Ditemukan 2277 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengurangan pangerang pencuran pengang pengurung penanrang peneguran pengoreng pengudang pengarang pengering
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-10-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1920 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BULUH CAWANG PLANTATION;
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan hasil dari penghitungan kembali Pajak Masukantersebut, yang menghasilkan nilai Pajak Masukan, yang tidakdapat dikreditkan, telah diperhitungkan oleh Pemohon Bandingsebagai pengurang dari Pajak Masukan yang telah dikreditkansebelumnya;Bahwa sehingga dengan demikian, sesungguhnya KeputusanMenteri Keuangan Nomor: 575/ KMK.04/2000 tanggal 26Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan PengkreditanPajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang MelakukanPenyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-03-2008 — Putus : 29-07-2008 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 2438/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 29 Juli 2008 — H. MARTHIAS DAWI, Melawan: 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pasar Minggu, 2. Departemen Keuangan R.l, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II, 3. H. FERRY HERFIAN, 4. Badan Pertanahan Nasional cq. Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan,
72 — 28
  • Hal ini berarti harga limit yang ditetapkan tidak sama denganNilai Juai Obyek Pajak atau Harga Pasar karena terdapat faktorfaktor pengurang yangharus diperhitungkan yaitu dengan memperhitungkan risikorisiko penguasaan atas tanah,risiko pengosonngan dan risiko penjualan melalui ielang.15.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 12-01-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
NATANEL LELEURY
Tergugat:
PT. PERWIRA BANGUN TAMA
186 — 71
  • , bahwa memperhatikan dalil Penggugat dan Tergugatbahwa telah dibayarkan sejumlah pesangon kepada Penggugat sejumlahRp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2019,diperkuat dengan bukti T4 berupa slip setoran bank tertanggal 26 Juli 2019,telah cukup bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan Tergugat telah membayaruang pesangon kepada Penggugat sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas jutarupiah), dengan demikian pembayaran sebagian uang pesangon tersebut akandiperhitungkan sebagai pengurang
Pengadilan PN BLORA Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 06-01-2014 — Upload : 24-04-2014
Putusan PN BLORA Nomor 102/Pid.B/2013/PN Bla
Tanggal 6 Januari 2014 — Drs. BUDI NUR PRASETYO BIN NURHADI.
37 — 11
  • atau tangan ataukah ada benda yang lain;Bahwa permintaan visum et repertum dari kepolisian adalah padatanggal 16 Mei 2013, selanjutnya dari pihak Rumah Sakit membuathasil pemeriksaan berupa Visum et Repertum atas nama pasien BUDIARTA lengkap dengan catatan medisnya tertanggal 18 Mei 2013;Bahwa arti Visum et repertum dalam bahasa yunani artinya melihatdan melaporkan;Bahwa dampak dari trauma benda tumpul tersebut tidak menggangguaktivitas dari pasien dan pada saat itu kami memberi obat analgetikatau pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ASTRA DAIHATSU MOTOR
113 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanpa penyediaan /P dari DMC, PemohonBanding tidak akan bisa memulai produksinya dan tidak akan dapatmendapatkan penghasilan atas usahanya;Kewajaran Tarif Royaltr:Bahwa Pemohon Banding telah mencatat biaya Royalti dengan benar sesuaiketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Pajak Penghasilan, dimanabiaya Royalti tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karenadikeluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan;Bahwa adapun besarnya Aoyalti yang dibayarkan oleh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-09-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 840/B/PK/PJK/2016
Tanggal 9 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PDM INDONESIA
98 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menurut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah merupakan' biaya alokasi riset(pembebanan biaya pengembangan produk) yang dilakukan olehPapeteries De Mauduit SAS France untuk kepentingan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukanpengembangan produk yang diproduksi;Bahwa Biaya Other Profesional & Financial Services sebesarRp152.882.392,00 tersebut bukan merupakan biaya yang dikeluarkandalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilanatau sebagai Pengurang
Pengadilan PN LEMBATA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN LEMBATA Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lbt
Tanggal 4 Desember 2017 — 1.TJAM EDY SANTOSO 2.YAP SO GWAT
105 — 30
  • Pembantu Lewoleba sebagai berikut :Poin d, Apabila terdapat tunggakan angsuran dalam jangka waktu 3,5(tiga setengah) tahun sesuai dengan jadwal yang telah disepakati,maka isi kesepakatan ini menjadi berakhir/batal (termasuk keringananyang telah diberikan) dan kembali pada perjanjian kredit sebelumnya.Apabila kesepakatan penyelesaian damai ini menjadi batal makaHalaman 31 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lbtangsuran yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA(PENGGUGAT) akan diperhitungkan sebagai pengurang
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 08-05-2014 — Upload : 07-08-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 39 / PDT / 2014 / PT.PLG
Tanggal 8 Mei 2014 — 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA dkk vs PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
49 — 21
  • pada ayat (1)disampaikan kepada Menteri Keuangan;Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH Sumber DayaAlam untuk masingmasing daerah paling lambat 30 (tiga puluh) harisetelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis;Perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan/atau GasBumi untuk masingmasing Daerah ditetapkan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah menerima ketetapan dari menteri teknissebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkiraan bagian Pemerintah,dan perkiraan unsurunsur pengurang
    pada ayat (1)disampaikan kepada Menteri Keuangan;Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH Sumber DayaAlam untuk masingmasing daerah paling lambat 30 (tiga puluh) harisetelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis;Perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan/atauGas Bumi untuk masingmasing Daerah ditetapkan paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah menerima ketetapan dari menteri teknissebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkiraan bagian Pemerintah,dan perkiraan unsurunsur pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 07-12-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING;
46 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaikonsekuensi logisnya, seharusnya Pajak Masukan yang Pemohon Bandingkreditkan seluruhnya dapat diakui sebagai pengurang atas Pajak Keluaran.Pemohon Banding juga berkeyakinan bahwa Pajak Masukan yang PemohonBanding perhitungkan adalah PPN Masukan yang benar, nyata, tidak fiktif, dandapat diuji baik melalui arus uang dan barang. Karena itu, Pemohon Bandingberpendapat bahwa Pihak Terbanding seharusnya tidak hanya mendasarkankoreksinya hanya berdasarkan hasil konfirmasi saja.
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Umum
Register : 01-04-2021 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs
Tanggal 18 Mei 2021 — Penuntut Umum:
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
RIVALDI OKTAVIAN Anak Dari JEFFRI IDRIS
65 — 30
  • merk MOMSKEY warna hitam bercakputih; 1(Satu) lembar jacket merk OZONE warna putih kuning muda; 1 (Satu) lembar celana panjang merk ROCKKFACE warna hitam; 1(Satu) lembar celana pendek merk WAYOUT warna kream ; 1(Satu) pasang sepatu merk VANS warna putih hitam;adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, hasildari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatanserta tidak dikehendaki oleh saksi Jelau Imang untuk diberikan kepada saksi JelauImang sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PBM JASA TRISARI
60 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang dianggap sebagai penghasilan yangmenjadi objek Pajak Pertambahan Nilai karena seharusnya koreksi sisapemakaian pelumas ini merupakan koreksi biaya di Surat Pemberitahuan PajakPenghasilan Badan berdasarkan beda waktu sebesar sisa persediaanoli/pelumas per 31 Desember 2008 atau sebesar Rp. 1.112.611.700,00 dimanaseharusnya dibebankan di tahun berikutnya, dengan adanya koreksi beda waktuatas sisa pemakaian oli/ pelumas tersebut maka biaya oli/pelumas yang dapatmenjadi1.522.502.903,00;Kesimpulan :pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BHUMIREKSA NUSASEJATI
183 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1871/B/PK/PJK/20174.12.4.13.4.14.adanya hubungan langsung agar suatu pengeluaran dapatdikreditkan pajak masukannya;Bahwa pengeluaranpengeluaran yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tersebut sesungguhnya adalah merupakan pemberian naturadan kenikmatan kepada para karyawannya dimana secaraumum pengeluaran atas natura ini juga tidak bolehdiperlakukan sebagai biaya (pengurang penghasilan kenapajak) dalam pembukuan perusahaan secara fiskal (SesuaiPasal 9
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-12-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1454/B/PK/PJK/2016
Tanggal 1 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ANUGRAH MITRA DEWATA
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto:Pengurang Penghasilan Bruto menurut Pemohon Banding Rp 1.890.440.178,00Pengurang Penghasilan Bruto menurut Terbanding Rp 1.489.864.554.00Koreksi Terbanding Rp 400.575.623,00Bahwa koreksi ini berasal dari penjumlahan koreksi positif dan negatif pospos: Penyusutan & amortisasi, bunga pinjaman, biaya penjualan,biayapemasaran,biaya administrasi umum dan biaya sewa.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu
Register : 12-01-2018 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 55/PID.SUS/2018/PT-MDN
Tanggal 8 Februari 2018 — RUDI NASUTION
88 — 28
  • dalam melakukan transaksi jual beli CPO yang dilakukan secara fiktiftersebut, PT Putri Windusemesta dijadikan sarana untuk melaporkanpenerbitan Faktur Pajak Standar yang tidak berdasarkan transaksi yangsebenarnya ke dalam SPT Masa PPN perusahaan untuk kemudian dilaporkanSPT Masanya ke Kantor Pelayanan Pajak;Bahwa PT Putri Windusemesta menerbitkan Faktur Pajak Standar kepada PTPermata Hijau Sawit dan mengkreditkan faktur pajak terkait pembelian dari CVJasa Persada Corporation sehingga menjadi faktor pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-12-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 890 B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HONDA TRADING INDONESIA;
80 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalampenyajiannya di laporan auditor independen, diskon penjualan tersebutmerupakan pengurang dari total penjualan, sehingga total penjualan tersebutadalah penjualan bersih setelah diskon. Dengan demikian diskon tersebutseharusnya diperhitungkan di dalam pengujian perhitungan arus piutangtersebut;Bahwa dari penjelasan di atas, jelas bahwa metode pengujian arus piutangyang dilakukan oleh Terbanding tidak benar karena belum memperhitungkankoreksi audit dan diskon penjualan.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 14-12-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 801/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 20 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : IR Hira Indriati Diwakili Oleh : Agreeya N. T. Pakpahan
Terbanding/Tergugat : PT Bank OCBC NISP, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Krida Setia Abadi
Terbanding/Turut Tergugat II : PT Subur Sakti Putera
Terbanding/Turut Tergugat III : PT Balai Mandiri Prasarana
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jakarta IV
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia cq Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
195 — 115
  • jasa Penilai(appraisal) Independen sehingga memperoleh hasil nilai AYDASementara yang nilainya sangat rendah,Tidak menanggapi dan menindaklanjuti isi permohonan SuratTURUT TERGUGAT tanggal 20 Oktober 2016 No.KSA/180/MR/X/16 untuk melakukan pembelian kembali salah satuAYDA Sementara, danMenetapkan nilai tebusan yang jauh lebih mahal dari nilai tebusanyang telah disepakati untuk AYDA Sementara,PENGGUGAT menderita kerugiankerugian sebagai berikut :a)b)Nilai AYDA Sementara yang digunakan sebagai nilai pengurang
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama Harta Bersama
Register : 10-02-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan PA PEKANBARU Nomor 188/Pdt.G/2014/PA.Pbr
Tanggal 16 Desember 2014 — Penggugat Vs Tergugat
47 — 19
  • 1 bulan :20.000, kg x Rp 1.700, = Rp 34.000.000Upah panen Rp 80, / per kgTotal upah panen Rp 80, x 20.000 kg = Rp 1.600.000,26 Agustus Desember/sampai diajukannya Gugatan ini 16 bulanTotal penjualan sawit :Rp34.000.000,x16bulan=Rp. 44.000.000,Upah panen :Rp 1.600.000, x 16 bulan =Rp. 25.600.000,Rp.69.000.000,Hal 19 dari 58 Hal PutusanNo.0188/Pdt.G/2014/PA.Pbr5 Menyatakan pembagian harta bersama yang telah dijual kepada pihak laindan hasil penjualan buah sawit yang ditahan oleh Tergugat sebagai pengurang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 18-07-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 15 Nopember 2018 —
92 — 44
  • sehubungan dengan berakhirnya hubungan kerja antaraPerusahaan dengan karyawan maka kewajiban (hutang) karyawan kepadaperusahaan akan diperhitungkan sekaligus dari pembayaran terakhir dari sisaupah, pesangon dan / atau uang jasa / lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti T11, T12 dan bukti P13 danketentuan hukum diatas maka Majelis Hakim menetapkan sisa pinjaman /hutang sebesar Rp.93.375.625,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuhpuluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) akan menjadi pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-03-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 16 Maret 2016 — I. PTPURNA KARYA SEJAHTERA (PKS), DK VS UKAP MARTUA SIMAMORA
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat 1) memotong langsung uang saldo JHTPenggugat, sebesar 65 % sebagai pengurang dari hak pesangonHal. 25 dari 43 hal.Put.Nomor 56 K/Pdt.SusPHI/2016Penggugat, sedangkan saldo JHT Penggugat timbul berdasarkankewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkanketentuan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tanggal 17 Februari1992 Tentang Jamsostek dan sepenuhnya hak normatif Penggugatdan dalam hal ini Penggugat bukan sebagai peserta dana pensiunsebagaimana diatur oleh UndangUndang Nomor 11 Tahun
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 11-09-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 25-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 181/Pdt.Sus PHI/2015/PN/BDG
Tanggal 10 Februari 2016 — PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk; L A W A N; H. DEDI KURNIADI;
105 — 19
  • kewajibankewajibannya kepada Tergugat; yaitu membayar upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterima oleh Tergugat terhitung sejak bulanAgustus 2015 dan September 2015 serta dibayarkan secara rutinsetiap bulannya sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan14Industrial berkekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagaiberikut :Income (pendapatan) :1) Upah Pokok : Rp. 15.351.000,2) Premi Asuransi In :Rp. 82.895,3) Vehicle Allowance (Tunjangan Transportasi) :Rp. 7.100.000,Jumlah > Rp. 22.533.895,Deductions (pemotong/pengurang