Stasiun Barat , Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan pada saat unitSabhara Polsek Barat sedang patroli terdakwa GOGOT kedapatan menyimpandan memiliki 1 (Satu ) botol Aqua berukuran 600 Mililiter berisi arak jowo tanpadilengkapi surat ijin yang sah;Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwaTerdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidanaMengingat, Pasal 2 Undang Undang Staat

PPAT / NotarisKabupaten Sragen, dan jual beli tersebutdilakukan tidak ada keberatan dari keluarga atauahli waris Tergugat atau pihak lainnya;Pasal 4: Bahwa Tergugat telah menyerahkan Tanah Sawahtersebut kepada Penggugat dan Penggugat telahmenerima danMENQUASEINYAS= #05 sume = ens seme eee eee Ee omePasal 5 : Bahwa segala akibat hukum atasterjadinya transaksi jual beli Tanah Sawahtersebut, khususnya yang menyangkut~ tentangpemecahan staat hak milik, Tergugat menyatakansanggup untuk membantu= menyelesaikannya

Kabupaten Inctagiri Mili, tertarggal 27Oktober 20%, kibmnucian Keil Mail rnaerbiryis Node tric lk Pz%) 1 (satu) tater Surat x Fatima Kematian 2 ae Mien coon ian, pales TahiPre rereq 0 Indagit Mir Provns Riau. dibawan Riau, Gohwa sakes shanlated Femohon dengan Penihon fi telahmanikah a 1 Dose ee Recemetan ereenen bona PA wus amat staat aha a igetahil, pees ee Faia eee eeeaii nial 9 Giga) tang ani: Sanwa tal manana selama thi Pemohon tidak ada terkatRariiatnn. fanaae: Se We. ton Tale Pemohon il juga

KecamatanSidoharjo, Kabupaten Sragen, sebagaimana dalamAkta Jual Beli Nomor : 003, 004, 005 / SDHdJ/2011, masing masing tertanggal O5 Januari 2011,dan jual beli tersebut dilakukan tidak adakeberatan dari keluarga atau ahli waris Tergugatatau pihak lainnya;Pasal 4: Bahwa Tergugat telah menyerahkanPasalHalamantanah tersebut kepadaPenggugat dan Penggugat telahmenerima dan menguasainya; 5: Bahwa segala akibat hukum atasterjadinya transaksi jual beli tanah sawahtersebut, khususnya yang menyangkut tentangpemecahan staat

Alasan/Dasar Yang Sama : Bahwa antara gugatan yang sekarang dengan gugatan terdahulumempunyai dasar/alasan hukum yang sama, yaitu samasamagugatan Penyerahan Objek Sengketa berupa 1 Staat tanah sawahyang terdiri dari Blok A dan Blok B yang saat ini dikuasai oleh ParaTergugat (mohon periksa petitum gugatan angka 8 pada gugatantanggal 30 Nopember 2010 dan petitum gugatan angla 7 gugatantanggal 30 April 2003 ;c. Subjek Gugatan Sama : Hal.9 dari 21 hal. Put.

Suhartono (Tergugat V) ; Menikah yang kedua pada tahun 1967 dengan Mbok Sulastri(Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi ), dimana dalamperkawinannya tidak mempunyai anak ;bahwa semasa hidupnya Mbok Parti Harso Moelyono sekitartahun 1963, telah membeli staat tanah sawah dari Hardjo PawiroMargimin, yang terdiri dari Blok A dan Blok B, sawah mana terletak disebelah Timur Dukuh Sarimulyo, Desa Kemudo, KecamatanPrambanan, Kabupaten Klaten, sebagaimana tercatat dalam TandaPendaftaran Sementara Tanah Milik

Menyatakan sebagai hukum bahwa Mbok Parti Harso Moelyonopembeli yang beriktikad baik atas 1 staat tanah sawah dari ardjoPawiro alias Margimin yang terdiri dari :2.1. Sawah Blok A persil No.16, patok 133, kelas IV, luas 2.830M2, terletak di sebelah Timur Dukuh Sarimulyo, DesaKemudo, Kecamatan Prambanan, Klaten dengan batasbatassebagai berikut : Sebelah Utara: Jalan Desa ; Sebelah Barat =: Jalan Dukuh ; Sebelah Selatan : Sawah Santo Karyo ; Sebelah Timur : Sawah Kas Desa Kemudo ;2.2.

Notaris/PPATKabupaten Sragen sebagaimana dalam Akta Jual BeliNomor > 218/Plph/2010 dan 219/Plph/2010 masingmasing tertanggal : 30 April 2011, dan jual bellitersebut dilakukan tidak ada keberatan dari keluargaatau) ahli waris Tergugat atau pihak lainnya ;4: Bahwa tanah tegal tersebut sejak terjadinya jualbeli oleh Tergugat telah diserahkan kepada paraPenggugat ;5: Bahwa segala akibat hukum = atas terjadinyatransaksi jual beli tanah tegal tersebut, khususnyayang menyangkut tentang pemecahan staat hak

NotarisKabupaten Sragen, sebagaimana dalam Akta JualBeli Nomor : 16/TN/2011, tanggal 27 September2010, dan jual beli tersebut dilakukan tidak adakeberatan dari keluarga atau ahli waris Tergugatatau pihaklainnya; rere rere ePasal 4: Bahwa Tergugat telah menyerahkan Tanah Sawahtersebut kepada Penggugat dan Penggugat telahmenerima danPasalPasalPasalmenguasainya; 2 rrr errr eee5: Bahwa segala akibat hukum atasterjadinya transaksi jual beli Tanah Sawahtersebut, khususnya yang menyangkut tentang6:7:pemecahan staat

Sehingga dalam menjalankankekuasaan tersebut Hakim tetaplah harus berpedoman pada hukum, oleh karenaIndonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (3)UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum dalam artianpenyelenggaraan pemerintahan bagi eksekutif, legislatif, dan yudikatif termasukdalam hal penjatuhan pidana harus lah berlandaskan hukum sebagai negara hukum(Recht Staat) bukan karena Kekuasaan semata (Macht Staat).Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak

NotarisPPAT, Kabupaten Sragen, dan jual beli tersebutdilakukan tidak ada keberatan dari keluarga atauahli waris Tergugat ataupun pihak lain ;7BahwaTergugat telah menyerahkan tanah sawahtersebut kepada penggugat, dan Penggugat telahmenerima dan menguasainyaBahwa Sertifikat tanah sawah tersebut sampaisekarang masih atas nama Tergugat, karena belumdilakukan pemecahan staat hak milik antara Tergugatdan Penggugat 73Bahwa Penggugat telah berusaha berulang kalimenghubungi Tergugat untuk melaksanakan pemecahanstaat

Lokasi DesaSlerok dan Panggoeng ter afdeelingehoofdplaatsTegal, seluas 23.600 m2 (fotocopy dari fotocopy);BESLUIT Nomor : 26 tanggal 12 September 1917(fotocopy dari fotocopy);: Terjemahan dari BESLUIT Nomor : 26 tanggal 12September 1917 (fotocopy dari fotocopy);STAAT behoorende bij het besluit van denHalaman 85 dari 139 halaman Putusan Nomor: 023/G/2017/PTUN Smg.49.50.51.52.53.54.GouverneurGeneral in NederlandschIndie van 12September 1917 Nomor: 26 (fotocopy darifoto COpy); ==n2 22 nnn enn ene nnn

eee: Terjemahan STAAT behoorende bij het besluit vanden GouverneurGeneral in NederlandschIndie van12 September 1917 Nomor: 26 (fotocopy dariTOTO GO Py 5 nnn nnDEPARTEMENT van BINNENLANDESCH BESTURBRIEF van 30 Agustus 1917 Nomor: 8835A(fotocopy dari fotocopy);: Terjemahan DEPARTEMENT vanBINNENLANDESCH BESTUR BRIEF van 30Agustus 1917 Nomor: 8835A (fotocopy dari(2) (21610) 6") laaBrief aan Zyne Excellentie den GouverneurGeneralin NederlandschIndie te Buitenzorg Tegal 9November 1916 Nomor : B 17 A 159

derMaatschappijen, van Merlenstraat 120 te sGravenhage (fotocopy dari fotocopy);: Terjemahan Gemeenschappelijke vergadering vande Raden van Commissarissen der ZusterMijen enRoad van Toezicht Pensioenfonds op donderdag 7Oktober 1971, aanvangende des v.m. half elf, tenkantore der Maatschappijen, van Merlenstraat 120 tesGravenhage (fotocopy dari fotocopy);BESLUIT Nomor : 11 tanggal 14 December 1915(fotoCOpy) ; 22 222 nn ene nee ee nee nee: Terjemahan dari BESLUIT Nomor : 11 tanggal 14December 1915 (fotocopy);STAAT

behoorende bij het besluit van denGouverneurGeneraal van NederlandschIndie van,Nomor : 11 tanggal 14 December 1915 (fotocopy);: Terjemahan dari STAAT behoorende bij het besluitvan den GouverneurGeneraal van NederlandschIndie van, Nomor : 11 tanggal 14 December 1915(fotoCOpy); 2= 222 nnn ne anne eee nena: Afschrift Extract : uit het Register der Besluiten vanHalaman 93 dari 139 halaman Putusan Nomor : 023/G/2017/PTUN Smg.99.

.::0: sebagai Hakim Tunggal ;FERS cus cones earns as wanes cara ence avs cae ware oe dn staat ar cn sebagai Panitera Pengganti;Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca dakwaanyang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Langsa Timurpada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, Nomor BPT/05/VI/Res.1.8/2021/ResLangsa/Sek Langsa Timur;Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksisaksidibawah sumpah :1. Saksi ERI NURMANSYAH Bin NUZUAR YAHYA;2.

Bahwa staat tanah sawah tersebut sampaisekarang masih atas nama Tergugat, karenabelum dilakukan pemecahan Hak Milik antaraTergugat denganPeMggugal = = sees ames ene seme e ehee oeme eee oH6. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungiTergugat meminta secara baik baik kepadaTergugat untuk melaksanakan pemecahanSertipikat Hak Milik atas Tanah Tegaltersebut, akan tetapi tidak berhasi :Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Penggugatmohon kepada Yth.

Dolok, Marga : Saragi, Staat Onder : 2043, Register :IV300, sekarang dikenal dengan alamat lengkap LUMBAN SARAGI, DUSUN II,DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIRBahwa perkampungan/parhutaan Lumban Saragi sebagai tanah adat adalah tempattinggal Ompu Mangaliat Saragi Turnip, tempat pemakaman/tambak batu na pir(monument), perladangan, persawahaan, dan padang rumput (jalangan) untukpengembalaan ternak ;Bahwa hingga saat ini tanah adat perkampungan/parhutaan dan lokasi pertanian,perladangan

Dolok,Marga : Saragi, Staat Onder : 2043, Register : IV300, sekarang dikenal denganalamat lengkap LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK,KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, belum berbagi danmerupakan budel waris dari Semua turunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip ;Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum denganmengusahai tanah yang berdiri Tower PT.

Dolok, Marga : Saragi, Staat Onder : 2043,Register : IV300, yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat mengakuseolaholah sebagai pemilik atas objek tanah perkara a quo tidak jelastahun berapa dan tidak ada tercantum luas tanahnya, dan O.R. DolokSaragi adalan bermarga Saragi tanpa embelembel, sebagaimana dalilPara Penggugat dengan menyebut O.R. Dolok Saragi Turnip, begitu jugahalnya dengan Ompu Mangaliat Saragi tanpa ada embelembel Turnip,melainkan Op.

Dolok, Marga : Saragj,Staat Onder : 2043, Register : IV300, terdaftar atas nama O.R. DOLOK SARAGIbukan O.R.

Saragi, Nama Radja : O.R.Dolok, Marga : Saragi, Staat Onder : 2043, Register : IV300, yang dijadikan dasarHalaman 60 dari 68 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bigoleh Para Penggugat mengaku seolaholah sebagai pemilik atas objek tanah perkaraa quo tidak jelas tahun berapa dan tidak ada tercantum luas tanahnya, dan O.R.Dolok Saragi adalah bermarga Saragi tanpa embelembel, sebagaimana dalil ParaPenggugat dengan menyebut O.R.

Dolok, Marga : Saragi, Staat Onder : 2043, Register :IV300, sekarang dikenal dengan alamat lengkap LUMBAN SARAGI, DUSUN II,DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIRBahwa perkampungan/parhutaan Lumban Saragi sebagai tanah adat adalah tempattinggal Ompu Mangaliat Saragi Turnip, tempat pemakaman/tambak batu na pir(monument), perladangan, persawahaan, dan padang rumput (jalangan) untukpengembalaan ternak ;Bahwa hingga saat ini tanah adat perkampungan/parhutaan dan lokasi pertanian,perladangan

Dolok,Marga : Saragi, Staat Onder : 2043, Register : IV300, sekarang dikenal denganalamat lengkap LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK,KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, belum berbagi danmerupakan budel waris dari Semua turunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip ;Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum denganmengusahai tanah yang berdiri Tower PT.

Dolok, Marga : Saragi, Staat Onder : 2043,Register : IV300, yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat mengakuseolaholah sebagai pemilik atas objek tanah perkara a quo tidak jelastahun berapa dan tidak ada tercantum luas tanahnya, dan O.R. DolokSaragi adalan bermarga Saragi tanpa embelembel, sebagaimana dalilPara Penggugat dengan menyebut O.R. Dolok Saragi Turnip, begitu jugahalnya dengan Ompu Mangaliat Saragi tanpa ada embelembel Turnip,melainkan Op.

Dolok, Marga : Saragj,Staat Onder : 2043, Register : IV300, terdaftar atas nama O.R. DOLOK SARAGIbukan O.R.

Saragi, Nama Radja : O.R.Dolok, Marga : Saragi, Staat Onder : 2043, Register : IV300, yang dijadikan dasarHalaman 60 dari 68 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bigoleh Para Penggugat mengaku seolaholah sebagai pemilik atas objek tanah perkaraa quo tidak jelas tahun berapa dan tidak ada tercantum luas tanahnya, dan O.R.Dolok Saragi adalah bermarga Saragi tanpa embelembel, sebagaimana dalil ParaPenggugat dengan menyebut O.R.

Pamariniah Nomor @ Tahun 1976 dan Pasai 143 ayat (1) Kompilasi HukumMenimbang bahwa sesiai dengan PERMA Ri Nomer 1 Tahun 2016,madioninya teigk bettuntignoal:Uaurdeineh, blown staat pokak PeRGpiget mengijaan gugstinsering terjadi pereahan dan periengkarin yang panyebabnyaTergugal tidak dapat member saan uae pds tclite Wilekarena Tergugal malas bekerja / tidak punya pekerjaan lelap, Tergugatsuka main judi yarg avdah sult untuk disembuhkan, Tenqugat ticiakmeoean ean yang waar kepaae Parana an Tergigt

Bahwa dalam suatu negara hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hak hakPrivat setiap Warga Negara (Subjektive Privat Rechts) haruslahHal. 4 dari 12 hal.Put.Verstek No. 94/G/2013/PHISby.mendapat Perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihaklain, (Incasu Tergugat), olen karenanya Penggugat selaku pihak yang telah dirugikanhak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan ini memohon mengajukangugatan Ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untukmendapatkan

Notaris / PPATKabupaten Sragen;Bahwa semenjak terjadinya jual beli tanah sawahtersebut, tanah sawah telah diserahkan olehTergugat kepada Penggugat ; Bahwa staat tanah sawah tersebut sampai sekarangmasih atas nama Tergugat karena belum dilakukanpemecahan hak milik antara Penggugat dan Tergugat ;Halaman 10 dari 11 hal. PUT.

Untuk Menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakan Hukum DanKeadilan, sehingga dalam menjalankan kekuasaan tersebut Hakim tetaplahharus berpedoman pada Hukum (Peraturan PerundangUndangan) olehkarena Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara Hukumdalam artian penyelenggaraan pemerintahan bagi eksekutif, legislatif, danyudikatif termasuk dalam hal penjatuhan pidana harus lah berlandaskanhukum sebagai negara hukum (Recht Staat

) bukan karena kekuasaansemata (Macht Staat).Terhadap cara mengadili dan kemudian menerapkan hukum oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut yang tidak proporsional telahmenciptakan cidera dan krisis kelampauan batas dari hukum pidana (TheCrisis of Overrecht of The Criminal Law), yang dirasa tidak membumi danputusan tersebut tidak mampu untuk menentramkan masyarakat, bukan kahsudah menjadi tugas hakim untuk menggali nilainilai yang ada di Masyarakat,bukan hanya mengedepankan konsep

sehingga dalam menjalankan kekuasaan tersebut Hakim tetaplahharus berpedoman pada Hukum (Peraturan PerundangUndangan) olehkarena Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditegaskan olehPasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan "Negara Indonesia adalah NegaraHukum dalam artian penyelenggaraan pemerintahan bagi eksekutif,legislatif, dan yudikatif termasuk dalam hal penjatunhan pidana harus lahHalaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSANAK/2018/PT.BJMberlandaskan hukum sebagai negara hukum (Recht Staat

) bukan karenakekuasaan semata (Macht Staat).Bahwa putusan pidana terhadap para terdakwa oleh PengadilanNegeri Banjarbaru telah menyalahi aturan hukum (Peraturan PerundangUndangan) karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukantindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sesuai Pasal363 Ayat (1) Ke4, namun tidak disertai menjatunkan pidana yang ada didalamnya namun menjatuhkan tindakan di luar dari Ketentuan UndangUndang yaitu:aL.Pasal 82 Ayat (4) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012

dan dibangun sebelum tahun 1925 olehDepartements van Burgelijk Openbare Werken/Directeur vanGouvernements Bedrijven (G.B) atau oleh Pemerintah Hindia Belanda ;Yang dimaksud dengan rumah yang disediakan oleh Negara ialah rumahdiatas tanah Negara (Gouvernements ground) yang dimiliki oleh Negara,dalam hal ini B.O.W/V & W berdasarkan Pasal 1 Agrarisch Besluit (STBL1870118) yang disebut azas domein verklaring ;Rumah Negeri tersebut diperuntukkan bagi Pegawai Badan Usaha MilikNegara, seperti Pegawai Staat

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagaiberikut :e Tanah Negara tersebut sudah sejak dahulu memang merupakantanah negara yang menurut Burgelijke Woning Regeling (B.W.R)Staatsblad 1934 Nomor 147 tentang Persediaan RumahRumahNegeri Untuk Pegawai Negeri Sipil, dibangun di atas tanah negara(Gouvernement Grond), dan diurus atau dikelola oleh BurgelijkeOpenbare Werken (B.O.W) tetap asset negara, termasuk untukdihuni/disewa bagi Pegawai Negeri Sipil pada Staat Spoorwegen,sekarang PI.