Ditemukan 190 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-11-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN PALOPO Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Plp
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penggugat:
Junadis
Tergugat:
1.Kamaruddin alias SOLIHIN Bapak Iata alias MADALING
2.Karel
5918
  • Penggugat:
    Junadis
    Tergugat:
    1.Kamaruddin alias SOLIHIN Bapak Iata alias MADALING
    2.Karel
Register : 29-10-2015 — Putus : 18-12-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 100/PDT/2015/PT.PLG
Tanggal 18 Desember 2015 —
8872
  • Ide AnakAgung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, JakartaSelatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20Nopember 2014 ;DanINTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA), yangberalamat di Gedung Sumitmas II, lantai 17, Jalan JendralSudirman Kav. 61 62, Jakarta 12190 Indonesia,Dalam perkara ini diwakili oleh Shirley Leiwakabessy dalamkedudukannya selaku Country Manager Indonesia dengan inimemberikan kuasa dan kewenangan secara penuh dengan haksubstitusi kepasa : Stefanus Haryanto, SH
    (International Air Transport Association)sebagai pihak dalam perkara tersebut sebagaimana termuat dalampertimbangan Putusan PN Palembang No, 100 halaman 19 yang kami kutipsebagai berikut:Menimbang bahwa seharusnya Penggugat dalam gugatannya menyebutkanatau melibatkan atau mengikutsertakan IATA (International Air TransportAssociation) dalam gugatannya terhadap Tergugat (PT Musita Tour &Travel), akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menyebutkan atau tidakmelibatkan serta mengikutsertakan pihak IATA
    (International Air TransportAssociation) sebagai pihak.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak adamengikutsertakan atau melibatkan IATA, maka gugatan Penggugat adalahkurang pihak, maka eksepsi Tergugat berdasarkan hukum dan dapatditerima.
    GarudaIndonesia melalui IATA sebesar Rp 3.292. 695.158, (tiga miliar dua ratussembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus limapuluh delapan rupiah) sampai dengan periode I (satu) September 2004 diluardenda.
    Dari semua kewajiban yang harus disetorTergugat kepada Pihak International Air Transport Association (IATA),Tergugat masih memiliki sisa kewajiban untuk menyetor kepada PihakInternational Air Transport Association (IATA) sebesar Rp.1.070.724.728(satu milyar tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratusdua puluh delapan rupiah)Bahwa atas kekeliruan tersebut Tergugat telah mengajukan sanggahantentang koreksi tagihan tanggal 24052007 (tanggal dua puluh empat meitahun 2007) yang pada
Register : 13-12-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1487/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ZAINAL DWI ARIANTO, SH
Terdakwa:
ZULHAN SASMITA KURNIAWAN alias ZULHAN alias ZOBI
10061
  • Jesicamenanyakan harga tiket kepada Terdakwa Zulhan serta memberikan daftarperjalanan dan daftar list harga yang mengatasnamakan eightniq travel danmenanyakan kepada Terdakwa apakah eightniq travel masih menjadianggota IATA (International Association Travel Agent) karena IATA yangmemberikan akreditasi jaminan pembelian tiket kepada konsumen danTerdakwa menjawab bahwa eigtniq travel masih menjadi anggota IATA.Karena Terdakwa memberikan kepastian maka Sdri.
    Martadi selaku Aviation Industry Analyst InternationalAssociation Travel Agent (IATA) yang mempunyai tugas dan tanggung jawabmelakukan operasional kantor IATA di Indonesia menjelaskan bahwa IATAadalah memberikan akreditasi dan jaminan terhadap perusahan travel agenyang menjadi anggota dari IATA kepada perusahaan perusahaanpenerbangan untuk proses pembelian tiket penerbangan.
    Bahwa Eightniqtour / travel dengan code IATA : 1508531 & 1531453 tertanggal 16September 2015 terdaftar akreditasi di IATA sebagai agen travel yangmendapatkan jaminan tiket dengan perusahaan penerbangan, namun padatanggal O7 Juli 2017 perusahaan eightniq tour / travel dihentikanakreditasinya dari IATA dikarenakan penunggakan pembelian tiket.
Putus : 19-12-2017 — Upload : 22-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — PT GARUDA INDONESIA (PERSERO), Tbk VS MAHSIN, S.H
492782 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,Konvensi Warsawa dan aturan IATA yang dilandasi dengan azas tatakelola perusahaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan (goodcoorporate govermance).
    Salah satuSDR setara dengan USD 22.10 per kilogram, meskipun jumlah ini akanbervariasi dalam batas waktu menurut perubahan nilai tukar SDR";Bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan Undang UndangPenerbangan, Konvensi Warsawa dan Aturan IATA di atas, makaPemohon Keberatan selaku pengangkut hanya berkewajiban menggantikerugian kehilangan bagasi tercatat kepada Termohon KeberatanHalaman 15 dari 46 hal. Put.
    Adapun jumlah ganti kerugian untuk setiap bagasitercatat dan kargo telah diatur secara jelas dan tegas dalam konvensiWarsawa 1929 dan aturan IATA, sehingga pada prinsipnya pengangkutbertanggung jawab atas terjadinya kehilangan bagasi tercatat tersebut,namun tanggung jawab Pemohon Keberatan sebagai pengangkut secarajelas dan tegas diatur dalam Konvensi Warsawa dan aturan IATA,sehingga tanggung jawab Pemohon Keberatan untuk memberikan gantikerugian kepada Termohon Keberatan dibatasi sesuai Konvensi
    Meskipun jumlah ini akanbervariasi dalam batas waktu menurut perubahan nilai tukar SDR.Bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan Undang UndangPenerbangan, Konvensi Warsawa dan Aturan IATA di atas, makaPemohon Keberatan selaku pengangkut berkewajiban menggantikerugian kehilangan bagasi tercatat kepada Termohon Keberatantentunya dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan UndangUndang Penerbangan, Konvensi Warsawa dan aturan IATA yangdilandasi dengan azas tata kelola perusahaan yang baik dan dapatdipertanggungjawabkan
    Adapun jumlah ganti kerugian untuk setiap bagasitercatat dan kargo telah diatur secara jelas dan tegas dalam KonvensiWarsawa 1929 dan aturan IATA, sehingga pada perinsipnya pengangkutbertanggung jawab atas terjadinya kehilangan bagasi tercatat tersebut,namun tanggung jawab Pemohon Keberatan sebagai pengangkut secarajelas dan tegas diatur dalam Konvensi warsawa dan aturan IATA, sehinggatanggung jawab Pemohon Keberatan untuk memberikan ganti kerugiankepada Termohon Keberatan seharusnya dibatasi sesuai
Register : 20-02-2012 — Putus : 23-05-2013 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 91/Pdt.G/2012/PNJKT.PST.
Tanggal 23 Mei 2013 — RIMBA SiMANJUNTAK >< RUDI SUTANTO,Cs
16236
  • Bahwa sebagai badan usaha yang menjual tiket pesawat, baik domestic maupuninternasional, maka Pers iroan telah bergabung dengan IATA (International AirTransport Association/Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional). IATA adalahsebuah organisasi perdagangan internasional yang terdiri dari maskapaimaskapai penerbangan, dimana anggota IATA dapatHal 43 dari 103 hal.
    Prima Sahara Wisatama tidak dapat memenuhi kewajibannya ke IATA ;Bahwa karena keanggotaan PT. Prima Sahara Wisatama yang telahdihentikan IATA, akibat utang yang belum dibayarkan menyebabkangangguan terhadap kelancaran bisnis perusahaan ; Bahwa saksi sebagr.i karyawan yang bekerja di bagian akuntingmencatat selurun asset bergerak dan tidak bergerak PT.
    Prima Sahara Wisatama mempunyai keanggotaan di IATA ; Bahwa PT.Prima Sahara Wisatama mempunyai kewajiban yang jatuh tempo kepada IATA dan tidakdapat melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sehinggaperusahaan tidak diizinkanlagi untuk membeli tiket dari IATA karena terjadi default; Bahwa kewajiban PT. Prima Sahara Wisatama kepada IATA berjumlahsekitar 2,5 miliar rupiah ; Bahwa akibat default tersebut, keanggotaan PT.
    Prima Sahara Wisatama adalah salah satu anggota IATA ; Bahwapernah ada penunggakan pembayaran dari P:ima Sahara Wisatama ke IATA danperusahaan tidak dapat melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu keIATA sehingga perusahaan tidakdiizinkan untuk membeli tiket lagi oleh pihak IATA ; Bahwa pembayaran terakhir dilakukan perusahaan ke IATA pada bulanJuni 2011 ; Bahwa perusahaan memiliki 2 mobil dan 2 motor dan semua aset dicatat dengan baik oleh perusahaan ;Bahwa Rimba Simanjuntak dan Djuliana memakai
    Prima Sahara Wisatama, hutang piutang kantor, dan berkas karyawan yang ada ; Bahwa pada tahun 2010, IATA telah menghentikan keanggotaan PT. PrimaSahi ra Wisatama untuk membeli tiket dari IATA karena perusahaan belummembayarkan atau melunasi hutangnya pada IATA ; Bahwa menurut pengetahuan saksi, pemimpin PT.
Register : 19-10-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 306/Pdt.Sus-PHI/2018/ PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Maret 2019 — NOVITA MULYANI >< JAPAN AIRLINES Co.,Ltd
18981
  • Bukti T29 : Refund melalui sistem BSP pada IATA dengan refundnumber 4000373102 tertanggal 26 Maret 2015;30. Bukti T30 : Refund melalui sistem BSP pada IATA dengan refundnumber 4000373103 tertanggal 26 Maret 2015;31. Bukti T31 : Refund melalui sistem BSP pada IATA dengan refund. number 4000373105 tertanggal 26 Maret 2015;32. Bukti T32 : Refund melalui sistem BSP pada IATA dengan refundnumber 4000373106 tertanggal 26 Maret 2015;33.
    Bukti T33 : Refund melalui sistem BSP pada IATA dengan refundnumber 4000373107 tertanggal 26 Maret 2015;34. Bukti T34 : Refund melalui sistem BSP pada IATA dengan refundnumber 4000373108 tertanggal 26 Maret 2015;35. Bukti T35 : Refund melalui sistem BSP pada IATA dengan refundnumber 4000373109 tertanggal 26 Maret 2015;36. Bukti T36 : Credit Note nomor: 8463643 tertanggal 29 Januari2015;37.
    2015;Refund melalui sistem BSP pada IATA dengan refundnumber 4000373645 tertanggal 29 April 2015;Credit Note nomor: 8463641 tertanggal 29 Januari2015;Refund melalui sistem BSP pada IATA dengan refundnumber 4000373663 tertanggal 29 April 2015;Refund melalui sistem BSP pada IATA dengan refundnumber 4000373664 tertanggal 29 April 2015:Refund melalui sistem BSP pada IATA dengan refundnumber 4000373665 tertanggal 29 April 2015;Refund melalui sistem BSP pada IATA dengan refundnumber 4000373666 tertanggal
    29 April 2015;Credit Note nomor: 8463642 tertanggal 29 Januari2015; Refund melalui sistem BSP pada IATA dengan refundnumber 4000373667 tertanggal 29 April 2015:Refund melalui sistem BSP pada IATA dengan refundnumber 4000373668 tertanggal 29 April 2015;Refund melalui sistem BSP pada IATA dengan refundnumber 4000373669 tertanggal 29 April 2015;Refund melalui sistem BSP pada IATA dengan refundnumber 4000373670 tertanggal 29 April 2015;Credit Note nomor: 8463630 tertanggal 22 Desember2014;Refund melalui
    sistem BSP pada IATA dengan refundnumber 4000371356 tertanggal 29 April 2015;Refund melalui sistem BSP pada IATA dengan refundnumber 4000371354 tertanggal 29 April 2015;Refund melalui sistem BSP pada IATA dengan refundnumber 4000371353 tertanggal 29 April 2015;Halaman 68 dari 86 hal.
Putus : 30-11-2015 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1675 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — PT DHARMA UTAMA METRASCO VS PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA atau PT GARUDA INDONESIA (Persero)
15193 Berkekuatan Hukum Tetap
  • INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION(disingkat IATA) qq. THE IATA BILLING andSETTLEMENT PLAN INDONESIA PARTICIPATINGAIRLINES (BSP Indonesia), berkedudukan dan berkantor diPlaza Bapindo, City Bank Tower 24th floor, Jalan SudirmanKav. 5455 Jakarta;Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat Il TurutTergugat/Para Turut Terbanding;Halaman 1 dari 53 hal. Put.
    Nomor 1675 K/Pdt/2015Tergugat tidak ada direct transaction dengan Penggugat melainkanhanya dengan IATA BSP (International Air Transport Association Billing and Settlement Plan Indonesian Participating Airline) ic. TurutTergugat dalam perkara a quo;b. Bahwa apabila Tergugat sebagai anggota keagenan IATA melakukanpenjualan ticket internasional dari semua airline termasuk Penggugat,maka yang berhak melakukan penagihan penjualan ticket tersebutkepada Tergugat adalah IATA BSP (ic.
    Dharma Utama Metrasco, sehingga mengakibatkananggota keagenan IATA PT. Dharma Utama Metrasco dicabut oleh IATAserta menimbulkan merugikan moril dan atau materiil terhadap PT.
    Dharma Utama Metrasco, sehinggamengakibatkan anggota keagenan IATA PT. Dharma Utama Metrascodicabut oleh IATA serta menimbulkan merugikan moril dan atau materiilterhadap PT.
    Bahwa Pengertian dan hakekat dari Perjanjian Garansi adalah bersifatassessoir (buntutan) dari sebagai System Penjaminan Penjualan ticketAgen IATA/BSPIndonesia (vide bukti T.I3);.
Putus : 19-05-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg
Tanggal 19 Mei 2016 —
7734
  • atau tidak melibatkan serta mengikutsertakan pihak IATA(International Air Transport Association) sebagai pihak.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidakada mengikutsertakan atau melibatkan IATA, maka gugatanPenggugat adalah kurang pihak, maka eksepsi Tergugatberdasarkan hukum dan dapat diterima.
    untuk menjual dokumen transportasisebagaimana dimaksud diatas tidak lahir atau diberikan secaralangsung oleh Penggugat, melainkan diberikan melalui pihakInternationalAir Transport Association (IATA)lewat Perjaniian kKeagenan (Agency Agreement) tanggal 1 November2003Bahwa mekanisme dan tata kelola pemesanan dan pembayarandokumen transportasi (tiket pesawat) secara faktual dilakukan olehTergugat kepada pihak International Air Transport Association (IATA)dan masingmasing pihak tunduk kepada Agency
    Dari semua kewajiban yang harus disetorTergugat kepada Pihak International Air Transport Association (IATA),Tergugat masih memiliki sisa kewajiban untuk menyetor kepada PihakInternational Air Transport Association (IATA) sebesar Rp.1.070.724.728(satu milyar tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratusdua puluh delapan rupiah).
    Musita and IATA, tanggal 1 November2003, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yangcukupkemudian diberitanda T 012. Fotocopy Terjemahan Agency Agreement PT. Musita and IATA tanggal1 Novenber 2003, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materaiyangcukup kemudian diberitanda T 02 ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan tentang kewenanganmengadili absolute tersebut Penggugat juga mengajukan surat bukti berupa :1) Foto copy Print out Profil Perusahaan PT.
    ) selaku Pihak yangditunjuk untuk menerima pembayaran sesuai Perjanjian Keagenan (AgencyAgreement) tanggal 1112003 (tanggal 1 bulan November Tahun 2003).Dari semua kewajiban yang harus disetor Tergugat kepada PihakInternational Air Transport Association (IATA), Tergugat masih memiliki sisakewajiban untuk menyetor kepada Pihak International Air TransportAssociation (IATA) sebesar Rp.1.070.724.728 (satu milyar tujuh puluh jutatujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);Bahwa
Putus : 01-12-2014 — Upload : 16-01-2015
Putusan PN SIBOLGA Nomor 328/Pid.B/2014/PN.Sbg
Tanggal 1 Desember 2014 — ELI SABAR TELAUMBANUA alias SABAR;
2515
  • TEE EEE EE EEE EEE EEE AREER EEE EEE EEE EE EE EEE EEE EE EEE EE EE EE CETTE TEE LEE EEL ETE EEFRRARRTRATRETRRTAR EECA EE EE EE EEE FEE EEE EEE EE EEE EE EEE EEE EEE EE EE EEE EEE EEEARRARRERRETRETARTARTA TEER EE EE EE EEE FEE EEE EEE AE EEE EEE EEE EE EE EE EEE EEEFRRERRETRATRETARTER IATA TEE EEE EE EEE EEE EEE AREER EEE EEE EEE EE EE EEE EEE EE EEE EE EE EEFARARRATRATRETARTAR TATE EE EE EE EEE EEE EEE EAE EEE EEE EEE EEE EE EE EEFARERETRETRETAETAR TEETER ARETE EEE EEE PETE EE EEE EEE EEE EEE EEE
    EEE PE EEE EE EEE EEEFRRERRATRETRETARTATTAE CEE EE CEPT PETE 7 AEE EE EE EEE EE AEA EEE EEE EE EEE EE EEE EEE EEFRRERRETRATRETARTER IATA TEE EEE EE EEE EEE EEE AREER EEE EEE EEE EE EE EEE EEE EE EEE EE EE EEFARARRATRATRETARTAR TATE EE EE EE EEE EEE EEE EAE EEE EEE EEE EEE EE EE EEFARERETRETRETAETAR TEETER ARETE EEE EEE PETE EE EEE EEE EEE EEE EEE EEE PE EEE EE EEE EEEPRRERRERREEE7 APE 7 PERE EEE EEE EE AEP EAE EEE EE EEE EEE EEE AEE EEE EE EERRERRATRETRATRRTAR TA TEEE EE EE EEE EEE PEE EEE EE EEE
    EE EEE EEE EEE EE EE EEE EEE EE EEE EEE EE EEE CETTE TEE LEE EEL ETE EEFRRARRTRATRETRRTAR EECA EE EE EE EEE FEE EEE EEE EE EEE EE EEE EEE EEE EE EE EEE EEE EEEFRRARRTRATRETRRTAR EECA EE EE EE EEE FEE EEE EEE EE EEE EE EEE EEE EEE EE EE EEE EEE EEEFRRARRERRATRATET RETREAT ETRE ETAL EE EE EEE EEE 7 AEE EEE EE PE EEE EEE EE EEE EEEFRRERRETRATRETARTER IATA TEE EEE EE EEE EEE EEE AREER EEE EEE EEE EE EE EEE EEE EE EEE EE EE EEPRRERRETRATRETARTAR IEEE EEE EEE EEE EEE PEEL EEE EEE EEE EE PEE EEE EEE EEL
    EEE EE EEE EE EEE EEE EEE EE EE EEE EEE EEEARRARRERRETRETARTARTA TEER EE EE EE EEE FEE EEE EEE AE EEE EEE EEE EE EE EE EEE EEEPRRERRETRETRATARTARTAL ETE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EE EEE EEE EEE EEE EE EEE Ee 767 7 EEE EEE EE EEE EE EEE EEE EEE 7 EEE CETTE TEE LEE EEL ETE EEFRRARRTRATRETRRTAR EECA EE EE EE EEE FEE EEE EEE EE EEE EE EEE EEE EEE EE EE EEE EEE EEEPRPERRETET PEP PPT EPFL 7 fff e FETE AE TEE PETE AEE AET EEE EE ETAL EEE EEE EEE EE PE PEE EEE EE EEE EE EEE EE EEEFRRERRETRATRETARTER IATA
    TEE EEE EE EEE EEE EEE AREER EEE EEE EEE EE EE EEE EEE EE EEE EE EE EEPRRRRARRATRETEL 7 AE PET ETP PET EEE EEE 7 PEEP EE PEEL 7 EEE EERE EE EEE EEE EE EE EE PEE EEE EE EEE EEPEPE ERE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EE EEE EEE EEE EE EE EEE E77 EEE EEE ARRARRERRETRETARTARTA TEER EE EE EE EEE FEE EEE EEE AE EEE EEE EEE EE EE EE EEE EEEFRRERRETRATRETARTER IATA TEE EEE EE EEE EEE EEE AREER EEE EEE EEE EE EE EEE EEE EE EEE EE EE EEPRRARRATRATRETARTEPTEL 7 CREEPER EEE EE EE EEE EEE EE AEE AE EEE EEE EE EEE EEE
Putus : 16-04-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 986/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 16 April 2020 — BUT INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
12932 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Thamrin Kavling 3, Jakarta Pusat, 10250, yang diwakilioleh Martadi Radjiman, jabatan Representative;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Dina Agustiana Cucu,Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 2019/VII/IATA//084, tanggal 17Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding,
    Putusan Nomor 986/B/PK/Pjk/2020Bahwa Penggugat mengharapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkanpengajuan gugatan Penggugat dan berkenan untuk:Memberikan putusan untuk memproses' pengajuan PermohonanPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Nomor2017/06/IATA/O13 tanggal 7 Juni 2017 yang telah Penggugat sampaikanpada tanggal 22 Juni 2017 tersebut demi untuk mendapatkan keadilan dankepastian hukum;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 26 Januari 2018
Register : 02-03-2017 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 125/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn
Tanggal 21 April 2017 — - M. ARIF WIBOWO (PENGGUGAT) - MAHSIN,SH (TERGUGAT)
386170
  • "Bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan UUPenerbangan, Konvensi Warsawa dan Aturan IATA di atas,maka Pemohon Keberatan selaku pengangkut berkewajibanmengganti kerugian kehilangan bagasi tercatat kepadaTermohon Keberatan tentunya dengan tetap berpedomanpada ketentuan peraturan UU Penerbangan, KonvensiWarsawa dan aturan IATA yang dilandasi dengan azas tatakelola perusahaan yang baik dan dapatdipertanggungjawabkan (Good Corporate Governance),sehingga Pemohon Keberatan akan memberikan gantikerugian
    Salah satu SDR setara dengan USD 22.10 perkilogram, meskipun jumlah ini akan bervariasi dalam batas waktumenurut perubahan nilai tukar SDR.Bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan UU Penerbangan, konvensiwarsawa dan aturan IATA di atas, maka Pemohon Keberatan selakupengangkut berkewajiban mengganti kerugian kehilangan bagasi tercatatkepada Termohon Keberatan tentunya dengan mengacu pada ketentuanperaturan UU penerbangan, konvensi warsawa dan IATA yang dilandasidengan azas tata kelola perusahaan
    Adapunjumlah ganti kerugian untuk setiap bagasi tercatat dan kargo telah diatursecara jelas dan tegas dalam konvensi Warsawa 1929 dan aturan IATA,sehingga pada perinsipnya pengangkut bertanggung jawab atas terjadinyakehilangan bagasi tercatat tersebut, namun tanggung jawab PemohonKeberatan sebagai pengangkut secara jelas dan tegas diatur dalam KonvensiHalaman 35Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 125/Pdt.SusBPSK/2017/PN.Mdn14.15.warsawa dan aturan IATA, sehingga tanggung jawab Pemohon Keberatanuntuk
    Fotocopy Bagasi Manual Copy IATA (yang menyatakan bahwa LiabilityAirline pada bagasi yang hilang adalah USD 20 per kg), bukti PK6.7. Fotocopy penerimaan bentuk bagasi cek (hanya untuk contoh bahwa padaformulir ini menyatakan bahwa penerimaan ini dikeluarkan dengan syaratPengangkut kontrak dan merupakan bagian dari Kondisi Carriage), buktiPK7.8.
    Bahwa, ketentuan UU Penerbangan,konvensi warsawa dan aturan IATA di atas, maka PemohonKeberatan selaku pengangkut berkewajiban mengganti kerugiankehilangan bagasi tercatat kepada Termohon Keberatan tentunyadengan tetap berpedoman ketentuan peraturan UU penerbangan,konvensi warsawa dan Aturan IATA yang dilandasi dengan azas tatakelola perusahaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan(good coorporate govermance).
Putus : 16-04-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 985/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 16 April 2020 — BUT INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
13237 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Thamrin Kavling 3, Jakarta Pusat, 10250, yangdiwakili oleh Martadi Radjiman, jabatan Representative;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Dina Agustiana Cucu,Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 2019/VII/IATA//086, tanggal 17Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding,
    Putusan Nomor 985/B/PK/Pjk/2020Bahwa Penggugat mengharapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkanpengajuan gugatan Penggugat dan berkenan untuk:Memberikan putusan untuk memproses' pengajuan PermohonanPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Nomor2017/06/IATA/O04 tanggal 6 Juni 2017 yang telah Penggugat sampaikanpada tanggal 22 Juni 2017 tersebut demi untuk mendapatkan keadilan dankepastian hukum;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 12 Januari 2018
Register : 07-09-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 01-02-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 19 Desember 2018 — Ny.NOVITA MULYANI >< TAKESHI HAMADA CS
59561
  • Melalui refund number 4000372784 tertanggal 13 April 2015, tiketdengan nomor 131 5442 564 794 telah di refund kembali untuk yangkedua kalinya sebesar US$ 3.552, 10 (Tiga ribu lima ratus lima puluhdua koma sepuluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSPpada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina TravelDjaya (Agen Travel); dan6.3.3.
    Melalui refund number 4000372787 tertanggal 13 April 2015, tiketdengan nomor 131 5442 564 796 telah di refund kembali untuk yangkedua kalinya sebesar US$ 3.552,10 (Tiga ribu lima ratus lima puluhdua koma sepuluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSPpada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT.
    sebesar US$ 3.ee2,20 (Tiga ribu lima ratus limapuluh dua koma dua puluh poin Dollar AmerikamSerikat) melaluisistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT.
    Taurina Travel Djaya(Agen Travel);Melalui refund number 4000373105 tertanggal 26 Maret 2015, tiketdengan nomor 1314167893685 telah di refund kembali untuk yangkedua kalinya sebesar US$ 2.218,20 (Dua ribu dua ratus delapanbelaa koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSPpada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT.
    Melalui refund number 4000371356 tertanggal 29 April 2015, tiketdengan nomor 131 4662054259 telah di refund kembali untuk yangkedua kalinya sebesar US$ 2.568,20 (Dua ribu lima ratus enam puluhdelapan koma dua puluh poin Dollar Amer ika Serikat) melalui sistemBSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke Manta Tour &Travel (Agen Travel);6.12.3.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1240 K/PDT/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT GARUDA (PERSERO), Tbk. VS PT. MUSITA, dk.
11876 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (International Air Transport Association) sebagai pihak.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidakada mengikutsertakan atau melibatkan IATA, maka gugatan Penggugatadalah kurang pihak, maka eksepsi Tergugat berdasarkan hukum dandapat diterima.
    Bahwa berdasarkan Pasal 2.1 perjanjian kKeagenan, terdapat ketentuansebagai berikut:"The terms and conditions governing the relationship between theCarrier and the Agent are set forth in the IATA Resolutions, practicesand procedures as notified to the Agent from time to time and set fourthin the Indonesia Domestic BSP Procedure,version 1.1 October 2001("The Manual), as amended from time to time.
    Adapun ketentuan tersebut dapat kami kutip sebagai berikut:"IATA/BSP Domestik akan bertindak atas mandat dari airline untukmengelola hasil penjualan tiket airline oleh agen perjalanan resmi airlinetermasuk:1B/1. Pendistribusian stock ticket ke Agenagen Perjalanan yang telahresmi diangkat sebagai Agen Perjalanan.(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)22.
    GarudaIndonesia melalui IATA sebesar Rp3.292.695.158,00 (tiga miliar duaratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribuseratus lima puluh delapan rupiah) sampai dengan periode (satu)September 2004 diluar denda.
    Bahwa wewenang Tergugat untuk menjual dokumen transportasisebagaimana dimaksud diatas tidak lahir atau diberikan secaralangsung oleh Penggugat, melainkan diberikan melalui pihakInternational Air Transport Association (IATA) lewat Perjanjiankeagenan (Agency Agreement) tanggal 1 November 2003;e.
Putus : 20-05-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 K/Pid/2019
Tanggal 20 Mei 2019 — ADI HERISASONO
4329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ali Firmansyah;1 (satu) bendel Print Out IATA BSP Agent Billing Statement For 153 1255PT Darmawisata Indonesia periode 140102 09 Januari 2014 to 15 Januari2014;1 (satu) bendel Manifest Umroh tanggal 21 Januari 01 Februari 2014;1 (satu) lembar Cek BNI Nomor CJ298171 tanggal 13 Februari 2014 nilainominal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);1 (satu) lembar Cek BNI Nomor CJ298172 tanggal 14 Februari 2014 nilainominal Rp2.464.527.590,00 (dua miliar empat ratus enam puluh empatjuta lima ratus dua puluh
Putus : 02-04-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 998/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 April 2020 — BUT INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
12228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Thamrin Kav. 3, Jakarta Pusat 10250, yangdiwakili oleh Martadi Radjiman, jabatan Representatif BUTInternational Air Transport Association;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dina AgustianaCucu, yang beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 2019/VII/IATA/O93, tanggal 17 Juli2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan
    Sehingga sanksi administrasi dendasebesar 2% dari DPP PPN adalah sebesar Rop2.578.569,00;Bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan atas koreksi DPP PPNsebesar Rp128.928.435,00 tersebut;Bahwa berdasarkan pasal di atas maka demi keadilan Penggugatmengharapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan pengajuan gugatanPenggugat dan berkenan untuk, memberikan putusan untuk memprosespengajuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Nomor 2017/06/IATA/O15 tanggal 7 Juni 2017 yang telahHalaman
Putus : 02-04-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 999/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 April 2020 — BUT INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
11023 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Thamrin Kav. 3, Jakarta Pusat 10250, yangdiwakili oleh Martadi Radjiman, jabatan Representatif BUTInternational Air Transport Association;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dina AgustianaCucu, yang beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 2019/VII/IATA/O96 tanggal 17 Juli2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan
    Sehingga sanksi administrasi dendasebesar 2% dari DPP PPN adalah sebesar Rp2.790.838,00;Bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan atas koreksi DPP PPNsebesar Rp139.541.917,00 tersebut;Bahwa berdasarkan pasal di atas maka demi keadilan Penggugatmengharapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan pengajuan gugatanPenggugat dan berkenan untuk, memberikan putusan untuk memprosespengajuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Nomor 2017/06/IATA/O22 tanggal 7 Juni 2017 yang telahHalaman
Putus : 22-12-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1395/Pid.B/2016/PN.BKS
Tanggal 22 Desember 2016 — pidana - H.BACHTIAR Bin ZUBIR
227
  • Certificate Of Accreditation Internasional Air TransportAssociation (IATA) No. HO 153 1222 0.e. Penetapan lzin Biro Perjalanan Wisata PT. Tunas Armindo Wisatasebagai penyelenggara Perjalanan lbadah Umrah No. D/53 tahun2014 yang diterbitkan ofeh Direktur Jendral Penyelenggaraan Hajidan Umrah.f. Penetapan lzin Biro Perjalanan Wisata PT. Tunas Armindo Wisatasebagai penyelenggara lbadah Haji Khusus No. D/600 tahun 2012yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji danUmrah.g.
    Certificate of Accreditation International Air Transport Assosiation(IATA) NO.15312220;e. Penetapan ijin Biro Perjalanan Wisata PT Tunas Armindo Wisatasebagai Penyelenggara lbadah Umrah NO.D/53 tahun 2014;f. Penetapan ijin Biro Perjalanan Wisata PT Tiunas Armindo Wisatasebagai penyelenggara lbadah Haji Khusus No D/600 tahun 2012;g.
    dan mendengar keterangan saksi Agus PTtersebut aman dan dibenarkan oleh terdakwa, akhirnya saksi Okviantosetuju untuk membelinya dan akan dibayar Rp.1.000.000.000,(satumilyar rupiah) dan sisanya dibayar bila suratsuratnya selesaisemuanya;Bahwa waktu itu saksi ada melihat kelengkapan dokumen dari PTtersebut yang diperlihatkan oleh saksi Agus yang diserahkan olehterdakwa;Bahwa dokumen suratsurat tersebut saksi lihat hanya sekilas saja,antara lain Akta Pendirian PT, Surt lin TetapUsaha Pariwisata, IATA
    pada bulan Maret tahun 2015, saksi pernah menawarkanPT Tunas Armindo Wisata milik terdakwa kepada saksi Okvianto,karena saksi tahu saksi Okvianto sedang mencari PT yang bergerakdibidang umrah dan Haji;Bahwa yang menyururuh tawarkan PT tersebut adalah terdakwa, danwaktu itu terdakwa mengatakan PT tersebut aman dan lengkap suratsuratnya antara lain:e Akta Pendirian PT;e Surat jin Tetap Usaha Pariwisata;e Tanda daftar Perusahaan PT;e Certificate of Acresitation International Air Transport Association(IATA
    2015, terdakwa, saksi Agus dan saksiOkvianto ditemani saksi Sarmada melakukan pertemuan di Kantor saksiAgus di JI Jatimakmur Blok EF No.25 Pondok Gede Kota Bekasi, saatitu saksi Agus menawarkan PT tersebut pada saksi Okvianto sambilmemperlihatkan suratsurat(dokumen) PT tersebut berupa:e Akta Pendirian PT Tunas Armindo Wisat;e Surat jin Tetap Usaha Pariwisata tanggal 16 Oktober 2003;e Tanda Daftar Perusahan Perseroan Terbatas;e Caertificate of Accreditation International Air Transport Association(IATA
Putus : 02-04-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 April 2020 — BUT INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
11724 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Thamrin Kav. 3, Jakarta Pusat 10250, yangdiwakili oleh Martadi Radjiman, jabatan Representatif BUTInternational Air Transport Association;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dina AgustianaCucu, yang beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 2019/VII/IATA/O92, tanggal 17 Juli2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan
    Sehingga sanksi administrasi dendasebesar 2% dari DPP PPN adalah sebesar Rp2.510.235,00;Bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan atas koreksi DPP PPNsebesar Rp125.511.749,00 tersebut;Bahwa berdasarkan pasal di atas maka demi keadilan Penggugatmengharapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan pengajuan gugatanPenggugat dan berkenan untuk, memberikan putusan untuk memprosespengajuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Nomor 2017/06/IATA/O14 tanggal 7 Juni 2017 yang telahHalaman
Register : 16-07-2018 — Putus : 07-09-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 408/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 7 September 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. Jasa Angkasa Semesta Tbk Diwakili Oleh : Reza Mahastra,SH.MH.
Terbanding/Tergugat : PT. Gatari Air Services
320196
  • Tergugat yakin Majelis Hakim dapat melihat bahwa Gugatan Penggugattersebut merupakan suatu pelanggaran hukum terutama bukan hanya karenaPenggugat telah nyatanyata melanggar Article 9/Pasal 9 dari MAINAGREEMENT, ANNEX A DAN B IATA SGHA 2008), namun Penggugat jugamelanggar Pasal 11 ayat (1) Undangundang No. 30, Tahun 1999 tentangArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase);Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase:Adanya suatu penanjian arbitrase tertulis meniadakan hak Para Pihak untukmengajukan
    Justru, GugatanPenggugat ini membuktikan:a) Penggugat tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan MAINAGREEMENT, International Air Transport Association SGHA of January2008/IATA SGHA 2008 dengan sengaja melakukan wanprestasi (khususnyaterhadap Article 9/ Pasal 9 MAIN AGREEMENT IATA SGHA 2008;b) Penggugat juga telah sengaja melanggar UU Arbitrase dan Keppres No.34/1981;TERGUGAT MOHON EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT INI DIPERIKSA DANDIPUTUS TERLEBIH DAHULU SEBELUM PEMERIKSAAN ATAS POKOKPERKARA.Eksepsi
    No.: /JASGATARI AIR/III/2011 tanggal efektif : 1 April 2011 (disebut SimplifiedProcedure),Bahwa, apabila dicermati dan ditelaah Page 2 of 8 Simplified Procedure padaPreamble, IATA SGHA OF JANUARY (kutipan): This Annex B is prepared inaccordance with the simplified procedure whereby the Parties agree that theterms of the Main Agreement and Annex A of the SGHA of January 2008 aspublished by the International Air Transport Association shall to this Annex B asif such terms were repeated here in full.
    Apakah IATA SGHA OF JANUARY 2008 sah dan mengikat paraPihak?
    Apakah benar berdasarkan IATA SGHA OF JANUARY 2008 tersebut,Penggugat telah kerugian mengalami materiil dan immaterial?BAHWA, TIDAK dipenuhinya ketentuan pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, bisamenjadi alasan bagi salah satu pihak untuk menuntut kebatalan demi hukumperjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia tersebut.