Ditemukan 2282 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengurangan pangerang pencuran pengang pengudang pengurung pengoreng penanrang
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 15-04-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 169/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT. PERINTIS NUSANTARA PROPERTI
Terbanding/Penggugat : DEI SURYA LESTARI mewakili CV. TATA SURYA PROPERTY
Turut Terbanding/Tergugat II : Sdr. NOPTAVIA SUDIARTI, S.E
150 — 101
  • Mengingattagihan/piutang proyek milik Penggugat sejatinya bukan menjaditanggung jawab Tergugat I, karena tagihan tersebut tidak dimasukkansebagai komponen pengurang harga jual/akuisisi PT.PNP ke dalamRingkasan Rancangan Akuisisi, maupun pada saat acara RUPSLBtanggal 25 maupun 27 September 2019. Keseluruhan teguran/somasidari Penggugat tersebut adalah tidak tepat karena salah pihak (error inpersona).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 11-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1009/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA
238 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dari ketentuan Pasal 3 ayat (1), dapatdiketahui bahwa piutang yang nyatanyata tidak dapatditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapatdibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto,sepanjang memenuhi persyaratan:Halaman 22 dari 46 halaman. Putusan Nomor 1009/B/PK/PJK/2014a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporanlaba rugi komersial;b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutangyang nyata nyata tidak dapat ditagih kepadaDirektorat Jenderal Pajak; danc.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2248 K/Pdt/2011
Tanggal 6 Agustus 2012 — Drs. IBNU SUBIYANTO, Akt bin SUPANGAT VS MAMAN SETIAMAN P, DKK
51 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena mempunyaidasar hukum yang sah dan kuat, penerimaan bantuan tersebut merupakan unsuryang menguntungkan dalam kontrak pengadaan buku dimaksud;Jadi nilai tersebut harus diperhitungkan sebagai Pengurang adanya dugaankerugian negara;e)Para Tergugat telah sengaja tidak menghitung dan tidak memasukkan biayarevisi atau biaya cetak ulang sebesar Rp 1.821.441.413,00 (satu milyardelapan ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu empatratus tiga belas Rupiah) yang menjadi beban PT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-01-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 943/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — PT. ECCO TANNERY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
58 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;bahwa pihak Terbanding tidak dapat membuktikan adanya ketidakwajarandalam transaksi pembayaran Trading commission, namun sebaliknya, PemohonBanding dapat membuktikan bahwa transaksi Trading commission yangdibayarkan berada dalam rentang kewajaran berdasarkan analisakesebandingan yang telah Pemohon Banding lakukan;bahwa sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha,Pemohon Banding berpendapat bahwa pihak Terbanding tidak melakukanpenghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-01-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 940/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — PT. ECCO TANNERY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;bahwa pihak Terbanding tidak dapat membuktikan adanya ketidakwajarandalam transaksi pembayaran trading commission, namun sebaliknya, PemohonBanding dapat membuktikan bahwa transaksi trading commission yangdibayarkan berada dalam rentang kewajaran berdasarkan analisakesebandingan yang telah Pemohon Banding lakukan;bahwa sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha,Pemohon Banding berpendapat bahwa pihak Terbanding tidak melakukanpenghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 19-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ABBOTT INDONESIA,
176 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • danPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saatpersidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan koreksi atas Ekualisasi penjualan lokal dengan SPTMasa PPN (berdasarkan Nota MRetur) sebesar Rp25.482.421.796,00 karena terdapat nota retur atas retur barangyang dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) sendiri dan tidak ada tanda tangan dari lawantransaksi sehingga tidak diakui sebagai pengurang
Pengadilan PN SAMBAS Pidana Umum
Register : 26-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 167/Pid.B/2021/PN Sbs
Tanggal 15 September 2021 — Penuntut Umum:
1.Salomo Saing, S.H., M.H.
2.Sutrisno Tabeas, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ADI MARTIN Als ADI Bin MARTIN. Alm
143 — 662
  • BPR telah melakukan inventarisasi agunan dan telahberupaya untuk melakukan pemecahan sertifikat agunandebitur baik melalui notaris maupun melalui pihak ketigalainnya namun mengalami kendala dalam proses pemecahansertifikat sehingga agunan debitur tidak dapat dilakukanpengikatan sesuai ketentuandan agunan tersebut tidak dapatdiperhitungkan sebagai pengurang PPAP.b.
    BPR telah berupaya untuk melakukan pemecahansertifikat agunan debitur baik melalui notaris maupun melaluipihak ketiga lainnya namun mengalami kendala dalam prosespemecahan sertifikat sehingga agunan debitur tidak dapatdilakukan pengikatan sesuai ketentuan dan agunan tersebuttidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPAP.c.
    BPR telah berupaya untuk melakukan pemecahansertifikat agunan debitur baik melalui notaris maupun melaluipihak ketiga lainnya namun mengalami kendala dalam prosespemecahan sertifikat sehingga agunan debitur tidak dapatdilakukan pengikatan sesuai ketentuan dan agunan tersebuttidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPAP.d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1791/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BHUMIREKSA NUSASEJATI
57 — 670 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali adalahhubungan tidak langsung dimana hal ini tidak sesuai dengankriteria yang diatur oleh UndangUndang yang mensyaratkanadanya hubungan langsung agar suatu pengeluaran dapatdikreditkan pajak masukannya;Bahwa pengeluaranpengeluaran yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tersebut sesungguhnya adalah merupakan pemberian naturadan kenikmatan kepada para karyawannya dimana secaraumum pengeluaran atas natura ini juga tidak bolehdiperlakukan sebagai biaya (pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-09-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 839 B/PK/PJK/2016
Tanggal 9 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PDM INDONESIA
77 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menurut Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) adalah merupakan biaya alokasi riset(pembebanan biaya pengembangan produk) yang dilakukan olehPapeteries De Mauduit SAS France untuk kepentingan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dalammelakukan pengembangan produk yang diproduksi;Bahwa Biaya Other Profesional & Financial Services sebesarRp152.882.392,00 tersebut bukan merupakan biaya yangdikeluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih, danmemelihara penghasilan atau sebagai Pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2014 — Upload : 06-10-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422 K/PID.SUS/2014
Tanggal 14 Mei 2014 — JANTJE TAEK, S.E., M.M., Alias JANTJE, dkk
73 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila ada kekurangan namun tanpa ada penambahan pada pihak lain,maka hal tersebut termasuk belanja negara/ daerah sebagai kewajibanpemerintah/ pemerintah daerah yang harus diakui sebagai pengurang nilaikekayaan bersih;Bahkan, dalam pertimbangan Judex Facti tersebut, kata Dapat yang artinyamengesampingkan akibatnya meskipun akibatnya telah dipulinkan kembalidengan dibayar, digenapkan, dan lain sebagainya, tidak menghapus perbuatanpidananya sama dengan sebabnya pun dikesampingkan, yang mana sebabnyaitu
    unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara ini tidak terpenuhi, baik dalam arti formil karena daripemberian belanja Bansos tersebut, tidak ada siapapun yang memperolehkekayaan atau keuntungan secara melawan hukum, maupun dalam arti materilkarena tidak terjadi kKekurangan uang milik negara secara melawan hukum.Yang ada adalah Belanja Anggaran Bansos yang dibiayai dengan APBDKabupaten Belu TA 2009 tersebut, pemberiannya merupakan kewajibanpemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 21-07-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1467 B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN MILANO;
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perkebunan Milano, di mana atas kondisi ini telahdilakukan penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan, danhasil dari penghitungan kembali Pajak Masukan tersebut, yang menghasilkannilai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, telah diperhitungkan olehWajib Pajak sebagai pengurang dari Pajak Masukan yang telah dikreditkan diMasa Pajak Februari 2013;Sehingga dengan demikian, sesungguhnya Peraturan Menteri KeuanganNomor 78/PMK,03/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Pedoman PenghitunganPengkreditan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-08-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — IMMANUEL SIBARANI, S.TP VS PT. AGRO HARAPAN LESTARI
80 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • membuktikan Pemohon Kasasi/Penggugat bersediamenandatangani Perjanjian Bersama tanggal 12 Juni 2013 tersebut denganasumsi bahwa pemotongan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugatadalah sah karenanya secara hukum merupakan Syarat Batal sebagaimanadimaksud oleh Pasal 1353 dan Pasal 1354, namun Judex Facti tidakmempertimbangkannya;Bahwa perbuatan Pihak Termohon Kasasi/Tergugat yang telah berjanjiuntuk melengkapi semua bukti tentang haknya untuk melakukanpemotongan (deduction) karenanya menjadi pengurang
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 06-10-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor Tingkat Kasasi 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/K/2020/PN.Smg Jo Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg Tingkat Pertama: Atas Perlawanan/ Keberatan Terhadap Daftar PEmbagian Hasil Penjualan Boedel Pailit Sdr Woerjanto Widjaja ( Dalam Pailit)
Tanggal 6 Oktober 2020 — PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. MELAWAN SDR. ENDANG SUHARTA, SH., MH selaku Kurator Sdr. Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit)
717 — 271
  • Bahwaselain terkait dengan jumlah tenaga pengaman, PemohonKeberatan/ Pelawan juga keberatan terhadap jasa pengamanyang mencapai Rp7.500.000,00 per orang mengingat biayapengamanan merupakan pengurang dari penjualan dari hartapailit sehingga menjadi hutang harta pailit yang mesti didahulukanpadahal mestinya bukan termasuk hutang harta pailit karena tidakterkait dengan biayabiaya yang diprioritaskan untuk penjualanharta pailit.No. 3/Pdt.SusRenvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.SusPailit/2019/PN.Smg
Pengadilan PN SRAGEN Pidana Umum
Register : 22-02-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN SRAGEN Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sgn
Tanggal 22 Maret 2017 — MARWAN ESTIAWAN Alias MARWAN Bin SUKIMIN MITRO SEMITO
23 — 3
  • Obat jenis TRAMADOL, termasuk Golongan Obat daftar G (dalamkategori jenis obat keras), digunakan untuk pengurang rasa nyeriHal 23 dari 43 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sgn(Analgetik).2. Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (HOLY), termasuk Golongan Obatdaftar G (dalam kategori jenis obat keras), digunakan untuk penyakitParkinson.3.
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 10-08-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN MALANG Nomor 349/Pid.B/2018/PN Mlg
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ADE ELVI TRISNAWATI, SH
Terdakwa:
ANTOK NDARU CAHYONO BIN SOEMARNO
293 — 209
  • kalipengiriman seolaholah terjadi dan ditujukan ke Kintab Kalimantan Selatan, yang manahal tersebut sebenarnya tidak pernah ada serta tidak pernah dilakukan;pihak lawan transaksi tersebut diikuti penerbitan beberapa faktur pajak yang selanjutnyafaktur pajak tersebut telah dipergunakan oleh CV SINERGI PRIMA UTAMA sebagaialat untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh CV SINERGI PRIMAUTAMA padahal seharusnya CV SINERGI PRIMA UTAMA tidak berhak menggunakanfaktur pajak tersebut sebagai pengurang
    Pengertian istilah ini maksudnyaadalah menggunakan faktur pajak tersebut sebagai pengurang (kredit)dalam menghitung besarnya PPN yang harus disetor; Berdasarkan data SIDJP pada KPP Pratama Malang Selatan dan ModulPenerimaan Negara Portal DJP, pelaksanaan kewajiban perpajakan CVSINERGI PRIMA UTAMA NPWP : 31.407.823.9623.000, dapat dijelaskansebagai berikut: Penyampaian SPT Masa PPN tahun = 2013 sebagai berikut:Putusan Nomor : 349/Pid.B/2018/PN.Mlg halaman 62 dari 91 halamanTAIILN =MTLLAN1A eeue IN
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2013 — Putus : 13-08-2013 — Upload : 02-12-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 15/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA
Tanggal 13 Agustus 2013 — 1. Ir. H. YUSTIAR YUNI, MM Bin YUNIARTI 2. KHAIRIL ANWAR, SE Bin SARWANI JAMAL
56 — 17
  • Hal tersebut terjadi karena dalam penerbitan Surat PermintaanPembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana,PPN 10% tidak dicantumkan sebagai faktor pengurang dan masuk ke rekeningterdakwa (PT. Guhang Amanah Perdana). Hal tersebut mengakibatkankerugian keuangan negara sebesar Rp.237.999.575, (dua ratus tiga puluhtujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluhlima rupiah) yaitu kelebihan pembayaran kepada PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 658/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. LION SUPER INDO
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembukuan, catatan, data, informasi, atau keteranganlain yang diberikan oleh Wajib Pajak tersebut dapat dipertimbangkan.(4) Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yangdipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan atas surat ketetapanpajak yang penghasilan kena pajaknya dihitung secara jabatan terbataspada:a. dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha ataupenghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan netosecara jabatan; danb. dokumen kredit pajak sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1935 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICES INDONESIA;
46 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemohon Banding juga mengajukanpersengketaan mengenai adanya aktiva dalam KMMandiri Nusantara yang terbakar dengan menyatakanbahwa adanya pengakuan kerugian aktiva yang hilangkarena kecelakaan kapal Mandiri Nusantara di tahun 2009sehingga merupakan biaya pengurang penghasilan brutosesuai dengan Pasal 11 ayat 8 UU PPh.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 18-07-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 15 Nopember 2018 —
92 — 44
  • sehubungan dengan berakhirnya hubungan kerja antaraPerusahaan dengan karyawan maka kewajiban (hutang) karyawan kepadaperusahaan akan diperhitungkan sekaligus dari pembayaran terakhir dari sisaupah, pesangon dan / atau uang jasa / lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti T11, T12 dan bukti P13 danketentuan hukum diatas maka Majelis Hakim menetapkan sisa pinjaman /hutang sebesar Rp.93.375.625,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuhpuluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) akan menjadi pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-03-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 16 Maret 2016 — I. PTPURNA KARYA SEJAHTERA (PKS), DK VS UKAP MARTUA SIMAMORA
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat 1) memotong langsung uang saldo JHTPenggugat, sebesar 65 % sebagai pengurang dari hak pesangonHal. 25 dari 43 hal.Put.Nomor 56 K/Pdt.SusPHI/2016Penggugat, sedangkan saldo JHT Penggugat timbul berdasarkankewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkanketentuan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tanggal 17 Februari1992 Tentang Jamsostek dan sepenuhnya hak normatif Penggugatdan dalam hal ini Penggugat bukan sebagai peserta dana pensiunsebagaimana diatur oleh UndangUndang Nomor 11 Tahun