Ditemukan 2113 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED;
10484 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Banding, meskipun didalam ketentuanperpajakan domestik mengatur ketentuan besarnya biaya administrasiyang diperbolehkan sebagai biaya untuk suatu BUT, Pemeriksaseharusnya tetap mengacu kepada perjanjian penghindaran pajakberganda (P3B) antara Indonesia dengan Thailand yang bersifat lexspecialist,bahwa di dalam P3B antara Indonesia dan Thailand Pasal 7 ayat (3)diatur sebagai berikut:"In determination of the profits of a permanent establishment, there shallbe allowed as deductions expenses which
Register : 05-01-2017 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Februari 2017 — PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
7681109 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Incidently,in such cases, the factual circumstance of each individual case areof crucial importance, which make 1t difficult to provide moreprecise description;e (the meaning of) the term "Beneficial Owner" in international taxlaw is strongly determined by factual circumstances. It is thereforenot possible to give further meaning to this term in a generalmanner.
Putus : 27-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1238 B/Pdt.Sus-Arbt/2017
Tanggal 27 Nopember 2017 — PT TIMAS SUPLINDO, VS 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI),, DK
4782124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1238 B/Pdt.SusArbt/20178.10.Pasal 37.3 (a) kontrak mengatur sebagai berikut:Any dispute which cannot be settled amicably by the Company and theContractor within thirty (30) days of the reference to the Managing Director of theCompany and the Contractor under clause 37.2 (c), such dispute shall be finallysettled by three (3) arbitrators appointed in accordance with the Rules ofArbitration of the Indonesian National Board of Arbitration (BANI).
Putus : 23-05-2008 — Upload : 06-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17PK/PIDSUS/2008
Tanggal 23 Mei 2008 — INDRA WHARMAN SIREGAR, SE
11275 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.17 PK/Pid.Sus/2008.Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaanpemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadapputusan bebas .Bahwa pasal 14 ayat (7) The International Covenant on Civil and PoliticalRights (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan UndangUndang No. 12 tahun2005, menyatakan :No one shall be liable to be tried or punishment again for an offencefor which he has already been finally convicted or acquitted inaccordance with the law and penal procedure of each country
Putus : 17-03-2010 — Upload : 23-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 737K/PDT/2009
Tanggal 17 Maret 2010 — PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk vs. PT. LAGUNA ALAMABADI ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
83109 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nepotisme.Adapun nuansa KKN ini dalam konteks sistem peradilan juga dikenaldengan korupsi dalam sistem peradilan (judicial corruption) dan tidakmengembangkan sikap yang dikenal dengan istilah judicial discretion yangmenyatakan :Enlightened by intelligence and learning, controlled by sound principles oflaw, of firm courage combined with the calmness of cool mind, free frompartiality, not swayed by sympathy nor warped by prejudice not move by anykind of influence save alone the overwhelming passion to do that which
Register : 03-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HERCULES CHEMICAL INDONESIA;
2617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap SH, Hukum Acara Perdata,Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,Penerbit Sinar Grafika, hal. 830).Bahwa dalam Yurisprudensi, putusan yang diambil mengandung pertimbanganyang mendasar yaitu ratio decidendi atau basic reason, berupa prinsip hukumyang dijadikan dasar putusan yang diambil (the principle of law which thedecision is based), dan putusan yang dijatunkan merupakan kasus yangberhubungan dengan perkembangan hukum (law development), sehingga padahakekatnya
Register : 27-07-2017 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 385/PDT.G/2017PN.JKT.PST
Tanggal 20 Maret 2018 — KUI LIM X PT. ASURANSI QBE POOL INDONESIA,Cs
459423
  • Fitri Indah Pratiwi sebagaimana diuraikandalam polis sesuai ketentuan Important Procedure In TheEvent Of Loss Or Damage For Which Underwriters May BeLiable Liability Of Carriers, Bailees Or Other Third Party yangberbunyi : it is duty of the Insured and their Agents, in allcases, to take such measures as may be reasonable forpurpose averting or minimising a loss and to ensure that allrights againts Carrier, Bailees or other third parties are properlypreserved and exercised.
Putus : 07-01-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 7 Januari 2016 — INDRAMONO
10457 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 100 K/Pid.Sus/2015Skill, experience training, or education sufficient to qualify him as anexpert on the subjek to which his testimony relates.
Register : 03-09-2010 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 412/PDT.G/2010/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Desember 2011 — YENNY KARTIKA >< ITOCHU CORPORATION, dkk
14960
  • Allrights which could arise from the use of the Trademark shall onlybenefit to FiorucciTerjemahan bebasnya:Sementara itu, dan untuk masa sejak ditandatanganinya perjanjiansaat ini sampai dengan hari pendaftaran Merek, Pembeli telah setujuuntuk bertanggungjawab terhadap penggunaannya dengan resikofinansial dan hukum dan merupakan tanggap jawab mutlaknya.Seluruh hak yang dapat timbul akibat penggunaan Merek hanya demikeuntungan Fiorucci*3.
Register : 03-10-2017 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 133/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Ptk
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
1.Ir. SUNARYO
2.Drs. Agustiar
3.ERRY IRIANSYAH, ST
4.EFFENDY AZ ALMUTAHAR, SH
5.ZULKARNAEN, SE
6.ANDREAS TOMI
7.WAHYUDI HIDAYAT, ST
8.AGUS SETIAWAN
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
POKJA Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
20974
  • Padahal senyatanyanya adalah undue processof law / tidak menjalankan proses hukum yang sepatutnyaatau secara melawan hukum.Definisi due process of lawmenurut Blacks Law Dictionary:Due proces of law implies the right of the person affectedthereby topresent before the tribunal which pronouncesjudgement upon thequestion of life, liberty, or property, in itsmost comprehensive sense;to be heard, by testimony orotherwise, and to have right to tocontroverting, by proof,every material fact which bears on
    Padahalsenyatanya adalah undue process of law/tidak menjalankanProses hukum yang sepatutnya dengan melawan hukum.Halaman 89 dari 326 Putusan Nomor 133/Pdt.SusKPPU/2017/PN PtkDefinisi due process of lawmenurut Blacks Law Dictionary:"Due proces of law implies the right of the person affectedthereby topresent before the tribunal which pronouncesjudgement upon thequestion of life, liberty, or property, in itsmost comprehensive sense; to be heard, by testimony orotherwise, and to have right to tocontroverting
    , by proof, everymaterial fact which bears on thequestion of right in matterinvolved.
Putus : 19-11-2015 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Smg.
Tanggal 19 Nopember 2015 — IDA NURSANTI, S.H. MELAWAN KEPALA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
7616
  • Arens dan James K.Loebbecke dalam Bukunya Auditing An Itegrated Approach yangditerbitkan oleh Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632,halaman 171172 dinyatakan:In deciding which audit procedures to use, there are seven broadcategories of evidence from which the auditor can choose.These categories, referred to as types of evidence, are listed belowand defined and discussed in this section.Physical Examinatione Confirmatione Documentatione Observatione Inquiries of the cliente Reperformancee
Putus : 22-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1766/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HERCULES CHEMICAL INDONESIA
2214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • YahyaHarahap SH, Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, hal. 830);Bahwa dalam Yurisprudensi, putusan yang diambil mengandungpertimbangan yang mendasar yaitu ratio decidendi atau basic reason,berupa prinsip hukum yang dijadikan dasar putusan yang diambil (theprinciple of law which the decision is based), dan putusan yangdijatuhkan merupakan kasus yang berhubungan dengan perkembanganhukum (law development), sehingga pada hakekatnya
Register : 12-11-2014 — Putus : 12-02-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 288/Pid.Sus/2014/PN Pbu
Tanggal 12 Februari 2017 — M. TAUFIK RAHMAN Als. MAMAN Bin SALMAN.
499
  • It is this condition between conditioningHalaman 7 dari 40 Putusan Perkara Nomor 288/Pid.Sus/2014/PN Pbufacts and conditioned legal consequences which is expressed in the statementabout responsibility.
Putus : 31-10-2011 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 612 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 31 Oktober 2011 — WEN KEN DRUG CO., (PTE) LTD, vs TJIO BUDI YUWONO/BUDI YUWONO dk
322264 Berkekuatan Hukum Tetap
  • may be transliterated asXI NIU and translated into English as Rhinoceros; Di New Zealand;Certified of Trade Mark Registration dikeluarkan oleh Commissioner ofPatents, Trade Marks and Designs Ministry of Economic DevelopmentIntellectual Property Office of New Zealand dengan Nomor 718394,tanggal 13 September 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono(Penggugat) untuk Kelas Barang 05 dan 32, dengan merek the applicantadvises that the transliteration of the Chinese characters in the mark is XINIU, which
Putus : 31-01-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/Pid/2016
Tanggal 31 Januari 2017 — YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA
298224 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Beranjak dari pemikiran Bentham inilah dapat dipahamibahwa pemidanaan dalam sistem peradilan pidana dewasa ini melibatkankorban dan pelaku dalam pengambilan putusan sehingga sanksi yangdijatunkan kepada pelaku juga memperhatikan kehidupannya di masamendatang.Hak untuk Hidup sebagai Hak yang Paling Fundamental.Hak asasi manusia (HAM) menurut salah seorang mantan anggotaKomisi HAM PBB, Fan Matersonsa, "..could be generally defined as those rightswhich are inherent in our nature and without which cannot
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1499 B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
21480 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Final settlement for any delivery ofConcentrates shall be made by the owing party to the otherparty on the third Business Day after presentation of the finalinvoice which shall be prepared by Seller promptly after all datanecessary to determine the final settlement is available andHalaman 124 dari 177 halaman Putusan Nomor 1499/B/PK/PJK/2017presented to Buyer.
    From each sample lot of Concentrates Buyer10.4shall prepare a sample which shall be divided into at least five(5) sealed sample splits for purposes of copper, gold and silverassays.
    Buyer shall havethe right, exercisable by notice in writing given not later thansixty (60) days after the completion of sampling in accordancewith Article 10, to exchange assays with Seller for any one ormore of the impurities which have been subject to penalties,pursuant to paragraph 8.5. From the composite sample held bySeller and Buyer, each party, at its own expense, shall assayeach of the designated impurities.
Register : 26-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 16 Februari 2015 — Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK
514711149
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut :e Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination of any criminal charge against him, everyone shall beentitled to the following minimum guarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him ;terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasJaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu
    Due process of law padadasarnya bukan sematamata mengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsuryang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa iamerupakan ...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry,and renders judgement only after trial... Pada dasarnya yang menjadi titik sentraladalah perlindungan hakhak asasi individu terhadap arbitrary action of thegoverment.
Putus : 25-11-2015 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Smr
Tanggal 25 Nopember 2015 — PT. HALLIBURTON INDONESIA Melawan DICKY CONSTANTIJN ADI
18244
  • Hal ini dapat dilihat dalam versi bahasa Inggrisnya yang berbunyidemikian :Any worker who deliberately committing acts which causeDAMAGE or MATERIAL LOSS to companys property and /orthe property of the Companys client shall be asked by thecompany to compensate the damage or the company mayterminate the employement of such WorkerTerjemahan bebas menurut googlee damage = kerusakan;e Material loss = kerugian material;e Property = milik;e Material = bahan yang dipakai untuk membuat barang lain;barang
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tahun 2019
799910353
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
  • Pada Pasal 3: 84 (3) Nieuw BW secara spesifik pengalihanberdasarkan fidusia sebagai dilarang:A juridical act which is intended to transfer property for purposes ofsecurity or which does not have the purpose of bringing the property intothe patrimony of the acquirer, after transfer, does not constitute valid titlefor transfer of that property.3 Transfer of ownership for securitypurposes is, therefore, not allowed.Belanda kemudian mengganti instrumen Fidusia dengan gadai diamdiamterhadap benda bergerak
Putus : 29-03-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3614 K/PDT/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TANGERANG DKK VS SARMANAH binti H. SAKRIM DKK
5928 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun dalam konteks sistem peradilan juga dikenaldengan sistem peradilan (judicial corruption) dan tidak mengembangkansikap yang dikenal dengan istilah judicial discretion yang menyatakan:Enlightened by intelligence and learning, controlled by sound principles oflaw, of firm courage combined with the calmness of cool mind, free frompartiality, not swayed by sympathy nor warped by prejudice not move by anykind of influence save alone the overwhelming passion to do that which isjust, yang terjemahannya