;Disini terlinat dengan jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telahSALAH dalam menerapkan Hukum, karena Majelis Hakim tersebut hanyasemata 3 mata menilai dengan mempertimbangkan bukti 3 bukti yangdiajukan oleh Terbanding1, sebaliknya bukti 3 bukti dan keterangan saksi saksi yang diajukan pembanding tidak dinilai dan tidak dipertimbangkan;Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pengguat/Pembandingtersebut, Kuasa Tergugat /Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yangpada pokoknya adalah

jualbeli tanah sengketa aquo antara Penggugatsebagal Pembeli dengan Tergugat1 sebagai Penjual.Bahwa selanjutnya dalam Paragraf 4 juga dengan tegasmenyatakan bahwa berdasarkanpertimbangan tersebut diatas, dapatdisimpulkan adanya peristiwa jual beli tanahsengketa antara Penggugatdengan Tergugat.Bahwa menurut Pembanding, walaupun dalammelaksanakan transaksi jual belitersebut tidak dilakukan dihadapan KepalaDesa ataupun perangkat Desa, makaperbuatan hukum yang dilakukan olehPembanding/Penggugat dengan Terbanding1

/Tergugat 1 adalah Sah danmengikat bagi pembuatnya, hal ini dilandasi denganPutusan Mahkamah Agungtanggal 13 Desember 1958, Reg No. 4 K/SIP/1958 yangmenyebutkan : "Ikutsertanya Kepala Desa bukan syarat sahnya jual beli"Bahwa dalam kasusini niat baik dari Pembanding sebagai Pembeli yang beriktikat baik harusdilindungi oleh UndangUndang dan pada sisi lain Penjual/Terbanding1/Tergugat1 dalam hal ini adalah Terbanding yang beriktikat tidak baik dapatdijadikan buktisebagai telan melakukan perbuatan melawan

/ disampaikan secara sah dan seksama kepada KuasaTerlawan 1 /Terbanding 1 , dan tanggal 5 Februari 2020 kepada Terlawan 2 /Terbanding 2 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;Menimbang bahwa dalam perkara aquo Pemohon banding mengajukanmemori banding tertanggal 10 Februari 2020 yang diterima di kepaniteraanpengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Februari 2020 , dan memori bandingHalaman 10 dari 14 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT.MTR.tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding1

istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus; Adanya unsur tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalamrumah tangga;Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya alasan tersebut,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan denganmemperhatikan semua proses Pemeriksaan Majelis Hakim PengadilanAgama Kabupaten Kediri dan pemeriksaan saksisaksi yang diajukan olehPenggugat/Terbanding pada sidang tanggal 03 November 2015 yangmenerangkan di bawah sumpah, yaitu yang bernama SAKSI TERBANDING1

Kepala KantorPertanahan Kabupaten Gorontalo, = semulaTERGUGAT III sekarang TERBANDING1.IBRAHIM HUSAIN, Tempat tinggal di Jalan Jembata Jodoh, Desa Tinelo,Kec. Tilango, Kab. Gorontalo, semula TURUTTERGUGAT 1 sekarang TURUT TERBANDING2. KARIM...2. KARIM HUSAIN, Tempat tinggal di Jalan Jembatan Jodoh, Desa Tinelo,Kec. Tilango, Kab. Gorontalo, semula TURUTTERGUGAT 2 sekarang TURUT TERBANDING3. ZULKARNAIN IGIRISA, Tempat tinggal di Jalan Jembatan Jodoh, Desa Tinelo,Kec. Tilango, Kab.

dengan ketentuan tersebut, Pemohon Bandingtelah =mengajukan surat permohonan penjelasan alasankoreksi atas SKP berdasarkan hasil pemeriksaan pajakTahun 2001 pada tanggal 18 Pebruari 2004, namun sampaidengan dibuatnya surat ini, Terbanding belummenanggapinya.Bahwa Undangundang telah menyatakan bahwa keterangantertulis yang diminta oleh Wajib Pajak tersebut merupakansuatu. kewajiban, sehingga kalau dilanggar tentu = adasanksinya.Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa Terbanding1

Pdt.G/2019/PN.Rbi tanggal 30 April 2020 kepada Terbanding II,II dan TurutTerbanding semula Tergugat II,II dan Turut Tergugat telah diberitahukan secarasah dan seksama ;Membaca memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugattanggal 5 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri RabaBima tanggal 8 Mei 2020, memori banding tersebut telah disampaikan olehJurusita Pengadilan Negeri Raba Bima dengan bantuan Pengadilan NegeriMataram dengan Nomor Surat W2503/1008/HK.02/V/2020 kepada Terbanding1

Nomor 1784 K/Pdt/2016Bahwa mengenai sura penyerahan hak atas tanah seluas 75 ha dari kakekkandung Rince BenuMasu bernama Frans Foes kepada Terbanding1/terbanding 1 sesuai bukti P5 yang dibenarkan oleh judex factiePengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang justru sangatkeliru Karena surat penyerahan hak atas tanah tersebut sangat diragukankebenarannya oleh karena pada waktu dilakukan penyerahan hak, umurdari Frans Foes Almarhum sudah lebih dari 100 tahun, sehingga secarahukum bahwa Frans

Para saksi secarakebetulan hadir dan melihat adanya penyerahan itu, namun ketiga saksiTerbanding ini tidak pernah mengetahui lokasi tanah sengketa perkaraNomor 104/PDT/1974 yang katanya telah diserahkan oleh kakek FransFoes yang telah berumur lebih dari seratus tahun kepada Terbanding1/Pembanding dalam perkara ini yakni surat bukti P1 sampai dengan buktiP29 tidak ada satupun bukti dari surat ini yang dapat membuktikan bahwaobjek sengketa perkara a quo yang merupakan milik dari Rince BenuMasuberada

ASK LAW FIRM yangberkantor di Miliran UH II/68 Yogyakarta,berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Desember2010 PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI,sekarang sebagai TERBANDING1 dari 13 halanHalaamsan Nomor67/Pdt.G/2010/PTA.YKPengadilan Tinggi Agama tersebut:Telah membaca berkas perkara dan semuasurat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkanbanding;TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimanatermuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor653/Pdt.G/2009/PA.Smn tanggal

/Pengggugat telah sepakatmemberikan pinjaman uang sebesar Rp + Rp 1.156.500.000, (SatuMilyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), danTerbanding 1/Tergugat 1 juga telah sepakat menerima pinjaman uangdari Pembanding/Penggugat, hal tersebut dibuktikan dengan buktikwitansi bertanda P1 s/d P9 dan P11 berupa fotocopi kwitansipenerimaan uang oleh Terbanding 1/Tergugat 1 dariPembanding/Penggugat, dan bukti transfer bertanda P12 s/dP21berupa fotocopi transfer Pembanding/Penggugat kepada Terbanding1

pengakuan Terbanding 1/Terguagt 1 telah menerimafasilitas pinjaman secara baik dari Pembanding/Penggugat, dan positapoin 7 berisi tentang meskipun Tergugat 1 telah menyatakan akanmembayar dan melunasi hutangnya kepada Penggugat yang jatuh tempopada tanggal 11 Mei 2018, namun faktanya hingga saat ini Tergugat tidakjuga mau membayar dan melunasi hutangnya kepada Penggugat, secarahukum jelasjelas merupakan dalil gugatan perbuatan melawan hukumyang dikutip dan diambil dari katakata surat pernyataan Terbanding1

Nomor 22/PDT/2019/PT.MTRdalil a quo Pembading/Penggugat telah mengalami kerugian, baikkerugian materil maupun kerugian immateriil akibat perbuatan Terbanding1/Tergugat 1 dan Terbanding 2/Tergugat 2 yang tidak mau membayarhutangnya kepada Pembanding/Penggugat, sehingga hal tersebutmembuktikan Terbanding 1/Tergugat 1 dan Terbanding 2/Tergugat 2tidak memiliki iktikad baik, hal tersebut dibuktikan dengan bukti suratbertanda P1 sampai dengan P22 dan bukti P25, serta dikuatkandengan keterangan saksi DEDI

Sehingga pembayaran bunga bukan saja hanya dalam gugatanwanprestasi sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie dalamputusan ini, deermikian pula halnya kerugian immateriil, jelas merupakanhal yang disahkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum, sehinggadalil gugatan pada poin ini merupakan dalil gugatan perbuatan melawanhukum;Bahwa dalam posita poin 17 yang meminta sita jaminan atas sebidangtanah milik Terbnading 2/Tergugat 2 dan sebidang tanah milik Terbanding1/Tergugat 1 yang telah dijaminkan

/Terbanding1 a, b. dan Tergugat 2/Terbanding 2 tanggal 17 September 2019, Tergugat3/Terbanding 3 tanggal 12 September 2019, Tergugat 4/Terbanding 4 tanggal 12September 2019;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan memori bandingtertanggal 19 September 2019 yang dimasukkan dikepaniteraan PengadilanNegeri Painan tanggal 19 September 2019 dan satu rangkap turunannya telahdiserahkan kepada Kuasa Tergugat 1 a, b.

/Terbanding1 a, b. dan Tergugat 2/Terbanding 2 tanggal 30 September 2019, Tergugat3/Terbanding 3 tanggal 25 September 2019, Tergugat 4/Terbanding 4 tanggal 24September 2019;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembandingtersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telahmemenuhi persyaratan yang ditentukan Undangundang dan oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa untuk kepentingan banding

pajak;: bahwa oleh karena itu koreksi jumlah pajak karena sengketa tarif oleh Majelisterhadap jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa JanuariDesember 2008 menurutkeputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding inimenjadi sbb : Tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa tarif; Objek PPh Ps 23 Tarif Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Koreksi jumlahN (versi Terbanding) Penghasilan Pasal Pajak akibat Macam/Jenis Nilai Versi Versi Versi Versi Majelis sengketa objekTerbanding Majelis Terbanding1

adanya surat pernyataan P.1dan P.2 tersebut dan mengaku telah pula menandatangani akta tersebut;Bahwa lagi pula surat pernyataan dari Inaq Mahsun dan Inaq Pajri tersebuttelah diakui kebenarannya di mana Inaq Mahsun dan Inag Pajri yang masihbibinya Tergugat 1 benarbenar telah menyaksikan bibinya (Tergugat 1)telah mengambil 2 ekor sapi milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasidan Tergugat 1 akan memberikan tanah objek sengketa milik Tergugat 1.Bahwa dengan adanya pernyataan tersebut dari Tergugat 1/Terbanding1

Pembanding tidak datangmemeriksa berkas banding tersebut sesuai Surat Keterangan yang dibuat danditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 08Maret 2016 dan kepada Tergugat/Terbanding telah disampaikan pemberitahuanmemeriksa berkas perkara banding tertanggal 22 Februari 2016, namun tidakdatang memeriksa berkas banding (inzage), sesuai SuratKeterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan AgamaWatansoppeng tanggal 08 Maret 2016, demikian pula kepada turut Terbanding1

Ny, SHARSHI BALA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,beralamat di Jalan Pasar Baru No.3 A, Kelurahan Pasar Baru,Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI /TERBANDING1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 168/B/2013/PT.TUNJKT tanggal 2 September 2013 tentang Penunjukan SusunanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat2.

URAIAN PEMOHONBANDING TERBANDING1 Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto 2,597,726,212.00 2,713,236,030.002 Harga Pokok Penjualan 2,511,567,140.00 2,511,567,140.003 Penghasilan Bruto atau Laba Bruto 86,159,072.00 201 ,668,890.004 Pengurangan Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha 18,270,294.00 18,270,294.005 Penghasilan neto dalam negri 67,888,778.00 183,398,596.006 Penghasilan neto dalam negri lainnya:Penghasilan dari luar usaha (12,220,136.00) (12,220, 136.00)7 Penyesuaian Fiskala.

Mtr.adalah tidak mengurangi keabsahan diajukannya gugatan ini sesuai denganapa yang diinginkan dan terhadap siapa gugatan itu ditujukan, karena bolehjadi Atik binti Amaq Bini yang tidak lain anak dari : Manggi binti AmaqMuliasih (Penggugat 1/Terbanding 1) pada saatnya nanti mendapat bagianwaris dari ibunya yaitu Manggi binti Amagq Muliasih (Penggugat 1/ Terbanding1), dan hal itu. dapat diperhitungkan bagian warisnya dikemudian hari,apalagi selama sidang berlangsung tidak dipersoalkan dalam jawabmenjawab

yang dimaksud didalamPasal 7(b) Undang undang Nomor : 8 Tahun 1988 TentangPerlindungan Konsumen (Sselanjutnya disebut UUPK), yangmenyatakan bahwa : Kewajiban pelaku usaha adalahmemberikan informasiyang benar, jelas dan jujur mengenaikondisi dan jaminan barang dan/ataujasa serta memberipenjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan ;MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAMPERTIMBANGANNYA BAHWA PENGUGAT /PEMOHON BANDINGTIDAK PERNAH PROTES DAN MEMINTA ANSURANSI KEBAKARANKEPADA TERGUGAT/TERBANDING1

, Pajak Rp. 26.955, SPPT PBBNo. 52.03.200.001.076.0011.0 (dahulu SPPT No. 076.0011.0)tercatat atas nama INAQ MUDRA/INAQ MUNDRE serta batasbatas Obyek yang sebenarnya dan tidak pernah berubah dantelah dibagi kepada cucunya yaitu Terbanding1 danTerbanding2 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan DesaJerowaru pada tanggal 12 Januari 2018.

Perdata Nomor 103/PDT/2018/PT.MTR(Terbanding1) dan Baiq Dewi Isma Yandriani (Terbanding2)serta jelas batasbatasnya telah berubah yang dikeluarkan olehPemerintahan Desa Jerowaru pada tanggal 06 Desember 2014,dan sesuai dengan keterangan saksisaksi dari para tergugatTerbanding telah terungkap bahwa para tergugat adalah pemilikSAH dari Obyek sengketa; bukti Surat Tanda (T.8) Surat Pemberitahuan Pajak tertuang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2018 dan Fotocopi Surat TandaTerima Setoran (STTS) Pembayaran

jualbeli tanah sengketa aquo antara Penggugatsebagal Pembeli dengan Tergugat1 sebagai Penjual.Bahwa selanjutnya dalam Paragraf 4 juga dengan tegasmenyatakan bahwa berdasarkanpertimbangan tersebut diatas, dapatdisimpulkan adanya peristiwa jual beli tanahsengketa antara Penggugatdengan iTergugat.Bahwa menurut Pembanding, walaupun dalammelaksanakan transaksi jual belitersebut tidak dilakukan dihadapan KepalaDesa ataupun perangkat Desa, makaperbuatan hukum yang dilakukan olehPembanding/Penggugat dengan Terbanding1

/Tergugat 1 adalah Sah danmengikat bagi pembuatnya, hal ini dilandasi denganPutusan MahkamahAgung tanggal 13 Desember 1958, Reg No. 4 K/SIP/1958 yangmenyebutkan :"Ikut sertanya Kepala Desa bukan syarat sahnya jual beli" Bahwa dalamkasus ini niat baik dari Pembanding sebagai Pembeli yang beriktikat baik harusdilindungi oleh UndangUndang dan pada sisi lain Penjual/Terbanding1/Tergugat1 dalam hal ini adalah Terbanding yang beriktikat tidak baik dapatdijadikan buktisebagai telah melakukan perbuatan melawan