelum melakukan sesuatu yangbertentengan maka yang huruf a, kalau sudah selesai pemberian itu karenaberhubungan dan bertentangan dengan kewajiban dalam jabatan.

dia teken disitu, itu belum dikatakan suap, tetapi ituadalah permufakatan jahat untuk melakukan suap, Suap itu Sempurna kalau adatransfer betul dari perusahaan ke ASN atau ke pihak manapun yang ditunjukoleh ASN, jadi kalau selesainya disitu ahli bisa katakan itu permufakatan jahatuntuk melakukan suap, tetapi Suapnya belum selesai, diperlukan pencairanHalaman 85 dari 132 halaman, Putusan No. 15/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdiyang betulbetul yang ditujukan ke perusahaan ke ASN ataupun kemana,misalnya transfer

danpenerima suap;Bahwa ahli menjelaskan mens rea itu sebenarnya adalah kesalahan, kesalahandengan maksud tadi.

Saksi yang membuka identitas pelapor.Bahwa benar Ahli menerangkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak merumuskan secara limitatifpengertian tentang suap dan gratifikasi.e Kata suap ditemukan pada rumusan Pasal 1, 2 dan 3 UU Nomor 11 Tahun1980 tentang Tindak Pidana Suap.e Pasal 1 UU No. 11 tahun 1980 merumuskan : Yang dimaksud dengantindak pidana suap di dalam undangundang ini adalah tindak pidana

(sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.e Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU 20/2001 menyebutkan bahwa : Yangdimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam artiluas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi,pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan 12 wisata, pengobatan cumacuma, dan fsilitas lainnya.

Gratifikasitersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri danyang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpasarana elektronik:Dari rujukan dan rumusan kalimat di atas dapat dimaknai dan diketahuibahwa:e suap merupakan perbuatan memberi atau menerima sesuatu atau janjidengan sesuatu imbalan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuatsesuatu dalam tugas seseorang yang berlawanan dengan kewenanganatau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum.e Pada tindak pidana suap

adalah pemberian seseorang kepada pejabat karenaadanya komitmen antara yang memberi dan yang menerima; Bahwa Jika komitmen dalam suap itu tidak dilakukan, maka hal itu menjadipenipuan atau gratifikasi; Dalam UU Pemilu telah diatur secara knusus mengenai subyek hukum yangmasuk didalam UU tersebut dan tempusnya harus dalam masa Pemilu,sehingga apabila subyek hukum tidak termasuk dalam UU Pemilu makadigunakan UU yang lain meskipun tempusnya dalam masa Pemilu; Bahwa Niat seseorang dalam Suap atau Gratifikasi

harus diliat dahuluapakah ada komitmen di dalamnya atau tidak; Bahwa unsur suap adanya perjanjian memberi dan menerima ada yangdisepakati: Bahwa apabila seseorang yang menerima uang tidak ada perjanjian ataukesepakatan maka tidak masuk dalam unsur suap karena unsur suap adalahkesepakatan ; Bahwa saya ahli dibidang hukum pidana; Bahwa penyelenggara negara adalah orang yang ditugaskan olehpemerintah; Bawaslu disebut penyelenggara negara saya tidak tahu pasti, apabiladiangkat oleh pejabat negara dan

Menyatakan barang bukti:Sebagaimana daftar barang buktiNomor 1 s/d Nomor 24Nomor 26 s/d Nomor 87Nomor 89 s/d Nomor 167Seluruhnya terlampir dalam berkas perkaraNomor 25, berupa: 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiritanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima jutarupiah), pengirim LIVI YUNITA YUNUS penerima atas nama GNCDirektorat Tipidkor Bareskrim Polri Nomor Rekening 0700006524644.Berita Setoran Dari LIVI YUNITA YUNUS kasus Suap Gorontalo.Nomor 88, berupa: 1 (satu)

BeritaSetoran Dari LIVI YUNITA YUNUS kasus Suap Gorontalo.26. 2 (dua) Lembar copy Surat dari Lisna Alamri tanggal 5Maret 2014 kepada John Quin dan Robin Widdup yangditandatangani oleh Lisna Alamri;27. 1 (satu) lembar copy Consolidated Statement ofComprehensive Income For the year Ended 31 Desember 2014.28. 1 (satu) lembar copy Print out From John Quinn To RossPearson tanggal 13 April 2014 jam 4:23 PM;Hal. 7 dari 31 hal. Put.

Keterangan:pengembalian uang perkara suap.89. 1 (satu) Buku fotocopy legalisir Dokumen KUD DHARMATANI Nomor BH: 1811C.BHA//P tanggal 5 Desember 1989 NIK:7503050010001 Hj. UNS MBUINGA, S.Pd.90. 1 (satu) Buku fotocopy legalisir Dokumen KUD DHARMATANI Nomor BH: 1811C.BH/V/P tanggal 5 Desember 1989 IDRISKADJI.91. 1 (satu) Buku fotocopy legalisir Data PendukungPenyelesaian Masalah KUD Dharma Tani.

Berita Setoran Dari LIVI YUNITAYUNUS kasus Suap Gorontalo. Nomor 88, berupa: 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran bankMandiri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 13Mei 2016 nama pengirim SAHRUN TANGAHU, penerima GNCDirektorat Tipidkor Bareskrim Polri Nomor Rekening 0700006524644. Keterangan: pengembalian uang perkara suap.

Nomor 169, berupa: 1 (satu) lembar FC aplikasisetoran/transfer Bank Mandiri atas nama pengirim OLIS ERAKU15004 1500456 1500410 57 12 13/05/2016 9:25:29 AM 1101,CASH IDR 45,000,000.00 DR, Kasus suap Gorontalo Nomorrekening 0700006524644 (BARESKRIM POLRI), JUMLAHSETORAN Rp45.000.000,00 terbilang EMPAT PULUH LIMA JUTARUPIAH, penyetor OLIS ERAKU (ditandatangani).Dirampas untuk negara.5.

menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalamjabatannyaMenimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung yang dimaksud dengan padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah ataujanji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukanHal 25 dari 36 halaman perkara No. 23/Tipikor/2012/PT.Bdgsesuatu dalam jabatannya adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sikapbatin si pembuat ketika hendak menerima hadiah atau janji (suap

Dalam hal ini ada dua bentuk alternative kesalahan si pembuat dalammenerima hadiah atau janji (suap) tersebut, yakni berupa kesengajaan atau kealpaan.Kesengajaan dalam hal pegawai negeri menerima hadiah atau janji berupa diketahuinya bahwahadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukansesuatu dalam jabatannya, sedangkan kealpaan adalah si pembuat patut menduga bahwahadiah atau janji itu diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalamjabatannya

Bahwa si pemberi suap AZRI bin ABDULLAH tidak dapat dihadirkan olehpenyidik perkara a quo dikarenakan telah melarikan diri.Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut diatas jelas terlihat bahwa Terdakwadalam hal ini tidak tergerak oleh karena adanya perbuatan aktif dari si pemberi suapdan pembuktian atas peran serta aktif dari pemberi suap untuk menggerakkanTerdakwa menjadi tidak dapat dibuktikan dalam persidangan perakara a quo, sehingga Terdakwalah secara aktif telah menggerakkan dirinya sendiri

turut serta melakukan.Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primairdiatas mengenai unsur kesatu, kedua dan ketiga telah dinyatakan telah terpenuhi, maka secaraHal 27 dari 36 halaman perkara No. 23/Tipikor/2012/PT.Bdgmutatis muntadis dianggap bahwa unsurunsur tersebut telah terpenuhi pula dalam dakwaanSubsidair ; Menimbang, bahwa mengenai unsur yang keempat dari dakwaan Subsidair inidapat dibuktikan dari faktafakta yang terungkap sebagai berikut : Bahwa pemberi uang (suap

dengan dilaksanakannya penangguhan penahanan terhadap AZRIbin ABDULLAH, maka Terdakwa dan saksi BRUSEL DUTA SAMODRA selaku Penyidiksesuai dengan kewenangannya, seharusnya memenuhi dan melaksanakan ketentuan yangdinyatakan dalam hal adanya penangguhan penahanan, hal mana tidak dilaksanakannya ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagaimana alasanpenjatuhan pidana atas adanya kesalahan Terdakwa mengenai dikabulkannya penangguhanpenahanan yang diminta oleh si pemberi uang (suap

,Bahwa Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kategori suap. Pasal iniadalah pasal suap aktif yaitu melarang perbuatan pemberian suap kepadasubyek khusus yaitu hakim.

Suap yang dilakukan dengan pasal ini adalahsama dengan suap dalam pasal yang lainnya hanya saja suap ini memilikimaksud dengan maksud mempengaruhi hakim dalam menangani suatuperkara.

Jadi pasal ini adalah pasal suap kepada hakim,sehingga kemudiantermasuk kelompok dalam salah satu pasal suap yang adadalam undangundang pidana korupsi kita.Bahwa delik ini dirumuskan secara formil artinya tidak dilarang adanya akibattertentu yang dilarang adalah suatu kelakuan tertentu.

TAPI dan M DJUFRRY, seharusnya yangditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu adalah pelaku suap sebenarnyayakni SAHRIN HAMID, MUKHLIS TAPI TAPI dan M DJUFRRY yang secarabersamasama merencanakan dan melakukan tindak pidana suap terhadap M.Akil Mochtar.

(suap) tersebut terpengaruh oleh pemberian dari si pemberisuap, sehingga tidak terlalu penting untuk dibuktikan apakah denganadanya pemberian (suap) tersebut hakim benarbenar terpengaruh.Halaman 137 dari 154 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015.

Untuk terwujudnya korusi menerima suap samasama tidak memerlukansyarat Orang yang menerima suap telah melakukan atau tidak melakukansesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.Sedangkan perbedaanya sebagai berikut1.

Terjadinya korupsi menerima suap menurut pasal 11 tidak adahubungannya dengan terjadinya korupsi menerima suap pada 5 ayat (1)huruf a akan tetapi, terjadinya korupsi menerima suap pasal 12 huruf asetelah terjadi korupsi permberian Pemberian Suap menurut pasal 5 ayat(1) huruf a.Pendapat Prof. Dr. Jur.

MUDZAKKIR, S.H., M.H. yangtelah memberikan pendapat berdasarkan sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut :65 Bahwa si dari Pasal 5 ayat 1 a.b UU No. 20 tahun 2001 pada pokoknyayang mengatur tentang suap menyuap yang sifatnya umum yangdilakukan oleh Pejabat Negara / Penyelenggara Negara yang menerimasuap ; Bahwa Penyelenggara Negara yang menerima suap tersebut diaturdalam Pasal 5 ayat (2) ; Sedangkan obyek yang disuap adalah Penyelenggara Negara / PegawaiNegeri Sipil ; Bahwa Pasal 5 ayat (1) ditujukan

kepada umum ; Bahwa Pasal 5 ayat (2) ditujukan kepada ke Pegawai Negeri Sipil /Penyelenggara Negara Bahwa pemberian suap tersebut dimaksudkan agar yang disuap berbuatsesuatu ; Bahwa sebagai obyek penerima suap harus Pegawai Negeri Sipil/Penyelenggara Negara dan pasal tersebut tidak bisa dikenakan kepadaOrang yang bukan PNS ; Bahwa pada intinya isi Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 adalah setiapOrang yang memberikan hadiah kepada PNS ; Bahwa Janji pengertiannya hampir mirip pada penipuan yaitu sesuatuyang

menurut pasal 13 adalah termasuk suap aktifdimana sifatnya sama dengan pasal 5 dan pasal 6 Undangundang No. 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun2001 oleh karena tidak disebutkan kualifikasi pembuatnya dalam hal ini siapa85saja dapat melakukan tindak pidana suap aktif;Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur setiap orang majelis akanmerujuk kepada pembuktian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negarayang merupakan subjek hukum dalam dakwaan kesatu diatas, maka

suaminya mempunyai anak4 ( empat ) yang bernama : Putu Heni, perempuan, Kadek Nenni,perempuan, Ni Komang Sri Wahyuni, perempuan dan Ketut Agus DeddiWirasetiawan, lakilaki ;Bahwa saksi tahu, anak Pemohon yang nomor 3 yang bernama NiKomang Sri Wahyuni, perempuan, lahir tahun 1975, sekarang dalamkeadaan sakit dan kondisinya tidak bisa diajak bicara meskipun secarafisik seperti orang sehat tetapi anak Pemohon tersebut tidak bisamelakukan perbuatan secara sendiri, harus dibantu termasuk makanharus di suap

kenal dengan suami Pemohon dan ke empat orang anakPemohon tersebut ;Bahwa saksi tahu, anak Pemohon yang No. 3 bernama Ni Komang SriWahyuni, perempuan, lahir tahun 1975, sejak kecil menderita sakit yangawalnya sakit epilepsi tetapi sekarang kondisinya tidak bisa diajak bicaraHalaman 6 dari 15: Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2016/PN Dpsmeskipun secara fisik seperti orang sehat tetapi anak Pemohon tersebuttidak bisa melakukan perbuatan apapun jadi seperti bayi yang harusdibantu termasuk makan harus di suap

2 ( dua ) orang adik yang bernama : NiKomang Sri Wahyuni, perempuan, lahir di Denpasar, 15 November 1975Halaman 7 dari 15: Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2016/PN Dpsdan Ketut Agus Deddi Wirasetiawan, lakilaki, lahir di Singaraja, 06Desember 1980 ;Bahwa adik saksi / anak Pemohon yang nomor 3 yang bernama NiKomang Sri Wahyuni, perempuan, lahir di Badung, 15 November 1975,sekarang dalam keadaan sakit dan kondisinya tidak bisa diajak bicara,untuk mengurus dirinya sendiri saja tidak mampu, makan harus di suap

dan Buku IV.Buku I, Buku II, Buku II dan Buku IV sudah tidak sesuaidengan kebutuhan pengadilan modern berbasis elektronikNorma/Kebiakan:80Mahkamah Agung akan melakukan revisi Buku I, Buku H,Buku III dan Buku IV secara bertahap dengan prioritasBuku I untuk memenuhi kebutuhan peradilan modernberbasis elektronik.Integrasi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM),Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBMserta Manajemen Anti SuapSAPM, Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, sertaManajemen Anti Suap

Selain itu, belum semuaanggota Tim Penilai tersertifikasi.Norma/Kebijakan:Mahkamah Agung akan melakukan revisi Keputusan KetuaMahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/II/2019 tentangPedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WilayahBebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi BersihMelayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan di Bawahnya dalam rangka integrasi SAPM,Reformasi Birokrasi, Pembangunan ZI menuju WBK danWBBM serta Manajemen Anti Suap.

Mahkamah Agung jugaakan membentuk tim terpadu lintas Eselon I untukmenyiapkan kebijakan standardisasi dan integrasi SAPM,Reformasi Birokrasi, Pembangunan ZI menuju WBK danWBBM serta Manajemen Anti Suap yang berlaku untuksemua lingkungan peradilan.

dan Buku IV.Buku I, Buku II, Buku II dan Buku IV sudah tidak sesuaidengan kebutuhan pengadilan modern berbasis elektronikNorma/Kebiakan:80Mahkamah Agung akan melakukan revisi Buku I, Buku H,Buku III dan Buku IV secara bertahap dengan prioritasBuku I untuk memenuhi kebutuhan peradilan modernberbasis elektronik.Integrasi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM),Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBMserta Manajemen Anti SuapSAPM, Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, sertaManajemen Anti Suap

Selain itu, belum semuaanggota Tim Penilai tersertifikasi.Norma/Kebijakan:Mahkamah Agung akan melakukan revisi Keputusan KetuaMahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/II/2019 tentangPedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WilayahBebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi BersihMelayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan di Bawahnya dalam rangka integrasi SAPM,Reformasi Birokrasi, Pembangunan ZI menuju WBK danWBBM serta Manajemen Anti Suap.

Mahkamah Agung jugaakan membentuk tim terpadu lintas Eselon I untukmenyiapkan kebijakan standardisasi dan integrasi SAPM,Reformasi Birokrasi, Pembangunan ZI menuju WBK danWBBM serta Manajemen Anti Suap yang berlaku untuksemua lingkungan peradilan.

Suap Handoyo Seputro);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Pengadilan Negeri dalamdaftar catatan perkara (pasal 209 ayat(1) KUHAP)Nomor 42/Pid.C/2019/PN MpwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan NegeriMempawah yang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringandengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa; Nama Lengkap : Reno Bin SamsirTempat Lahir : MempawahUmur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 1 Januari 2000Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Dusun Suap

Raden Patih Gumentar RT 016 / RW 006, Desa Suap,Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah.Agama > IslamPekerjaan : SwastaTerdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni2018;2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengantanggal 3 Agustus 2018;3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21Agustus 2018;4.

Dusun Suap Rt 016 Rw 006 Kel. Pasir Kec. MempawahHilir Kab.

NURSIMAN.Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekira jam 23.50Wib saksi baru mengetahui kejadian pencurian di rumah saksi yangHalaman 5 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Mpwberalamatkan di Dusun Suap Rt 016 Rw 006 Kel. Pasir Kec. Mempawah HilirKab.

telah membenarkannya.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi, dan keteranganTerdakwa serta dinubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangantelah diperoleh faktafakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:** Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan barang bukti yang telahdiajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwaISMAIL Bin MATNUR, pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira jam23.30 Wib di rumah sdr.AHMAD SURYADI dengan alamat Dusun Suap

Suap yangdiserahkan kepada Rachmat Sudibyo adalah lebih dari $ 1 juta.Dalam putusan tersebut tidak disebutkan jumlah yang diterima olehPEMOHON.Suap yang dilakukan oleh Innospec tersebut berkaitan denganpenyediaan Tetra Ethyl Lead (TEL), bahan kimia penting untukmembuat bahan bakar jenis premium di Indonesia. Sejak tahun 2000,PT.

Pertamina telah mengurangi produksi bahan bakar jenis premiumkarena tidak ramah lingkungan dan berkualitas rendah.Hal 5 dari 88 Hal Putusan No. 41/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.SelDalam Opening (seperti dakwaan di Indonesia), SFO (Serious FraudOffice) menjelaskan bahwa keterkaitan PEMOHON dengan tindakanyang dilakukan oleh Innospec adalah karena nama PEMOHONdisebut sebagai penerima suap dalam email antara pihak Innospeckepada pihakpihak yang mewakili PT. Soegih Interjaya.

Sugih Interjaya tertanggal1 April 2010 19P17Foto CopyPernyataan Tidakada Suap padaSurat KabarKompas yangdibuat olehMuhammad Syakir. 20P18Berita AcaraPemeriksaanLanjutanTersangkatertanggal 16Februari 2015yangditandatanganioleh Pemohon,Afief Y. Miftachdan Yuri LeonardSiahaan 21P19Berita AcaraPemeriksaanLanjutanTersangkatertanggal 24Februari 2015yangditandatanganioleh Pemohon danAfief Y.

Bahkan sampai saksi keluar dari KPK (2012) dugaan itu tidakbisa kita buktikan bahwa telah terjadi tindak pidana suap.. Saksi Muhammad Syakir.Bahwa saksi bekerja di PT. Sugih Interjaya sejak tahun 1996 sampai dengansekarang.Bahwa benar PT.

Syakiryang diduga memberikan suap kepada Pemohon. Jadi kita pelajarisemua dokumen tersebut akhirnya kita simpulkan bahwa perkaratersebut bisa kami tangani karena kami melihat alat bukti sudah cukuplebih dari 2 (dua) alat bukti dan kita satu tim waktu itu yakin bahwa inibisa dilakukan Penyidikan.

moril maupun materiil kami rasakan antara lain :1) Sebagai seorang Pamen kami merasa tidak diperlakukansebagaimana mestinya.2) Dalam setiap kesempatan yang ada seperti saat Upacara, apelbersama, rapatrapat, apel Dan Sat selalu dimunculkan persoalankami tanpa klarifikasi dudukpenjelaSannya .n nnn enon nn ence nn nnn nnn nnn nena na nnnncnns3) Kami menjalani seperti ini baru pertama4) Kami tidak melakukan tidak pidana korupsi, karena perbuatankami tidak merugikan keuangan5) Kami juga tidak melakukan suap

danTerdakwa meminta maaf sambil menyerahkan sebanyak 2 (dua) bendel BNIdalam bungkusan warna coklat bertuliskan BNI sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) yang diambil dari dalam laci meja kerja Terdakwa setelah itusaksi1 pamit pulang. 2 2222922 2Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana : 2202 2 Korupsi , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undangundang Nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiNT Menerima suap

, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3Undangundang Nomor 11 tahun 1980, tentang Tindak Pidana Suap .

No. 3 Tahun 1971) antara jenisjenis tindak pidanasuap aktif selalu berpasangan dengan jenisjenis suap pasif, yang artinyajika si penyuap dipidana melanggar pasal yang sesuai, maka pegawainegeri menerima suap dipidana juga dengan pasal yang sesuai tidakmungkin hanya mempidana salah satu saja.

UndangUndang RI No. 3Tahun 1971 tetap mempertahankan konsepsi penyuapan KUHP bahwaorang yang memberi suap dan menerima suap keduaduanya dicelakanUndangUndang dan semuanya patut dipersalahkan dan samasamadibebani pertanggungjawaban pidana. Sekarang dengan UUTPK(UndangUndang RI. No. 31 Tahun 1999 yang diubah Undang UndangRI. No. 20 Tahun 2001) dirumuskan tindak pidana suap yang baru yangdiberi kualifikasi dengan GRATIFIKAS?

Suap sebetulnya akar kata atau kata dasar dariistilah penyuapan. Dari sudut hukum pidana penyuapan dibedakan antarapenyuapan aktif, yang artinya memberikan suap yang dipersalahkan adalahyang memberi suap, dan penyuapan pasif, yang artinya yang dipersalahkandan dipidana adalah yang menerima suap. Dari sudut hukum pidana yangsemula dari KUHP objek penyuapan itu ada 2, ialah : gift (asal katanyageven) dan beloften.

Namun kelemahan menyangkakan ataumendakwakan Pasal 12B, kalau berdasarkan pada konsepsi penyuapandimana harus mempersalahkan terhadap baik penerima Ssuap maupun yangmenerima suap, maka sulit untuk menyangkakan dan mendakwakan sipemberi uang sebagai melakukan pemberian suap, karena tidak terdapatpasangan dari Pasal 12B.

Balsadia Permina P ia: Bahwa uang yang terdakwa terima bukan merupakan suap maupungratifikasi, melainkan pinjaman untuk kepentingan Pilkada yang diserah oleh Pepen Permana Yuda, ST.

Manager Hotel yaitu lou Dewi di meja Recepsionis, danManager Hotel tersebut menanyakan ada apa ramairamai dan adayang mengatakan bahwa nanti besok liat saja di koran selanjutnyamanager Hotel mengatakan tidak bisa begitu karena kejadian ada diHotel kami dan kami harus tahu ada kejadian apa, dan merekamengatakan ada OTT namun mereka tidak menjelaskan secaraterperinci OTT apa;Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui ada OTT apa dan besoksetelah baca Koran baru saksi mengetahuinya bahwa ada OTTKasus Suap

Artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadi selesaisecara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakalaobjek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yangmenerima; Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengansuap aktif (actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuatdan menjadi bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum yakni Pasal 209dan Pasal 210 KUHP.

Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suappasif (passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yangmenerima suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan yakni Pasal418, 419 dan 420 KUHP.

Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suappasif (passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yangmenerima suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan yakniPasal 418, 419 dan 420 KUHP.

danseterusnya ;Bahwa Judex Facti telah mengambil alih pertimbangan Majelis HakimPeradilan Tingkat Pertama yang sebenarnya telah keliru dalam penerapanhukumnya khususnya :Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ke 2 yaitu Hadiah atau Janjitidak harus terpenuhi semua oleh Terdakwa, apabila salah satu elemen tersebuttelah terpenuhi salah satunya baik itu hadiah ataupun janji, maka unsur tersebutdinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri yangmenerima suap

Selanjutnya dalam kalimat "atau yangmenurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut adahubungannya dengan jabatannya, kata ganti nya dalam kata jabatannyamenunjuk pada pegawai negeri yang menerima suap.

perkara a quo, karenapertimbangan tersebut kontradiktif dimana satu sisi menyatakan penarikan biayaPRONA tersebut berhubungan dengan jabatan dan kewenangannya,sedangkan di dalam pertimbangannya yang lain menyatakan Kepala Desaselaku Panitia A PRONA hanya bertugas untuk mengawasi danmengkoordinasikan sirkulasi data atau berkasberkas peserta PRONA,sedangkan pengertian "diketahui atau "patut diduga sulit dibuktikan daribeberapa faktor obyektif yang ada mengenai pemberian itu dan hubunganantara pemberi suap

dan penerima suap yang dibentuk menjadi bukti petunjuk(Pasal 188 KUHAP), bahwa selain kesadaran atau patut menduga pada batin sipembuat atas pemberian hadiah dikarenakan memiliki kekuasan ataukewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, bahwa jelas dalampersidangan telah terungkap fakta jika Terdakwa dalam pelaksanaan PRONA diDesa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang selaku Panitia APRONA hanya bertugas untuk mengawasi dan mengkoordinasikan sirkulasidata atau berkasberkas peserta PRONA

Sedangkan menurut Pasal 12 huruf a, sikapbatin pengetahuan dan patut diduga pegawai negeri penerima suap diarahkanpada unsur "hadiah atau janji diberikan padanya untuk menggerakkannya agarmelakukan atau tidak melakukan sesuatu. yang bertentangan dengankewajibannya.Hal. 67 dari 88 hal. Put. No. 2017 K/Pid. Sus/2012687 Lebih lanjut Drs.

Misalnya, jaksayang menerima suap dari advokat atau keluarga Terdakwa yang diajukannyake sidang Pengadilan;e Baik karena jenis atau macamnya atau nilai hadiah atau janji diberikan tanpakuasa yang masuk akal atau dengan kuasa yang terselubung dan melawanhukum.

Sus/2012oleh petugas KPK atas tuduhan menerima uang gratifikasi/suap dari Sekda kotaSemarang AKHMAT ZAENURI.

Pasal 5 ayat 2 tanpa hurufa UU No.31 Tahun 1999 yo UU No.20 Tahun 2001, karenakedudukan Terdakwa selaku penerima suap atau pelaku suappasif (pasif omkooping);Hal. 29 dari 36 hal. Put.

No. 1488 K/PID.SUS/2015Bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding yangmengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertamatersebut telah salah menerapkan hukum karena perbuatan yangdilakukan Terdakwa selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukaipada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe BSamarinda bukan penerima suap atau pelaku suap pasif namundalam kaitannyamenjalankan tugas untuk pengurusan ijin eksporalat berat yang akan dikirim ke Malaysia serta mempersiapkandokumen

Union Perkasa Lestari) dalam menguruskelengkapan dokumen alatalat berat yang akan dikirim keMalaysia bukan sebagai alat suap untukmemperkaya diriTerdakwa;Bahwa dengan diurusnya kelengkapan dokumen pengiriman alatberat melalui PT.

No. 1488 K/PID.SUS/20151:2.demikian pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding yangmenyatakan Terdakwa selaku penerima suap pasif adalah salahdan keliru serta harus dibatalkan pada tingkat kasasi sekarang ini;Bahwa pertimbangan hukum putusan pegadilan tingkat bandingpada halaman 25 aline 4, yang menyatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutmaka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukumhakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakanbahwa Terdakwa terbukti secara

SURYA JAYA, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, dengan pendapatsebagai berikut:Bahwa Alasan kasasi sebagaimana dalam memori kasasi pada pokoknya :Terdakwa selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai pada KantorPengawasan dan pelayanan bead a Cukai Tipe A2 Samarinda, tidakmelakukan perbuatan suap atau pelaku suap pasif, namun dalam kaitanmenjalankan tugas untuk mengurus ijin ekspor alat berat yang akan dikirim keMalaysia serta mempersiapkan dokumen perusaahaan pihak ketiga yangmemiliki izin dalam mengirim

Alasan Peninjauan Kembali Pemohon mengenai disparitas pidanaantara MARINGAN SITUMORANG dengan Terpidana tidak dapatdibenarkan, karena bukan alasan Peninjauan Kembali, lagi pula perananantara Terpidana dengan MARINGAN SITUMORANG adalah berbeda,terbukti Terpidana sebagai Penerima Suap sedangkan MaringanSitumorang sebagai Pemberi Suap, dimana ancaman pidana kedua Pasaltersebut adalah berbeda :;4.