3.000.000 300.000 Agustus0100001000000076 22/08/2009 3.000.000 300.000 Agustus01000010000000154 31/12/2009 3.000.000 300.000 DesermberJUMLAH 35.375.000 3.537.500 0 nn2n22== Bahwa Semua Faktur Pajak atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRIyang Saksi terima, semuanya dikreditkan sebagai Pajak Masukan dalamlaporan SPT Masa PPN PT ANUGERAH JAYA MITRA dalam masa yangsesuai dengan tanggal Faktur Pajak.Bahwa Maksud Faktur Pajak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukanadalah Pajak Masukan diperhitungkan sebagai pengurang

FP DPP (Rp) PPN (Rp) SPT Masa0100001000000070 01082009 820.000.000 82.000.000 Agustus 2009AIL eee 820.000.000 82.000.000 Bahwa Pajak Masukan diperhitungkan sebagai pengurang Pajak Keluaran,sehingga nilai PPN yang harus dibayar dan disetorkan ke kas negara oleh PTINDOMULT!

FP DPP PPN SPT Masa0100001000000039 01/06/09 1,396.025.000 439,602,500 Juni 20090100001000000040 03/06/09 527.705.000 52.770.500 Juni 2009en 1.923.730.000 192.373.000 Bahwa Maksud Faktur Pajak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukanadalah Pajak Masukan diperhitungkan sebagai pengurang Pajak Keluaran,sehingga nilai PPN yang harus dibayar dan disetorkan ke kas negara oleh PTSETIO HARTO menjadi berkurang jumlahnya untuk masa yang dilaporkan.Bahwa Semua Faktur Pajak atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRIyang

Dalam SPT Masa PPN, seluruh Pajak Keluarandihitung sebagai PPN yang terutang ke negara, sedangkan seluruh PajakMasukan merupakan pengurang (kredit) dari jumlah PPN yang terutangnegara. Dalam terminologi Undangundang PPN, mengurangkan PajakMasukan dari Pajak Keluaran disebut dengan mengkreditkan.

Nomor : 298/PDT/2008/PT.Sby. yang saatini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI ;Maka berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranyaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskanDalam Penundaan / Penangguhan :Memerintahkan Tergugat untuk menunda dan memberhentikan kegiatan Pengkerukandan pembuatan tanggul yang mengakibatkan terjadi pengurang luasan tanah Negarayang menjadi obyek sengketa perkara Perkara Nomor : 690/Pdt.G/2004/PN.Sby. jo.Nomor : 298/PDT

Putusan Nomor 143/B/PK/PJK/2017perpajakan Pemohon Banding belum membebankan pencadangan tersebutsebagai pengurang dalam menghitung PPh Badan;Bahwa pendapat Terbanding bahwa Pajak Masukan atas biaya reklamasitidak dapat dikreditkan dikarenakan pada Peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 dinyatakan bahwa biayareklamasi sudah harus memperhitungkan pajak yang berlaku, adalah tidakbenar.

Hsiao Mao Yi dapat dibebankansebagai pengurang penghasilan bruto;bahwa mengingat biaya jasa profesi ini merupakan biaya yang dapatdikurangkan dengan penghasilan bruto sebagaimana hal ini diperkuatdalam amar putusan Majelis Pengadilan sebagaimana telahdisampaikan oleh Pemohon Banding dalam paragraf di atas, makadengan demikian PPN Masukan yang telah dibayar oleh PemohonBanding dengan menggunakan SSP telah memenuhi kriteria sebagaidokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar danseharusnya

Pengurang Penghasilan Bruto :Gaji, Lembur, THR, Tunjangan 95.981.366 95.981 .366 95.981 .366 95.981 .366Biaya Konsuhan 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000Biaya Jamsostek 2.513.687 2.513.687 2.513.687 2.513.687Biaya Pengiriman 539.000 539.000Biaya Transport, Tol, Parkir 16.132.000 16.132.000Biaya Sewa 342.597.600 342.597.600 342.597.600 342.597.600Biaya Perlengkapan Gudang 40.552.726 40.552.726Biaya Asuransi 10.200.000 10.200.000Biaya Listrik 40.259.740 40.259.740 40.259.740 40.259.740Biaya

Kerugian keuanganNegara: Selisih harga Rp 2.829.544.966,00(kemahalan harga) Pengurang Rp 310.051.264,00kerugian keuanganNegaraKerugian Rp 2.519.493.702,00Keuangan Negara Terbilang (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Empat RatusSembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah);e Bahwa dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang telah dilakukanTerdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, telahmemperkaya diri Terdakwa sendiri, ataupun memperkaya orang lainyaitu DRS. H.

Pajak Pertambahan Nilai*) Rp (262.315.360)khusus alatpembelajaran CD (10/110) dariRp2.885.468.966,00 PPh Pasal 22*) khusus alat Rp (39.347.304)pembelajaran CD (1,5%) dariRp2.885.468.966,00 Rp262.315.361 ,00 Laba dan overhead (15%) dari Rp (8.388.600)Rp55.924.000,00 Jumlah Nilai Pengurang SelisihRp (310.051 .264)Harga * Pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Umum DaerahHal. 55 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013f.

Kerugian keuangan Negara: Selisih harga Rp 2.829.544.966,00(kemahalan harga) Pengurang Rp 310.051.264,00kerugian keuanganNegaraKerugian Rp 2.519.493.702,00Keuangan Negara Terbilang (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Empat RatusSembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah);e Bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwasebagaimana yang telah diuraikan diatas tersebut adalah perbuatanperbuatan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena

12 (... pembayaranatas uang pesangon para Tergugat tersebut akan dipotong dan diperhitungkandengan dana pensiun..dst);Bahwa para Tergugat menolak dalil Penggugat yang merujuk Pasal 51 dan 52 PPNo.78/2015 (Dalam hal terjadi PHK, halhal yang dapat diperhitungkan denganupah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51... dapat diperhitungkan dengansemua hak yang diterima sebagai akibat pemutusan hubungan kerja) sebagaidalin untuk memperhitungkan dana pensiun dan program kesejahteraan pekerjasebagai faktor pengurang

Bahwa Penggugat keliru menjadikan dana pensiun dan program kesejahteraansebagai faktor pengurang yang diperhitungkan dalam pembayaran kompensasiPHK karena alasan efisiensi. Hal ini keliru karena 3 (tiga) hal krusial yakni:a. Dana pensiun dan program kesejahteraan tidak ada dan bukan menjadi bagiandalam halhal yang diperhitungkan dengan upah sebagaimana diatur dalamPasal 51 ayat (1) huruf (a) sampai (g) PP No.78/2015;b.

Padahal, dana pensiuntersebut tidak pemah atau belum pemah dinikmat oleh para Tergugat selamabekerja sampai waktu sengketa ini, dan tidak akan pemah dinikmati setelah terjadiPHK atau setelah sengketa ini berakhir,Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas, dalil Penggugat yang menjadikandana pensiun dan program kesejahteraan pekerja yang iurannya dibayarkan olehpengusaha sebagai faktor pengurang perhitungan kompensasi Pasal 164 ayat 3,haruslah ditolak dan dinyatakan bertentangan dengan hukum;Bahwa

Majelis Hakim Pengadilan Pajak menjadi tidak tepatserta menghasilkan putusan yang nyatanyata tidak menjunjung tinggi rasakeadilan, sebagaimana yang dikemukakan dalam dalildalil hukum MajelisHakim pada hasil Putusan Hakim pada halaman 52 dan 53, berbunyi sebagaiberikut:Bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas Majelis berpendapat, padaprinsipnya biayabiaya bibit, pupuk dan penebangan/pengangkutan sertaJPMP adalah biaya yang menjadi beban petani, karena sudahdiperhitungkan oleh Pemohon Banding sebagai pengurang

tidak merespon permintaan data;Bahwa Pemohon Banding telah memberikan data yang dimaksud dan telahditerima pada tanggal 31 Oktober 2008;bahwa Pemohon Banding tidak pernah mengetahui dan menandatanganiBerita Acara Nomor : BA035/WPJ.21/BD. 0603/2008 sebagaimanadisebutkan dalam Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan;Bahwa dengan beberapa alasan tersebut di atas, maka Pemohon Bandingmengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak agar dapatmembatalkan koreksi yang dilakukan Terbanding atas pengurang

Bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp1.702.682.485,00adalah karena Pajak Masukan tersebut dikreditkan dandilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai setelahadanya pemeriksaan dan oleh Pemeriksa atas Pajak Masukantersebut telah dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto;b.

Hal tersebutterjadi karena dalam penerbitan Surat Permintaan Pembayaran,Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana,PPN 10% tidak dicantumkan sebagai faktor pengurang danmasuk ke rekening terdakwa (PT. Guhang Amanah Perdana). Haltersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp.237.999.575, (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratussembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)yaitu. kelebihan pembayaran kepada PT.

Nomor: 32/Pid.Tipikor/2013/PTBNApenerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat PerintahMembayar dan Surat Perintah Pencairan Dana, PPN 10% tidakdicantumkan sebagai faktor pengurang dan masuk ke rekeningterdakwa (PT. Guhang Amanah Perdana). Hal tersebutmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp.237.999.575, (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratussembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)yaitu. kelebihan pembayaran kepada PT.

Bahwa berdasarkan Pasal 18 UndangUndang 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang 36 Tahun 2008, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapatkanpinjaman tanpa bunga dari pemegang saham atau pihakyang memiliki hubungan istimewa dan Direktur Jenderal Pajakberwenang untuk menentukan kembali besamya penghasilandan pengurang penghasilan sesuai dengan kewajaran dankelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubunganistimewa;9.

HakimPengadilan Pajak menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyatanyata tidak menjunjung tinggi rasa keadilan, sebagaimana yang dikemukakandalam dalildalil hukum Majelis Hakim pada hasil Putusan Hakim pada halaman52 dan 53, berbunyi sebagai berikut :> Bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas Majelis berpendapat, padaprinsipnya biayabiaya bibit, pupuk dan penebangan/pengangkutan sertaJPMP adalah biaya yang menjadi beban petani, karena sudahdiperhitungkan oleh Pemohon Banding sebagai pengurang

Sehubungan dengan tidak adanyadokumen lain yang mendukung transaksi yangdipengaruhi hubunganistimewa tersebut maka pemeriksa menjadi pihak yang menerapkanprinsip kewajaran dan kelaziman usaha;Bahwa selama proses pemeriksaan maupun proses penyelesaianatas pengajuan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding)tidak pernah memberikan Transfer pricingDocument terkaitkoreksi atas royalti sebesar Rp.4.430.896.705,yang tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto.Transfer

Atas hal ini, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) telah membayarkan PPNyang tidak seharusnya dikreditkan tersebut;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembai (semula Terbading)mengakui pembayaran tersebut merupakan bentukpenghitungan kembali Pajak Masukan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), danmengalokasikan jumlah Rp272.398.997, dibagi rata 12 bulan(sebagai pengurang koreksi atas Pajak Masukan yangdilakukan oleh Pemeriksa, terkait koreksi PM yang bukankebun).

Bahwa sisi DPP PPN terdiri dari penyerahan PPN yang harusdipungut, yang tidak dipugut dan dibebaskan dari pengenaanmenurut SPT Masa, Penjualan Tandan Buah Segar (selanjutnyadisebut dengan TBS) yang diketemukan dalam pemeriksaandan disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), dimana atas hal tersebut tidak diajukankeberatan dan banding, serta uang muka penjualan periodeberikutnya (pengurang) dan pendapatan lain yang merupakanobyek PPN.7.4.

Sisa pokok hutang pada angsuran ke8 : Rp238.467.978, (lama : 48 bulan) (Jt Tempo : 2122019)2) Tunggakan bunga :Rpo3) Bunga harian angsuran berjalan : Rp19.485.194,(28 hari x 17,313100% x Rp 238.467.978, /360 hari)4) Denda keterlambatan angsuran berjalan : Rp13.756.612,Denda periode lalu Rp. 1.725.327,5) Penalti dan Biaya Admin Pelunasan Rp.14.308.079,Dipercepat6) Biaya penanganan : Rp O+Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 594/PDT/2020/PT SBY.Rp 287.743.190,7) Total discount : Rp 0,8) Faktor pengurang

Bahwa sisi DPP PPN terdiri dari penyerahan PPN yang harusdipungut, yang tidak dipugut dan dibebaskan dari pengenaanmenurut SPT Masa, Penjualan Tandan Buah Segar (selanjutnyadisebut dengan TBS) yang diketemukan dalam pemeriksaan dandisetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), dimana atas hal tersebut tidak diajukan keberatan danbanding, serta uang muka penjualan periode berikutnya(pengurang) dan pendapatan lain yang merupakan objek PPN;7.4.

kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atauimplan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah,mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawatorang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ataumembentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;Bahwa TRAMADOL dan YARINDO adalah termasuk dalam sediaanfarmasi karena Tramadol dan Yarindo merupakan Obat Keras;Bahwa TRAMADOL adalah termasuk Golongan obat daftar G (dalamkategori jenis obat keras) dan digunakan untuk pengurang

Inni Pioneer FoodIndustry Ltd, NPWP: 01.061.864.3057.000, alamat: Desa Gintung Kerta,Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41371 dan menetapkanjumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah1 Peredaran Usaha 11.506.045.180,002 HPP 9.279.279.768,003 Laba Bruto 2.226.765.412,004 Penghasilan Bruto dari Luar Usaha 0,005 Jumlah Penghasilan Bruto 2.226.765.412.006 Pengurang Penghasilan Bruto 2.173.139.805,007 Penghasilan Neto dalam Negeri 53.625.607,008 Penghasilan