Ditemukan 1903 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.ap suar suan suep supa
Penelusuran terkait : Korupsi Suap menyuap
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-06-2014 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 161/Pid.Sus/2013/PN/Tipikor/Smg
Tanggal 10 Juni 2014 — SITI ROMELAH,S.Ag binti JEMARI
60 — 16
  • Suap menyuap ada 12 pasal ;.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 07-12-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
TAMIN SUKARDI
354 — 230
  • Pst Bahwa saksi baru mengetahui diri saksi telah difitnan olehHelpandi (berkaitan dengan penerimaan uang suap) saat saksi menjalanipemeriksaan di tingkat penyidikan KPK; Bahwa sehubungan dengan adanya tuduhan/fitnah terhadap dirisaksi, saksi telah menyampaikan hal ini kepada pihak Penasihat Hukumsaksi, tetapi hingga saat ini saksi tidak melaporkan fitnah tersebut kepadapihak yang berwajib; Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi barang buktisaksi membenarkannya;Terdakwa tidak kenal dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 17-05-2016 — Upload : 08-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 17 Mei 2016 — DU NUN alias AGUAN alias ANUN
158 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artinya, tindak pidanakorupsi Suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesaisecara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan;Bahwa ada perbedaan antara memberikan sesuatu denganmenjanjikan sesuatu. Memberikan sesuatu berarti perbuatan itutelah diselesaikan sebelum Pegawai Negeri yang disuap berbuatsesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yangdimaksudkan si pembuat.
    Bahwa pengembalian uang pinjaman dari Yusri kepada Du Nundiberikan secara tunai ketika Du Nun ke Pekanbaru;Bahwa pengiriman sejumlah uang yang Terdakwa lakukan kepadaYusri secara bertahap dengan total keseluruhanRp1.222.400.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua jutaempat ratus ribu rupiah) bukanlah merupakan uang yangdiperuntukkan sebagai uang suap agar Yusri mempermudahproses administrasi guna menutupi kekurangan jumlahminyak/BBm Solar maupun minyak/BBm Premium yang diterima diDepot Siak Kota
    Nomor 514 K/Pid.Sus/2016 Bahwa pengiriman sejumlah uang yang Terdakwa lakukan kepadaYusri secara bertahap dengan total keseluruhan Rp1.222.400.000,00(satu miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)bukanlah merupakan uang yang diperuntukkan sebagai uang suap agarYusri mempermudah proses administrasi guna menutupi kekuranganjumlah minyak/BBm Solar maupun minyak/BBm Premium yang diterimadi Depot Siak Kota Pekanbaru; Bahwa sesungguhnya uang yang Terdakwa kirimkan dan diterima olehYusri
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-06-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Tipikor/2015/PN Smr
Tanggal 25 Juni 2015 — JUMALI, S.H. Bin SUTAR
316 — 123
  • Seseorang sengaja tidak menggunakan kewenangannya denganmaksud yang bersifat melawan hukum.Contoh : Tidak dilakukan penahanan karena menerima suap ;3. Seseorang memiliki kKewenangan, tetapi digunakannya dengan maksudyang bersifat melawan hukum.Contoh : Menangguhkan penahanan karena telah menerima sejumlahuang dari penasehat hukumnya;4.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 04-02-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm
Tanggal 4 Februari 2015 — - CATUR TRIASTONO, SE Bin SANYOTO KUNCORO - TAUFIQ QURAHMAN, S.Sos Bin H. FACHRUDDIN (Alm); - ZAENAL HAKIM, ST Bin HASAN BASRI (Alm);
72 — 18
  • Jika ada indikasi gratifikasi atau suap maka sanksi pidana4. Jika menimbulkan adanya kerugian keuangan negara makasanksi pidanaBahwa jika ternyata diketahui adanya dokumen yang palsu ataukeadaan yang fiktif, maka yang bertanggung jawab adalah dilevelmana diketahui adanya keadaan yang palsu atau fiktif tersebut :1.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Dps
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
1.I Gusti Lanang Suyadnyana, SH.
2.Ni Komang Swastini, SH.
Terdakwa:
Putu Eka Priyana, SE.
413 — 345
  • dari rumusan deliknya ini disebutdelicta propria artinya subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan adalahkhusus tidak setiap orang tetapi terkualifikasi dalam dewan komisaris, direksi danpegawai bank dimana di ayat (1) itu adalah norma untuk perumusan pencatatanpalsu di dalam pembukuan bank di dalam laporan dan di dalam rekening banktersebut kemudian rumusan norma yang berbeda kita bisa temukan di pasal 49Hal. 117 dari 161 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Dpsayat (2) a yaitu tentang suap
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2013 — Putus : 04-11-2013 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 4 Nopember 2013 — Pidana - AHMAD FATHANAH
1438 — 3408
  • Berpijak pada pengertian tersebut,walaupun rumusan itu berupa rumusan dalam bentuk formal, artinya tindakpidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesaisecara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan.
    Perludiperhatikan bahwa untuk menyelesaikan perbuatan memberikan (untuk suatubenda) maka disyaratkan benda itu telah lepas kekuasaannya dari tangan siHalaman 635 dari 993 halaman Putusan No.39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.pemberi dan berpindah ke dalam kekuasaan orang lain in casu pegawainegeri yang menerima suap secara nyata dan mutlak. Singkatnya, pegawainegeri yang disuap telah menerima sesuatu tersebut.
    satuelemen tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa unsur untuk menggerakkan agar melakukan atautidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya pada Pasal 12 huruf a, di dalam hukum pidana disebutbijkomend oogmerk atau maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapaipada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana (vide : R.Wiyono, S.H., op.cit. hlm. 92).Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur kesalahan si pembuat dalamkorupsi menerima suap
    Walaupununsur menggerakkan ini adalah unsur perbuatan, tetapi dalam konteksdengan rumusan korupsi menerima suap huruf a Pasal 12 ini bukan termasukunsur perbuatan pidananya, karena unsur perbuatan pidananya adalahperbuatan menerima hadiah atau menerima suatu janji.
    Roeslan Saleh, op.cit., hlm. 8283).Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbanganhukum mengenai unsur diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya diatas, bahwa unsur iniadalah unsur kesalahan si pembuat dalam korupsi menerima suap Pasal 12huruf a ini.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
1.Drs. H. RIJAL SIRAIT
2.FADLY NURZAL
3.ROOSLYNDA MARPAUNG
4.RINAWATI SIANTURI
203 — 95
  • Lebih lanjut dikemukakanbahwa korupsi pegawai negeri pemberi suap pada pegawai negeri menurutPasal 5 ayat (1) huruf b akan terwujud manakala pemberian itu disebabkankarena atau berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh pegawai negeritersebut yang bertentangan dengan kewajibannya. Apabila si pembuatmenurut Pasal 5 ayat (1) huruf b selesai memberi hadiah, artinya hadiah telahditerima oleh pegawai negeri, maka korupsi telah terjadi.
    lain :1)Menurut Undangundang Nomor 11, Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.Pengertian dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannyadijelaskan dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 11 Tahun 1980 yangselengkapnya berbunyi : Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatukepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuatsesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengankewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidanakarena memberi suap
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-06-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 23-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 16/PID.SUS-TPK/2015/PT PTK
Tanggal 8 Juli 2015 — IWAN JAYA, SH.,MM
100 — 55
  • lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenangmemeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7Pebruari 2011, sebagai orang yang telah melakukan atau turut sertamelakukan beberapa perbuatan yang masingmasing harus dipandangsebagai perbuatan tersendirisendiri yaitu kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian suap
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-08-2009 — Putus : 26-04-2011 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 191/Pid/B/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 26 April 2011 —
59 — 24
  • duakejahatan yang terjadi yang tidak terhubungi dengan suatu bentuk penyertaan dan didalamrancangan Undangundang korupsi yang akan datang dijadikan satu dan tidak lagidipisahkan ;Bahwa kalau tidak bisa dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri masingmasingmaka yang harus bertanggung jawab terhadap pejabat publik tersebut karena pejabat itulahyang telah menyalahgunakan kewenangan ; Bahwa untuk yang swasta karena tidak menyalahgunakan kewwenangan tidak terbuktikecuali bisa dibuktikan adanya suap
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2011 — Putus : 16-11-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN RANTAU Nomor 93/Pid.Sus/2011/PN.Rtu
Tanggal 16 Nopember 2011 — -H. MASKUNI, S.Sos., M.A.P. -HASAN SYAIRAZI, S.Hut, Msi. -SUGENG TRI HUDOYO, S.P, Msi. -RACHMAD HIDAYAT, S.T. -ANETA FAHRIANA, S.E.
208 — 154
  • BUMN / BUMD yang masihpada tahap pelelangan, maka hal ini masih domain panitia lelang untuktahap penyelesaian dengan mengacu pada ketentuan pengadaan barang danjasa instansi Pemerintah yang berlaku sebelum masuk ranah tindak pidanakorupsi;3 Penyelidikan atau penyidikan terhadap proyek yang belum selesaidikerjakan atau yang belum diserahkan oleh pemborong kepada pejabatpembuat komitmen atau kuasa pengguna anggaran atau masih dalam tahappemeliharaan, tetapi hanya berdasarkan dugaan terkait adanya suap
    REPUBLIK INDONESIA JAKARTA Nomor : B1237 / Fd.1 / 06 / 2009 tanggal 25 Juni 2009 Perihal : PENANGANAN LAPORAN TINDAKPIDANA KORUPSI PADA PROYEK PEMERINTAH MASIH PADA TAHAPPELELANGAN, menjadikan kontradiktif, khusus dalam poin 3 ( tiga ) berbunyiPenyelidikan atau penyidikan terhadap proyek yang belum selesai dikerjakan atauyang belum diserahkan oleh pemborong kepada pejabat pembuat komitmen ataukuasa pengguna anggaran atau masih dalam tahap pemeliharaan, tetapi hanyaberdasarkan dugaan terkait adanya suap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
934 — 612 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wakil Presiden Altimo untukkomunikasi perusahaan Kirill Babaev menyangkal semua tuduhan danmengklaim bahwa dia adalah korban dari kampanye perusakan.Altimo membuka kantor cabang di Indonesia pada bulan Desember danberencana untuk menginvestasikan US$2 milyar di Industri telekomunikasinegara.Ketua FSPBUMN Arief Poyuono menyatakan bahwa penyelidikan olehKPPU telah tercoreng dengan adanya keterlibatan dari Altimo, danjuga ditambahkan bahwa dia dapat membuktikan hal ini.Saya akan melaporkan adanya suap
    Messi telah menerima suap,dan dengan demikian keduanya akan dilaporkan kepada yang berwajib:e Dalam kasus ini, diduga bahwa KPPU telah digunakan sebagai alatoleh Altimo Alfa Group, sebuah perusahaan telekomunikasi dari Rusiayang bermaksud untuk membeli saham Temasek pada Indosat.e Keputusan Ketua KPPU Muhammad Iqbal untuk memaksakankelanjutan pemeriksaan sehingga menyimpulkan adanyapraktekmonopoli yang dilakukan oleh Temasek merupakan bukti terkuat bahwaKPPU, atau setidaknya Ketua KPPU, telah mengutamakan
    tersebut tidaklah etis, karena Tim PemeriksaKPPU belum mengeluarkan keputusan apapun.e Muhammad Iqbal mencoba untuk membentuk opini public sebelumdikeluarkannya keputusan KPPU untuk memperoleh dukungan publikbila KPPU memutuskan bahwa Temasek bersalah.e Pada hari Jumat tanggal 24 Agustus, kami akan melaporkan KetuaKPPU, Muhammad Iqbal dan anggotanya yaitu Nawir Messu ke Polisi.Laporan tersebut akan disampaikan sehubungan dengan adanyakecurigaan kuat bahwa Muhamad Iqbal dan Nawir Messi telahmenerima suap
    Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuanmengenai kerahasiaan dalam memeriksa perkara a quo telah dilakukanoleh Ketua KPPU sendiri.5.10 Pada tanggal 16 September 2008 Mohammad Iqbal ditangkap di suatuhotel di Jakarta Pusat setelah diduga menerima uang suap sebesar 500juta rupiah dari direktur jaringan televisi besar.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-03-2022 — Putus : 05-07-2022 — Upload : 21-07-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 5 Juli 2022 — Penuntut Umum:
1.Arif Suhermanto
2.Ihsan
Terdakwa:
HERMAN MAYORI
238 — 108

    • Barang Bukti Nomor 175 s/d 180 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telpon yang digunakan oleh Terdakwa DODY REZA ALEX NOERDIN, EDDY UMARI dan HERMAN MAYORI, SUHANDY dalam melakukan tindak pidana suap yaitu saling berkomunikasi terkait dengan peneriman sejumlah uang oleh Terdakwa);

    1. 1 (SATU) UNIT LAPTOP MERK : APPLE, MODEL : A1466 EMC 2925, SN : FVFTMPFKH3QD, WARNA : SILVER. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA dan CHARGER LAPTOP.

    Barang Bukti Nomor 188 s/d 191 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telpon yang digunakan oleh Terdakwa DODY REZA ALEX NOERDIN, EDDY UMARI dan HERMAN MAYORI, SUHANDY dalam melakukan tindak pidana suap yaitu saling berkomunikasi terkait dengan peneriman sejumlah uang oleh Terdakwa);

    1. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, warna hitam, Nomor Model : cover case warna abu-abu.
      strong>dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita;

      1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung, model: SM-N985F/DS, warna: gold, didalamnya terdapat simcard XL dengan kode: 8962115935463859175 dan simcard merk Sandisk kapasitas 16GB

      Barang Bukti Nomor 198 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telpon yang digunakan oleh Terdakwa DODY REZA ALEX NOERDIN, EDDY UMARI dan HERMAN MAYORI, SUHANDY dalam melakukan tindak pidana suap

Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-04-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 65/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 2 April 2015 — SUTAN NAHOT SIBURIAN, S.Si. anak dari EFENDI MONANG SIBURIAN
56 — 21
  • Seseorang sengaja tidak menggunakan kewenangannya dengan maksudyang bersifat melawan hukum.Contoh : Tidak dilakukan penahanan karena menerima suap ;. Seseorang memiliki kewenangan, tetapi digunakannya dengan maksudyang bersifat melawan hukum.Contoh : Menangguhkan penahanan karena telah menerima sejumlahuang dari penasehat hukumnya ;.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 40/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 20 Maret 2014 — - NENGAH SUMARDANA
91 — 44
  • ;Bahwa keterangan dari NENGAH SUMADANA dan ANTON MAWARDItersebut barang berupa alat telekomunikasi/handphone yang berasaldari luar negeri (Singapura) ke Indonesia melalui BandaraInternasional Lombok (BIL) milik saksi tanpa dilengkapi dokumen yangsah dapat masuk dengan tanpa dilakukan pemeriksaan denganmemberikan imbalan berupa uang (suap) dari saksi kepada merekatidak benar;98Bahwa keterangan dari NENGAH SUMARDANA, I MADE ARI KUSUMABAYU dan SUPRIYANTO bahwa saksi rutin membawa barang berupaalat telekomunikasi
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 08-12-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 24/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR
Tanggal 21 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AMRIL MUKMININ Diwakili Oleh : TAIRAN, SH
717 — 239
  • sehingga uang yang telahditerima Terdakwa dari ADYANTO seluruhnya = sebesarRp10.907.412.755,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh jutaempat ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).Bahwa penerimaan uang yang merupakan gratifikasi tersebut tidakpernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada Komisi PemberantasanKorupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerjaHalaman 18 dari 173 Putusan Nomor 24/PID.SUS.TPK/2020/PTPBRsebagaimana dipersyaratkan dalam undangundang' danmerupakan pemberian suap
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-10-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 93/ Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
Tanggal 2 Oktober 2018 — WINARDI KRESNA YUDHA, SE.Ak ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
146 — 140
  • Peradilan Pidana,dil).Bahwa aktivitas AHLI di luar jabatan dinas adalah sebagai nara sumberdalam seminar, lokakarya yang berkaitan dengan hukum termasuk dalamhukum pidana korupsi, serta memberikan keterangan ahli di KepolisianKejaksaan maupun di Pengadilan.Bahwa AHLI di beri gelar Guru Besar untuk bidang ilmu hukum pidanakhususnya tindak pidana korupsi.Bahwa AHLI seringkali dimintai keterangan sebagai ahli dalam perkaratindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pidang pengadaanbarang/jasa pemerintah, suap
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-11-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum:
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
CHASILS PELAWI ALIAS CH.PELAWI
190 — 279
  • Menyatakan terdakwa CHASILS PELAWI alias CH PELAWI terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana menerima suap sebagai pegawainegeri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (dalam dakwaan Kesatu Primair).2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2819 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — H. ANNAS MAAMUN
579 — 524 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka, Edisi Ketiga, halaman 1261).Menurut Adami Chazawi, rumusan perbuatan menerimamenunjukkan bahwa tindak pidana suap pasif merupakan tindak pidanayang dirumuskan secara formil.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 71 / Pid. Sus. / TPK / 2016 / PN.Bdg.
Tanggal 18 Januari 2017 — FAJRI ASRIGITA FADILLAH Bin RUGIMAN
117 — 57
  • Indikasi bahwa telah terjadiperbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasaPemerintah dapat diketahui antara lain; terjadinya suap, pemalsuan,adanya penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara.Bahwa benar Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah oleh PerpresNo.35 Tahun 2011 jo No.70 Tahun 2012 jo No. 172 Tahun 2014 jo No.4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1angka 2.