Sedangkan menurut Pasal 12 huruf a, sikapbatin pengetahuan dan patut diduga pegawai negeri penerima suap diarahkanpada unsur "hadiah atau janji diberikan padanya untuk menggerakkannya agarmelakukan atau tidak melakukan sesuatu. yang bertentangan dengankewajibannya.Hal. 67 dari 88 hal. Put. No. 2017 K/Pid. Sus/2012687 Lebih lanjut Drs.

Misalnya, jaksayang menerima suap dari advokat atau keluarga Terdakwa yang diajukannyake sidang Pengadilan;e Baik karena jenis atau macamnya atau nilai hadiah atau janji diberikan tanpakuasa yang masuk akal atau dengan kuasa yang terselubung dan melawanhukum.

Sus/2012oleh petugas KPK atas tuduhan menerima uang gratifikasi/suap dari Sekda kotaSemarang AKHMAT ZAENURI.

3068 0329 Sarimin 2866 0330 Wasimun 2227 0331 Seni 2981 0332 Marwan 3018 0333 Anton Karniawan 2556 0334 Mistam 2110 03 Halaman 9 dari 57 hal, Putusan Nomor : 59/G/2020/PTUN.SMG 35 Sandi Nurohmat 2554 0336 Ahmad Tohirin 1176 0237 Padikarta 1318 0238 Syahrudin 1177 0239 Supri 1755 0240 Misno 1903 02Al Sakiyem 1902 0242 Darso 1897 0243 Susanti 1819 0244 Dirun 1820 0245 Sawirya 2359 0346 Toni 2315 0347 Karniati 2924 03 Bahwa tindakan oknum panitia/aparat/preman tersebut, sertaterjadinya tindak pidana suap

Bahwa dalam perkara nomor: 27/Pid.C/2019/PN.Kbm, tindak pidanapelanggaran terhadap Pasal 31 jo Pasal 76 ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentangPemilinan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa,meskipun Calon Kepala Desa Nomor urut 3 (Rasman) tidakmelakukanya sendiri, nmamun berdasarkan fakta hukum yangterungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kebumenperkara nomor: 27/Pid.C/2019/PN.Kbm Terpidana (Miswanto aliasGendot bin Mohari) melakukan suap/muwur/money

politic denganperintah agar penerima suap/muwur/money politic harus memilihCalon Kepala Desa Nomor 3 yaitu Rasman; sehingga dapatdipastikan bahwa Terpidana (Miswanto alias Gendot bin Mohari)melakukan suap/muwur/money politic atas suruhan dan/atau untukkepentingan dan atas nama Calon Kepala Desa Nomor 3 (Rasman);5.

/muwur/money politic agarpemilin harus memilih nomor urut 3 (Rasman) yang dibuktikan denganPutusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 9 Desember 2019Nomor: 27/Pid.C/2019/PN.Kobm yang amarnya menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa pelaku suap/muwur/money politic dimaksud karenaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhipemilin agar pemilin memilin Calon Kepala Desa Nomor urut 3(Rasman) adalah tidak benar;Halaman 22 dari 5/7

/muwur/money politic dengan perintah agar penerimasuap/muwur/money politic harus memilin Calon Kepala Desa nomorurut 3 yaitu Rasman, sehingga dapat dipastikan bahwa TerpidanaMiswanto alias Gendot bin Mohari melakukan suap/muwur/moneypolitic atas suruhan dan/atau untuk kepentingan dan atas nama calonkepala desa nomor 3 (Rasman) adalah tidak benar dan merupakanasumsi yang ngawur dan tidak berdasar hukum;Dalam hal Penggugat menganggap bahwa Rasman yang menyuruhMiswanto untuk melakukan suap/muwur/money

Surat Peringatan Tertulis Ketiga No.01/CD/XII/2008, tanggal 12 Desember2008;Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2009, Tergugat melaui suratnyaNO.107/APLA/III/2009/BUM, perihal Surat Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan,telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat, dengan alasanPenggugat telah melakukan pelanggaran yaitu menerima uang suap dari supplierekspedisi rekanan, yakni melanggar ketentuan :1.

Perusahaan untuk kepentingan dirisendiri atau orang lain tanpa sepengetahuan Pimpinan Perusahaan ;Hal. 8 dari 13 hal.Put.No. 074 K/Pdt.Sus/201 116.Tidak jujur dan tidak bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya yangberakibat merugikan perusahaan ;Surat Keputusan Direksi No: M8/038/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang KodeEtik Sikap (Code of Conduct) Bagian B.Ketentuan Khusus, angka 1 dan 2 yangberbunyi sebagai berikut:1.Pembayaran Tidak Resmi (Illicit Payment)Anda tidak boleh memberi atau menerima uang suap

mendapatkan Surat Peringatan ketiga tanggal 12 Desember 2008,namun terutama karena Termohon Kasasi terbukti telah melakukan kesalahanberat yang ternyata telah dilakukan Termohon Kasasi mulai tahun 2006 sampaidengan bulan Mei 2009 sebagaimana yang diakui Termohon Kasasi dalamsurat pernyataannya tertanggal 5 Juni 2009 (Bukti T5) dimana TermohonHal. 10 dari 13 hal.Put.No. 074 K/Pdt.Sus/201 1Kasasi dalam kapasitasnya sebagai karyawan dan atas nama PT ANUGERAHPHARMINDO LESTAM (APL) telah menerima uang Suap

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tindak pidana yang dilakukan olehpenggugat tidak terkait dengan jabatannya, yaitu penggugat didakwatelah menerima suap untuk memenangkan pihak tertentu dalampengadaan barang/jasa dilingkungan Pemkab Banyuasin (feeproyek).5.

Bahwa suap yang dimaksud dalam dakwaan yaitu penggugat berperandalam penerimaan suap yang diberikan oleh seorang pengusaha yangtelah menjadi rekanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan BupatiBanyuasin. Bahwa kronologis cerita yang sebenarnya sesuai denganfakta persidangan yakni, pada tanggal 30 Agustus 2016 penggugatdihubungi oleh Sdr. Drs. Umar Usman (Kepala Dinas) dan diminta untukmenghubungi Sdr. Zulfikar yang merupakan rekanan di Dinas PendidikanBanyuasin untuk mengambil sejumlah uang.

Perlu TERGUGAT sampaikan, bahwa pada TAHUN 2017 PENGGUGATtelah diperiksa oleh Pengadilan tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Palembang Klas .A Khusus dan berstatus selaku Terdakwadengan tuduhan melakukan tindakan Pidana Korupsi yaitu telahmeneriman Suap sejumlah uang yang dilakukan secara bersamasamayang diberikan oleh Pengusaha dalam kegiatan Pengadaan barang danjasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.Setelah melalui proses persidangan, kemudian Pengadilan TindakPidana Korupsi Pada

Suap Handoyo Seputro);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

kasus Terdakwa, Terdakwa adalah kasus suap yang pesit.

No.1824 K/Pid.Sus/2012sedangkan dalam kasus Urip Tri Gunawan adalah suap yang aktif,sedangkan dalam hukum pidana tidak dikenal suap pasif yang aktifsebagaimana yang didalilkan oleh Penuntut Umum" ;Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru dan tidak jelas olehkarena Majelis menyatakan bahwa dalam hukum pidana tidak dikenaltindak pidana suap pasif yang aktif, tetapi dalam pertimbangan yangsama menyatakan bahwa sedangkan dalam kasus Urip Tri Gunawanadalah suap yang aktif, dengan demikian bahwa judex

(bribery) tidak mungkin dilakukan olehseorang diri tanpa adanya kerjasama yang erat antara pemberi suap danpenerima suap atau adanya komunikasi yang intens antara penerimasuap dengan pemberi suap;Tindak pidana suap seringkali diasosiasikan dengan idiom tarian tango,yaitu it takes two to tango.

Dibutuhkan setidaknya 2 (dua) orang yangsadar betul akan kerjasama dalam menari tango (tindak pidana suap).Hal ini jelas tidak terlihat diantara Puguh Wirawan (Pemberi Suap)dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa (Penerima Suap quod non).

Menghendaki (willens) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telahwetens atau mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untukmenerima suap ;. Menghendaki menerima suap ;. Mengetahui bahwa yang diterima adalah untuk suap ;Lebih lanjut, dalam tataran ilmu hukum, terdapat 3 (tiga) derivasi dariunsur kesengajaan atau opzettelijk yaitu :Hal. 167 dari 183 hal. Put. No.1824 K/Pid.Sus/2012a.

Pengadilan Negeri dalamdaftar catatan perkara (pasal 209 ayat(1) KUHAP)Nomor 42/Pid.C/2019/PN MpwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan NegeriMempawah yang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringandengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa; Nama Lengkap : Reno Bin SamsirTempat Lahir : MempawahUmur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 1 Januari 2000Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Dusun Suap

moril maupun materiil kami rasakan antara lain :1) Sebagai seorang Pamen kami merasa tidak diperlakukansebagaimana mestinya.2) Dalam setiap kesempatan yang ada seperti saat Upacara, apelbersama, rapatrapat, apel Dan Sat selalu dimunculkan persoalankami tanpa klarifikasi dudukpenjelaSannya .n nnn enon nn ence nn nnn nnn nnn nena na nnnncnns3) Kami menjalani seperti ini baru pertama4) Kami tidak melakukan tidak pidana korupsi, karena perbuatankami tidak merugikan keuangan5) Kami juga tidak melakukan suap

danTerdakwa meminta maaf sambil menyerahkan sebanyak 2 (dua) bendel BNIdalam bungkusan warna coklat bertuliskan BNI sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) yang diambil dari dalam laci meja kerja Terdakwa setelah itusaksi1 pamit pulang. 2 2222922 2Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana : 2202 2 Korupsi , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undangundang Nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiNT Menerima suap

, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3Undangundang Nomor 11 tahun 1980, tentang Tindak Pidana Suap .

aktif ;Bahwa pasal 12b adalah pembebanan pembuktian terbalik dianggap suap apabila : Setiapgratifikasi dianggap pemberi suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yangberlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;Unsur penting yaitu adanya hubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas pejabattersebut;Bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal 12 b adalah pemberian itu harus berhubungandengan jabatan dan pemberian itu menjadikan si penerima melawan tugas / jabatannya;Bahwa tugas jaksa untuk membuktikan

bahwa pemberian itu adalah suap;Bahwa konsekuensi hukum pembuktian terbalik yaitu terdakwa wajib untuk membuktikanyang diterima tersebut tidak ada hubungan dengan jabatannya dan kewajibannya;Bahwa Unsur delik pasal 12b dikatakan terbukti apabila terdakwa tidak dapat membuktikanbahwa penerimaan uang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya danpemberian tersebut dikatakan suap sebagai gratifikasi ;Bahwa Pasal 11, menerima hadiah atau janji kewenangan yang berhubungan dengan jabatan

Unsur Dianggap Pemberian Suap, Apabila Berhubungan dengan Jabatannya dan yangBerlawanan dengan Kewajiban atau Tugasnya ; Menimbang,bahwa unsur pasal ini mensyaratkan agar suatu pemberian itu dianggapsebagai pemberian suap maka pembrian tersebut harus berhubungan dengan jabatannyadan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan terdakwa110ARGANDIONO.......... /81ARGANDIONO adalah selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Bone Cabang Surabaya)bergerak di bidang eksport import furniture) kepada terdakwa ARGANDIONO tersebut, namundemikian bukan merupakan suap kepada Terdakwa agar Terdakwa melakukan perbuatan/tindakanatau kebijakan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka Majelisberpendapat bahwa unsur Dianggap Pemberian Suap, Apabila Berhubungan dengan Jabatannyadan yang Berlawanan dengan Kewajiban atau Tugasnya tidak terpenuhi, Menimbang

Unsur Yang Menerima Hadiah atau Janji Menimbang, bahwa menurut pasal 5 ayat (1) huruf a yang menjelaskan mengenai korupsi suapkepada pegawai negeri (suap aktif) mengenai unsur perbuatan yang dilarang yakni : memberikan ataumenjanjikan sesuatu sedangkan menurut pasal 11 bagi pegawai negeri yang menerima suapdisebutkan menerima hadiah atau menerima janji, dan unsur yang dilarang adalah menerima sesuatuatau menerima suatu janji; 222222 222Menimbang, bahwa menurut pendapat Drs Adami Chazawi, SH.

HambitBintih, M.M tidak pernah dilantik sebagai Bupati Gunung Mas Periode 20132018 setelah KPK pada tanggal 2 Oktober 2013 menangkap tangan CalonBupati Hambit Bintih ketika mengantar uang suap kepada Ketua MahkamahKonstitusi saat itu) (M. Akil Mochtar, Bukti P5) sebagai upayamemenangkan Pasangan Hambit Bintih dan Arton S. Dohong dalamperkara di Mahkamah Konstitusi.

Tindak pidana suap a quo terbukti sebagaipelanggaran sangat berat dalam persidangan di Pengadilan TipikorPengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Majelis Hakim menjatuhkanhukuman penjara seumur hidup bagi M. Akil Mochtar (Bukti P6, 6a) danvonis 4 tahun penjara bagi Hambit Bintih yang kemudian diperkuat olehPengadilan Tinggi Jakarta (Bukti P7, P7a);Latar Belakang Diajukan Gugatan:ll.1.

Putusan Nomor 460 K/TUN/2015.I1.5.tindak pidana suap yang dilakukan oleh Hambit Bintih kepada KetuaMahkamah Konstitusi saat itu, yaitu M.

Hambit Bintih, M.M tidak pernah dilantik sebagaiBupati Gunung Mas Periode 20132018 setelan KPK padatanggal 2 Oktober 2013 menangkap tangan Calon Bupati HambitBintih ketika mengantar uang suap kepada Ketua MahkamahKonstitusi saat itu (M. Akil Mochtar, vide Bukti P5) sebagaiupaya memenangkan Pasangan Hambit Bintin dan Arton S.Dohong dalam perkara di Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi a@ quo tidakmempertimbangkan bukti terjadinya tindak pidana suap yangHalaman 33 dari 46 halaman. Putusan Nomor 460 K/TUN/2015.dilakukan oleh Hambit Bintih kepada Ketua Mahkamah Konstitusisaat itu, yaitu M. Akil Mochtar;1.2.5.

Alasan Peninjauan Kembali Pemohon mengenai disparitas pidanaantara MARINGAN SITUMORANG dengan Terpidana tidak dapatdibenarkan, karena bukan alasan Peninjauan Kembali, lagi pula perananantara Terpidana dengan MARINGAN SITUMORANG adalah berbeda,terbukti Terpidana sebagai Penerima Suap sedangkan MaringanSitumorang sebagai Pemberi Suap, dimana ancaman pidana kedua Pasaltersebut adalah berbeda :;4.

terbuktibersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31Tahun 1999, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor:06/Pid.B/TPK/2007/PN.JKT.PST tanggal 18 September 2007 atasnama HENDY BOEDORO yang dijadikan Judex Juris sebagai dasardalam pertimbangannya justru dinyatakan terbukti bersalah melanggarPasal 11 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2007;Bahwa dalam kasus suap

HERUDJADMIKO, M.M., tidak pernah terungkap dan atau diformulasikanbahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatanpidana penyertaan (deelneeming) sebagaimana diatur dalam Pasal 55ayat 1 ke1 KUHP;3) Bahwa putusan Judex Juris telah memperlihatkan suatu kekhilafanHakim atau suatu kekeliruan yang nyata dimana Judex Jurismenyatakan Terpidana terbukti melakukan tindak pidana suap padahalfaktanya uang yang diserahkan Terpidana dimasukkan semuanya keKas Daerah Kab.

sesuatu telah terbuktiakan tetapi bukti sebagai dasar dan alasan putusan tersebut tidak adarelevansinya dengan perkara a quo; Bahwa putusan Judex Juris telah memperlihatkan suatu kekhilafanhakim atau suatu kekeliruan yang nyata dimana Judex Juris memberikanputusan yang bertentangan dengan alat bukti yang dipertimbangkannya;Bahwa putusan Judex Juris telah memperlihatkan suatu kekhilafanhakim atau suatu kekeliruan yang nyata dimana Judex Juris menyatakanTerpidana terbukti melakukan tindak pidana suap

Bahwa secara hukum tidak dapat dibenarkan apabilaperbuatan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan dengan maksudatau tujuan agar Supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya ;Pemberian sesuatu berupa uang dengan maksud untuk menutupi kasadalah merupakan suatu bentuk modus operandi tindak pidana suap kepadapegawai negeri atau penyelenggara Negara.

Kemudian setelah itu, suap diberikan kepada pegawai ataupenyelenggara Negara tersebut oleh Terdakwa/Pemohon PK selaku pemenangproyek sarana pendidikan, SMK dan Stadion Kendal, dengan dalih menutupikas yang sedang kosong ;Bahwa sesuai dengan etika Pemerintah yang bersih dan berwibawa danbebas dari KKN, tentu perbuatan a quo Terdakwa/Pemohon PeninjauanKembali adalah tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan prinsip pengelolaankeuangan Negara yang baik.

Bahwa ketiga saksi tersebut merupakan saksi pokok dalam perbuatanterdakwa yang sengaja menjebak terdakwa dengan cara memberisejumlah uang kepada terdakwa (seolaholah perintah saksi HasanOnggo) lalu menangkap terdakwa tanpa adanya surat perintahpenangkapan, terdakwa ditangkap sesaat setelah saksi RAHARDI BinSUMBARDDJO memberikan/memasukkan uang kedalam tas milikterdakwa seolaholah terdakwa telah menerima suap dari saksi Hasan173.

/TPK/2013/PT.TKmenerima suap sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) akan tetapi dari sudutniat dan pelaksanaannya dilakukan oleh Terdakwa dengan aktif.

Fakta dipersidanganterdakwa menentukan jumlah denda yang harus dibayarkan oleh saksi Hasan Onggomengalami perubahan dari Rp.48.000.000 (Empat puluh delapan juta rupiah),kemudian turun separuhnya menjadi Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah),hingga terakhir Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan melakukan komunikasi(menelepon dan SMS), agar Saksi (pemberi suap) untuk segera menyerahkan uangnya,adalah merupakan alasan bagi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat bandinguntuk memperbaiki

Alasan pokok perkara yang mendasari PermohonanPemeriksaan Pra Peradilan adalah sebagai berikut :17.18.Bahwa EMIRSYAH SATAR dan SOETIKNO SOEDARJO telahditetapkan sebagai Tersangka oleh pengumuman TERMOHONpada tanggal 19 Januari 2017 terkait dengan kasus dugaankorupsi Suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dariAirbus S.A.S dan RollsRoyce P.L.C pada PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk; https://nasional.tempo.co/read/837773/emirsyahsatartersangkakpkgarudatakterkaitkorporasi/full&view=ok; http://rri.co.id

DALAM EKSEPSI :PERMOHONAN PRAPERADILAN BUKAN OBJEKPRAPERADILAN (ERROR IN OBJECTO) :Bahwa dalildalil posita Pemohon pada angka 17 s/d angka 28halaman 5 sampai halaman 7, yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa Termohon telah menetapkan Emirsyah Satar dan Soedarjosebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi Suap pengadaanpesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan RollsRoycePL.C pada PT Garuda Indonesia (persero) tok, dan penyidikanyang dilakukan Termohon telah berlangsung cukup lama hampir 2tahun

Jkt.Sel.2)3)Termohon atas penetapan tersangka Emirsyah Satar danSoedarjo dalam perkara dugaan korupsi suap pengadaanpesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan RollsRoyceP.L.C pada PT Garuda Indonesia (persero) Tbk, makapermohonan Pemohon bukanlah lingkup kewenangan lembagaPraperadilan;Bahwa penetapan tersangka atas nama Emirsyah Satar adalahberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik01/01/01/2017 tanggal 16 Januari 2018, atas perkara dugaantindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu

No. 902 K/PID.SUS/2009kewajiban atau tugasnya (In Strijd Met Zijn Plicht) baik secaraPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak PidanaKorupsi Menerima Suap maka berdasarkan faktafakta hukumyang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim makatidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa baik daridakwaan Primair maupun Subsidair dengan pertimbangansebagai berikut :Menimbang, bahwa dari faktafakta yang yang terungkap didepan persidangan diperoleh adanya

No. 902 K/PID.SUS/20091.3.telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Menerima Suap dariBambang Utoro melalui Ricky ;Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangandari keterangan saksisaksi maupun keterangan Terdakwa yangmenyatakan telah menerima uang pinjaman dari Bambang Utoromelalui Ricky Suparto dikarenakan para penerima uang tersebutmempunyai kekdudukan selaku PNS di lingkungan Dinas PUKabupaten Kutai Timur dan ada kaitannya dengan prosespengadaan maupun pelaksanaan pembangunan proyek

Bintang Bayu Utara dikaitkan denganpengertian Gratifikasi yang meliputi antara lain tiketperjalanan, penginapan maka Terdakwa terbukti melakukanTindak Pidana Korupsi Menerima Suap ; Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan faktapersidangan dari keterangan saksisaksi maupun keteranganTerdakwa H. Adli yang telah menerima pemberian dariBambang Utoro melalui Ricky Suparto pinjaman uangtersebut dikarenakan Terdakwa H.

Hakim tidak relevanantara satu fakta hukum dengan fakta hukum lain dalam halfakta Terdakwa telah menerima uang dari Bambang Utoromelalu Ricky Suparto, sehingga perbuatan materiil yangdilakukan oleh Terdakwa telah terbukti, meskipun olehMajelis Hakim dianggap hubungan hutang piutang, tetapimenurut hemat Jaksa/Penuntut Umum dihubungkan denganpengertian Gratifikasi sudah seharusnya Majelis Hakimmenganggap dan mengambil kesimpulan perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsur Tindak Pidana KorupsiMenerima Suap

Maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ternyata langsungmengambil suatu kesimpulan dan pendapatnya yang menyatakanbahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana KorupsiMenerima Suap dan menyatakan Terdakwa dibebaskan daridakwaan Subsidair, tanpa terlebin dahulu memberikanpertimbangan yang cermat, jelas disertai kearifan mengenai faktadan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh daripersidangan ;Kalau kita mencermati apa yang menjadi pertimbangan dari MajelisHakim sehingga menyimpulkan

MANURUNG itu baik dan jujur tidak mungkin sayakeluarkan apalagi saya seorang perempuan sangat perlu dibantu olehpegawai saya;Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 19/Pdt.SusPHI/2020/PN SrgSaudara JAMES MANURUNG mendapat kepercayaan dari saya menjagagudang .......seseorang yang mendapat kepercayaan memegang kunci,berarti orang tersebu sangat dipercaya ..termasuk saya sangatmempercayai SAUDARA JAMES MANURUNG, alangkah kecewanya sayaketika mendapati saudara JAMES MANURUNG selama bekerja di tempatsaya menerima suap

....kehilangan 1 pcs saja merugikan custumersaya sebab nomor nomornya menjadi tidak lengkap, istilahnya pecah seriHalaman 8 dari 23 Putusan Nomor 19/Pdt.SusPHI/2020/PN Srg13.14.15.... harga jualnya jadi murah ... yang menyebabkan pendapatan laundry sayatambah kecil dan rugi terus ;Saya menjalankan laundry ini berdasarkan azas kekeluargaan ... bukanberdasarkan pemilik dan pekerja yang saling mau menang sendiri....sayamerasa saudara James Manurung telah menghianati saya denganmenerima sogokan dan suap

dari saudara Aan...apa yang dilakukan olehbagian gudang ketika menerima uang suap.....Pernah saya utarakan ke Pengacara dan dijawab bahwa itu adalahpemberian atas dasar pertemanan.....kenapa saudara AAN dari tahun 2018 sampai sekarang, tidak memberikanuang lagi kepada saudara MANURUNG?..

Bahwa Dalam konteks tindak pidana suap, ada penyuap dan ada yangmenerima suap, dahulu orang menganggap bahwa orang yangmemberikan suap itu aktif dan yang disuap itu pasif. Akan tetapiterminology itu sekarang di kampus sudah tidak ada lagi artinya disituhanya kita kenal pemberi suap dan penerima suap dan keduanyaadalah pelaku tindak pidana. Kalau dia belum dipengaruhi makadikenakan Pasal 11, sedangkan kalau sudah dipengaruhi masuk Pasal12 maka hukuman Pasal 12 lebih tinggi.

Bahwa Suap pada dasarnya adalah kesepakatan bersama, makanyaahli sampaikan bahwa ahli bisa berbeda dengan ahli yang lain yangmenyampaikan tentang diskursus suap pasif dan suap aktif. Ahlisampaikan bahwa suap itu merupakan kehendak bersama. Adabeberapa kemungkinan yakni kemungkinan yang pertama yakni salahsatu. bisa memaksakan kehendak terhadap orang lain.

Bahwa Uang pengganti dalam tindak pidana suap dapat dikenakankepada siapa yang paling berkepentingan, Suap itu diberikan untuk apadan untuk siapa. Uang pengganti dapat dikenakan kepada pihak yangmemiliki kepentingan memperoleh.

Bahwa Ada orang bertanya bahwa suap itu sebenarnya apa? mungkindi buku ahli lebih formal pendekatannya dan istilahnya sudah banyakditulis di beberapa buku dan memang tidak ada penjelasan secaradefinitif. Tetapi ahli akan memberikan esensi Suap itu memberi sesuatuuntuk berharap sesuatu. Ada yang namanya suap dan ada yangnamanya pemerasan, kemudian ada yang namanya gratifikasi. Kalauyang namanya suap itu harus ada deal, kesepakatan antara dua pihaktermasuk kesepakatan jumlah yang diperjanjikan.

Kalau suap itu yangsatu memberi dan yang satu menerima yang berhubungan dengankedudukan atau disebabkan oleh kedudukannya. Bahwa Suap paling sederhana dan paling mudah pembuktiannya tetapimasih ada unsur karena berhubungan dengan jabatan ataukedudukannya, dan ini disadari oleh penerima suap, bisa sengaja, bisapatut menduga. Bahwa Kalau pinjam meminjam itu sudah biasa terjadi sebelum pejabattersebut menjabat maka itu suatu yang biasa atau lazin ketika diamejabat dan melakukan pinjam meminjam.

Pasal 4 Keputusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, setiap gratifikasi berupa pemberian uang sebesarRp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabilaberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannyaatau. tugasnya

, dengan ketentuan sebagai berikut yang nilainyaRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwagratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerimagratifikasi.

Gratifikasi ini juga telah memenuhiparameter gratifikasi dianggap suap (dikutip dari Buku Saku MemahamiGratifikasi KPK, hal 35) :a. Pemberian hadiah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b. Pemberian hadiah bertentangan dengan kode etik atauperaturan baik dari sisi pemberi maupun penerima;c. Pemberian dimaksudkan untuk mempercepat proses pelayananatau untuk menjamin proses pelayanan selesai tepat pada waktunyaatau untuk mempengaruhi keputusan;d.

Dapat dipertimbangkan untuk diberikan;> Terdakwa selaku Penyelenggara Negara tidak pernahmelaporkan penerimaan gratifikasi yang telah diterimanya tersebutkepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya gratifikasi.> Dipersidangan, terdakwa maupun Tim Penasihat Hukumnyagagal membuktikan bahwa penerimaan uang (gratifikasi) tersebutbukan merupakan suap.2.

disatu segi; akan tetapi pada saat yang samaformulasi dakwaan alternatif kedua adalah eks.Pasal 11 yang seharusnyademi azas kepastian hukum (rechtzakerheids) penerapan yang benarterhadap kualifikasi perbuatan Terdakwa yaitu perbuatan delik suap baikaktif ( aktiv omkoping) dan/atau pun delik Suap pasiv ( passive omkoping)sebagaimana terkandung dalam makna Eks.Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2;mutatis mutandis kekeliruan konstruksi dakwaan tidak dapat melemahkanpertimbangan yudex factie tingkat pertama in

Adapun yang dimaksud dengan Janjiadalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran,pada waktu menerima hadiah atau janji tersebut tidak perlu dilakukan oleh pegawainegeri atau penyelenggara negara sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain;Bahwa ajaran tentang penerima suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UUTipikor haruslah dapat dibuktikan adanya dua pihak, pihak pemberi (aktif/suap)dengan pihak yang penerima (pasif/penerima suap).

Hal ini tercermin dalam pasalpasal yang digunakan dalam perkara gratifikasi, ada pemberi suap (Pasal 5 ayat (1))sedangkan penerima suap (Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 12 UU Tipikor). KemudianPasal 13 UU Tipikor yang mengatur tentang pemberi suap, maka penerimanyaadalah diatur dalam delik Pasal 11 UU Tipikor.

Maka sangatlah tidak logis apabilaterdakwa terbukti sebagai penerima suap namun tidak ada pihak yang dinyatakansebagai pihak yang memberikan hadiah atau janji kepada terdakwa JOKOSUNDORO SANTOSO;Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan uang tidak diterima oleh terdakwa JOKOSUNDORO SANTOSO melainkan diserahkan langsung kepada terdakwa EKOPRAYITNO dirumahnya.

Dalam hal iniada dua bentuk alternative kesalahan si pembuat dalam menerima hadiah atau janji(Suap) tersebut, yakni berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan dalam halPegawai Negeri menerima Hadiah atau Janji berupa diketahuinya bahwa hadiah ataujanji itu diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatudalam jabatannya, sedangkan kealpaan si pembuat patut menduga bahwa hadiahatau janji itu diberitakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalamjabatannya.

Bahwa si pemberi suap AZRI bin ABDULLAH tidak dapat dihadirkanoleh penyidik perkara aquo dikarenakan melarikan diri ; Bahwa dari faktafakta hukum tersebut diatas, jelas terlihat bahwaterdakwa Brusel Duta Samodra, SIK. SH. dalam hal ini tidak tergerak oleh karenaadanya perbuatan aktif dari si pemberi suap (yakni Azri bin Abdullah), danpembuktian atas peran serta aktif dari pemberi suap untuk menggerakkan terdakwaBrusel Duta Samodra, SIK.

enna nena nn eenUnsur sebagai yang melakukan atau turut serta malakukan ; Menimbang, bahwa dengan mengambil alin pertimbangan dalam dakwaanPrimair diatas mengenai unsur kesatu, kedua dan ketiga telah dinyatakan telahterpenuhi, maka secara mutatis mutandis dianggap bahwa unsurunsur terebut telahterpenuhi pula dalam dakwaan Subsidair ; Menimbang, bahwa mengenai unsur yang keempat dari dakwaanSubsidair ini dapat dibuktikan dari faktafakta hukum yang terungkap sebagai berikut : Bahwa pemberi uang (Suap

SH 22 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nn neeMenimbang, bahwa dengan demikian unsur ke lima yang melakukan atauturut Serta melakukan dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi pula ; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan pasal 18 Undangundang Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena Terdakwa belummenikmati hasil perbuatan pemberian suap, sehingga tidak dapat dibebankan untukmembayar Uang PENGYANti ; nn nnn

SH,dan saksi SUERMAN, SH, selaku Penyidik sesuai dengan kewenangannya,seharusnya memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang dinyatakan dalam haladanya penangguhan penahanan, hal mana tidak dilaksanakannya ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangansebagaimana alasan penjatuhan pidana atas adanya kesalahan Terdakwa mengenaldikabulkannya penangguhan penahanan yang diminta oleh si pemberi uang (Suap)AZRI bin ABDULLAH oleh Terdakwa sebagai berikut : Berdasarkan pasal 31 Undangundang Nomor