Ditemukan 2274 data
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 981 /B/PK/PJK/2013Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas,yang petikannya adalah sebagai berikut:1.Ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selakupemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down", dengandemikian pengenaan Pajak Kendaraan
618 — 177
bahwa Provisi adalah putusan yang bersifat sementarayang merupakan tindakan sementara menunggu sampai putusan = akhirmengenai pokok perkara dijatuhkan , dengan demikian tuntutan provisi tersebuttidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya sebatas mengenai tindakansementara berupa larangan melanjudkan suatu kegiatan, misalnya : melarangmeneruskan pembangunan diatas tanah berperkara dengan ancaman hukumanmembayar uang paksa , hal ini sebagaimana ditegaskan dalam PutusanMahkamah Agung R.I Nomor 1788
MUNFAINZI .SH
Terdakwa:
1.Dian Khaerudin Bin Andi Suhandi
2.Tatang Supendi Bin Abas Supendi
131 — 27
WIJAYAdengan nomor 2175, 1165, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032,1033 dan 1034, 5 (lima) Sertifikat Tanah SHM atas nama TOMY WIJAYAdengan nomor 2501, 2109, 1263/BU, 208 dan 333, 3 (tiga) buku SHM atasnama ONG KIEM KIOE dengan nomor 834, 4452 dan 290, 3 (tiga) buku SHMatas nama NAGA WIJAYA dengan nomor 2009, 2024 dan 2027, 3 (tiga) bukuSHM atas nama LANI WIJAYA dengan nomor 2008, 2010 dan 2026, 2 (dua)buku SHM atas nama WENNY WIJAYA dengan nomor 602/BU dan 2215, 1(satu) buku SHM Nomor : 1788
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 27 Tahun1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006 (fotokopiterlampir), menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas,yang petikannya adalah sebagai berikut:1.
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 832 /B/PK/PJK/2012Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas, yangpetikannya adalah sebagai berikut:1.Ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selakupemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down",dengan demikian pengenaan Pajak Kendaraan
36 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuaidengan Perpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian didalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
31 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27Tahun 1959;Bahwa kemudian didalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energidan Sumber Daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006tertanggal 18 September 2006, menyatakan pendapat yang sejalandengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagaiberikut:1.
24 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2013Sumber Daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/ 2006 tertanggal18 September 2006, menyatakan pendapat yang sejalan denganpengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagai berikut:1 Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selakupemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down", dengan demikianpengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atasAlat Berat dan Besar sebagaimana di atur dalam UndangUndang Nomor
290 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dari luarnegeri atau dibeli langsung dari importir, kendaraan seperti ini juga dibebaskandari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Perpu Nomor27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi danSumber daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18September 2006, menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturantersebut
36 — 28
menunjukkan di mana letak objek tanahmiliknya, sejak tahun 1996 tidak membayar pajak, dan sama sekalibelum pernah didaftarkan pada kantor pertanahan, sehingga adalahHalaman 31 dari 49 Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT PLKmustahil kalau tibatiba para Tergugat Rekonpensi mengaku objektanah tersebut adalah miliknya, karena terbukti ternyata PenggugatRekonpensi Il dan Ill telah membeli objek tanah tersebut denganitikad baik dan sesuai prosedur hukum yang benar;DALAM PROVISI4.6.Bahwa menurut Putusan MA RI No. 1788
215 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) No. 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006 (fotokopiterlampir), menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas,yang petikannya adalah sebagai berikut:1.Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selakupemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down", dengandemikian pengenaan Pajak
71 — 9
Nomor: 1788 K/Sip/1976, dan Putusan Mahkamah Agung RI.Nomor: 279 K/Sip/1976, bahwa gugatan provisi seharusnya bertujuan agar adatindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara.Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak ;Halaman 28 dari 41 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2015/PN.
233 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) No. 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006 (fotokopiterlampir), menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas,yang petikannya adalah sebagai berikut:1.Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selakupemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down", dengandemikian pengenaan Pajak
1.PONIMAN
2.SUKINI
Tergugat:
1.PARDI
2.SUTARNO
3.WARTI
36 — 7
Gugatan A terhadap B ini bertentangandengan hukum, karena peristiwa yang menjadi dasar gugatannya,yaitu perjudian, tidak membenarkan tuntutannya (Pasal 1788 BW),karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.Juga dikatakan bertentangan dengan hukum bilamana kedudukanPenggugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan;Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2019/PN KInGugatan tidak beralasan apabila tidak diajukan peristiwaperistiwayang membenarkan tuntutan, atau peristiwaperistiwa
184 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sesuai dengan Perpu Nomor27 Tahun 1959";Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, Departemen Energi danSumber daya Mineral (DESDM) No. 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18September 2006 , =menyatakan pendapat yang sejalandengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagaiberikut:1 Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Bandingselaku pemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down",dengan demikian pengenaan
19 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi danSumber daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18September 2006, menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturantersebut
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut