Bahwa penggugattelah memperoleh izin dari atasan untuk melakukanperceraian sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:474.02/02/2012/BKD tanggal 01 Juni 2012.8.

Sulawesi Selatan, maka penggugat telahmendapatkan izin atasan berupa Surat Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor: 474.02/02/2012/BKD tentang pemberian izin perceraiantertanggal 01 Juni 2012 atas nama penggugat, yang ditanda tangani olehGubernur Sulawesi Selatan DR.H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH.Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakansurat gugatan penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanHal. 4 dari 11 Hal. Put.

Sulawesi Selatan, dimana penggugattelah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkanoleh Gubernur Sulawesi Selatan bertanggal 01 Juni 2012 dengan Nomor:474.02/02/2012/BKD.

saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat danTergugat telah berhubungan suami isteri dan sudah punya anak 1orang, bernama: Anak penggugat dan tergugat, umur 13 tahun; Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugatberjalan harmonis, namun sejak tangal 14 juni 2014 rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan Tergugatmeninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturutturut dan Tergugattidak diketahui keberadaanya sebagaimana surat keterangan daridesa Ngunut nomor: 474.02

saksi tahu selama perikahan tersebut Penggugat danTergugat telah berhubungan suami isteri dan sudah punya anak 1orang, bernama: Anak penggugat dan tergugat, umur 13 tahun; Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugatberjalan harmonis, namun sejak tangal 14 juni 2014 rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan Tergugatmeninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturutturut dan Tergugattidak diketahui keberadaanya sebagaimana surat keterangan daridesa Ngunut nomor: 474.02

bersembunyi atauenggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa buktibukti, serta memutus gugatan tersebut Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan ceraiadalah Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanharmonis, namun sejak tangal 14 juni 2014 rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai goyah yang disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat 2(dua) tahun berturutturut dan Tergugat tidak diketahui keberadaanyasebagaimana surat keterangan dari desa nomor: 474.02

padatanggal 15 September 2002; Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telahberhubungan suami isteri dan sudah punya anak 1 orang, bernama: Anakpenggugat dan tergugat, umur 13 tahun; Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis,namun sejak tangal 14 juni 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugatmulai goyah yang disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat 2 (dua)tahun berturutturut dan Tergugat tidak diketahui keberadaanyasebagaimana surat keterangan dari desa nomor: 474.02

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan saudara kandung Pemohon bernama DIAN ARIE SETYARINI telah meninggal dunia di rumah karena sakit pada hari Senin tanggal 20 Juni 1998 sebagaimana telah dikeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.02/03/423.403.08/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Plt.

Lurah Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;

Nomor 855/Pdt.G/2016/PA Mksoe10.11.Bahwa oleh karena penggugat adalah seorang Pegawai Negeri yangperceraiannya diatur dalam Peraturan Pemerintah maka pada tanggal 9Desember 2014 penggugat memohon izin pada Kantor GubernurSulawesi Selatan, dan izin perceraian penggugat telah terbit denganNomor 474.02/05/2016/BKD yang dikeluarkan oleh Gubemur SulawesiSelatan;Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talaksatu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.Bahwa apabila Gugatan Penggugat

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.Bahwa Penggugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) telahmenyerahkan surat izin melakukan perceraian Nomor : 474.02

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai PNS(Pegawai Negeri Sipil) telan menyerahkan izin melakukan perceraian Nomor: 474.02/05/2016/ BKD yang dikeluarkan oleh Gubemur Sulawesi Selatan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 telah terpenuhi, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.Hal 6 Dari 12 Put

Mks10.Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil, di dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi selatan dantelah mendapatkan izin perceraian yang dikeluarkan oleh Kantor GubernurSulawesi Selatan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, tentang Pemberian IzinPerceraian Nomor: 474.02/052/2020/BKD, tertanggal 31 Desember 2020;Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar denganperantaraan majelis

tanpa alasan yang dapatdibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,dengan Relas Panggilan Nomor 1097/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 27 Mei2021, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa Penggugat, selaku Pegawai Negeri Sipil, di dinas Kelautan danperikanan Provinsi Sulawesi selatan dan telah mendapatkan izin perceraianyang dikeluarkan oleh Kantor Gubernur Sulawesi Selatan oleh GubernurSulawesi Selatan, tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor:474.02

telan berupaya untukmendamaikan/menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;Menimbang, bahwa Penggugat, selaku Pegawai Negeri Sipil, di dinasKelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi selatan dan telah mendapatkan izinperceraian yang dikeluarkan oleh Kantor Gubernur Sulawesi Selatan olehGubernur Sulawesi Selatan, tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor:474.02

Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai NegeriSipil, di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dantelah mendapatkan izin perceraian yang dikeluarkan Gubernur Sulawesi Selatan,tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 474.02/026/2020/BKD, tertanggal 23September 2020;Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas makaPenggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan AgamaMakassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara

Putusan No.2363/Pdt.G/2020/PA.Mksgugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperolehsurat izin untuk bercerai dari Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkansurat Nomor: 474.02/026/2020/BKD, Tanggal 23 September 2020ssebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983, jo.

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkantanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin cerai dari Gubernur Sulawesi Selatan, berdasarkan SuratNomor : 474.02

Bahwa penggugat adalah bekerja sebagai PNS dan telah mendapatkanizin yang dikeluarkan Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor:474.02/001/2019/BKD;Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas makaPenggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassardengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalahsebagai berikut :Put. No. 254/Pdt.G/2019/PAMks Hal. 2 dari 17 hal1.

Kartni,namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebagai kelengkapan administri PerceraianPenggugat telah memperoleh izin atasan Gubernur Sulawesi Selatan,sebagaimana Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:474.02/001/2019/BKD, tanggal 26 September 2016;Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugatolehnya sendiri dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan jawaban yang disimpulkan

Kartini, tetapi mediasi tersebut tidak berhasilmerukunkan Penggugat dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa sebagai kelengkapan administri PerceraianPenggugat telah memperoleh isin atasan sebagaimana Surat KeputusanGubernur Sulawesi Selatan Nomor : 474.02/001/2019/BKD,TentangPemberian Izin Perceraian tanggal 21 Januari 2019, sehingga ada alasanbagi majelis hakim untuk melanjutkan perkara Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengandalildalil sebagai berikut:Bahwa Penggugat dan Tergugat

Pemohon Nomor 474/215/II/2016, bermeterai cukup,tanggal 24 Maret 2016, setelah di cocokkan dan diperiksa ternyata benar, laludiberi kode P1 ;Asli Surat Penolakan Nomor : Kk.11.15.019/Pw.01/40/2016 tanggal 31 Maret2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah padaKantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan,bermeterai cukup, setelah di cocokkan dan diperiksa ternyata benar , laludiberi kode P2.Foto copy surat Keterangan kelahiran Nomor 474.02/HI/2013, tertanggal

Penetapan Nomor : 0088/Pdt.P/2016/PA.PwdMenimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bermaskud mengawinkananaknya yang bernama Anak umur 15 tahun, 1 bulan, sesuai bukti foto kopi SuratKeterangan Kelahiran Nomor 474.02/II/2013, tertanggal 10 september 2013,namun maksud Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Grobogan, dengan surat penolakkan pernikahan Nomor : Kk.11.15.019/Pw.01/40/2016 tanggal 31 Maret 2016, oleh karena anak Pemohon saat ini baruberusia 15 tahun, 1 bulan belum

YULI SANITA PANJAITAN, diberi tanda bukti P 2 Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup KartuKeluarga No. 6471041305090019 tanggal 27 Mei 2015, atas namaKepala Keluarga PONNIS PANJAITAN, diberi tanda bukti P.3 Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup KutipanAkta Kelahiran Nomor : 11 / 1982 tanggal 31 Juli 1982, atas namaYULISANITA B.R PANJAITAN, diberitanda buktiP 3 ;4 Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Suratketerangan untuk menikah Nomor : 474.02

/ 203 / KrR atas namaYULI SANITA PANJAITAN tanggal 27 Juli 2015, diberitanda.bukti P 4 ; 5 Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Suratketerangan asalusul Nomor : 474.02 / 203 / KrR atas nama YULISANITA PANJAITAN tanggal 27 Juli 2015, diberi tanda bukti P 6 Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup SuratPeneguhan Nikah Nomor : 03 / SPN / GPMIIJB / VII / 2015 atasnama SETIO GUNAWAN dan YULI SANITA PANJAITAN tanggal17 Agustus 2015, diberitanda bukti P 6 ;B.

Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkankarena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpapamit dan hingga sekarang tidak diketahui dimana tempat tinggal Tergugatberdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: 474.02/228/402.404.13/2016tanggal 28 April 2016;. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat sudah berusaha mencarikeberadaan Tergugat baik kerumah orang tuanya maupun kerumah sanakkeluarganya, namun hingga sekarang tidak diketemukan;.

Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa SawahanNomor:474.02/228/402.404.13/2016 tanggal 28 April 2016 buktibertanda(P.3);Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan duaorang saksi, sebagai berikut:1. SAKSI PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruhtani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;.

mengerti Pemohon hendak menikahkan anaknya namunditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo karena anakPemohon belum cukup umur 19 tahun;Bahwa yang menghendaki agar DK dan CALON SUAMI segera menikahadalah DK, CALON SUAMI dan keluarga mereka;Bahwa nama anak Pemohon DK, Umur 17 tahun, dan nama calonsuaminya CALON SUAMI, Umur 20 tahun;Bahwa setahu Saksi perkara ini tidak diajukan oleh kedua orang tuaanak karena ayah anak tersebut telah meninggal dunia sebagaimanasurat Keterangan Kematian Nomor 474.02

Pemohon hendak menikahkan anaknya yangbernama DK, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama KabupatenProbolinggo karena anak Pemohon belum cukup umur;Bahwa yang menghendaki agar DK dan CALON SUAMI segera menikahadalah DK, CALON SUAMI dan keluarga mereka;Bahwa Umur anak Pemohon 17 tahun, sedangkan nama calon suaminyaCALON SUAMI, Umur 20 tahun;Bahwa setahu Saksi perkara ini tidak diajukan oleh kedua orang tuaanak karena ayah anak tersebut telah meninggal dunia sebagaimanasurat Keterangan Kematian Nomor 474.02

Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan bukti P.1,terbukti Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan AgamaKraksaan, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara a quo merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Kraksaan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukungdengan Bukti P.2 dan P.3 dan keterangan saksisaksi, terbukti Pemohon adalahibu dari DK, yang karena ayah anak tersebut telah meninggal duniasebagaimana surat Keterangan Kematian Nomor 474.02

pernah hadirdan tidak pula diwakili oleh kKuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah danpatut masingmasing pada tanggal, 27 Agustus 2020 dan tanggal2020;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehatiPenggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil danupaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karenapihak Tergugat tidak hadir dipersidangan;Menimbang bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin dari atasan, nomor 474.02

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupayamenasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin dari atasan, nomor 474.02/015/2020/BKD, tanggal 10 Agustus2020, sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalildalil

Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri SipilPerawat Pelaksana Lanjutan RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Prov.Sulsel dan telahmendapatkan izin perceraian berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi SelatanTentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 474.02/010/2019/BKD, tertanggal 19Februari 2019.Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraanmajelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

No756/Pdt.G/2019/PA MksMenimbang, bahwa sebagai kelengkapan administri Perceraian Penggugattelah memperoleh isin atasan sebagaimana Surat Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor : 474.02/010/2019/BKD,Tentang Pemberian Izin Perceraiantanggal 19 Februari 2019, sehingga ada alasan bagi majelis hakim untukmelanjutkan perkara Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalildalil sebagai berikut:Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal,18 Februari 2008

Bahwa akibat kejadiankejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempattinggal bersama sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai sekarang ;Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan telah mendapatkan izinperceraian dari Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 474.02/04/2016/BKDtanggal 23 Maret 2016 ;.

pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka ;Menimbang, terlebin dahulu bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang mengatur bahwaseorang PNS yang akan mengajukan perceraian ke pengadilan harusmendapatkan surat izin dari atasan PNS yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, ternyataPemohon telah memperoleh izin yang dimaksud berdasarkan Surat PemberianIzin Perceraian dari Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 474.02

No. 1453/Pdt.G/2016/PAMksakan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat via kuasatetap bersikukuhuntuk melanjutkan perkaranya tanpa hadirnya tergugat.Bahwa penggugat dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri SipilDinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka penggugattelah mendapatkan izin atasan berupa Surat Keputusan GubernurSulawesi Selatan Nomor: 474.02/15/2014/BKD tentang pemberian izinperceraian tertanggal 26 Nopember 2014 atas nama penggugat, yangditanda tangani oleh Gubernur

No. 1453/Pdt.G/2016/PAMksPERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugatadalah sebagaimana telah diuraikan diatas.Menimbang, bahwa penggugat dalam statusnya sebagai PegawaiNegeri Sipil Dinas Pendapatan DaerahProvinsi Sulawesi Selatan, dimanapenggugattelah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian yangdikeluarkan olehGubernur Sulawesi Selatan bertanggal 26 Nopember2014 dengan Nomor: 474.02/15/2014/BKD.

Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 474.02/91/Pkw/85 tertanggal7 Agustus 1985 antara YOHANIS KORWA dan ANCE ROBEKABEDES, selanjutnya diberi tanda lampiran P1; 2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.474.01/398/K1h/1986 tanggal 20Oktober 1986 atas nama Feri Tonci Korwa, selanjutnya diberi tandalampiran P2; 3. Fotocopy Surat Kenal Lahir No.474.1/100 tanggal 8 Maret 1988 atasnama Nixon Decky Korwa, selanjutnya diberi tanda lampiranP3; 4.

Pasal 19huruf b, e dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 1975 serta PeraturanPerundanganundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; MENGADILIMenyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadapdipersidangan tidak hadir; Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian denganVerstek ;Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat YOHANIS KORWAdengan Tergugat ANCE ROBEKA BEDES yang dilangsungkan di Paniai padatanggal 7 Agustus 1985 dengan Akte Perkawinan Nomor : 474.02

Bahwa penggugat adalah bekerja sebagai PNS dan telah mendapatkanizin yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Pj Sekretaris DaerahProvinsi Sulawesi Selatan, dengan Nomor: 474.02/020/2019, tertanggal 29April 2019Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar denganHal 2 Dari 10 Put.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupayamenasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negri Sipil dan telahmendapatkan izin atasan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan PjSekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Nomor: 474.02/020/2019,tertanggal 29 April 2019, sehingga ada alasan bagi Majelis

Sumarsono, MDM, Nomor 474.02/012/2018/BKD, tertanggal22 Juni 2018.9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satusatunya yang terbaikbagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauhmenyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.Hal. 2 dari 10 hal. Put.

ditetapkan, Penggugathadir di depan persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah,meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmidan patut serta tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yangsah;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkanSurat Izin untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama, yang dikeluarkanoleh Gubernur Sulawesi Selatan, dengan Nomor : 474.02

BAhwa penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai NegeriSipil dan telah mendapatkan izin perceraian dari Gubernur SulawesiSelatan Nomor 474.02/02/10/2014/BKD, tanggal 08 Agustus 2014;10.Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agarmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar ataupejabat Pangadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan inikepada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan PPN KUAKecamatan Minasa Tene , Kabupaten Pangkep, paling lambat 30 harisetelah

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Subsider :Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya denganperkara ini mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin dari atasan langsungnya sesuai surat Keputusan GubernurSulawesi Selatan Nomor 474.02/10/2014/BKD, tanggal 8 Agustus 2014;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datangmenghadap di persidangan

secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan suratgugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidangtertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatanPenggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telan memperolehsurat izin untuk bercerai dari Gubernur Sulawesi Selatan berdsarkan suratNomor. 474.02

Putusan No.1888/Pdt.G/2020/PA.MksMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkantanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin cerai dari Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan SuratNomor : 474.02/012/2020/BKD, tanggal 17 Juli