Ditemukan 169 data
69 — 23
Bener Meriah,Nomor : 80 / HK.0071 / SK /2010, tentang penetapan Pejabat pembuat Komitmen,pejabat penandatanganan SPM pejabat PJOK kecamatan, tanggal 12 April 2010.81 1 (Satu) Exs Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah, Nomor :Peg.800 / 185 /SK / 2010, tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan UnitPengelola Kegiatan Smentara (UPKS), tanggal 01 Mei 2010.82 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan dari RMC Nomor: S98/RMC1/PNPM MDR/VI/2013, tanggal 17 juni 2013.1 (Satu) Lembar Surat Perintah
Bener Meriah,Nomor : 80 / HK.0071 / SK /2010, tentang penetapan Pejabat pembuat Komitmen,pejabat penandatanganan SPM pejabat PJOK kecamatan, tanggal 12 April 2010.81 1 (Satu) Exs Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah, Nomor :Peg.800 / 185 /SK / 2010, tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan UnitPengelola Kegiatan Smentara (UPKS), tanggal 01 Mei 2010.82 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan dari RMC Nomor: S98/RMC1/PNPM MDR/VI/2013, tanggal 17 juni 2013.e 1 (Satu) Lembar Surat Perintah
109 — 23
Abdullah Ahmad.Selanjutnya gugatan Para Penggugat kabur, hal mana disebabkan penyebutanluas dan batasbatas tanah objek terperkara tidak tepat sesuai dengan kondisi dilapangan dan buktibukti kepemilikan Tergugat VIII, smentara itu luas danbatasbatas tanah terperkara yang dimiliki oleh Tergugat VIII tidak benar seluaslebih kurang 400 M2 (empat ratus meter persegi), namun yang tepat dan benaradalah tanah seluas 602 M2 (enam ratus dua meter persegi) yang berbatassebagai berikut :e Utara dengan jalan
64 — 7
Kependudukan 2.000.0007. 29052009Insentif kebersihan Balai Desa 300.0008. 30052009 Lembur LPPD, LKPJ, Prog Kerja 100.000Penggandaan Laporan APBDes + 86.000Program Kerja 2009JUMLAH13.013.500 Halaman 61 dari 91 halaman Putusan No.92/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SBY. 62 No JTANGGAL URAIAN JUMLAH KET(RP)2 3 4 51JUNI1. 19062009 Listrik Balai Desa 50.5002. 20062009 Pembelian 2 Tinta Rainbow + 4 rim 105.000kertas HVSJasa perawat Mayat Putra 750.000Jasa 2 perawat Mayat Putri 1.000.000Foto copy, Blangko KK, KTP smentara
63 — 15
Pdg788.789.790.791.792.193.794.795.796.797.798.799.800.801.802.803.804.805.806.807.808.809.810.811.812.813.814.815.816.817.818.819.820.821.822.823.Tanda terima tanggal 01112013Tanda terima tanggal 31102013Kuitansi tanggal 31102013Tanda terima tanggal 23102013Tanda terima tanggal 21102013Tanda terima tanggal 18102013Tanda terima tanggal 18102013Tanda terima tanggal 18102013Tanda terima tanggal 16102013Kuitansi dari KUA No.29 Tanggal 20092013Tanda terima tanggal 20092013Bukti pemberitahuan pelaksanaan pemutusan smentara
Pdg1377.1378.1379.1380.1381.1382.1383.1384.1385.1386.1387.1388.1389.1390.1391.1392.1393.1394.1395.1396.1397.1398.1399.1400.1401.1402.1403.1404.1405.1406.1407.1408.1409.1410.1411.1412.Tanda terima tanggal 18 November 2013Kuitansi dari KUA No.37 tanggal 18112013Tanda terima tanggal 18112013Tanda terima tanggal 01112013Tanda terima tanggal 31102013Kuitansi tanggal 31102013Tanda terima tanggal 23102013Tanda terima tanggal 21102013Tanda terima tanggal 18102013Tanda terima tanggal 18102013Tanda terima tanggal 18102013Tanda terima tanggal 16102013Kuitansi dari KUA No.29 Tanggal 20092013Tanda terima tanggal 20092013Bukti pemberitahuan pelaksanaan pemutusan smentara
tanggal 31102013Tanda terima tanggal 23102013Halaman 281 dari 288 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PN Pdg792.793.794.795.796.797.798.799.800.801.802.803.804.805.806.807.808.809.810.811.812.813.814.815.816.817.818.819.820.821.822.823.824.825.826.827.Tanda terima tanggal 21102013Tanda terima tanggal 18102013Tanda terima tanggal 18102013Tanda terima tanggal 18102013Tanda terima tanggal 16102013Kuitansi dari KUA No.29 Tanggal 20092013Tanda terima tanggal 20092013Bukti pemberitahuan pelaksanaan pemutusan smentara
83 — 15
tempat yangberdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi jo pasal 1, pasal 3 angka (2) jo pasal 4 Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XI//2010 tanggal 01 Desember 2010 tentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarangyang berwenang memeriksa dan mengadilinya, pegawai negeri atau orang selainpegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terusmeneurs atau smentara
87 — 16
tempat yangberdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi jo pasal 1, pasal 3 angka (2) jo pasal 4 Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarangyang berwenang memeriksa dan mengadilinya, pegawai negeri atau orang selainpegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terusmeneurs atau smentara
543 — 222
Pada saat itu masalah pemberian uangtersebut telah diekspos oleh media ;Bahwa kepada saksi diperlihatkan printout SMS = antara nomor08127536226 dan nomor 6282173691962 pada tanggal 1 September2014, yaitu : Pukul 13:01:47 yang berisi : Asim ww p gub ngarahkan 110 jtbiro keu yg cari wass, Pukul 13:17:00 yang berisi : Aslm ww yg nangani pgub dan p saqlul dr 1,2 kurang 110 jt pak, Pukul 13:17:50 yang berisi :Minta tlong arahkam p amir pinjam smentara dan saksi membenarkanbahwa saksi mengirimkan berita
486 — 478
Branch di Jalan Gajahmada Nomor148, Semarang, pada tanggal 19 September 2011 menerima transferHal 142 dari 235 Putusan Akhir Tipikor Nomor 75/Pid.SusTPK/2016/PN Smguang (RTGS) sebesar Rp. 2.000.000,00 dan uang tersebut masuk kerekening RAB Deposito Bank Pundi Nomor : 2060980007;Bahwa RAB adalah rekening antar bagian deposito jadi maksudnyaadalah nasabah yang akan membuka deposito dan belum memilikirekening di Bank Pundi maka uang yang diserhkan secera transfer akanmasuk ke rekening penampungan smentara
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
330 — 133
Terkait dakwaan yang sudah diilustrasikan di atasyaitu A dan B bersama dengan pejabat di Kemterian tertentu sebagaiPPK telah mengatur tender supaya memenangkan smentara dalampersidangan tidak ada bukti sedikitpun bahwa si A ada kerjasamadengan Panitia Pengadaan yan berwenang menentukan menang tidaknya perusahaan dimana A dan B bekerja. Apakah sudah ada dua alatbukti yang cukup bahwa A dan B bekerja sama dengan panitiapengadaan untuk memenangkan perusahaannya.