• BARA JAYA KONSULINDOtahun 2010 hingga 2020, belum perna dilakukan Rapat Umum PemegangSaham, (RUPS) atau pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), oleh direksi atau dewan komisaris kepada pemegang saham;5. Bahwa berdasarkan AD/ART PT BARA JAYA KONSULINDOpada pasal 14 dewan komisaris telah berakhir masa kepengurusan, makapemohon memandang perlu untuk dilakukan RUPS untuk menjadi Agendapembahasan dalam RUPS;6.

  Bahwa berdasarkan pasal 79, dan 80, UndangUndang PerseroanTerbatas, disebutkan bahwa :Pasal 79Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pat.P/2020/PN Smr(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili

  /atau Dewan Komisaris, menetapkanpemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohonsecara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhidan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS;Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai denganpermohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilanRUPS, kuorum kehadiran, dan/atau. ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan

  RUPS, serta penunjukanketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanundang undang ini atau anggaran dasar;dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau DewanKomisaris untuk hadir dalam RUPS;Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohontidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telahdipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS;RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bolehmembicarakan mata acara rapat sebagaimana

  Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan RUPS Tahunan PT. BARA JAYA KONSULINDOagar RUPS tahunan dapat segera terselenggara.3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.BARA JAYA KONSULINDO yang dilaksanakan oleh Pemohonsetelah diberikannya izin oleh Pengadilan adalah kuorum dalamkehadiran, maka segala keputusan dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tersebut sah demi hukum;4. Memerintahkan kepada direksi dan/atau dewan koisarisuntuk hadir dalam RUPS.5.

• Direktur BPR berdasarkan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS);Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Pengurus ic. Direkturberdasarkan RUPS dan salah satu Anggota Rapat RUPS adalahPenggugat sendiri dengan demikian pemberhentian tersebutdianggap disetujui oleh Penggugat, karena Penggugat sendirimenandatangani hasil RUPS;Bahwa jika Penggugat keberatan diberhentikan sebagai Direkturpada PT. BPR NBP 20 Delitua, berdasarkan RUPS Jo.

  BPR NBP 20Delitua berdasarkan Hasil RUPS dan atau Rapat Umum luar biasa pemegangsaham, oleh karenanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugatdalam perkara Aq tidak ada dan atau tidak mempunyai hubungan hukum; Bahwa oleh karena Tergugat bukan pemilik saham tetapi pejabat struktural padaPT. BPR NBP 20 Delitua yang tidak mempunyai kapasitas untuk mengangkatHal.5 dari 17 hal.

  Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadilinyae Bahwa tidak berdasarkan hukum Majelis Hakim menolak Eksepsi AbsolutPemohon Kasasi dengan dasar inti pertimbangan hukum Termohon Kasasidahulu Penggugat Pengangkatan, pemberhentian dan pemberian jasa atau feedari RUPS dan pemberian gaji dari RUPS dengan diterimanya gaji makaHal.7 dari 17 hal.

  mendapat uang jasa sesuai dengan masapengabdiannya sebagai Direktur;Bahwa demikian juga uang jasa/uang penghargaan tidak mempengaruhi masuktidaknya Direktur kembali sebagai karyawan dan atau tidak karyawan lagi,karena uang jasa/uang penghargaan diberikan kepada Direktur yangdiberhentikan dari RUPS dan besarnya disesuaikan dari hasil RUPS sendiri;Bahwa tidak ada alasannya Hakim memberikan tafsiran atas pemberian uangjasa/uang penghargaan, Penggugat beranggapan telah di PHK sehingga tidakmasuk bekerja

  BPR Bumi Asihdiangkat berdasarkan RUPS sebagaimana tertuang dalam Akte No. 8 tanggal 18Juni 2007 (bukti T1) dan diperpanjang untuk jabatan yang sama berdasarkanRUPS Akta No. 21 tanggal 21 Mei 2010 (bukti T2). Kemudian berdasarkanRUPS Akte No. 25 April 2011 diberhentikan dari jabatan Direktur Perseroan(vide bukti T4).Hal.15 dari 17 hal.

• 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Menetapkan kuorum RUPS-LB PT. NANYANG INTINDO Ketiga sebesar ¹/₃ (satu pertiga) dari keseluruhan saham perseroan;
  3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPS-LB PT.

  Halini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 79 ayat (1) UU PT, sebagai berikut :Pasal 79 ayat (1) :Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4)dengan didahului pemanggilan RUPS;Bahwa RUPS lainnya yang dapat diselenggarakan setiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) tersebut, dalam praktik sering dikenal sebagaiRUPS Luar Biasa sebagaimana

  RUPS kedua.(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPSpertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4) RUPS keduasebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambilkeputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (Satu pertiga) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecualianggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.(5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4)tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada

  ketua pengadilan negeriyang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan ataspermohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.(6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS keduatelah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akandilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilannegeri;Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan kepada KetuaPengadilan Negeri, pendapat mantan

  kuorumyang lebih besar. (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilanRUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dantidak mencapai kuorum. (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satupertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang

  Lainlain.Menimbang, bahwa jangka waktu untuk pemanggilan RUPS tersebutsebagaimana dalam hal penyelenggaraan RUPS dilaksanakan atas permintaanpemegang saham maupun Dewan Komisaris, maka Direksi kemudian wajibmelakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima (vide Pasal79 ayat (5) UU PT).

• Bahwa seluruh RUPS yang dilakukan PT.

  Menurut Pasal 75 ayat (1) Undangundang Perseroan Terbatas, RUPS mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yangditentukan dalam Undangundang ini dan atau Anggaran Dasar ; 8. Bahwa sebagaimana telah Tergugat Il Intervensi 1 dan Il kKemukakan diatas, selurun RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta yangdituangkan dalam Berita Acara RUPS PT.

  Bangun Megah Semesta ; Bahwa selanjutnya berdasarkan RUPS Luar Biasa PT.

  Bangun MegahSemesta sebagaimana Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

  ., baik itu RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta Nomor 11, tanggal07 September 2012, Akta Jual Beli Saham Nomor 12, tanggal 07 September2012 antara Penggugat dengan Tergugat Il Intervensi 1, RUPS Tahunan PT.Bangun Megah Semesta, yang dituangkan dalam Akta Nomor 28, tanggal 16Mei 2013, RUPS yang dituangkan dalam Akta Nomor 29, tanggal 16 Mei 2013,RUPS Tahunan PT. Bangun Megah Semesta, yang dituangkan dalam AktaNomor 1, tanggal 01 Juli 2013, RUPS Luar Biasa PT.

• Dalam RUPS tersebut Penggugatmenolak adanya RUPS tersebut karena RUPS diadakan hanyamelampirkan neraca tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan neraca Tahun 2011sampai 2014 belum dibuat dan belum diserahkan kepada Penggugat;9.

  ) tanpa memberikan undangan kepadaPenggugat untuk hadir dalam RUPS tersebut.

  Dalam RUPS tersebut Penggugatmenolak adanya RUPS tersebut karena: RUPS diadakan hanyamelampirkan neraca tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan belum diserahkankepada Penggugat .....

  ;Berdasarkan uraian di atas, maka sangat terang dan jelas bahwa padatanggal 3 September 2014 telah berlangsung RUPS Perseroan,sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 1 padahari Rabu tanggal 3 September 2014, yang dibuat oleh dan di hadapanNotaris/PPAT Sri Hartati, S.H., yang mana dalam RUPS tersebut telahmemutuskan halhal sebagai berikut:1.

  , RUPS luar biasa ataumekanismemekanisme pengawasan Komisaris seperti yang disebutkandiatas.

• Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemilik saham agar melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.759.000,- ( satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah ) ;------------------------------------------------7.

  Bahwa Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA selaku pemegangsaham terbanyak yaitu 123 saham atau 52 % yaitu sebagai pemegangsaham melebihi %4 dari seluruh saham yang dimasukkan tidak pernahberinisiatif untuk melaksanakan RUPS tahunan ataupun RUPS LB sampaiyang bersangkutan meninggal dunia pada tahun 1995.8.

  Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, pada Pasal 66 mewajibkan adanya laporan tahunansedangkan laporan tahunan tidak pernah dilaksanakan sejak berdirinya PTAstrina Mutia, demikian halnya dengan pelaksanaan Rapat UmumPemegang Saham sesuai maksud Pasal 78 UU No.40 Tahun 2007 tidakpernah dilaksanakan, padahal Pasal 78 menentukan sebagai berikut :Pasal 78(1) RUPS terdiri atlas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu

  paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan.9.

  Foto Copy Surat Panggilan Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)tertanggal 7 November 2015, diberi tanda P.45. Foto Copy Surat Panggilan Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)tertanggal 7 November 2015, diberi tanda P.56. Foto Copy Surat Panggilan ke2 Untuk RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) tanggal 13 November 2015, diberi tanda P.67.

  Cornelia Christiena Sitanala, disamping itu bukannya Tergugat dan Tergugat Il yang tidak mau melaksanakan RUPS tetapi Penggugatsendirilah yang tidak pernah melaksanakan RUPS kendati Tergugat II telahmenganjurkan untuk melaksanakan RUPS ;Menimbang, bahwa berdasarkan versi masingmasing pihaksebagaimana diuraikan diatas, maka yang harus diselesaikan adalah :1. Apakah telah dilaksanakan RUPS sebagaimana diatur dalam Akta PendirianPT. Astrina Mutia No. 22 tanggal 23 Nopember 1983 ?2.

• 80 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 berbunyi :Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;2.3.

  tahun 1995:Ayat (1):Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambar 14 (empatbelas) hari sebelum RUPS diadakan.Ayat (2):Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.e Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar perseroan:Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan 2(dua) surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukanatau dimana melakukan kegiatan usaha yang harus dikirim/dimuat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat, dalam hal mendesak jangka waktu tersebut dapatdipersingkat paling

  Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa Deny Mardanidan Gusti Syaifuddin, keduanya selaku pemegang 50% sahamperseroan tidak hadir dalam RUPS sehingga kuorum RUPS tersebutsebesar paling sedikit 34 (tiga perempat) bagian jumlah seluruhsaham dipastikan tidak tercapai dan karena itu RUPS tidak sah danbatal demi hukum;1.4.

  Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014penyelenggaraan RUPS tanggal 8 Juni 2004 itu adalah sah danmengikat;3.10.

  mekanisme penyelenggaraan RUPS dan kuorum RUPS tidaktercapai, dan karena itu tidak sah menurut hukum.

• Bahwa saksi tahu Risalah RUPS itu sobek saat saksi di belakang, dipanggil Mas Uka.Bahwa Ukasyah memfoto copy Risalah RUPS itu di kantor ; Bahwa Ukasyah jatuhnya terlentang di atas cup mesin mobil, bukan ditanah. Jatuhnyakarena kedorong Terdakwa.

  saksi tidak tahu sekarang Risalah RUPS yang asli ada dimana ;Bahwa saksi melihat saat terjadi saling berebut dan waktu itu Terdakwa memegangi tanganBahwa cara Terdakwa merebut kertas, tangan kiri Terdakwa mendekap tas, tangankanannya menarik Risalah RUPS.

  karena belummembaca 5Bahwa hal ini saksi sampaikan lagi kepada Pak Daud,saat itu Pak Daud pesan Risalah RUPS PT.

  WEI LING yang tinggal ditanda tangani oleh Terdakwa dan harus ditarus lagi di kantorNotaris ; Bahwa maksud Terdakwa mengambil Risalah RUPS itu adalah karena tidak terima denganisi Risalah RUPS itu dan ingin tetap menguasai PT. WEI LING ;Bahwa setiap ada RUPS, Terdakwa selalu diberitahu dan menandatangani, namun tidakpernah mau menanda tangani hasil dari RUPS tersebut ;Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut. Akta RUPS Luar Biasa belm bisa dibuat,serta lokasi pabrik PT.

  RUPS PT.

• Selain itu dalam RUPS tersebut pun, Turut Tergugat IVmenegaskan kesediannya untuk melakukan refinancing dan/atauresturkturisasi jaminan PT Ketrosden Triasmitra di Bank Syariah Mandiri,sebagaimana telah disebutkan pada poin 4 di atas;Hal 4 No.645/PDT/2017/PT.DKI12.13.14.15.16.Bahwa akibat dari RUPS pada tanggal 3 Desember 2013, sebagaimanayang telah disampaikan di atas, mengakibatkan saham PT. Visi MandiriJaya yang terdapat di PT.

  VisiMandiri Jaya telah ditentukan bahwa untuk memberikan keputusan didalam RUPS dalam perusahaan lain dimana perseroan menjadipemegang saham dalam perseroan tersebut harus mendapatkanpersetujuan tertulis dari Komisaris PT.

  Menyatakan RUPS Luar Biasa PT Ketrosden Triasmitra tanggal 28November 2013 dan tanggal 3 Desember 2013 batal demi hukum;4. Menyatakan tidak sah dan batal RUPS Luar Biasa PT. KetrosdenTriasmitra tanggal 3 Desember 2013;5. MenghukumTergugat dan Tergugat Il untuk secara tanggung rentengmembayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 89.000.000.000(delapan puluh sembilan milyar rupiah) secara tunai;6. Menyatakan binding agreement antara PT. Ketrosden Triasmitra denganPT.

  Kebiasaan yang terjadi selama ini yang sudahberjalan sejak PT Visi Mandiri Jaya bergabung dengan PT KetrosdenTriasmitra dalam mengadakan RUPS dan Perubahan Akta Perusabaanadalah kebiasaan tanpa adanya Surat Kuasa secara Tertulis dariPenggugat kepada Tergugat I, dan Tergugat selalu menyerahkan hasilRUPS kepada Penggugat.Bahwa Penggugat tidak pernah menyatakan penolakan atas adanyaperubahan Akta Perusahaan dan RUPS , hal ini bisa dibuktikan denganadanya RUPS sebagai berikut :a.

  Pasal 86 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksana berbunyi sebagai berikut :" RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kecuali undangundang ini dan atau anggaran dasarmenentukan jumlah kuoram yang lebih besar.Pemegang saham yang hadir dalam RUPS tertanggal 03 Desember 2013adalah sebagai berikut : Tergugat , Tergugat Il, Turut Tergugat , TurutTergugat Il

• Dwitunggal Teknik Utama;

• Copyan akta pendirian PT Guna Persada yaitu Akta No 01 tgl 02-10-2003 Notaris Ukon Krisnajaya SH berkedudukan di Jakarta Selatan;
• Copyan Akta RUPS No 23 tgl 19-01-2006 Notaris Ukon Krisnajaya SH berkedudukan di Jakarta Selatan;
• Copyan Akta RUPS No 02 tgl 16-09-2006 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;
• Copyan Akta RUPS No 01 tgl 08-01-2007 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;
• Copyan Akta RUPS No 03 tgl 21-01-2008 Notaris

  Tia Agustina, SH di Kota Dv epok;

• Copyan Akta RUPS No 04 tgl 15-11-2011 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5.

• MENETAPKAN:

  1. Menyatakan Para Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan;
  2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan tanpa hadirnya Para Termohon (verstek);
  3. Memberikan izin kepada Para Pemohon dan atau kuasanya untuk melakukan sendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB

  Pansaky Berdikari Bersama (Termohon I);

• Pembahasan terkait dengan Financial Perusahaan atau Perseroan;
• Pembahasan terkait dengan transparansi pada setiap transaksi keuangan yang tidak melalui prosedur perusahaan dan terkait dengan tunggakan pajak yang belum dibayarkan oleh Termohon I dan Termohon II;
• Pembahasan terkait dengan susunan direksi;
1. Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran dan ketentuan

   persyaratan pengambilan keputusan RUPS - berpedoman pada Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan kesepakatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.

   Pansaky Berdikari Bersama tersebut;

2. Menetapkan Pemohon I sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Pansaky Berdikari Bersama (Termohon I) berdasarkan penetapan ini;
3. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.

• , serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinanlaporan tahunan;8.

  Tato, Risalah Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) tahunan PT.

  Tatodan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

  Bahwa dengan tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Tato, serta menolak untuk memberikan salinan resmi LaporanKeuangan Tahunan, Dokumen Keuangan PT. Tato dan Risalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

  Tato dan RisalahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

• Anugrah Alam Buana Indonesia ;

• Menetapkan Bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum dan Ketua Rapat RUPS LB PT. Anugrah Alam Buana Indonesia dengan agenda sebagai berikut :

Bentuk RUPS : RUPS-LB ;

Mata Acara :

1. Ratifikasi Direksi dan Komisaris Lama ;
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2015 dan 2016 oleh Pengurus PT.

   Anugrah Alam Buana Indonesia ;

3. Lain-lain ;

Kuorum : 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara hadir atau diwakili ;

Ketua Rapat : Ditunjuk pada saat RUPS Luar biasa PT.

Pasalii1 Ayat 3 untuk Direksi yang berbunyi anggota direksidiangkat oleh rups, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidakmengurangi hak rups untuk memberhentikannya sewaktuwaktub. dan Pasal 14 Ayat 3 untuk Dewan Komisaris yang berbunyi anggota dewan komisaris diangkat oleh rups, untuk jangka waktu5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak rups untukmemberhentikannya sewaktuwaktu (Vide Bukti 1)7.

Bentuk RUPS, Mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, Kuorumkehadilan dan atau ketentuan tentang persyaratan pemanggilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua Rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan Undangundang ini atau anggaran dasar,dan/ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS.15.

UtrLuar Biasa (RUPS LB) kepada Pemohon dan menetapkan RUPS LBPT. Anugrah Alam Buana Indonesia dengan rincian sebagai berikut : Bentuk RUPS RUPS LB Mata Acara 1. Ratifikasi Direksi dan Komisaris Lama2. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangantahun 2015, 2016 dan 2017 oleh pengurus PT.Anugrah Alam Buana Indonesia3. Perubahan pengurus PT. Anugrah AlamBuana Indonesia4.

Semestanustra Distrindo atauyang ditunjuk pada saat RUPS Luar Biasa PT. Anugrah Alam Buana Indonesia 16. Bahwa oleh karena permohonan penetapan RUPS PT.

Semestanustra Distirndo atau yang ditunjukpada saat RUPS Luar biasa PT.

• RUPS agar dibuat dengan Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang dihadiri oleh Notaris yang memahami hukumPerseroan Terbatas.

  Penentuan waktu pelaksanaan RUPS tahun 2019.7.

  , diberi tanda bukti P62;Fotokopi SURAT PERMINTAAN RUPS LB PT.

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/ atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeuptusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar; dan/ ataub.

  Tentang Pelaksanaan RUPS PT.

• Namun gugatan ditolak seluruhnyaoleh PN Siantar demikian juga pengadilan Tinggi pada proses banding.Permohonan RUPS LB tahun 2007, yang sesuai permohonan prosedur diPN Siantar tahun 2007 dan 2009 juga ditolak oleh PN Siantar denganalasan, Pengurus PT HIA tidak ada melakukan melawan hukum UUPerseroan, maupun merugikan pemegang saham dan menyatakan dalamwaktu dekat akan ada RUPS tahunan sebagai pertimbangan hukumpenolakan.

  Pada RUPS 27 Febr. 2008 Dr. P. Girsang sebagai Direktur RS HIsudah menyampaikan laporan LPJ dan laporan keuangan yangaudited dari Kantor Akuntan Public Fahrudin & Mahyudin dandisampaikan kepada pengurus PT HIA sewaktu RUPS berlangsung;5.2. RS HI mengirimkan neraca laba rugi Keuangan RS HI secara regulersetiap bulan kepada seluruh pemegang saham PT HIA;5.3.

  HIA hasil RUPS tanggal 27Pebruari 2007 dan RUPS tanggal 27 Pebruari 2008 tidak dapatmelaksanakan tugasnya dengan baik (BP.02) tersebut, sehinggatimbul (BP.06) karena di dalam isi (BP.02) telah jelas pihak yangmemberikan, menerima dan untuk diteruskan kepada yang berhakmenerima (BP.03), (BP.04), (BP.05) ironisnya dr. Petrus Yusufmenggantikan posisi dr.

  HIA hasil RUPS tanggal 27Pebruari 2007 yang menjadi tidak berlaku dan tidak sah dan olehyang mengakungaku pengurus PT. HIA hasil RUPS PT. HIA tanggal27 Pebruari 2008 yang penyelenggaraannya tidak sesuai denganUndangUndang Perseroan sipengundang dr. Petrus Yusuf, Ir. AliminSipayung adalah Pengurus PT.

  PolentynoGirsang adalah tetap sah sebagai Direktur RSHI sampai berakhir masajabatannya atau mengadakan serah terima Direktur baru RSHI hasilputusan RUPS PT.

• Sampang Mandiri Perkasa lagi; ; Bahwa RUPS Bupati selaku pemilik BUMD selalu hadir pada saatitu; Bahwa pada Tahun 2018 masih diadakan RUPS dan saksi pernahikut hadir pada saat itu dan membahas Pemberhentian saksi juga sekitarpembubaran PT ; Bahwa Saksi mengajukan pemberhentian saksi sekitar tanggal 15September 2016 dan disetujui di Tahun 2017 namun saksi tetapmenghormati untuk hadir di RUPS Tahun 2018 sebelum adapemberhentian saksi di RUPS ; Bahwa untuk masalah hutang piutang juga ada penjelasannyauntuk

  Asa Perkasa Abimulya tidak pernah hadir pada saatdiadakan RUPS ; Bahwa Saksi tidak tahualasan PT.

  Asa Perkasa Abimulya tidakhadir pada saat diadakan RUPS ; Bahwa sudah ada pemberitahuan terhadap PT Asa PerkasaAbimulya setiap diadakan RUPS ; Bahwa sejak RUPS Tahun 2013 waktu saksi masih menjabat PT.Geliat Sampang Mandiri, PT Asa Perkasa Abimulya masih ikut dalamRUPS dan setelah itu tidak pernah ikut lagi dalam RUPS tahun 2018 ; Bahwa yang menjadi penyebab utamanya PT Sampang MandiriPerkasa tidak beroprasi atau di hold karena SBLC yang harus dipenuhisebagai syarat dari PT untuk menyediakan Metering

  ASA) berdasarkan temuanhasil audit BPKP dan rencana Pembubarang PT Sampang MandiriPerkasa; Bahwa sebelum RUPS dan RUPS pada tanggal 2013 saksi tidaktahu keuntungan dari PT.

  Asa Perkasa Abimulya tidak hadirdalam RUPS dan salah satu keputusan RUPS adalah menyetujui pembubaranPT. Sampang Mandiri Perkasa;Menimbang, bahwa bukti P19, P38 s/d P40, P42 s/d P44menerangkan Surat menyurat antara PT. Santos dan PT. Sampang MandiriPerkasa serta dengan PT. Indonesia Power ;Menimbang, bahwa bukti P20 s/d 27, P29, menerangkan tentangNotulen RUPS, Undangan kepada PT. Asa Perkasa Abimulya, dan Daftar HadirRUPS, dalam tahun 2013, 2016 dan 2018 yang pada pokoknya menerangkanPT.

• oleh Terdakwa dilakukan melalui surat kabarsebagaimana tersebut di atas, sehingga HADI CIPUTRA danSUKMAWATI tidak pernah mengetahui pemanggilan RUPS tersebut ;Berdasarkan hasil RUPS tanggal 17 Maret 2011 tersebut selanjutnyaTerdakwa selaku Presiden Direktur PT Silica Mas Nusantara menjualsebidang tanah dengan sertifikat HGB No. 1 desa/Kel.

  Dinamika MegatamaCitra sebagai pihak penerima kuasa 5e Bahwa RUPS yang dilakukan PT. Silica Mas Nusantara adalah sah,karena menurut saksi RUPS tersebut sudah sesuai dengan aturandan telah memenuhi korum rapat 5e Bahwa sesuai dengan pernyataan para pihak ketika akte IJB dibuat,pembayarannya sudah lunas dan tidak ada permasalahan,sedangkan cara pembayarannya dari PT. Dinamika Megatama Citrakepada PT.

  Silica Mas Nusantara telahmemenuhi kuoruM ; 22222 oe enone nee nce e ccc een neeBahwa Menurut pendapat Ahli RUPS luar biasa atas penjualan asetPT.

  Mojokerto, dan tanah tersebut rencananya akan dibangunpabrik industri ;e Bahwa direncanakan oleh Terdakwa kalau pada tanggal 21 Juni2010 akan dilaksanakan RUPS PT.

  Pungging ; 222222 2222Menimbang, bahwa RUPS tersebut hanya dihadiri oleh Terdakwa sendiri, dandengan hasil memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk mengalihkan/ menjual hartakekayaan milik PT.

• Menyetujui perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar sebagai berikut :Halaman 24 dari 130Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Ckroo.Pasal 14 ayat 2 butir (1)a (semula berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakil, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar Perseroanmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Pasal 14 ayat 2 butir (1)a (menjadi berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2/3 (dua

  Menyetujui perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar sebagai berikut :Halaman 27 dari 130Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN CkrPasal 14 ayat 2 butir (1)a (semula berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakil, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar Perseroanmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Pasal 14 ayat 2 butir (1)a (menjadi berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2/3 (dua pertiga

  untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib:a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS,pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yangdiselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.b.melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS danmenyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS,dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yangdiselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai denganPeraturan Otoritas

  Dewan Komisaris untuk melakukan penyelenggaraan RUPS namundidalam gugatannya mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS danmeminta agar menentukan batas kuorum pelaksanaan serta pengambilanHalaman 99 dari 130Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Ckrsuara dalam RUPS PT.

  /2014 tentang Rencanadan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas prosesdimulainya RUPS terhadap Perseroan Terbuka mewajibkan adanyapemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS dan jugapelaporan terhadap hasil RUPS;Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I,Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII menyelenggarakanRUPSLB

• Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 79 ayat (1) UU PT,sebagai berikut : Pasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;Bahwa RUPS lainnya yang dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) tersebut, dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa

  Dewan Komisaris tidakmenyelenggarakan RUPS atas permintaan pemegang saham, atau permintaan kembalipemegang saham kepada Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS tersebut dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan Perseroan (videPasal 80 ayat (1) UU PT);Menimbang, bahwa terkait penyelenggaraan RUPS, memperhatikan ketentuanPasal 86 pada ayat : (1), RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2(satu

  perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar. (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapatdiadakan pemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harusHalaman 7 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pat.P/2018/PN Btmdisebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4)RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada

  RUPS ketigaharus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapaikuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan olehketua pengadilan negeri; Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan kepada Ketua PengadilanNegeri, pendapat mantan Hakim Agung Yahya Harahap memberikan uraian mengenaihalhal yang harus dibuktikan oleh pemegang saham yang menjadi pemohon, sebagaiberikut :1.

  lebih dari 1/2 (Satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kKecuali UndangUndangdan/ atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (2) Dalam halkuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakanHalaman 13 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Btmpemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkanbahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4) RUPS keduasebagaimana

• Ibu Deutzy Nefolina Tonggembio, yakni ParaPenggugat telah mengirimkan surat sebanyak 3 (tiga) kali kepadaTergugat agar segera dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan(RUPS Tahunan) dan sebelum dilakukan RUPS Tahunan, Para Penggugatmeminta kepada Tergugat agar Tergugat segera memberikan beberapadokumendokumen sebagai bahan untuk RUPS Tahunan kepada ParaPenggugat selaku Ahli Waris Pemegang Saham pada PT.SGI, akan tetapihingga saat diajukan gugatan ini, Tergugat tidak mempunyai niat untukmelakukan

  RUPS Tahunan dan perbuatan tersebut adalah perbuatanmelawan hukum, karena bertentangan dengan UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Bahwa merupakan suatu kewajiban dan perintah UndangUndangPerseroan Terbatas, yakni RUPS Tahunan wajib dilakukan setiap tahunpaling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan sebelumdilakukan RUPS Tahunan, semua dokumen dari laporan tahunan PT.SGIwajib dan harus diajukan kepada Para Pemegang Saham sebelum RUPSTahunan dilakukan, sebagaimana

  yang disyaratkan dalam Pasal 78 ayat(2) dan (3)., jo., Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, yang secara eksplisit dinyatakan pada Pasal78 ayat (2) dan (3) UU No. 40 Tahun 2007, yang menyatakan :Ayat (2) :RUPS Tahunan WAJIB diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir;Ayat (3) :Dalam RUPS Tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).Bahwa oleh karena

  Melaksanakan RUPS Tahunan adalah suatu kewajiban darisebuah perseroan untuk menentukan apakah suatu Perseroan Terbatasmengalami rugi atau laba/untung dalam tahun sebelumnya.

  Bahwaapabila perseroan mengalami keuntungan, maka haruslah dibagikeuntungan perusahaan (deviden) kepada para pemegang saham;Bahwa semua dokumen untuk keperluaan RUPS Tahunan yang dimintakanoleh Para Penggugat melalui suratnya sebanyak 3 (tiga) kali kepadaTergugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan, dan bahkan Tergugattanpa melakukan RUPS Tahunan langsung menyatakan bahwa Tergugatmengalami kerugian karena perbuatan Almh.