Ditemukan 2375 data
41 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kalaupun benar pertimbangan Hakim PTTUN bahwa Panitia PenyelesaianPerselisinan Peroburuhan (P4P) merupakan administrative beroep, quasirechtspraak atau Peradilan Administrasi Semu sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 48 UndangUndang No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 TahunHal. 32 dari 36 hal. Put.
367 — 403
PokokPokok Hukum Tata Usaha Negaraterbitan Binacipta, KTUN pada hakikatnya harus merupakantindakan hukum tata usahaNegara (dan bukan berisi tindakanadministrasi semata), menimbulkan hubungan hukum yang baruyaitu hak dan kewajiban bagi pihak yang dituju oleh keputusan,sehingga sifat keputusan dalam sebuah KTUN memiliki karakteristikutama yaitu adanya pernyataan kehendak dari pejabat yangberwenang yang memiliki konsekuensi hukum dalam bentuk normakonkret, ketetapan, rencana, dan perundangundangan semu
60 — 8
Kemudianpada saat dilakukan Lelang telah ditawar dengan harga tertinggiberdasarkan Tim Penilai yang diajukan Tergugat yang mana nilai limitharga adalah tidak wajar dan tidak menunjukkan lelang yang dilakukanTurut Tergugat adalah nilai lelang riil/ harga sebenarnya akan tetapihanya nilai lelang semu atau hanya formalitas dengan nilai Rp.625.000.000, (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) karena nilaipasar barang jaminan adalah minimal sebesar Rp 1.800.300.000, (SatuMilyar Tiga Ratus Juta Rupiah);
120 — 283 — Berkekuatan Hukum Tetap
karenamasih memerlukan tindak lanjut keputusan instansi lain yaitu(KPKNL) yang dituangkan dalam Risalah Lelang, bukanlahberdasarkan hukum publik melainkan menurut hukum privat ic.Pasal 2 sub a UndangUndang No. 5 Tahun 1986;e Bahwa objek gugatan a quo tersebut merupakan rentetan/rangkaiantindakan hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangkapengurusan piutang negara yang dilakukan oleh PUPN karenaadanya Surat Paksa yang merupakan Putusan PUPN, yang manaPUPN adalah Badan Pengadilan Administrasi Semu
103 — 28
dengan DEDY YOGASARA aliasDEDY TIONG untuk menggunakan PT.Mitra Teladan Jaya Karsa sebagai salahsatu. perusahaan pendamping selain perusahaanperusahaan lain yangdigunakan oleh DEDY YOGASARA alias DEDY TIONG tersebut dapatdikatakan sebagai perobuatan persekongkolan antara Terdakwa AGUSRIYANTO dengan DEDY YOGASARA alias DEDY TIONG untuk mengatur danatau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinyapersaingan usaha tidak sehat karena tindakan tersebut telah menciptakanpersaingan semu
PT.MitraTeladan Jaya Karsa dengan cara meminjamkan atau menggunakan PT.MitraTeladan Jaya Karsa sebagai salah satu perusahaan pendamping selainperusahaanperusahaan lain yang digunakan oleh DEDY YOGASARA aliasDEDY TIONG tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan persekongkolanantara Terdakwa AGUS RIYANTO dengan DEDY YOGASARA alias DEDYTIONG untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehinggadapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena tindakantersebut telah menciptakan persaingan semu
359 — 169
Ciricirinya yaitu antara lain lipatanpelupuk mata, rambut hitam bahkan kadangkadang semu biru, tubuh tidakbanyak berbulu, muka datar dengan tulang pipi yang menonjol, hidung pipih,dan tinggi badan yang sedang. Bangsa Cina asli adalah Orang Han, yangberasal dari daerah pegunungan yang bertanah Los di Provinsi Shensi danShansi.6.
Ciricirinya yaitu antara lain lipatanpelupuk mata, rambut hitam bahkan kadangkadang semu biru, tubuh tidakbanyak berbulu, muka datar dengan tulang pipi yang menonjol, hidung pipih,dan tinggi badan yang sedang. Bangsa Cina asli adalah Orang Han, yangberasal dari daerah pegunungan yang bertanah Los di Provinsi Shensi danShansi.18.
218 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 55 K/Pdt.SusKPPU/2014Membandingkan dokumen tender sebelum penyesuaianMenciptakan persaingan semu;Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atausepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukanuntukmengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihakterkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yangmengikuti tender, dengan
Persekongkolan dalam Tender (selanjutnyadisebut ''Pedoman Pasal 22") adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelakuusaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalamupaya memenangkan peserta tender tertentu;Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:kerjasama antara dua pihak atau lebih;secara terangterangan maupun diamdiam melakukan tindakan penyesuaiandokumen dengan pesertalainnya;membandingkan dokumen tender sebelum penyerahanmenciptakan persaingan semu
bersekongkol berdasarkanPedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalahkerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha denganpihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapundalam upaya memenangkan peserta tender tertentu ;Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkoltersebut dapat berupa:a kerjasama antara dua pihak atau lebih;b secara terangterangan maupun diamdiammelakukan tindakan penyesuaian dokumen denganpeserta lainnya;c membandingkan dokumen tender sebelumpenyerahan;a menciptakan persaingan semu
114 — 41
Bahwa dalildalil jawaban Penggugat pada poin 4 (empat) dan5 (lima), Tergugat tidak perlu menanggapinya karena alasan Penggugatadalah alasan semu semata, karena tidak sesuai faktafakta danperistiwa yang terjadi;5. Bahwa pada poin 6 (enam) Tergugat juga tidak perlumenanggapinya, karena alasan Penggugat adalah alasan dibuatbuatsemata untuk menjebak Tergugat, sebab tidak ada kerumunan keluargaatau tetangga Tergugat yang datang bawa parang dan balok;6.
54 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artinya, alat bukti yang diajukanmengandung fakta kongkret dan relevan atau bersifat prima facie, yaitumembuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan eratdengan perkara yang diperiksa; Fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian dikategorikan sebagai halyang khayali atau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat buktiuntuk membuktikan, benaran: (M.
29 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan bertentangandengan kaidah hukum Penyiaran dan yang lebih ironis lagi putusanyang dimohonkan kasasi tersebut akan dapat menumbuh suburkankeangkuhan pimpinan lembagalembaga yang tidak taat kepadaketentuan hukum penyiaran serta tidak berkenan /egowo meletakkanjabatannya sekalipun masa jabatannya telah berakhir sebagaimanayang dipertontonkan Penggugat dalam perkara ini, sehingga olehkarenanya pertimbangan hukum yang keliru tersebut haruslah dianulirdan dibatalkan oleh Judex Juris;Bahwa pembenaran semu
281 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang kedua, dalam kontekstender, kami menangkap tender ini bukan tendersebenarnya (tender semu). Kami mengundang Direksi,apakah ini kesalahan Direksi atau Panitia Tender?Karena tender ini menampilkan merek dimana itumelanggar UU No. 5 tahun 1999. Jawaban Bahwa niat kami memang membeli langsung ke GE. Mungkin ini istilah yang harus kami ubah dalam juklak Hal. 20 dari 88 hal. Put. No. 242 K/Pdt.Sus/2012 67.68.69. kami sehingga istilah yang ada saat ini mungkinterkesan rancu.
Yang kedua, dalamkonteks tender, kami menangkap tender ini bukan tender sebenarnya(tender semu). Kami mengundang Direksi, apakah ini kesalahan Direksiatau Panitia Tender? Karena tender ini menampilkan merek dimana itumelanggar UU No. 5 tahun 1999Direktur Teknik Pemohon telah menyatakan dengan tegas :Bahwa niat kami memang membeli langsung ke GE. Mungkin ini istilahyang harus kami ubah dalam juklak kami sehingga istilah yang ada saatini mungkin terkesan rancu.
64 — 43
2016 terjadi orag tua PemohonDstnya Akan tetapi di bulan Oktober 2020 orang tua Pemohon tidakpernah sama sekali berniat untuk mendamaikan pemohon denganTermohon,Dstnya Pemohon Konvensi tidak ingin berpolemik lagidan tidak perlu Pemohon konvensi tanggapi lagi karna memang dariHlm 20 dari 45 Him Putusan Nomor 1821/Pat.G/2020/PA.Pbrawal pernikahan antara Termohon Konvensi dengan PemohonKonvensi sudah tidak ada lagi Pemohon konvensikan rasakan salingmenyangi dan mengasihi dari Termohon Kovensi hanya semu
93 — 48
Bahwa pertanyaan yuridis tersebut, sangat perlu dijawab agar perkaraaquo tidak menjadi semu dan ambigu;DWANGSOM TIDAK BERDASAR HUKUMa. Bahwa posita angka (14) dan petitum angka (5) menuntut agarditerapkan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) perhari atas setiap kelalaian melaksanakan putusan;b.
130 — 37
Bahwa, oleh karenanya, semua muatan dari posita gugatan ParaPenggugat hanyalah cerita dan harapan Para Penggugat belaka, yang tidakberdasarkan hukum dan fakta hukum, melainkan cerita dan harapan semu,sebab masingmasing anak atau ahli waris sah dari P ..........
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 67 K/Sip/1972, menyatakan : Bahwa Putusan Judex Facti dibatalkan, jika Judex Facti tidak memberikanalasan/pertimbangan pertimbangan yang cukup ;3 Bahwa Majelis Hakim Memberikan Pertimbangan Hukum Pembuktian yanghanya didasarkan pada Asumsi belaka, yang terlalu Sederhana (Simpliciter)upaya Pembuktian yang sangat Singkat (Summier), suatu Kesimpulan terhadapKejadian Jual Belinya yang semu/fiktif atau Perbuatan Pura Pura Jual Belidengan pembantunya (Nona ISA)/ schijinhandeling tersebut, dengan tidakdidukung
68 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
YettySoetjitro (Terlawan ) dengan Wira Budiman Gumulya (Terlawan Ill)tersebut dalam Akta Jual Beli No. 131/123/Sm.Ut/84 tanggal 20Nopember 1984 dengan alasan bahwa jual beli tersebut merupakanjual beli semu karena fakta yang sebenarnya adalah Ny.
10 — 8
.: 1444/Pdt.G/2020/PA Mkskarena faktanya Penggugat Rekonvensilah yang selalu mendesakTergugat Rekonvensi untuk secepatnya mengajukan perceraian ini,seharusnya Penggugat Rekonvensi punya sedikit empati kepadaTergugat Rekonvensi, sebab apabila berbicara umur maka seharusnyaPenggugat Rekonvensi malu dengan kelakuannya yang hanyamemikirkan kesenangan semu dan menuntut Tergugat Rekonvensidiluar kewajaran penghasilannya, maka dari itu Tergugat Rekonvensimenolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi tersebut
117 — 43
Akta Notaris yang dibuat dengan Matern suatuperjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah/rumah yangdibungkus sebagai suatu perjanjian jual beli tanah dengan hak membelikembali dengan tujuan digunakan untuk melakukan peralihan hak atastanah debitur kepada kreditur bilamana debitur wanprestasi, maka haldemikian itu adalah suatu perjanjian semu atau purapura dan harusdinilai sebagai perjanjian hutang piutang..
BINSAR CHARLES NAINGGOLAN
Tergugat:
PT. CIPTA BAJA TRIMATRA
64 — 26
Pasat 3 KKWT NO.137/5PKKWT/HRD/X/2017 telah mengatur bahwa semu karyawan TERGUGATtermasuk PENGGUGAT wajib menaati Peraturan Perusahaan baik berupaketentuan tertulis maupun tidak tertulis dan berkewajiban melakukan tugasyang diberikan kepadanya dengan sebaikbaiknya.Halaman 23dari 41 hal.
82 — 92
gugatan penggugat tangga22 maret 2016 point 3.4.1 dan isi gugatan penggugat tanggal 10April 2016 point 3.4 berbeda dan penggugat Kebingungan, insebuah tanda penipuan ingin memanipulasiHonda Vario (Sama penggugat)Tergugat mempunyai utang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)untuk pembelian mobil HRV BL 1062 NF.Hal '12 dari 53 him Put. 0099/Pdt.G/2016/MSLsm.1718192021Point 3.5 tidak benar, itu hanya penggugat ingin membalik fakta, jumlallemas yang benar seperti tergugat sebutkan di atas dan semu