Ditemukan 2225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela selfi seli sele sell selo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 589/B/PK/PJK/2013
Tanggal 9 Desember 2013 — PT. D & D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
61 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon' Peninjauan Kembali yangmerupakan pihak yang mempunyai beban pembuktian untukmenyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa untuk membenarkankoreksinya.
    Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyaibeban pembuktian untuk menyampaikan data pembanding mengenaitransaksitransaksi antara pihakpihak yang tidak mempunyai hubunganistimewa untuk membenarkan koreksinya.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 25-02-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 161 / Pdt.G / 2015 / PN Dps
Tanggal 9 Nopember 2015 — I WAYAN SEMADI MELAWAN I KETUT SUANAYA, DK.
73 — 38
  • ,Bank Financing (44,84 %) Rp. 1.600.000.000, Self Financing 55,16 % Rp.1.968.437QQ0, Total project cost Rp. 3.568.437.000, :1.
    kredit berupa kredit investasidengan tujuan untuk membiayai pembangunan gedung sekolah SMK PariwisataDalung dengan project cost sebagai berikut : Tanah Rp. 0,, Gedung perkantoranRp. 922..629.000,, Gedung lantai 1 (kelas) Rp. 760.565.000,., Gedung Lantai 2(kelas dan lab) Rp. 1.641.141.000,., Pagar + candi bentar Rp, 97.921.000,., Jalan,parkir/halaman,pura, perlengkapan/peralatan + fasilitas pendukung Rp.146.181.000,., Total project cost Rp. 3.568.437.000,., Bank Financing (44,84 %)Rp. 1.600.000.000, Self
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Sak
Tanggal 11 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
1.SUGIONO ALIAS YONO BIN PONIRAN
2.Ganda Zainuddin Sitorus
111 — 29
  • SKSHHK hanya dapat diterbitkan oleh penerbit SKSHHK pada IndustriHasil Hutan memiliki perizinan yang sah (self assesment) melaluiaplikasi SIPUHH;. Penerbit SKSHHK merupakan Petugas perusahaan/pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya yangditetapkan oleh pemegang izin;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 08-12-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 K/MIL/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — MUHALI
36 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar daritidak dipidananya orang yang disuruh adalah PasalPasal 44, 48, 51 Ayat 2 (2)KUHP, serta ketentuanketentuan menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidanayang intinya bahwa padanya tiada terdapat unsur kesalahan (mens rea) ataukesalahannya ditiadakan, kendati tindakan (actus reus) telah dilakukaknnya.Dalam istilah bahasa latin : Actus non facit reum nisi mens sit rea, an act doesnot constitute it self guilt unless teh mind is quilty atau geen straf zonderschuld.Terhadap bentuk penyertaan Mereka yang
Pengadilan PN BANJARBARU
Register : 19-08-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN BANJARBARU Nomor 213/Pid.Sus/2015/PN.Bjb
Tanggal 10 September 2015 —
27 — 11
  • mempunyaiPenasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatpemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukumbagi mereka.Bahwa UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang PengesahanInternational Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasionaltentang HakHak Sipil dan Politik) menyebutkan: Dalam penentuantuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidakdipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengakuHalaman 33 dari 53,34bersalah (Non Self
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Khusus
Register : 19-05-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Lbo
Tanggal 17 Juni 2020 — Pemohon:
SUNARYO SADJAR
Termohon:
KAPOLDA GORONTALO cq Direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA Gorontalo
135 — 77
  • Hal ini merupakanpengejawantahan asas non self incrimination, yang berlaku secara universal,Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Lboyang diadakan guna terwujudkanya due process, pada satu sisi dan fairprocedure pada sisi yang lain. Dalam penyidikan hal ini berarti, seseorangtidak boleh dikatakan telah memenuhi unsurunsur suatu tindak pidana hanyakarena keterangannya sendiri sebagai seorang tersangka.TENTANG RELEVANSI!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-02-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 395 B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VALE INDONESIA, Tbk (d/h. PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA, Tbk);
78 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • EE 0700 Management and Technical AssistanceBahwa Pemohon Banding mengakui bahwa pada saat proses penelitiankeberatan sampai dengan Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan, PemohonBanding membuat self correction untuk EE 0700 Managemet & TechnicalAssistance sebesar Rp33.992.550.390,00.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-08-2010 — Upload : 26-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1666 K/PID.SUS/2010
Tanggal 4 Agustus 2010 — CAHYO HARYONO, DK
58 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dimana sesuai Amanat UU Perpajakan yangmenyebutkan bahwa Sistem Perpajakan yang berlaku di Indonesiaadalah Sistem Self Assesssment dimana dalam sistem ini Wajib Pajakdiberikan kewenangan sepenuhnya untuk menghitung, menyetor danmelaporkan sendiri Kewajiban Perpajakannya. Sebagai konsekuensinyadalam sistem ini Wajib Pajak diperlakukan sebagai Raja yang harusdilayani dan diberikan hakhaknya.Dalam Kasus PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 06-11-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 655/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 6 Nopember 2014 — LIONG INDRA GUNAWAN, Lawan 1. PT. ROYAL PREMIER INTERNATIONAL, 2. PT.PERKASA LESTARI PERMAI (INTILAND GROUP), 3. MOCH. AWALUDIN, 4. RICKY ADHI YUDHANA,
77 — 109
  • SelF Rasuna Epicentrum, JI H.R.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1155/B/PK/PJK/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL BEA dan CUKAI vs. PT WILMAR NABATI INDONESIA
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Crude Palm Oil (CPO) yang dimuat dalam PEB nomor001801 tanggal 30 April 2010, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo yang didalilkan AngkaLatin 3 huruf h sampai dengan n, Angka Latin 4 sampai dengan 17 padahuruf c, d, f dan h pada halaman 17 dari 22 halaman mengenai rentangwaktu akibat keterlambatan kapal dan/kerusakan kapal merupakan tanggungjawab Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, dengandemikian bertentangan dengan prinsip Self
Pengadilan PN SIGLI Pidana Khusus
Register : 07-02-2019 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PN SIGLI Nomor 28/Pid.B/LH/2019/PN Sgi
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
DAHNIR,SH
Terdakwa:
MAHATHIR BIN ZAINI BAKRI
391 — 44
  • Dan disamping itu baik kayu tersebut dalam bentukbulat maupun kayu dalam bentuk olahan, pada saat diangkut / dibawa harusdilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK)yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara Self assessment melaluiaplikasi sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan atau disebut SIPUHH.Sedangkan kayu yang berasal dari hutan hak tidak memerlukan izinPenebangan/ Pemungutan/Pemanenan Kayu dari Instansi yang berwenangakan tetapi pada saat kayu diangkut harus
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum Perusakan
Register : 23-12-2015 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 29-06-2016
Putusan PN MATARAM Nomor 618/Pid.B/2015/PN Mtr
Tanggal 3 Mei 2016 — - IDA MADE WIJA - IDA MADE SUPARTA ALS. IDA LUMBANG - IDA MADE WINDU ALS. IDA INDUK
60 — 15
  • Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut non self incrimination,yaitu seorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akanmemberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan;Menimbang, bahwa sejalan dengan penjelasan M. YAHYA HARAHAPtersebut di atas, maka alat bukti keterangan Terdakwa memiliki syarat formildan materiil sebagai berikut :1. Syarat Formila.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-02-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 29 Juli 2015 — INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL);I.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
284 — 196
  • Padahal Pollycarpusmemberikan kesaksian dalam kedudukannya sebagai terpidana atasdasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehinggaseharusnya tidak lagi memiliki Kepentingan untuk melindungi dirinyadari self Incrimination.Halaman 17 dari 120 halaman Perkara No.22/G/2015/PTUNJKT12.Bahwa tidak adanya kontribusi Pollycarpus sebagai pelaku lapanganPembunuhan Munir telah menjadi salah satu) penyebabdibebaskannya Muchdi PR pada pengadilan tingkat pertama dankasasi dan hingga sampai saat ini tidak
    Padahal Pollycarpus memberikan kesaksian dalamHalaman 58 dari 120 halaman Perkara No.22/G/2015/PTUNJKTXXIV.XXV.kedudukannya sebagai terpidanan atas dasar putusan yang telahberkekuatan hukum tetap sehingga seharusnya tidak lagi memilikikepentingan untuk melindungi dirinya dari Self IncriminationBahwa terkait kesaksian Tergugat II Intervensi dalam persidanganMuchdi PR tersebut di atas, perlu disampaikan bahwa tetap sajaTergugat Il Intervensi diposisikan sebagai saksi mahkota dalampersidangan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594/B/PK/PJK/2013
Tanggal 3 Desember 2013 — PT. D & D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
43 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya dan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang PPN, seharusnyaTermohon Peninjauan Kembali mempunyai beban pembuktian untukmenyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa untuk membenarkankoreksinya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 592/B/PK/PJK/2013
Tanggal 3 Desember 2013 — PT.D&D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danHalaman 21 dari 39 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGKATAN INDONESIA;
34 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 07-04-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/TUN/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — MENTERI PERHUBUNGAN RI VS PT. SARI INDO PRIMA LINE;
135 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kiranya diperlukan keberanian, kejujuran, dan self respect Tergugatuntuk merealisasikan Hasil Rapat tanggal 20 Maret 2015, yang padabutir 3 dinyatakan bahwa Obyek Sengketa akan ditinjau kembali:Dengan demikian, menunjukkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkanobyek sengketa jelas bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan dari AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik(AAUPB) ;Asas Proporsionalitas dan Profesionalitas.Tergugat juga tidak mempedulikan Asas Proporsionalitas danProfesionalitas
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Putus : 09-05-2018 — Upload : 23-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 3279/Pid.Sus/2017/PN Sby
Tanggal 9 Mei 2018 — Tutik Wahyuniarti, SH ;
148 — 32
  • untuk kejadian atau fakta yang terjadi dalam tahunpajak 2009 maka UU KUP yang berlaku adalah Undangundang Nomor 6 tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahHal. 147 Putusan Nomor 3279/Pid.B/2017/PN.Sby.diubah dengan UU No 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku sejak 01 Januari 2008s.d 24 Maret 2009 dan UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UU No 16 Tahun 2009sejak 25 Maret 2009 ;Bahwa sesuai dengan sistem Self
    Tata caraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2009 SetiapWajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, danjelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab,satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya keDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atautempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak ; Bahwa Ahli menjelaskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hubungannyadengan sistem Self
    Assesment dapat dijelaskan sebagai berikut :Sesuai pasal 1 angka 5 UU KUP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalamadministrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atauidentitas Wajid Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibanperpajakannya ;Berdasarkan sistem Self Assesment semua Wajib Pajak wajibmendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatatsebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor
    PokokWajib Pajak (NPWP) ; Bahwa Ahli menjelaskan Surat Pemberitahuan (SPT) hubungannya dengansistem Self Assesment dapat dijelaskan sebagai berikut :Sesuai pasal 1 angka 10 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalahsurat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungandanatau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajakdan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan ;Hal. 165 Putusan Nomor 3279/Pid.B/2017/PN.Sby.
    Dalam kaitannya dengan sistem Self Assesment, SPT adalah saranabagi Wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkanpenghitungan jumlah pajak dan pembayarannya ; Halhal yang dilaporkan yaitu isi dari SPT adalah semua informasi yangsecara sukarela dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada kantor DirektoratJenderal Pajak ditempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan ; Sebagai wujud pertanggungjawaban Wajib Pajak dalam melaporkankebenaran isi SPT (formal dan materil), maka setiap SPT dilengkapidengan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 03-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Plk
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.ANGAR MAMAI SIGAI, SH.
2.BINTANG LATINUSA, SH
3.NONA VERA KRISTANTY HEMATANG, S.H
Terdakwa:
EKO ISDIANTO Bin SUMANI
28 — 12
  • Pasal 10 ayat (1)bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajibdilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu (SKSHHK).Bahwa prosedur penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHkK) untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan sebagaimanadiatur Permenhut Nomor: P.43/MenlhkSetjen/2015 tentang Penatausahaan hasilhutan yang berasal dari hutan alam sebagai berikut :a) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 05-10-2016 — Upload : 03-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — 1. Sdri. JEANE TJIOE, DK VS KURATOR (A. SYAMSUL ZAKARIA, S.H., M.H.), , DKK
235 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Herrysebagi Debitur tunggal didasarkan atas asas kebebasan berkontrak(freedom of contract and self regulation).