Ditemukan 103674 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-11-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 14-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 20 / G / 2013 / PTUN.Dps
Tanggal 25 Maret 2014 — Penggugat :
- I WAYAN PUTRA TENAYA, SH
Tergugat
- GUBERNUR BALI
12070
  • Menyatakan batal Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2000/04-A/HK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan Putra Tanaya, S.H.
    3.
    Mewajibkan kepada Gubernur Bali untuk mencabut Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2000/04-A/HK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan Putra Tanaya, S.H.
    4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
    Bahwa setelah mengetahui Penggugat mencalonkan diri sebagai calonAnggota DPRD dari partai lain, pada tanggal 8 Juli 2013 DPC PNIMarhaenisme Kabupaten Karangasem mengeluarkan Surat KeputusanPemberhentian Antar Waktu ( PAW ) terhadap Penggugat yaitu SK.No.03 / SK. DPC PNEM / Kr.Asem / VIl / 2018 ; 6.
    Bahwa menindak lanjuti Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW)yang dikeluarkan oleh DPC PNI Marhaenisme sebagaimana telahdisebutkan pada point angka 5 di atas, Ketua DPRD KabupatenKarangasem bersurat kepada Tergugat ( Gubernur Bali ) melalui BupatiKarangasem dengan suratnya Nomor : 171.3 / 114 / DPRD tanggal 15Juli 2013 dengan Perihal : Mohon Pengesahan Pemberhentian AntarWaktu ( PAW ) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas namaFST CUCL 5 ~~~ mmm nn mmm nn mmr7.
    Bahwa selanjutnya tanggal 29 Juli 2013 DPP PNI Marhaenisme jugamengeluarkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu ( PAW )terhadap Penggugat yakni SK. Nomor : 0146 /KEP.PAW/DPP PNI MN1W2013 tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) saudara WayanPutra Tanaya, SH. ( Penggugat ) sebagai anggota DPRD KabupatenKarangasem Provinsi Bali dan Penetapan Saudara Ida Bagus PidadaSindhu , SH. sebagai Pengganti Pergantian Antar Waktu ( PAW )Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Periode 2009 8.
    Pembatalan dari DPP PNI Marhaenismeterhadap Penggugat, selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Karangasembersurat kepada Tergugat ( Gubernur Bali ) tertanggal 13 Agustus 2013,No. 171.3 / 147 / DPRD, untuk membatalkan Pergantian Antar Waktu( PAW ) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenKarangasem Provinsi Bali Periode 2009 2014 Wakil PNIMarhaenisme,selanjutnya melalui surat tersebut juga Ketua DPRDKabupaten Karangasem mencabut Surat yang telah dikirimkan kepadaTergugat ( Gubernur Bali ) Nomor :
    DPP PNI Marhaenismetentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) terhadap Penggugat olehDPP PNI Marhaenisme , maka tugas, kewajiban dan keberadaanPenggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karangasem tetapberjalan sebagaimana mestinya, demikian juga halnya denganpencalonan Penggugat sebagai calon Anggota DPRD dari Partai lainseyogyanya tidak ada permasalahan ; Bahwa walaupun DPP PNI Marhaenisme telah mengeluarkan SKPembatalan Pemberhentian Antar Waktu ( PAW ), ternyata padatanggal 7 Oktober 2013 Tergugat
Register : 20-02-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 12 Juli 2018 — Nama : ZETH JACOB TETELEPTA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Pendeta; Tempat tinggal : Seilale, RT : 001, RW: 001 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sekarang berdomisili di Negeri Porto, Wijk Tetelepta Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah; Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasanya yang akan disebutkan dibawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK-TUN/II/FES/2018 tertanggal 21 Februari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 22 Februari 2018, memberi kuasa kepada ; 1. FIREL E.SAHETAPY,S.H.,M.H; 2. DIAN J.G.SITANIAPESSY,S,H.,M,H; Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM FIREL E.SAHETAPY,SH., MH & REKAN, beralamat di Jalan Dana Kopra No 1/29 Ambon, Kota Ambon; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: BUPATI MALUKU TENGAH;berkedudukan di Jalan Geser Masohi No.4; Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/10/SK/2018, tanggal 15 Maret 2018, memberikan kuasa kepada : 1. MASUHADJI TUAKYA,S.H.,M.H, jabatan: Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Maluku Tengah. 2. ABD KARIM LATUKONSINA, S.H. jabatan: Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah. 3. HENDRIKUS SIMON TANATE, S.H. jabatan: Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah. 4. ALI LATUPONO, S.H. jabatan : Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah, Kesemuanya kewerganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di jalan Geser No. 4 Masohi.Dan berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 19 Maret 2018, memberikan kuasa kepada: 1. DANIEL W. NIRAHUA, S.H., M,H. 2. IRMAWATY BELLA, S.H.,M,H. 3. MELKY I. SUPUSEPA, S.H. 4. ANASTASIA E. PATTIASINA, S,H. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada law Firm NIRAHUA – LATAR & Partners, jalan PHB RT. 020/RW.007 Halong Atas, Kecamatan Baguala Kota Ambon; Selanjutnya disebut sebagai-------------------------- Tergugat ;
14240
  • Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor: 147-122 Tahun 2018 , Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Februari 20183.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor: 147-122 Tahun 2018 , Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Februari 20184. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
    OBJEK SENGKETA;Keputusan Bupati Maluku Tengah Provinsi Maluku Nomor 147122 Tahun 2018tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto KecamatanSaparua. Kabupaten Maluku Tengah tanggal 01 Februari 2018, khusus Nomorurut 1 (Satu) atas nama Zeth Jacob Tetelepta.ll DASAR DAN ALASAN GUGATAN;1.
    Waktu KeanggotaanSaniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri :1) Pergantian antar waktu anggota/pimpinan saniri negeri ataubadan permuyawaratan negeri, karena :a) Meninggal duniab) Permintaan sendiric) Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkanHalaman 5 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN2) Tata cara pergantian antar waktu anggota/pimpinan sanirinegeri atau badan permusyweratan negeri sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturantata tertio saniri
    waktu, disyaratkan adamusyawarah Soa;Bahwa saksi menyatakanalasan pergantian antar waktu Ketua SaniriNegeri dalam Berita Acara Soa, saya baca tapi sudah lupa;Bahwa saksi menyatakanyang menggantikan berasal dari Soa Teteleptadan ada alasan pemberhentian;Bahwa saksi menyatakanmekanisme pergantian antar waktu saniri negerisetelah diadakan rapat soa adalah Pengusulan disampaikan oleh SaniriNegeri kepada pemerintahan, yaitu dari Raja kemudian ke Camat laludisampaikan kepada Bupati;Bahwa saksi menyatakandalam
    Bahwa memperhatikan Surat Camat Saparua Nomor 410/05tanggal 10 Januari 2018 dan Surat Penjabat KepalaPemerintahan Negeri Porto Nomor 140/07//2018, tanggal 5Januari 2018 Tentang Usulan Pergantian Antar Waktu SaniriNegeri dan Berita Acara Rapat Soa Keterwakilan dalamrangka Pergantian Antar Waktu Saniri Negei Porto. KecamatanSaparua telah mengalami perubahan komposisinyab.
    Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah,Nomor: 147122 Tahun 2018 , Tentang Pergantian Antar Waktu AnggotaSaniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah,tanggal 01 Februari 20183.
Register : 24-04-2012 — Putus : 12-07-2012 — Upload : 15-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 598/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Juli 2012 — DESSY DWIYANTI AYU WULANDARI ARIFIN
124186
  • 2010 antara DESSY DWIYANTI AYU dengan SUSILOWATI.3. 1 (satu) lembar copy transfer via intemet Banking BCA dari AKHMAD NURYONO kepada DESSY DWIYANTI AYU.4. 1 (satu) lembar copy transfer via intemet bangking Bank Mandiri dari AKHMAD NURYONO kepada DESSY DWIYANTI AYU.5. 1 (satu) lembar copy transfer Mandiri dari AKHMAD NURYONO kepada DESSY DWIYANTI AYU.6. 1 (satu) lembar copy transfer Mandiri dari AKHMAD NURYONO kepada DESSY DWIYANTI AYU.7. 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana antar
    Bank Mandiri dari AKHMAD NURYONO kepada DESSY DWIYANTI AYU.12. 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso teregalisir Bank Mandiri dari AKHMAD NURYONO kepada DESSY DWIYANTI AYU.13. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari Rek No.204-003-9085 An.
    DESSY DWIYANTI AYU tanggal 13 Desember 2010.16. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dari rek No.204003908 An. KOKO SUNARKO ke Rek No.5800155829 An. DESSY DWIYANTI AYU tanggal 16 Desember 2010.17. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.92.500.000,- dari rekening No.2040039085 an. KOKO SUNARKO ke rek no.5800155829 an.
    DESSY DWIYANTI AYU tanggal 17 Desember 2010.18. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.92.500.000,- dari rek no.2040039085 an. KOKO SUNARKO ke rek no.5800155829 an. DESSY DWIYANTI AYU tanggal 17 Desember 2010.19. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rek 5725057927 an. FREDDY SUDASRIL ke Rek 5800155829 an.
    DESSY DWIYANTI AYU tanggal 27 Oktober 2010.20. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rek 5725057927 an. FREDDY SUDASRIL ke Rek 5800155829 an. DESSY DWIYANTI AYU tanggal 28 Oktober 2010.21. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari rek 5725057927 an. FREDDY SUDASRIL ke Rek 5800155829 an.
    DESSYDWIYANTI AYU tanggal 13 Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesarRp.48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah) dari rek No.204003908An. KOKO SUNARKO ke Rek No.5800155829 An. DESSY DWIYANTIAYU tanggal 16 Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesarRp.92.500.000, dari rekening No.2040039085 an. KOKO SUNARKO kerek no.5800155829 an.
    DESSY DWITYANTIAYU tanggal 13 Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekeningBCA sebesar Rp.48.000.000, (empat puluh delapan jutarupiah) dari rek No.204003908 An. KOKO SUNARKO keRek No.5800155829 An. DESSY DWIYANTI AYUtanggal 16 Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekeningBCA sebesar Rp.92.500.000, dari rekeningNo.2040039085 an. KOKO SUNARKO ke rekno.5800155829 an.
    DESSY DWIYANTI AYU tanggal 17Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekeningBCA sebesar Rp.92.500.000, dari rek no.2040039085 an.KOKO SUNARKO ke rek no.5800155829 an. DESSYDWIYANTI AYU tanggal 17 Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekeningBCA sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratusjuta rupiah) dari rek 5725057927 an. FREDDYSUDASRIL ke Rek 5800155829 an.
    DESSY DWIYANTIAYU tanggal 13 Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekeningBCA sebesar Rp.48.000.000, (empat puluh delapan jutarupiah) dari rek No.204003908 An. KOKO SUNARKO keRek No.5800155829 An. DESSY DWIYANTI AYUtanggal 16 Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekeningBCA sebesar Rp.92.500.000, dari rekeningNo.2040039085 an. KOKO SUNARKO ke rekno.5800155829 an.
Register : 08-12-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 17-01-2023
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre
Tanggal 21 Desember 2022 — Penuntut Umum:
ARSITHA AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
ARMAN YUSWARDI Als ARMAN Bin MUCHTARUDDIN
449
  • D 2478155 Rekening Nomor : 0378361886 atas nama ARMAN YUSWARDI;
  • 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 5371 7629 4010 3117;
  • 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001299, bukti transfer online antar bank tanggal 14 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  • 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001375, bukti transfer online antar bank tanggal 18 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah
    );
  • 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001689, bukti transfer online antar bank tanggal 02 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
  • 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001752, bukti transfer online antar bank tanggal 05 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
  • 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001489, bukti transfer online antar bank tanggal 23 Juni 2022
    atas uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  • 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001524, bukti transfer online antar bank tanggal 24 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  • 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000002132, bukti transfer online antar bank tanggal 26 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.

Register : 04-07-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 10-10-2023
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3564/Pdt.G/2022/PA.Tgrs
Tanggal 1 Desember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
90
    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
    3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Antar Eko Laksono bin Jarot Subiyoko) terhadap Penggugat(Sinta Cynthia binti Junaedi);
    4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aurora Naureen binti Antar Eko Laksono lahir pada tanggal 12 Februari 2020 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat
Register : 08-05-2013 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 29-04-2015
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 8/G/2013/PTUN-BL
Tanggal 10 Juli 2013 — Penggugat :SAEPUDIN, SE Tergugat : Gubernur Lampung
11249
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/307/B.II/HK/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan atas nama SAEPUDIN,SE tertanggal 28 Maret 2013; 3.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/307/B.II/HK/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan atas nama SAEPUDIN,SE tertanggal 28 Maret 2013 ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.233.000.- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
    G/307/B.II/HK/2013, tgl. 28 Maret 2013,Tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten Lampung Selatan, yang diterbitkan oleh Tergugatterhadap Penggugat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;52.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur LampungNo.G/307/B.1I/HK/2013, tgl. 28 Maret 2013, Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, yangditerbitkan oleh Tergugat ; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membatalkan dan mencabut SuratKeputusan Gubernur Lampung No.
    Bahwa Tergugat mohon seluruh dalil dan dalin yang dinyatakan dalameksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satukesatuan dengan pokok perkara 50nnnnnnn nnerKEWENANGAN MENGADILI 5Bahwa perkara a quo adalah proses pergantian antar waktu yangmasuk dalam ruang lingkup politik, yang penyelesaiannya bukanmenjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwaPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenangmengadili perkara a quo, dengan alas an bahwa bilamana mencermatiSurat
    Gugatan Penggugat (Schrifelijk Voredering) secara teliti danseksama, dapat disimpulkan bahwa materi atau obyek sengketa yangdijadikan dasar dan alasan bagi Penggugat untuk menggugat Tergugatadalah proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang sangat berkaitanerat dengan hasil pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) ;Karena pokok sengketa adalah proses PAW yang masuk dalam ruanglingkup politik yaitu hasil pelaksanaan kegiatan Pemilu, maka sesuaidengan ketentuan pasal 2 huruf g UndangUndang Nomor
    BUDI SANTOSO, SE telah dilantik sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Lampung Selatan Pengganti Antar Waktu terhadapPenggugat, oleh karena telah menjabat sebagai Anggota DPRDKabupaten Lampung Selatan, maka Sdr.
Register : 30-08-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 13-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 14/G/2013/PTUN.Dps
Tanggal 8 Januari 2014 — PENGGUGAT :
- KOMANG KARNAWAN, S.E.
TERGUGAT :
- GUBERNUR BALI
13038
  • Menyatakan batal Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1.628/04-A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009-2014 atas nama Komang Karnawan, S.E. ;
    3.
    Mewajibkan kepada Gubernur Bali untuk mencabut Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1.628/04-A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009-2014 atas nama Komang Karnawan, S.E. ;
    4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 287.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
    tertanggal 18 Juli 2013tentang peresmian Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDPRD Kabupaten Klungkung periode 20092014 ; Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan keputusan Nomor1.628/04A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentangperesmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Klungkung masa bakti periode 20092014merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan dan melanggar asasasaSs umumpemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan ; 17.18.Bahwa dalam proses PAW terhadap
    Menyatakan batal / tidak sah keputusan Tata Usaha Negarakeputusan Nomor : 1.628/04A/HK/2013 tertanggal 18 Juli2013 tentang peresmian pemberhentian antar waktuAnggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah KabupatenKlungkung masa bhakti 20092014 ; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusankeputusan Nomor : 1.628/04A/HK/2013 tertanggal 18 Juli2013 tentang peresmian pemberhentian antar waktuAnggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah KabupatenKlungkung masa bhakti 20092014 ; 4.
    Penggugat menyebutkan obyek gugatan adalah keputusanTergugat nomor : 1.628/04A/HK/2013 tertanggal 18 Juli2013 tentang peresmian pemberhentian antar waktuAnggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah KabupatenKlungkung masa bakti 20092014, namun alasanalasanyang digunakan sebagai dasar gugatannya tidak mengarahpada substansinya keputusan Tergugat, akan tetapimengarah pada usulan Pemberhentian antar waktu AnggotaDPRD Kabupaten Klungkung yang dikeluarkan oleh KetuaDewan Perwakilan Daerah Kabupaten Klungkung
    Bahwa ...Bahwa dasar ditetapkannya Keputusan Tergugat Nomor1.628/04A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung MasaBhakti 20092014, karena adanya usulan Bupati KlungkungNomor 210/173/Pem tanggal 19 Juni 2013 tentang MohonPengesahan Usulan Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung ; Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugatmeresmikan Pemberhentian Antar Waktu
    Menyatakan batal Keputusan GubernurBali Nomor: 1.628/04A/HK/2013tertanggal 18 Juli 2013 tentangPeresmian Pemberhentian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Klungkung MasaBakti Tahun 20092014 atas namaKomang Karnawan, S.E. .
Register : 25-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PN SIBOLGA Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Sbg
Tanggal 2 Februari 2021 — Pemohon:
ANDRI GULO
247
  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan secara hukum perubahan Nama Pemohon dari nama ZULION GULO menjadi ANDRI GULO dalam Surat Keterangan Pindah WNI Antar Provinsi Nomor SKPWNI/1401/26102020/0034 tertanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar MUSLIM, S.Sos.
    ;
  • Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuat perubahan nama Pemohon dari ZULION GULO menjadi ANDRI GULO pada Surat Keterangan Pindah WNI Antar Provinsi Nomor SKPWNI/1401/26102020/0034 tertanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar MUSLIM, S.Sos.
Register : 17-09-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PA BUOL Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.BUOL
Tanggal 7 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
119
  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

    2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Salim Antar bin Antar) dengan Pemohon II (Dalipa Husain binti Husain) yang dilaksanakan tanggal 02 Maret 1983 di Kecamatan Momunu;

    3.

    PENETAPANNomor 81/Pdt.P/2019/PA.Buol2 ONseyAial ssDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonanPengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :Salim Antar bin Antar, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidaktamat), pekerjaan Petani, tempat tinggal di JI.Poros Desa Dusun lI,RT. 003 / RW. 001, Desa Potugu, Kecamatan Momunu, KabupatenBuol; Sebagai :
    Menyatakan sah pernikahan Pemohon ( Salim Antar bin Antar ) denganPemohon II (Dalipa Husain binti Husain) yang dilangsungkan pada tanggal7 Juli 1985 di wilayah hokum Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu,Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;3.
    Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor7205010107640019 tertanggal 20 Mei 2012 atas nama Salim Antar,Hal 4 dari 16 hal. Penetapan No : 81/Pdt.P/2019/PA.BuolBukti surat tersebut telan diperiksa dan dicocokkan dengan aslinyaternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan di nezegelin, selanjutnyadiberi kode bukti P.1;2.
    Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Salim Antar bin Antar)dengan Pemohon II (Dalipa Husain binti Husain) yang dilaksanakantanggal 7 Juli 1985 di Kecamatan Momunu;3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp126.000,00 (Seratus dua puluh enam ribu rupiah).Demikian ditetapbkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Buol pada hariSenin, tanggal 07 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar1441 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal Nurmaidah,S.HI.
Register : 10-07-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 904/Pid.B/2014/PN.Bdg
Tanggal 30 September 2014 — ANDRIE OCTAVIAN BIN TOTO HANAFIAH
3811
  • .- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.22.505.000,- dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. Andri Octavian tanggal 05 Maret2011.- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.35.875.000,- dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. Andri Octavian tanggal 02 Desember 2011.- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.75.005.000,- dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr.
    Andri Octavian tanggal 29 Pebruari 2011.- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.20.005.000,- dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. Andri Octavian tanggal 08 Maret 2012.- 2 (dua) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.75.005.000,- dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. Andri Octavian tanggal 19 April 2012.Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.
    Andri Octavian tanggal 22 Pebruari 2011.e 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.22.505.000, dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. Andri Octaviantanggal 05 Maret2011.e 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.35.875.000, dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. Andri Octaviantanggal 02 Desember 2011.e 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.75.005.000, dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr.
    Andri Octavian tanggal 29 Pebruari 2011.e 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.20.005.000, dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. Andri Octaviantanggal 08 Maret 2012.e 2 (dua) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.75.005.000, dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr.
    Andri Octavian tanggal 22 Pebruari 2011.1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.22.505.000, dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. AndriOctavian tanggal 05 Maret2011.1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.35.875.000,. dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. AndriOctavian tanggal 02 Desember 2011.471 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.75.005.000, dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr.
Register : 23-10-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN MALILI Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Mll
Tanggal 23 Mei 2019 — ABD. SALAM NUR, Lc. Melawan : I. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur II.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur; III. Witman, S.Sos. IV. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Cq. Bupati Luwu Timur
10844
  • M E N G A D I L I :DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;- Menyatakan bahwa Para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum atas diri PENGGUGAT;- Menyatakan bahwa PENGGUGAT, sah menurut hukum sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Penggantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 1999 2014;- Menyatakan oleh karenanya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah
    Kabupaten Luwu Timur Pergantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 1999 2014 berhak atas Gaji dan Tunjangan dan Biaya Perjalanan Dinas setiap bulannya terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor : 927/IV/Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014, tanggal 11 April 2013 sampai berakhirnya periode jabatan Anggota DPR Tahun 2009-2014 tanggal 20
    Agustus 2014, - Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi, berupa ganti rugi materiil yang berasal dari gaji dan tunjangan dan perjalanan dinas kepada Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur Pergantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 1999 2014 sebesar Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);- Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi, berupa ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);- Menghukum
    09PKS/I/1434tanggal 30 November 2012 perihal Penggantian Antar Waktu SaudaraWitman, S.Sos., DPD Partai Keadilan Sejahtera telah mengusulkan namaPENGGUGAT (in casu ABD.
    Waktu atas nama WITMAN, S.Sos dan PengangkatanPenggantian Antar Waktu ABDUL SALAM NUR, LC sebagai Anggota DPRDKabupaten Luwu Timur kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;Bahwa selanjutnya Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan SuratKeputusan Nomor : 927/IV/TAHUN 2013 tentang Persemian Pemberhentiandan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan 20092014 yangmemutuskan meresmikan pemberhentian dengan hormat WITMAN, S.Sosdari
    Menyatakan oleh karenanya sebagai Anggota Dewan Perwakilan DaerahKabupaten Luwu Timur Pergantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 1999 2014 berhak atas Gaji dan Tunjangan dan Biaya Perjalanan Dinas setiapbulannya terhitung sejak ditetapbkannya Keputusan Gubernur Nomor :927/IV/Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPenggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten LuwuTimur Sisa Masa Jabatan Tahun 20092014, tanggal 11 April 2013 sampaiberakhirnya periode jabatan Anggota DPR
    Yang dibuat padatanggal 30 November 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P4;Surat DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWUTIMUR, tertanggal 28 Januari 2013, tentang Permintaan Nama CalonPergantian Antar Waktu, yang selanjutnya diberi tanda bukti P5;Surat KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR, tertanggal8 Februari 2013, tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD KabuptenLuwu Timur dari Partai Keadilan Sejahtera Hasil Pemilihan Umum Tahun2009, yang selanjutnya diberi tanda P6;Surat
    Waktu(PAW) dari Turut Tergugat ke Penggugat dan disitu ada Pak Kiai Suardidan Pak Sugito bicara masalah proses Pergantian Antar Waktu ( PAW) dariTurut Tergugat ke Penggugat; Bahwa, saksi mengetahui adanya Surat Pergantian Antar Waktunya (PAW),serta ada surat yang dikeluarkan oleh pimpinan Fraksi Partai KeadilanSejatera (PKS) tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) dari Turut Tergugat ke Penggugat alasannya Turut Tergugat sudah tidak pernah koordinasidan sudah tidak pernah menyetor kewajibannya ke
Register : 13-11-2013 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 14-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 21/G/2013/PTUN.Dps
Tanggal 25 Maret 2013 — Penggugat :
- I KOMANG WIRAWAN
Tergugat :
- GUBERNUR BALI
19384
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1999/04-A/HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Komang Wirawan
    3.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1999/04-A/HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Komang Wirawan
    4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 254.500,- (dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)
    Bahwa selanjutnya tanggal 29 Juli 2013 DPP PNI Marhaenisme jugamengeluarkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu ( PAW )terhadap Penggugat yakni SK. Nomor : 0145/KEP.PAW/DPP PNIM /VII/2013. tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara Komang Wirawan (Penggugat ) sebagai Anggota DPRD KabupatenKarangasem Provinsi Bali dan Penetapan Saudara Made Puspasebagai Pengganti Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Karangasem Provinsi Bali Periode9.
    waktuKAI el fect ne ee cee eens212) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf Ccapabila:2 a.
    Surat Bupati Karangasem Nomor: 171.2/2666/T.Pem Tanggal 13Agustus 2013, perihal Pembatalan Penggantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali periode20092014 wakil PNI Marhaenisme;g. Berita acara hasil penelitian kelengkapan AdministrasiPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenKarangasem Nomor: 171.1/17918/Bid.II/BKBP Tanggal 2 Oktoberh.
    BuktiP . 3 Foto copy dari foto copy Surat Keputusan DPC PNIMarhaenisme Kabupaten Karangasem tentangPemberhentian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugatperiode 20092014 yaitu: SK.
    Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) KabupatenKarangasem;; Bahwa saksi mengatakan ada Pengesahan Peresmian PembatalanPergantian Antar Waktu (PAW) dari DPP PNI Marhaenisme sedangkandari DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karangasem tidakBahwa saksi, Surat dari Gubernur Bali mengenai PembatalanPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD atas nama: KomangWirawan Kabupaten Karangasem sudah ditindak lanjuti sesuai denganbukti surat Nomor T . 9;Bahwa saksi, mengatakan semua surat melalui bagian TataPemerintahan
Register : 10-09-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 32/G/2018/PTUN.PDG
Tanggal 31 Januari 2019 — Penggugat:
HENDRI NASRANI, S.Sos
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
9851
  • MENGADILI :

    DALAM PENUNDAAN :

    • Menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 32/G/PEN/2018/PTUN-PDG tanggal 18 September 2018 ;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
    2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-586-2018 tentang PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI atas nama HENDRI NASRANI, S.
    Sos, tanggal 15 Agustus 2018 ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-586-2018 tentang PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI atas nama HENDRI NASRANI, S. Sos, tanggal 15 Agustus 2018 ;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 249.000,- ( Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) ;
  • Kepentingan masyarakat ini tidak bisa tersalurkan atau disampaikanbaik kepada Legislatif (DPRD) maupun kepada Eksekutif (PemerintahDaerah) karena pemberhentian PENGGUGAT tidak disertai denganpengangkatan pengganti antar waktu dari PENGGUGAT;F. ALASAN PENUNDAAN1.
    Bahwa dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor 171 586 2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentangPemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten KepulauanMentawai An. Hendri Nasrani, S.Sos, sebagaimana yang menjadiobjek sengketa dalam perkara aquo, Tergugat mendasarkan diridan berpedoman pada :A.
    ., mengenai Pemberhentian Antar Waktu sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai; bersifat final : bahwa objeksengketa a quo tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain manapun;e.
    Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat KeputusanGubernur Sumatera Barat Nomor : 171 586 2018 tentangPEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI atas namaHENDRI NASRANI, S.Sos, tanggal 15 Agustus 2018;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 586 2018tentang PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAIatas nama HENDRI NASRANI, S.Sos, tanggal 15 Agustus 2018;4.
Register : 30-09-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 13-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 16/G/2013/PTUN.Dps
Tanggal 8 Januari 2014 — Penggugat :
- I KOMANG SUMAJAYA
Tergugat :
- GUBERNUR BALI
10129
  • DALAM PENANGGUHAN;
    - Menolak penangguhan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
    DALAM EKSEPSI;
    - Menolak eksepsi Tergugat ;
    DALAM POKOK PERKARA;
    - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    - Menyatakan batal Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1.627/04-A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009-2014 atas nama I Komang Sumajaya;
    - Mewajibkan
    kepada Gubernur Bali untuk mencabut Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1.627/04-A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009-2014 atas nama I Komang Sumajaya;
    - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.249.000,-(dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);
    Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah : Keputusan Gubernur Bali,Nomor : 1.627/04A/HK/2013, tanggal 18 Jul 2013, Tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKlungkung Masa Bhakti Tahun 20092014, yang ditujukan kepada I KomangSumajaya (Penggugat) ; 2.
    KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung mengajukan surat kepadaTergugat (Gubernur Bali) melalui Bupati Klungkung, tanggal 17 Juni 2013, PerihalUsulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Klungkung ; Bahwa atas surat usulan tersebut, kemudian Bupati Klungkung mengajukan suratkepada Tergugat (Gubernur Bali) dengan surat Nomor 210.173/Pem tanggal 19 Juni2013, Perihal Mohon Pengesahan Usulan Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat
    Daerah Kabupaten Klungkung ; Bahwa berdasarkan Surat Bupati Klungkung Nomor 210/173/Pem tanggal 19 Juni2013, Perihal Mohon Pengesahan Usulan Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung, maka Tergugat telahmengeluarkan : 2222 nn nnn nnn oan nnn oe oo Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.627/04A/HK/2013, tanggal 18 Juli2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung masa Bhakti Tahun2009 2014, yang ditujukan
    Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 20092014 atasusulan .....18usulan Bupati Klungkung No. 210/173/Pem. tanggal 19 Juni 2013 tentang MohonPengesahan Usulan Pemberhentian Antar Waktu) Anggota DPRD KabupatenKlungkung.
    Kabupaten Klungkung Masa Bakti2009 2014 (foto copy sesuai dengan asli) ; : Foto copy Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan AdministrasiPemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD. Kabupaten KlungkungNomor : 171.1/13006/Bid.0/BKBP. tanggal 16 Juli 2013 (foto copysesuai dengan asli) ; : Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3294/SJ,Perihal : Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD.
Register : 03-11-2010 — Putus : 08-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 46/G/2010/PTUN.JPR
Tanggal 8 Februari 2011 — THOMAS IMBIRI; VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI PAPUA; HESKIEL MANSI, SE.,; FRANSISKUS ANTONIUS LETSOIN; MAX FREDIK WARINUSA, SH.; FERDINAND FRANSISCUS YAWAN, SE.; DAN IMAN H. KELIWAR
8030
  • Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Tanggal 14 Agustus 2010 ;3.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Tanggal 14 Agustus 2010 ;4.
    Undang undang Nomor 22 Tahun 2007 TentangPenyelenggaraan Pemilu.Terkait dengan sytem,mekanisme,prosedur pengangkatan danpenggantiaan antar waktu = ini,kKami sampaikan tentangpenggantian antar waktu yang dilakukan terhadap AnggotaKPU Sarmi,sebagai berikut1.
    Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum ProvinsiPapua Nomor : 55 Tahun 2010 tentang Pemberhentian danPengangkatan antar waktu) anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Sarmitertanggal 14 Agustus 2010 ;4.
    tersebut :Bahwa sepengetahuan para Tergugat II Intervensipengumuman ~ tersebut dikeluarkan oleh Tim Seleksipergantian antar waktu) anggota KPU Kabupaten Sarmi yangberanggotakan (1).
    Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)Provinsi Papua Nomor : 55 ~~ Tahun 2010 TentangPemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu KomisiPemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi tert anggal 1428Agustus 2010 ;4.
    P2: Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 28Tahun 2010 Tentang Pemberhentian Antar WaktuAnggota KPU Kabupaten Sarmi Masa Jabatan 20082013 Tertanggal 1 Juni 2010 (fotocopy darifotocopy) ; ere eHal. 29 dari 56 Hal.
Register : 06-12-2019 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 790/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Oktober 2020 — PUTRIMANDIRI ANTAR LINTAS, diwakili oleh KOMALASARI
Tergugat:
1.PT. Anugrah Berkat Usaha, diwakili oleh DANIEL NAJONG
2.PT. Liga Adhi Buana, diwakili oleh ANIE ROSLINA SIAHAAN
3.PT. Wijaya Karya Persero, Tbk Badan Usaha Milik Negara
14766
  • PUTRIMANDIRI ANTAR LINTAS, diwakili oleh KOMALASARI
    Tergugat:
    1.PT. Anugrah Berkat Usaha, diwakili oleh DANIEL NAJONG
    2.PT. Liga Adhi Buana, diwakili oleh ANIE ROSLINA SIAHAAN
    3.PT. Wijaya Karya Persero, Tbk Badan Usaha Milik Negara
    Pekerjaan sebagai Direktur PT.PUTRIMANDIRI ANTAR LINTASyang beralamat di Gedung Poskapal Koamanda Jalan TabahRaya No. 19 Kompleks TNI AL Sunter Kelapa Gading JakartaUtara dalam hal ini diwakili kKuasa Hukumnya bernama 1.
Register : 07-10-2011 — Putus : 02-04-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 44/G.TUN/2011/PTUN.JPR
Tanggal 2 April 2012 — YULIUS MAKAI, A.Md; VS 1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA; 2. OSEA PETEGE, S.E., DKK
6219
  • Menunda Pelaksanaan Lebih Lanjut Dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011, Tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai; DALAM EKSEPSI ; Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya; 2.
    Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011, Tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai; 3. Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011, Tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai; 4.
    Bahwa Pasal 29 ayat (1), menyatakan Anggota KPU, KPU Propinsi,KPU Kabupaten/kota berhenti antar waktu Karena :. Meninggal Dunia; .
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat TataUsaha Negara Nomor : 24 Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogjiyai;3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut SuratKeputusan Nomor : 24 Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogjiyai;4.
    Dan berdasarkan pemeriksaan dariDewan Kehormatan KPU Provinsi Papua melalui rekomendasinyatanggal 25 Juni 2011, bahwa Penggugat terbukti telah melakukanpelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan diminta untukdilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW). Dan berdasarkanrekomendasi Dewan Kehormatan tersebut maka selanjutnyaTergugat melaksanakan Rapat Pleno dan menerbitkan SuratPemberhentian Antar Waktu (PAW) untuk Penggugat dan AnggotaKPU lainnya pada tanggal 15 Juli 2011.
    Bahwa bukti dalil Tergugat II Intervensi sebagai anggota KPUKabupaten Dogiyai yang SAH dinyatakan dalam Surat KeputusanKPU Provinsi Papua Nomor: 24 Tahun 2011 tanggal 15 Juli 2011tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu AnggotaKPU kabupaten Dogiyai periode20082013 ; 722 2 2229.
    Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011, Tanggal 15 Juli 2011Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;3.
Register : 27-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 5/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
Dr. NISBAH, S.Sos,M.Si
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD),
428388
  • Nisbah, S.Sos, M.Si sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 2017-2021 tanggal 8 November 2019;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 7561/UN28/KP/2019 Tentang Pemberhentian Dr.
    Nisbah, S.Sos, M.Si sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 2017-2021 tanggal 8 November 2019;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabiltasi Penggugat ke dalam status, kedudukan, harkat, dan martabatnya serta hak-haknya seperti semula sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 2017-2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan
    Bahwa sejak tanggal 30 April 2019 Penggugat ditetapkanmenjadi wakil dekan bidang akademik Fakultas IIlmu Sosial dan IImuPolitik pengganti antar waktu masa jabatan 20172021, tidak adapihak yang keberatan terkait diangkatnya Penggugat sebagai wakildekan bidang akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politikpengganti antar waktu Masa Jabatan 2017 2021.15.
    Nisbah, S.Sos., M.Si sebagai WakilDekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Tadulako Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 20172021 sebagai bentuk koreksi atau menganulir Keputusan RektorUniversitas Tadulako Nomor 3952/UN28/KP/2019 tentangpemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang Diberi TugasTambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas IlmuSosial dan IImu Politik Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 20172021 yang menetapkan Penggugat sebagai Wakil Dekan BidangAkademik
    Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosialdan IImu Politik Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 20132021 tidakberpegang pada Dasar Fakta yang Teguh (Lihat: Philipus M.
    Bahwa, Penggugat diangkat menjadi Wakil Dekan BidangAkademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pengganti Antar WaktuMasa Jabatan 20172021 berdasarkan Keputusan Rektor UniversitasTadulako Nomor: 3952/UN28/KP/2019 Tentang Pemberhentian DanPengangkatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai WakilDekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu PolitikUniversitas Tadulako Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 20172021tertanggal 30 April 2019 (vide: bukti P52);6.
    Nisbah, S.Sos, M.Sisebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik Universitas Tadulako Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 20172021 tanggal 8 November 2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan RektorUniversitas Tadulako Nomor: 7561/UN28/KP/2019 TentangPemberhentian Dr. Nisbah, S.Sos, M.Si sebagai Wakil Dekan BidangAkademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas TadulakoPengganti Antar Waktu Masa Jabatan 20172021 tanggal 8 November2019;4.
Register : 13-02-2014 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 04-11-2015
Putusan PTUN JAMBI Nomor 11/G/2014/PTUN.JBI.
Tanggal 22 Mei 2014 — Alek Iskandar, S.H., Anami Akbar, Ir. Ansori vs. GUBERNUR JAMBI
11864
  • Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 51/KEP.GUB/SETDA.PEM-4.2/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo, yang memutuskan meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. Anami Akbar sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan meresmikan pengangkatan Sdr.
    Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 52/KEP.GUB/SETDA.PEM-4.2/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo, yang memutuskan meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ir. Ansori sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan meresmikan pengangkatan Sdr.
    denganmelakukan verifikasi terhadap surat usulan Penggantian Antar Waktu yangditandangani oleh M.
    Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil PemilihanUmum, dinyatakan bahwa :Anggota DPRD Kab/Kota berhenti antar waktu karena :a Meninggal dunia;b Mengundurkan diri;c Diberhentikan;Anggota DPRD Kab/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c, apabila :a Tidak dapat ...
    Ir.Ansori Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), dengan demikian Penggugat I,J, dan IIIsudah selayaknya digantikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD BagianKeempat Belas Mengenai Pemberhentian Antar Waktu, Penggantian Antar Waktu,dan Pemberhentian Sementara, Paragraf 1 Pemberhentian Antar Waktu Pasal 383 ayat(1) huruf c, dan ayat (2) huruf e, h, dan i. dan Pasal 384 ayat (1), (4), Jadi dengandemikian Penggugat I, I, dan III tidak mempunyai
    15 Januari 2014 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten2 Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 51/KEP.GUB/SETDA.PEM4.2/1/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten3 Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 52/KEP.GUB/SETDA.PEM4.2/1/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota
    Ansori dari Anggota DPRD Tebo danPergantian Antar Waktu (sesuai asli); Surat Ketua DPRD Kab. Tebo No. 171.2/ 66/DPRD/2013 tanggal 29Juli 2013 kepada Ketua KPU Kab. Tebo perihal PemberhentianAntar Waktu Anggota DPRD Kab. Tebo dari PKPB (sesuai asli);Surat Ketua KPU Kab. Tebo No. 477/KPU005.435378/VII/2013tanggal 31 Juli 2013 kepada Ketua DPRD Kab. Tebo perihalPenggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Tebo dari PKPB(sesuai asli);Berita Acara Penggantian Antar Waktu DPRD Kab.
Register : 09-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 315/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 27 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : ANTAR NASIB
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Indramayu
Terbanding/Tergugat II : Saifudin Juhri
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Cirebon
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Bandung
420
  • Pembanding/Penggugat : ANTAR NASIB
    Terbanding/Tergugat IV : PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Indramayu
    Terbanding/Tergugat II : Saifudin Juhri
    Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Cirebon
    Terbanding/Tergugat I : PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Bandung