., jika dilihat daridokumen dokumen serta Berita Acara Pemeriksaan saksisaksi bahwa dana tersebutbelum dipertanggungjawabkan dan belum mendapat verifikasi dari Kepala SubBagian Keuangan selaku PPK BPKD Kab.

Kejaksaan Negeri Cimahi danmembenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut.Bahwa benar saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga denganterdakwa.Bahwa benar Saksi diangkat sebagai Kepala Urusan Perencanaan dan Keuanganpada Kantor Pertanahan Kota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : SK.221.2.2511tanggal 31 Juli 2006, adapun Uraian Tugas Urusan perencanaan dan Keuanganberdasarkan UU RI No.05 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian

Menyampaikan saransaran dan atau pertimbanganpertimbangan kepadaKepala Subbagian Tata Usaha tentang tindakan yang perlu diambil dalammenyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporanakuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan dan penyiap bahan evaluasi;b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis serta bahanbahan lainnya yang berhubungandengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;c.

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan fungsional ;c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD / UKPDdan/atau Instansi Pemerintah / Swasta dalam rangka kelancaran danpeningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola PKJ TIM ; Halaman 5 dari 104 halaman, Putusan Nomor : 117/G/2016/PTUNJKT.d.

SUKANTA.Bahwa Saksi sejak tanggal 11 Agustus 2008 menjabat sebagai Kepala SubBagian Pengamanan Pejabat dan Personil pada Sekretariat Jenderal KomisiPemilihan Umum Republik Indonesia, dengan tugas mengawasi Pejabat danPersonil selama berada di Gedung Kantor Sekretariat KPU R.1;Bahwa selain itu tugas saksi selaku Kepala Sub Bagian Pengamanan Pejabatdan Personil yaitu saksi berserta staf saksi yaitu mengontrol situasi keamanankantor Sekretariat KPU R.1;Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr.

MALO WEA,SH, Nip : 197301292005011009, Jabatan : Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan Pemda Nagekeo berdasarkan SuratKuasa Khusus Tertanggal 15 Maret 2013, Nomor : 180 / HKNGK / 20 / 03 /2013, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bajawadibawah Register Nomor : W26.U.11 / 31 / HK.04.01 / Ill / 2013 padatanggal 25 Maret 2013; Pihak Tergugat VI diwakili oleh kuasa hukumnyayang bernama TITUS TULI, SH.

Saksi DEDI AFRIDA PUTRA alias BIMBO bin DARKANAIN (alm),dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAPnya tersebut telah saksi baca, pahami dan tandatangani; Bahwa tugas saksi di Kantor KPU sebagai operator dataKhususnya data pemilin Namun dalam Pemilu 2019 ini semua staf subbagian teknis ditugaskan melaksanakan scan Ci, maka saksiditugaskan oleh ketua KPU untuk menjadi operator pleno tingkatKabupaten dan meminta data

KPTS. 10 / UP/ IV /2007 tanggal 19 April 2007 dan selanjutnya di perintahkan sebagaiPLT Kepala Bagian Tata Usaha Dinas PU dan Perhubungan Kab.Lingga berdasarkan Surat Perintah No. 029/SP/2007 tanggal 20April 2007 ;Bahwa yang menjadi tugas pokok saksi adalah menyelenggarakandan melaksanakan di sub bagian umum dan keuangan dan subbagian program dan perencanaan kepegawaian serta memberikanpelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasidalam Lingkungan Dinas PU dan Perhubungan ;Bahwa yang

bahan kebijakan pemerintah daerah dibidangperbendaharaan;Pelaksanaan koordinasi terhadap tugas satuan kerja perangkat daerahbidang perbendaharaan;Pelaksanaan pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah daerahbidang perbendaharaan;Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerahbidang perbendaharaan;Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian keuangansesuai tugas dan fungsinya;e Sedangkan Tugas saksi adalah :Mengumpulkan bahanbahan dalam penyusunan program kerja pada subbagian

kelengkapan berkas seperti notadinas pencairan, SK Bupati tentang Belanja Bantuan Khusus, SKKepala SKPD Teknis tentang penunjukan PA, KPA, PPTK, SPP,SPM, Berita acara pembayaran;o Setelah diverifikasi oleh kasubag pembukuan dan verifikasi masukke sub bagian anggaran, untuk diverifikasi ulang terhadapkelengkapan berkas tersebut termasuk kode rekening belanja dantersedianya dana.o Setelah itu masuk ke sub bagian perbendaharaan oleh kasubagperbendaharaan diterbitkanlah SP2D setelah itu kembali ke subbagian

Republik Indonesia tanggal 01 November 2010 beserta 1 (satu)lembar foto copy legalisir Lampirannya.1 (satu) bundel foto copy legalisir Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI No. 3/PERSEKJEN/2010 tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPR RI beserta 3 (tiga)lembar foto copy legalisir Rincian Tugas Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat KomisiVIII, Kepala Subbagian

Rapat, Kepala Subbagian tata Usaha bagian sekretariatKomisi VIII.1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiakepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/352/KOM.VIII/X/2011tanggal 24 Oktober 2011 Perihal Penyampaian pagu tambahan hasil optimalisasiAPBN Tahun 2012.1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiakepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/336/KOM.VIII/X/2011tanggal 12 Oktober 2011 Perihal Penyampaian hasil Rapat Kerja

Rapat, Kepala Subbagian tata Usaha bagian sekretariatKomisi VIII.1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiakepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/352/KOM.VII/X/2011tanggal 24 Oktober 2011 Perihal Penyampaian pagu tambahan hasil optimalisasiAPBN Tahun 2012.1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiakepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/336/KOM.VIII/X/2011tanggal 12 Oktober 2011 Perihal Penyampaian hasil Rapat Kerja

Indonesia tanggal 01 November 2010 beserta 1 (satu)lembar foto copy legalisir Lampirannya.595).1 (satu) bundel foto copy legalisir Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI No. 3/PERSEKJEN/2010 tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPR RI beserta 3 (tiga)394lembar foto copy legalisir Rincian Tugas Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat KomisiVIII, Kepala Subbagian

Rapat, Kepala Subbagian tata Usaha bagian sekretariatKomisi VIII.596).1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepadaPimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/352/KOM.VIII/X/2011 tanggal 24Oktober 2011 Perihal Penyampaian pagu tambahan hasil optimalisasi APBN Tahun2012.597).1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepadaPimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/336/KOM.VUI/X/2011 tanggal 12Oktober 2011 Perihal Penyampaian hasil

untuk melakukanBahwa menurut saksi tidak dibenarkan pemberian dana hibah denganmenggunakan sistem fasilitator menurut Permendagri Nomor 32 tahun 2011dan Permendagri 39 tahun 2012 ; terdakwa membenarkan keterangan saksi.I GEDE SUYADNYA, SH, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi sejak tahun 2011 dimutasi ke Sekretariat DPRD sebagai KasubagProtokol sampai sekarang;Bahwa tugas Pokok dan fungsi saksi selaku staf di Sekretariat DPRD Kab.47Karangasem:e Menyusun rencana kegiatan subbagian

,MPA, Jabatan, Kepala SubBagian Tata Usaha, Badan Koordinasi PenanamanModal ;8. Ridhani Hanulari., S.H., M.H., Jabatan, PenyusunAbtraksi Hukum, Badan Koordinasi PenanamanModal ;Hal. 2 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUNJKT9. Detica Pakasih, S.H., M.H., Jabatan, AnalisBantuan Hukum, Badan Koordinasi PenanamanModal ;10.

FADLI, S.pi sebagai Kepala SubBagian Perencanaan pada Dinas Kehutanan dan PerkebunanKab.Bener Meriah.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Edaran KepalaBadan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor:02/SE/1985 tanggal11 Maret 1985 dengan nomor Surat Pernyataan PelantikanNomor:Peg.821.4/79/Kpts/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentangpengangkatan sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan pada DinasKehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah a.n Sdr.

Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Laporan RSUD Sejiran Setason.

MM:33Bahwa saksi pernah bertugas sebagai Staf pada SubBagian Kekayaan Desa pada Bagian PemerintahanSetda Sidoarjo sejak Agustus 1996 s / d 31Desember 2008, sekarang di Sekretariat Bina MargaBahwa saksi pernah menghadiri rapat pada tanggal22 September 2006 membahas masalah, pelepasan TKDJanti, di PEMDA Sidoarjo, ;Bahwa rapat tersebut diadakan di Ruang DeltaWicaksana, yang dipimpin oleh Terdakwa Drs.

., jabatan Kepala SubBagian Sengketa dan Bantuan Hukumpada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur ;3. YOSEPH FLORIANUS NAPAL, MQM.,jabatan Kepala Sub Bagian Pengamanandan Penyelesaian Sengketa Aset padaBadan Pendapatan dan Aset DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur ;4. YOULA Y. WANGANIA, SH., jabatan Stafpada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur ;5. FIDEON G. SIOKAIN, SH., jabatan Stafpada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur ;6.

Riau Simpang SKA) TahunAnggaran 2016 saksi WINDRA SAPUTRA RIADI dipanggil olehsaksi NURUL IKHSAN, ST keruangan kantor Kepala SubBagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berlamat JalanJendral Sudirman No.460 Pekanbaru dengan mengatakanPaket Pembangunan Drainase Jl.Soekarno Hatta PekanbaruPaket A (Simpang Jl.

Riau Simpang SKA) TahunAnggaran 2016 saksi WINDRA SAPUTRA RIADI dipanggil olehsaksi NURUL IKHSAN, ST keruangan kantor Kepala SubBagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berlamat JalanJendral Sudirman No.460 Pekanbaru dengan mengatakan Paket Pembangunan Drainase Jl.Soekarno Hatta PekanbaruPaket A (Simpang Jl.

SIT ROSLIAH, .BSc identitas sesuai BAP, dibawah sumpahmenurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar saksi di Tahun 2017 telah menjabat selaku Kepala SubBagian Keuangan dan Perencanaan Sekretriat Bapelitoang Kab.Takalar dan ditunjuk selaku PPKSKPD (Pejabat PenatausahaanKeuangan SKPD) sehubungan dengan keuangan daerah yang dikelolaBapelitoang Kab. Takalar di Tahun 2017, yang mempunyai tugasdiantaranya :a.

Takalar bertugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian di lingkup Sekreyariat yangmempunyai Tugas :a) Membantu) bagian umum dan kepagawaian untuk membuatrekapitulasi abSen manual harian pegawai, apel pagi dan apel sore.b) Pengarsipan surat masuk dan keluar di Kantor Bapelitbang.c) Mencetak ebilling penyetoran pajak atas kegiatan di Sekretariat.Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa. karena selaku Kepala BidangFispra dan Ekonomi di Bapelitbang pada tahun anggaran 2017 dansaksi kenal dengan Sdr.

FOFIED selaku bendahara pengeluaran padaSekretariat DPRD Kabupaten Asmat membuat BKU (Buku Kas Umum) bulanDesember 2011 karena sejak Januari 2011 s/d November 2011 Buku KasPenerimaan dan Pengeluaran (BKU) dan bukti pertanggungjawaban (kwitansitanda terima) anggaran kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmatseluruhnya dibuat staf Bagian Keuangan (Sub Bagian Anggaran dan SubBagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan) kemudian BKU danbuktipertanggungjawaban (Kwitansi Tanda Terima) selesai dibuat

01 Februari 2010 atas nama Yudianto Mochamad Sadikin selakuKepala bagian fasilitasi Sosial pada Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaPropinsi Banten dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor:821.2/KEP.13BKD/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama YudiantoMochamad Sadikin selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalianpada Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Propinsi Banten;25.Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821/KEP.33BKD/2008tanggal 26 Februari 2008 atas nama Wahyu Hidayat selaku Kepala SubBagian

,;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa pekerjaan saksi PNS pada Dinas Bina Marga DKI Jakarta (Periode:Januari 2013 s/d April 2014 sebagai Kasubbag TU Suku Dinas Tata AirKota Administrasi Jakarta Timur);Bahwa dalam Pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas PU Tata Air KotaAdministrasi Jakarta Timur TA.2013 s.d TA.2014 saksi sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha pada Suku Dinas PU Tata Air Kota AdministrasiJakarta Timur, diangkat berdasarkan SK Gubernur Provinsi DK!

Menyiapkan Bahan Laporan Suku Dinas yang terkait dengan Tugas SubBagian Tata Usaha.

Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugasnya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuanganberdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun2011 tentang Tata Acara Pelaksanaan APBD, yaitu pada Pasal 34 ayat (3),sebagai berikut: Meneliti Kelengkapan SPP/LS Pengadaan Barang Jasa yangdisampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/ Disetujui olehPPTK.Him. 196 dari 785 hlm.

PUTUSAN Nomor : 15/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, Menyiapakan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pekerjaan Umumyang terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Umum pada KotaAdministrasi.Menyiapkan Bahan Laporan Suku Dinas yang terkait dengan TugasSub Bagian Tata Usaha.Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugasnya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuanganberdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DK!