terdakwa harusdinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primairtersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair PenuniutUmum tersebut.Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair,maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan SubsidairPasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Repubik

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,tertanggal 13 September 2018 ;e Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2018, perihal PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS Yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadlan Berkekuatan HukumTetap ;e Surat PLT.Gubernur Aceh Nomor 800/24172 tanggal 17 September 2018Perihal PNS Yang Terlibat Tindak Pidana Umum dan TIPIKOR ;Bahwa Pasal 2 huruf e UndangUndang Repubik

Kepala Kepolisian Repubik Indonesia di Jakarta;c/qKepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang;c/qKepala Kepolisian Resort Muara Enim;Alamat Jalan Letjen Bambang Utoyo Nomor 20 Muara Enim Sumsel;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;2. Nama : YERY BURNAWAN;Umur : 40 Tahun;Pekerjaan : Anggota Polri Polres Muara Enim;Alamat : Jalan Letnan Idham No 101Kel Pasar II Kec Muara EnimKabupaten Muara Enim;Halaman 1 dari 58 halamanPutusan Nomor 1/Pdt.

dalam dasar dan alasan gugatan bahwa terdapat pihaklain sebagai terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang divonis dalamnomor putusan pidanayang sama dengan Penggugat aquo yang terhadap Pihaktersebut Tidak dijatuhnkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagaimana dijatuhkan pada penggugat aquo, terhadap permasalahan tersebutperkenankan kami Anggota II menyampaikan pandanganya sebagai berikut;2.8 Mengingat, Konsepsi Negara hukum di Indonesia yang termuat dalamKonstitusi negara Kesatuan Repubik

positadan petitum gugatan, karena apa yang para penggugat lakukan dalamperobahan gugatan tersebut adalah hanya mengakomodir halhal yang tertinggaldan belum dimasukkan dalam gugatan terdahulu.Bahwa telah menjadi hak dari para penggugat untuk melakukan perubahangugatan dan ini sejalan dengan bunyi pasal 127 Rv dimana penggugat berhakuntuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai perkara diputus,diperbolehkan penggugat untuk melakukan perubahan gugatan juga telah sesuaidengan Putusan Mahkamah Agung Repubik

., Edisi Kelima (T.5);1 (satu) bundel copy Surat Nomor B470/N.2/Fd.1/03/2015 tanggal31 Maret 2015 perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6);1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISIMAP A yang terdiri dari:Hal. 32 dari 394 hal.

Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/201755.56.o7.98.59.60.h. 1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISIMAP A yang terdiri dari:a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas kepatuhan terhadapPeraturan perundangundangan dalam kerangka pemeriksaanLaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untukTahun Anggaran

(T.5);1 (satu) bundel copy Surat Nomor B470/N.2/Fd.1/03/2015tanggal 31 Maret 2015 perihal: Bantuan Permintaan Keterangan(T.6);1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik IndonesiaNomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia(T.7);1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISIMAP A yang terdiri dari:a.1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhanterhadap Peraturan perundangundangan Dalam KerangkaPemeriksaan

(T.5);1 (satu) bundel copy Surat Nomor B470/N.2/Fd.1/03/2015 tanggal31 Maret 2015 perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6);1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISIMAP A yang terdiri dari:a.1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas KepatuhanTerhadap Peraturan perundangundangan Dalam KerangkaPemeriksaan

(T.5);1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B470/N.2/Fd.1/03/2015Tanggal 31 Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan(T.6);1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISIMAP A yang terdiri dari :a.1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas KepatuhanTerhadap Peraturan PerundangUndangan Dalam KerangkaPemeriksaan

., Edisi Kelima (T.5);1 (satu) bundel copy Surat Nomor B470/N.2/Fd.1/03/2015tanggal 31 Maret 2015 perihal: Bantuan Permintaan Keterangan(T.6);1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISIMAP A yang terdiri dari:a.1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas KepatuhanTerhadap Peraturan perundangundangan Dalam

Edisi Kelima (T.5);1 (satu) bundel copy Surat Nomor B470/N.2/Fd.1/03/2015tanggal 31 Maret 2015 perihal: Bantuan Permintaan Keterangan(T.6);1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);Hal. 112 dari 335 hal. Put.

Nomor 1319 K/Pid.Sus/201655.56.57.58.g.1 (satu) bundel copy Surat Nomor = B470/N.2/Fd.1/03/2015tanggal 31 Maret 2015 perihal: Bantuan PermintaanKeterangan (1.6);1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik IndonesiaNomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia(T.7);1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna hijau dengan tulisanISI MAP A yang terdiri dari:a.1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhanterhadap Peraturan perundangundangan

(T.5);1 (satu) bundel copy Surat Nomor B470/N.2/Fd.1/03/2015tanggal 31 Maret 2015 perihal: Bantuan Permintaan Keterangan(T.6);1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISIMAP A yang terdiri dari:a.1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas KepatuhanTerhadap Peraturan perundangundangan Dalam KerangkaPemeriksaan

Unsur Secara Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa Undangundang Repubik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secarategas apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum, sehinggauntuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh penafsiran secara autentikdari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yangmenyebutkan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan hukumdalam arti

Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Repubik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1. KitabUndangUndang Hukum Pidana yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Setiap Orang ;2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi ;3.

15/Periuk tersebut diperolen berdasarkan PelepasanTanah Hak Milik Adat yang tercatat atas nama DJAMAN LADI dankawankawan yang terlektak di Desa Periuk, Kecamatan Jatiuwung,Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat dengan luas tanah seluas416.058M2 (empat ratus enam belas ribu lima puluh delapan meterpersegi) sesuai dengan Gambar Situasi tanggal 11 November 1987 Nomor55/1987 sebagian dan Nomor 56/1987 sebagian.Bahwa Pelepasan Tanah Hak Milik Adat tersebut telah disetujui olehMenteri Dalam Negeri Repubik

mendirikan Bangunanrumah lagi bentuk semi permanen seluas + Lebar 8 M x Panjang9M = + 72 M2 (lebih kurang tuiuh puluh dua meter bujursangkar) untuk tempat tinggal Tergugat Il terletak atau beradadidalam tanah seluas + 21000 M2 (lebih kurang dua puluh saturibu meter persegi) atau disebut juga dengan (+ 2Ha 1000 M)tanpa seizing ParaPenggugat, yang ironisnya Tergugat danTergugat Il semakin menganggap remeh dan melakukanperbuatan hukum serta Tergugat menghilangkan adat Istiadatyang berlaku di Negara Repubik

Tindakan Tergugat , TergugatIl dan Tergugat III yang telah dibantu oleh Turut Tergugat II merupakanperbuatan melawan hukum karena, sebagaimana diatur dalam Pasal105 Undangundang Repubik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, seharusnya Penggugat diberikan hak untukmembela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yang dipanggildengan sah dan diselenggarakan dengan berpegang pada ketentuanperaturan dan perundangundangan;27.Bahwa, Tergugat IV, dengan sengaja telah merusak nama baikPenggugat

Tenaga listrik, sebagai salah satuhasil pemanfaatan kekayaan alam,mempunyai peranan penting bagiNegara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunannasional.Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor : 370/PDT/2016/PTMDN19.Bahwa meningat arti penting tenaga listik bagi Negara dalammewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dansejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) UndangUndangDasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945, maka usahapenyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara dan dipegunakansebesarbesarnya

Putusan Nomor 46/G/2020/PTUN.SRGMenimbang, bahwa dalam peraturan perundangundangan yangmenjadi peraturan dasar mengenai upaya administrasi dalam sengketa aquo, telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Repubik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 peraturan dasarmengenai upaya administratif pertanahan tersebut mengatur yaituPengaduan adalah laporan atau keberatan yang diajukan oleh

Copy cuplikan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentangHak guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai atas Tanah ;B. 17 Copy dari cuplikan Pertauran pemerintah Repubik indonesia Nomor19 tahun 1998 tentang pengalihan bentuk PERUMKA menjadiPerusahaan Perseroan Persero ;B. 18 Copy dari copy UUNomor 19 tahun 2003 tentang BUMN ;B. 19 Copy cuplikan UU Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (PT);B. 20.

MENTERI KESEHATAN REPUBIK INDONESIA, Cq. DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN, CQ. KETUA JURUSAN AKADEMI GIZI LUBUK PAKAM, yang berkerkedudukan di Jalan Negara Tanjung Garbus - Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ;Selanjutnya disebut dengan-------------------------Tergugat I/ Tergugat Intervensi II;2. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL Cq. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH SUMATERA UTARA Cq.

halaman 3 Jawaban Tergugat I menyebutkan : GugatanPENGGUGAT adalah salah alamat seharusnya dijukan kepadamenteri kesehatan selaku Pengguna Barang milik negara KemeterianKesehatan yang mempunyai kewenangan penggunaan Barang MilikNegara dan bertanggung jawab terhadap Barang Milik Negaradilingkungan Kementeriannya.Bahwa dalil yang disampaikan Tergugat I Keliru/ngawur dan terkesanmengadaada, jelas dalam gugatan penggugat Point 1 halaman 2menyebutkan : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI KESEHATAN REPUBIK

Menteri Kesehatan Repubik Indonesia,Cq. Direktur Politeknik Kesehatan Medan, Cq.

RadyaPustaka Surakarta adalah milik yayasan Radya Pustakadan terdakwa adalah sebagai kepala Museum yangbertugas mengelola dan bertanggung jawab terhadapbarang barang yang ada dimuseum tersebut ;Bahwa benar, dalam mengelola museum tersebut, PemerintahRepublik Indonesia dalam hal ini Pemerintah KotaSurakarta yang membiayainya yang bersumber dariAnggaran Belanja kota Surakarta ;Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak pernah memintaizin dari pemilik museum yayasan Radya Pustaka maupundari Pemerintah Repubik

Teguran Tertulis dan/atauPemberhentian sementara dari Tergugat12.Bahwa atas perbuatan Tergugat menerbitkan ObjekSengketa Gugatan, maka perbuatan yang telah merugikanHalaman 29 dari 102 Putusan Nomor 31/G/2021/PTUN.PDGkepentingan hukum Penggugat dan bertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) danjuga bertentangan dengan Peraturan Perundangundanganyang berlaku di Negara Kesatuan Repubik Indonesia antaralain Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa danPeraturan Daerah (Perda) Kabupaten

objek sengketa serta batasbatas dari objeksengketa tersebut otomatis mempengaruhi objek dari tanah sengketasebagaimana yang telah dinyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensidalam surat gugatannya dengan luas tanah dan batasbatas tanah sengketayang dikuasai atau diduduki oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi IItersebut dari Hasil Pemeriksaan Setempat, sehingga perihal Luas tanah danbatasbatas Obyek Sengketa menjadi TIDAK JELAS;Menimbang, bahwa dalam YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAHAGUNG REPUBIK

Pama Djamali terletak diDesa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku tengah karena CatatHukum Administrasi, diberi tanda bukti T.IL.III.IV.V.VI.VII16;Foto copy Berkas lampiran Permohonan Pembatalan Badan PertanahanNasional Repubik Indonesia Nomor 1746/25.2500/V/2012 tanggal 21 Mei2012, diberi tanda bukti T.I.ILIV.V.VI.VII17;Foto copy Surat Pernyataan Saleh Lessy kepada Salim Lessy (Ahli WarisThalip Lessy) tertanggal 15 Agustus 2015, diberi tanda buktiTALL IVV.VEVI18;Foto copy Penetapan Nomor 01

Bahwa Kampung ( Huta ) Sipollung adalah milikGULTOM HUTA BALIAN berdasarkan Putusan MahkamahAgung Repubik Indonesia tanggal 19 Desember 1979 Nomor:178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medantanggal 1 Agustus 1977 Nomor : 184 / PERD / 1977 / PTMDN,Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975Nomor: 14 / Perdata / 1975 / PNBlg. Dan sampai sekarangketurunan GULTOM HUTA PEA, yakni : 1. SARIANA BRPAKPAHAN ALS. NAI ROSLI BR PAKPAHAN , 2. TURANNA BRNAINGGOLAN ALS.