BC30001 diTanjung Jati Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) atau beradapada posisi titik koordinat 01 38 42 U / 102 38 12 T masihmerupakan daerah perairan Republik Indonesia tepatnya termasuk dalamwilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia).onnnnn Perbuatan terdakwa SALIM Bin GANI ALI (Alm) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 102A huruf (e) Undangundang Republik IndonesiaNo. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNo. 10 Tahun 1995 tentang Kepabean

Dan jabatan terakhir sebagai Kepala seksi Pelayanan Kepabean danCukai II pada Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Tuban Denpasar.Hal 17dari 29 hal P n Pidana nomor 125/Pi 2014/PN.DBahwa ahli menjelaskan tentang pengertian daerah Pabean, pengertian impordan bagaimana prosedur impor serta syaratsyarat impor knususnya denganbarangbarang bawaan penumpang.Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi daerahdarat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempattempat tertentu diZona Ekonomi

lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, begitu juga sebaliknya apabila salahsatu sub unsur tidak terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagikarena dianggap tidak terbukti , maka kami akan membuktikan unsur yang kamianggap paling terbukti yaitu : unsur mengimpor ;Bahwa dari unsur mengimpor yang dimaksud mengimpor haruslah dilihatpengertiannya baik dalam undangundang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamaupun dalam undangundang terkait lainnya seperti Undangundang No. 10 Tahun1995 tentang Kepabean

Barangbarang dengan materialtersebut sesuai hasil temuan KSO SUCOFINDO diklasifikasikan kedalam HS 6402.99.90.00 sebagaimana tercantum dalam LS yangdimaksud;Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO,namun termohon menetapkan klasifikasi barang tersebut hanyaberdasarkan interpretasi termohon sendiri dan tidak berpedomanpada aturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI 2012 merupakan Halaman 15 dari 31 halaman.

Sedangkan dalam PIBNomor : 337544 tanggal 27 Agustus 2013 berupa Non WaterproofPlastic Sandal, Slipper dll, (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)pos 1,3,5, berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakan BukuTarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlaku tanggal 1Januari 2012 yaitu. : Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang "PenetapanHalaman 24 dari 31 halaman.

Bahwa alasan permohonan PK dalam perkara a quo tidak dapat dibenarkan,karena dalildalil yang diajukan oleh Pemohon PK dihubungkan denganKontra Memori PK tidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalimengajukan keberatan tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimanadimaksudkan dalam Pasal 93A ayat (2) UndangUndang Nomor: 10 Tahun1995 tentang Kepabean sebagaimana

hukum dan sifat erga omnes,karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telahmenyerahkan bukti pendukung yang memadai berupa Commercial Invoice,Bill of Lading dan Sales Confirmation, Purchase Order, pembayaran sertabukti kirim dengan menggunakan Telegraphic Transfer sebesar USD143,034.00 dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undangundang Kepabean

Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO,namun Termohon menetapkan klasifikasi barang tersebut hanyaberdasarkan interpretasi Termohon sendiri dan tidak berpedoman padaaturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI 2012 merupakan Buku TarifKepabeanan Indonesia yang disusun berdasarkan Harmonized System.7.

Sedangkan dengan PIBNomor: 169767, tanggal 02 Mei 2013, berupa Non Waterproof Plastic,EVA Footwears (pos 1,2,4,7,9,10,11,12 sesuai lembar lanjutanPemberitahuan Impor Barang), berarti dalam pengklasifikasian pos tarifmenggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulaiberlaku tanggal 1 Januari 2012, yaitu: Peraturan Menteri KeuanganNomor: 213/PMK.011/2011, tanggal 14 Desember 2011, tentangPenetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masukatas Barang Impor;Bahwabarang yang

Barang barang dengan materialtersebut sesuai hasil temuan KSO SUCOFINDO diklasifikasikan kedalam HS 6402.99.90.00 sebagaimana tercantum dalam LS yangdimaksud.Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO,namun Termohon menetapkan klasifikasi barang tersebut hanyaberdasarkan interpretasi termohon sendiri dan tidak berpedomanpada aturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI 2012 merupakanBuku Tarif Kepabeanan Indonesia yang disusun

Sedangkan dalam PIB Nomor 244294Tanggal 19 Juni 2013 berupa Non Waterproof Children Eva Sandal dill,(10 jenis barang sesuai dengan PIB) berarti dalam pengklasifikasian postarif menggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yangmulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu : Peraturan Menteri KeuanganNomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentangPenetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masukatas Barang Impor.2.

unseparatead) dengan proses injection molding tidak dapat dikiasifikasipada pos 6402.99 yaitu Non waterproof footwear produced in one piece;Bahwa pengertian produced in one piece: dihasilkan dengan satu kaliproduksi; melalui injection molding sehingga bagian atas tidak dipasang padasol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atauproses semacam itu, bagian atas dan sol menyatu (unseparated);Bahwa pendapat Terbanding pada butir 5 di atas diperjelas dengan suratDirektur Kepabean

Barangbarang dengan material tersebut sesuaihasil temuan KSO SUCOFINDO diklasifikasikan ke dalam HS6402.99.90.00 sebagaimana tercantum dalam LS yang dimaksud.Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat olehWCO, namun termohon menetapkan klasifikasi barang tersebuthanya berdasarkan interpretasi termohon sendiri dan tidakberpedoman pada aturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI2012 merupakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang disusunberdasarkan

Kepabeanan seba;telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabeatpenghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/20101 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi seba;dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal: a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor kePabean

Barang barang dengan material tersebut sesuai hasil temuanKSO SUCOFINDO diklasifikasikan ke dalam HS 6402.99.90.00sebagaimana tercantum dalam LS yang dimaksud;Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO,namun Termohon menetapkan klasifikasi barang tersebut hanyaberdasarkan interpretasi Termohon sendiri dan tidak berpedoman padaaturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI 2012 merupakan Buku TarifKepabeanan Indonesia yang disusun

Menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor oleh PemohonBanding sekarang Pemohon PK sebagai tersebut di antaranya PIB,Invoice, Bill of Lading, Form E.Sedangkan dalam dengan PIB Nomor :285023 tanggal 15 Juli 2013 berupa Nonwater Proof Plastic, EVAFootwears, berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakan BukuTarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlaku tanggal 1Januari 2012 yaitu : Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang PenetapanSistem

1tanggal 04 Juli 2011 bukan merupakan keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai dan bukan merupakan penetapan Direktur Jenderal Bea danCukai......0.0...0000.00000.......08t 3Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis di dalam persidangangandiatas, Majelis berkesimpulam permohonan banding pemohon bandingtidak memenuhi ketentuan pengajuan banding sebagaimana dimaksuddalam pasal 31 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak jo Pasal 95 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentanhg Kepabean

unseparated) dengan proses injection molding tidak dapat diklasifikasi pada pos6402.99 yaitu NonWaterproof Footwear produced in one piece;Bahwa pengertian produced in one piece: dihasilkan dengan satu kali produksimelalui injection molding sehingga bagian atas tidak dipasang pada sol dan tidak dirakitdengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu,bagian atas dan sol menyatu (unseparated);Bahwa pendapat Terbanding pada butir 5 di atas diperjelas dengan suratDirektur Kepabean

Barang barang dengan materialtersebut sesuai hasil temuan KSO SUCOFINDO diklasifikasikan kedalam HS 6402.99.90.00 sebagaimana tercantum dalam LS yangdimaksud;Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO, Namun termohon menetapkan klasifikasi barang tersebut hanyaberdasarkan interpretasitermohon sendiri dan tidak berpedomanpada aturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI 2012 merupakanBukuTarif Kepabeanan Indonesia yang disusunberdasarkanHarmonized

untukmenunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentangada atau tidaknya hak perdata itu dan dinubungkan dengan apa yang didalilkan olehTergugat maka permohonan penundaan sidang secara toodnader yang diajukanoleh Tergugat harus ditolak.19Menimbang bahwa alasan pokok Tergugat untuk permohonan penundaansidang secara toodnader adalah sematamata untuk menghindari adanya dualismeputusan karena Kapal INTAN PURNAMA merupakan barang bukti yang jugadigunakan untuk melakukan tindak pidana kepabean

dan setelah Majelis Hakimmeneliti daliidalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas dandihubungkan dengan dalil permohonan penundaan sidang secara toodnader yangdiajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah tidakmemahami secara cermat dalil pokok gugatan Penggugat.Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penyidikan terhadaptindak pidana kepabean dimana Kapal INTAN PURNAMA merupakan barang buktidalam perkara tersebut adalah merupakan suatu perkara yang

Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat olehWCO, namun Termohon menetapkan klasifikasi barang tersebuthanya berdasarkan interpretasi Termohon sendiri dan tidakberpedoman pada aturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI2012 merupakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang disusunberdasarkan Harmonized System;7.

Sedangkan dalam PIBNomor 390399, tanggal 27 September 2013, berupa Non WaterproofYouth Plastik Sandal Size 3035 (serta 5 jenis barang sesuai lembarlanjutan PIB) berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakanBuku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlaku tanggal01 Januari 2012 yaitu: Peraturan Menteri Keuangan Nomor:213/PMK.011/2011, tanggal 14 Desember 2011, tentang PenetapanHalaman 25 dari 32 halaman.

unseparatead) dengan proses injection molding tidak dapat dikiasifikasipada pos 6402.99 yaitu Non waterproof footwear produced in one piece;Bahwa pengertian produced in one piece: dihasilkan dengan satu kaliproduksi; melalui injection molding sehingga bagian atas tidak dipasang padasol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atauproses semacam itu, bagian atas dan sol menyatu (unseparated);Bahwa pendapat Terbanding pada butir 5 di atas diperjelas dengan suratDirektur Kepabean

Barangbarang dengan material tersebut sesuaihasil temuan KSO SUCOFINDO diklasifikasikan ke dalam HS6402.99.90.00 sebagaimana tercantum dalam LS yang dimaksud.Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat olehWCO, namun termohon menetapkan klasifikasi barang tersebuthanya berdasarkan interpretasi termohon sendiri dan tidakberpedoman pada aturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI2012 merupakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang disusunberdasarkan

Barangbarang dengan material tersebut sesuai hasil temuanKSO SUCOFINDO diklasifikasikan ke dalam HS 6402.99.90.00sebagaimana tercantum dalam LS yang dimaksud.Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetap beroedomanpada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO, namun termohonmenetapkan klasifikasi barang tersebut hanya berdasarkaninterpretasitermohon sendiri dan tidak beroedoman pada aturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BIKI 2012 merupakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang disusun

Sedangkan dalam PIBNomor : 388159 tanggal 26 September 2013 berupa Non WaterproofChildem Plastic Sandal dll, (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)pos 1 s.d. 3, berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakanBuku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlakutanggal 1 Januari 2012 yaitu : Peraturan Menteri Keuangan Nomor :Halaman 24 dari 31 halaman.

Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO,namun termohon menetapkan klasifikasi barang tersebut hanyaberdasarkan interpretasi termohon sendiri dan tidak berpedoman padaaturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI 2012 merupakan Buku TarifKepabeanan Indonesiayang disusun berdasarkan Harmonized System.7.

Putusan Nomor 1747/B/PK/PJK/2016Youth Plastic Sandal Size 30 35, (serta 2 jenis barang sesuai lembarlanjutan PIB), berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakanBuku Tarif Kepabean Indonesia (BIKI) 2012, yang mulai berlakutanggal 1 Januari 2012 yaitu : Peraturan Menteri Keuangan Nomor :213/PMK.OIl/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang "PenetapanSistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atasBarang Impor,Bahwa barang yang menjadi perkara a quo adalah Non WaterproofYouth Plastic

tertanggal 3 Agustus 2007 yangditanda tangani oleh Aas, PT.Kemaselok Plastindo, Porong (P6) ;Tanda terima tagihan sebesar Rp.62.700.000, tertanggal 3 September 2007yang ditanda tangani oleh Aas, PT.Kemaselok Plastindo, Porong (P7) ;Tanda terima tagihan sebesar Rp.65.550.000, tertanggal 3 Oktober 2007 yangditanda tangani oleh Aas, PT.Kemaselok Plastindo, Porong (P8)9, UndangUndang.....Undangundang Republik Indonesia No.17 tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 10 tahun 1995 tentang kePabean

Bahwa pendapat Terbanding pada butir 5 di atas diperjelas dengansurat Direktur Kepabean mengenai penjelasan identifikasi terkaitpos 6401 dan 6402 sebagai berikut:1.Bahwa pada dasarnya pos 6401 dan pos 6402 adalah klasifikasiuntuk alas kaki yang terbuat dari plastik atau karet;Bahwa berdasarkan EN to HS untuk pengklasifikasian pos 6401dan pos 6402 dapat dibedakan berdasarkan cara pembuatanalas kaki tersebut, yaitu:i.

Barangbarang dengan materialtersebut sesuai hasil temuan KSO SUCOFINDO diklasifikasikan kedalam HS 6402.99.90.00 sebagaimana tercantum dalam LS yangdimaksud.Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat olehWCO, namun termohon menetapkan klasifikasi barang tersebuthanya berdasarkan interpretasi termohon sendiri dan tidakberpedoman pada aturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI2012 merupakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang disusunberdasarkan

SaksiHERY RUSDAMAN: Bahwa Saksi mempunyai keahlian dibidang Kepabeanan, yang saksidapatkan melalui Pendidikan, pengalaman dalam bekerja dan pelatihan pelatihan, yang antara lain Pendidikan Program Diploma Ill Kepabean andan Cukai serta ditunjang dengan Jabatan saksi saat ini adalah sebagaiKepala seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai pada bidangKepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau; Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Informasi Kepabenan danCukai di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan

Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, yang dimaksud Orangadalah orang perseorangan atau badan hukum;Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkankepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbu atan /kejadianyang didakwakan itu atau setidaktidaknya mengenai siapa orangnya yangharus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.