Ditemukan 1753 data
170 — 117
(T.5).1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 31Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6).1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 16 Tahun2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7).55 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAPaA yang terdiri dari:1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan Terhadap PeraturanPerundangUndangan Dalam Kerangka Pemeriksaan
(T.5).g. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 31Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6).h. 1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 16Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7).55. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAP Ayang terdiri dari:a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan TerhadapPeraturan PerundangUndangan Dalam Kerangka
(T.5).Das56.57.58.ao;60.g. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 31Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6).h. 1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 16Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7).1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAP Ayang terdiri dari:a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan TerhadapPeraturan PerundangUndangan
210 — 99
Dan Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada MajelisHakim untuk menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum;10.Bahwa tindakan dari Tergugat Rekonvensi yang tidak melakukan11ketentuan sebagaimana ketentuan dari Pasal 2, Pasal 8 ayat (1),Pasal 29 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50 dan 50AUndangUndang Repubik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 TentangPerbankan, sebagaimana Fakta yang terungkap dalam Persidanganyang
77 — 44
Surat Kepala Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas JasaKeuangan Repubik Indonesia atas Surat Nomor : S86/SWI/2016,tanggal 30 Mei 2016, perihal Permohonan Evaluasi terhadap IzinUsaha Perdagangan (SIUP) atas nama Nasional Ekonomi SosialIndonesia (NESIA), PT. Promo Indonesia Mandiri (Promonesia), danLoketnesia.3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Kantor PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 2215/1.824.22, tentang Pencabutan Izin Usaha Perdagangan (SIUP)PT.
Terbanding/Tergugat I : PT WONOREJO PERDANA
Terbanding/Tergugat II : PT WONOREJO PERDANA
Turut Terbanding/Penggugat V : DAUD HASIBUAN Als. SUTAN MARTUA HASIBUN
Turut Terbanding/Penggugat III : RODU HARAHAP Als MANGARAJA SIDAKKAL HARAHAP
Turut Terbanding/Penggugat IV : BASRI Als BAGINDA ALI HARAHAP
Turut Terbanding/Penggugat II : MARADATUK TANJUNG Als MANGARAJA DATUK TANJUNG
88 — 45
8Mei 2012 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugattetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalamPeradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, yangdalam tingkat banding ditentukan dibawah ini;Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 19/Pdt/2019/PT MDNMengingat dan memperhatikan ketentuanketentuan dalam Rbg danUndangUndang Repubik
239 — 192
(T.5).Sos56.57.58.39.60.g. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 31Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6).h. 1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 16Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7).1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAP Ayang terdiri dari:a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan TerhadapPeraturan PerundangUndangan
(T.5).1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 31Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6).1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 16 Tahun2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7).1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAP Ayang terdiri dari:a.1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan Terhadap PeraturanPerundangUndangan Dalam Kerangka Pemeriksaan
1.PT Bumi Nyiur Swalayan
2.PT. Varia Kencana
3.PT. Aditya Persada Mandiri
4.Jusuf Hosea
5.Agus Angriawan
6.Donny Salim
7.Iwan Teddy
8.Sudono Angkawijaya
9.Akas Ang
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia
2.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3.Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia
4.Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
5.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Sulawesi Tengah
Turut Tergugat:
Menteri Keuangan Republik Indonesia
255 — 595
Presidenmemegang tanggungjawab akhir atas penyelenggaraan urusanpemerintahan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal7 ayat 2 UndangUndang nomor 23 tahun 2014 tentang PemerintahDaerahBahwa walaupun Penggugat samasekali tidak menyebutkanperbuatan atau tindakan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat yang menjadikan dasar dari Penggugat menarik Tergugat sebagaipihak dalam perkara ini, kami tetap akan menguraikan tindakantindakan yang telah diambil Tergugat sebagai bentuk tanggungjawabPemerintah Repubik
melakukan evakuasi ribuan korban gempa, tsunamidan liquifaksi, serta melakukan tindakan cepat dengan memastikansumber bahan pokok dan air terpenuhi bagi para korban, melakukankoordinasi pelayanan kesehatan para korban bencana dan memastikankeamanan seleuruh masyarakat Kota Palu, Sigi dan Donggala.Bahwa pernyataan Para Penggugat mengenai adanya peningkataneskalasi penjarahan setelah pernyataan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia /n Casu Tergugat Il dan Menteri Koordinator Politik Hukum danKemanan Repubik
Freddy Friyanto, Senjaya, SH
Terdakwa:
DEDE RAHMAT Alias UMAR Alias BAKRI Bin OMAN
27 — 17
Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si,pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Repubik Indonesia,yang pada kesimpulannya menerangkan:Barang bukti:Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklatberlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnyaterdapat:1.10.11.12.13.1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 A berisikan bahan / daun denganberat netto 5,9416 gram;1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 A berisikan bahan / daun denganberat netto 5,4691 gram
MAYORUDIN FEBRI, SH
Terdakwa:
1.RIZKI KURNIAWAN Bin SYARIPUDIN
2.RINALDO Bin SAPRIN
30 — 7
Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN MreMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawanhukum adalah caracara yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Pasal 7 UndangUndang Repubik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembanganilmu pengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa selanjutnya di
131 — 45
Selain itu pula kewenangan dan kewajiban Wakil GubernurJambi selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi tersebutdikuatkan pula dengan Surat Menteri Dalam Negeri Repubik IndonesiaNomor : 121.15/2228/SJ, Hal : Penugasan Wakil Gubernur Jambiselaku Pelaksana Tugas Gubernur Jambi tertanggal 10 April 2018 ;7.
88 — 33
terdakwa harusdinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primairtersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair PenuniutUmum tersebut.Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair,maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan SubsidairPasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Repubik
86 — 17
Bahwa Tergugat Ill adalah Notaris di Daerah Khusus lbukota Jakarta sejak tahun2000, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum Dan Perundangundangan Repubik Indonesia dengan nomor : C281.HT.03.02Th.2000, tertanggal17 Maret 2000, setelah sebelumnya menjadi Notaris di Wates, Kabupaten Kedirisejak tahun 1996;3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia(Ordonnantie dalam Staatsblad 1860 Nomor 3) jo.
Akta No. 14 dan Letter C tidak sah haruslahdikesampingkanBerdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa PENGGUGAT bukanlahPENGGUGAT yang beritikad baik sehingga sangat berdasar hukum apabilaGugatan a quo ditolak.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat , Tergugat Ill telah mengajukanJawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Tergugat Ill adalah Notaris di Daerah Khusus lbukota Jakarta sejak tahun2000, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang undangan Repubik
151 — 62
Unsur Secara Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa Undangundang Repubik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secarategas apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum, sehinggauntuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh penafsiran secara autentikdari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yangmenyebutkan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan hukumdalam arti
Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Repubik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KitabUndangUndang Hukum Pidana yang unsurunsurnya sebagai berikut :Hal 114 dari 144 Putusan Nomor 19/Pid.SusTpk/2015/PN Bgl.Setiap Orang ;2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi ;3.
NJO MAN UTAMA SURYA JAYA
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
676 — 428
Sedangkan, kedua dalam hal peraturan dasar tidakmengatur Upaya Administratifnya, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diaturdalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangundangan yang menjadiperaturan dasar mengenai upaya administrasi dalam sengketa a quo, telah diaturdalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanHalaman 49 dari 62 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.SRGNasional Repubik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan
110 — 18
Wiwoho HantoroBerdasarkan batasbatas tanah yang terurai diatas makasudah dapat dipastikan bahwa objek tanah yang dibeli olehPenggugat adalah tidak berada diatas tanah milik tegugat ,karena sama sekali tidak ada kesamaan mengenai batasbatastanahnya.Begitu. juga ketika Tergugat dilaporkan ke pihakkepolisian dan didalam penyelidikan pihak POLDA SULUTTergugat ternyata pemilik yang sah terhadap tanah objeksengketa dalam perkara a quo, hal tersebut dapat diuraikansebagai berikut:e Surat Kepolisian Negara Repubik
ADHADI SUPRANOTO, SP
Tergugat:
PT SATRIA MULTI SUKSES
113 — 46
Mengenai uang pesangon, bahwa sesuai pasal 161 ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakejaan,menyebutkan "pekerja/ouruh yang mengalami pemutusan hubungan kerjadengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uangpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 13
RONALDI SUNDORO
Tergugat:
Sdri. CONNY
Turut Tergugat:
Sdri. DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH.,
223 — 92
Surat Edaran Mahkamah Agung Repubik IndonesiaNomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta(Uitvoer baar Bij voorrad) dan Provisionil, maka patutlan permohonan aquo dinyatakan ditolak;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas mohon kepada MejelisHakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menolak dalilGugatanIntervensi (Tussenkomst) dari Penggugat dan IlIntervensi pada hal. 10, angka 11;Bahwa dalil Gugatan Intervensi (Tussenkomst) dari Penggugat dan IlIntervensi pada hal. 10, angka
SuratEdaran Mahkamah Agung Repubik Indonesia No. 4 Tahun 2001 tentangPermasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoer baar Bij voorrad) danProvisionil, maka patutlah permohonan a quo dinyatakan ditolak ;Bahwaberdasarkanhalhal tersebut di atas mohon kepada MejelisHakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menolak dalilGugatan Intervensi (Tussenkomst) dari Penggugat danIlIntervensipada hal. 10, angka 11 ; Bahwa dalil Gugatan Intervensi (Tussenkomst) dari Penggugat dan IlIntervensi pada hal. 10, angka
85 — 41
Timur dan sebelah Barat tanahsengketa terdapat perbedaan yang cukup luas;Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai ukuran dan batasbatas obyek sengketa dalam gugatan haruslah dinyatakan secara Jjelas danHalaman 47 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pat.G/2014/PN.Pswlengkap, sehingga dapat memberikan gambaran sebelum pemeriksaandilakukan lebih lanjut, yang konsekuensinya akan berpengaruh terhadap suratgugatan pihak para Penggugat, sebagaimana diterangkan dalamYurisprudensi Mahakamah Agung Repubik
61 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151K/ Sip/ 1975,tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi pihakpihak yang berperkara harusdicantumkan secara lengkap; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332K/Sip/1971,tanggal 10 Juli 1971,Dalam hal sebelum perkara diputuskan, Tergugatmeninggal, haruslah ditentukan lebih dulu siapa siapa yang menjadiahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan,karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilakukan; Putusan Mahkamah Agung Repubik
148 — 120
Ketentuan B, Tentang Legalisasi pada Pasal 70 telahsecara tegas menyebutkan bahwa dokumendokumen asing yang diterbitkan di4343luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus melaluiprosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementrian Kehakiman dan/atauKementrian uar Negeri Negara dimaksud dan perwakilan Repubik Indonesia diNegara setempat.
148 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika tanah tersebut dipergunakan atau jatuh ketanganNegara Republik Indonesia, maka Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak akan mengajukan gugatan atas objek tanah terpekara,karena Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat sangatmenyadari hak dan kewajibannya kepada Negara Republik Indonesia.Pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding tersebut di atas jugabertentangan dengan: Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang PendaftaranTanah; Keputusan Presiden Repubik Indonesia Nomor