Bahwapenatausaahan hasil hutan yang berasal dari hutan negara diaturdalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/MenhutlI/2006 Jo No.P.63/MenhutJl/2006 Jo No.P.08/MenhutlI/2007 Jo No.P.45/Menhut11/2009sedangkan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hakatau kayu rakyat diatur dalam peraturan menteri kehutanan NomorP.30/MenhutlI/2012.

Bahwapenatausaahan hasil hutan yang berasal dari hutan negara diaturdalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhutll/2006 Jo No.P.63/MenhutJI/2006 Jo No.P.08/MenhutlI/2007 Jo No.P.45/Menhut11/2009sedangkan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hakatau kayu rakyat diatur dalam peraturan menteri kehutanan No.P.30/Menhutll/2012.

.55/Menhutn/2006 jo No.P.63/Menhutll/2006jo No.P.08/MenhutlI/2007 jo No.P.45/MenhutlI/2009, sedangkanpenatausahaan hasil hutan yang berasal dari Hutan Hak atau KayuRakyat diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan No.

.55/Menhutll/2006 joNo.P.63/Menhutll/2006 jo No.P.08/MenhutIl/2007 jo No.P.45/Menhut11/2009, sedangkan penatausahaan hasil hutan yang berasal dariHutan Hak atau Kayu Rakyat diatur dalam peraturan MenteriKehutanan No.P.30/MenhutlI/2012.

.55/MenhutH/2006 jo No.P.63/Menhutll/2006 jo No.P.08/MenhutII/2007 jo No.P.45/MenhutIl/2009,dan tidak boleh menggunakan dokumen Surat Keterangan Asal Usul(SKAU).

Konirak No.P.1111 M: Sebanyak 100 MT biji kakao, untuk pengiriman di bulan Maret2007 ;Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 1982 K/Pdt/2009b. Kontrak No.1112 M; Sebanyak 250 MT biji kakao, untuk pengiriman di bulan April2007 ;c.

adapun terhadap pelaksanaan kontrak No.P.1112 M(untuk pengiriman di bulan April 2007 sebanyak 250 MT biji kakao) dankontrak No.P.1113 M (untuk pengiriman di bulan Mei 2007 sebanyak350 MIT biji kakao), tidak pernah dilaksanakan oleh TergugatRekonpensi.

A No.5A, Makassar 90241 ;(halaman 1 surat gugatan) ;Bahwa kontrak No.P.1137 M. dibuat oleh dan untuk kepentinganPT. Hijau Bumi Indonesia (Penggugat) dengan Continaf (Far East)Pte. Ltd. (Tergugat ). Bahwa didalam perikatan a quo PT.Hal. 14dari 28 hal. Put. No. 1982 K/Pdt/2009B.1.Nedcommodities Makmur Jaya dan Tn. H.M. Dakhri Sanusi, SEbukan pihak (partij). dengan demikian menurut hukum keduasubyek tersebut tidak memiliki hak dan kewajiban apapun didalamKontrak No.P.1137 M;Adapun keterlibatan Tn.

Van Maatschalkerweerd sebagai Tergugat ;Bahwa Fundamentum Petendi dari gugatan perkara No.152/Pdt.G/2007/PN.Mks. yang diajukan Tergugat Rekonpensi adalah pelaksanaan dan/atauwanprestasi atas kontrak No.P.1137 M, yang dibuat oleh dan untukkepentingan Tergugat Rekonpensi (in casu PT. Hijau Bumi Indonesia) danContinaf (far East) Pte. Ltd. ;Bahwa di dalam kontrak No.P.1137 M a quo Penggugat Rekonpensi (incasu Nedcommodities Makmur Jaya dan Tn. H.M.

Dakhri Sanusi, SE),bukan pihak (party) dengan demikian menurut hukum Penggugat Rekonpensitidak memiliki hak dan kewajiban apapun di dalam kontrak No.P.1137 M ;Adapun keterlibatan Penggugat Rekonpensi dalam transaksi antaraContinaf (Far East) Pte. Ltd. Dengan PT.

Bahwapenatausaahan hasil hutan yang berasal dari hutan negara diaturdalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55 / Menhutll / 2006 JoNo.P.63/MenhutJI/2006 Jo No.P.08/MenhutII/2007 Jo No.P.45/Menhut11/2009 sedangkan penatausahaan hasil hutan yang berasaldari hutan hak atau kayu rakyat diatur dalam peraturan menterikehutanan Nomor P.30/Menhutll/2012.

Bahwapenatausaahan hasil hutan yang berasal dari hutan negara diaturdalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/MenhutlI/2006 Jo No.P.63/MenhutJI/2006 Jo No.P.08/MenhutlI/2007 Jo No.P.45/Menhut11/2009sedangkan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hakatau kayu rakyat diatur dalam peraturanmenteri kehutanan No.P.30/Menhutll/2012.

.55/Menhutll/2006 joNo.P.63/Menhutll/2006 jo No.P.08/MenhutIl/2007 jo No.P.45/Menhut11/2009, sedangkan penatausahaan hasil hutan yang berasal dariHutan Hak atau Kayu Rakyat diatur dalam peraturan MenteriKehutanan No.P.30/MenhutlI/2012.

.55/MenhutH/2006 jo No.P.63/Menhutll/2006 jo No.P.08/MenhutIl/2007 jo No.P.45/MenhutlIl/2009,dan tidak boleh menggunakan dokumen Surat Keterangan Asal Usul(SKAU).

.55/MenhutH/2006 jo No.P.63/Menhutll/2006 jo No.P.08/MenhutII/2007 jo No.P.45/MenhutIl/2009,dan tidak boleh menggunakan dokumen Surat Keterangan Asal Usul(SKAU).

Asembagus Situbondo ,Jenis Sepeda MotorHonda No.P 5651 EV ;Foto copy sesuai asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. L05149351 nama Pemilik AMIRUDDIN alamat KP Karang TengahRt.03 Rw.03 Kertosari Kec. Asembagus Situbondo Jenis SepedaMotor Honda No.P 3565 FG,Foto copy sesuai asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. L03636901 nama Pemilik AMIRUDDIN alamat KP Karang TengahRt.03 Rw.03 Kertosari Kec.

Asembagus Situbondo Jenis SepedaMotor Honda No.P 2336 FG ;Foto copy sesuai asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. J03029101 nama Pemilik AMIRUDDIN alamat KP Blikeran Rt.01Rw.05 Kertosari Kec. Asembagus Situbondo Jenis Sepeda MotorHonda No.P 2040 F;Foto copy sesuai asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No.:K05151883 nama Pemilik AMIRUDDIN alamat KP Karang TengahRt.03 Rw.03 Kertosari Kec.

Asembagus Situbondo Jenis SepedaMotor Honda No.P 4093 FD ;Foto copy sesuai asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. J03029100 nama Pemilik AMIRUDDIN alamat KP Blikeran Rt.01Rw.05 Kertosari Kec. Asembagus Situbondo Jenis Sepeda MotorHonda No.P 2039 F ;Foto copy sesuai asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No.H11335271 nama Pemilik AMIRUDDIN alamat KP Lumbung At.01Rw.05 Kertosari Kec.

Asembagus Situbondo Jenis SepedaMotor Honda No.P 3575 FG ;21.P21 Foto copy sesuai asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor FNo.5752481 nama Pemilik FRENDY YANUAR AFRIYANTO alamatDusun Donosuko Rt.7/1 Klabang Bondowoso Jenis Sepeda MotorYamaha No.P 4406 DI ;22.P22 Foto copy sesuai asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No.J23.24.25.2G;27.28.20.03029099 nama Pemilik AMIRUDDIN alamat KP Blikeran Rt.01Rw.05 Kertosari Kec.

Asembagus Situbondo Jenis Sepeda Motor Honda No.P.3834 EY :50. P50 Foto copy dari foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)nama Pemilik AMIRUDDIN alamat KP Lumbung Rw.05Rw.01Kec. Asembagus Situbondo Jenis Sepeda Motor Honda No.P.5647 EV ;51.P51 Foto copy dari foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)nama Pemilik AMIRUDDIN alamat KP Lumbung Rw.05Rw.01Kec.

Tanah sawah seluas 1.463 m2 Blok No.P 0801 SPPTsejengglong ;c. Tanah sawah Blok No.P 0809 SPPT Blok Sejengglong ;d. Tanah Sawah Leter Blok No.P 0330120 no. persil 23sI/7 (surat terlampir)P.5 ;5. Bahwa Benar Pada Selasa Tanggal 20 Nopember 2012 Bapak Mrakih Suami DariAlmh. Ibu Tumirah Meninggal dunia Pada Usia 89 Tahun di Karenakan Sakit (SuratTerlampir)6.

Tanah sawah seluas 1463 m2 Blok No.P 0801 SPPTsejengglong ;c. Tanah sawah Blok No.P 0809 SPPT BlokSejengglong ;d. Tanah Sawah Leter Blok No.P 0330120 no. persil 23sII/7 (suratterlampir) 5Hak Ahli Waris almarhum bapak Mrakih yakni adalah saudara LELI YUNIPUSPITA BINTIMrakih ;IV.

Menyatakan nama dalam Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tertanggal 20 September 2007, No.P.872882, yang tertulis nama SULISTIANI BASRI ICHWANDI lahir pada tanggal 10 April 1977 adalah Pemohon dengan nama tertulis SULISTIANI, lahir pada tanggal 17 April 1981 ;------------------------------------------------------------------------3.

Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama, Tanggal dan Tahun Kelahiran dalam paspor yang diterbitkan oleh Kantor Kedutaaan Besar Republik Indonesia di Singapura tertanggal 20 September 2007, No.P.872882, yang tertulis nama SULISTIANI BASRI ICHWANDI, lahir pada tanggal 10 April 1977, di betulkan menjadi SULISTIANI, lahir pada tanggal 17 April 1981 ; ------------------4.

Jatim Sukses Karya Bersama Surabaya termasuk dalam pengurusanPasport, sehingga nama dan tanggal lahir saya di tulis/di catat berapa saya tidaktahu, tahu saya sudah dapat pasport untuk berangkat ke negara Singapura ; Bahwa dalam Pasport Pemohon pertama kali yang dikeluarkan oleh KantorKeduataan Besar Republik Indonesia Singapura tertanggal 20 September 2007,No.P.872882 yang sudah habis masa berlakunya karena masa kontrak kerja sudahhabis, ternyata terdapat kekliruan dalam penulisannya yaitu nama SULISTIANIBASRI

Pasport yang kelirupenulisannya tersebut dan untuk itu di perlukan Penetapan dari Pengadilan NegeriKabupaten Kediri ; n Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Negeri Kabuoaten Kediri untuk memanggil Pemohon setelah memeriksapermohonannya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut : 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;2 Menyatakan nama dalam paspor yang di terbitkan oleh Kantor Kedutaan BesarRepublik Indonesia Singapura, tertanggal 20 September 2007, No.P

.872882 yangtertulis 10 April 1977 adalah Pemohon dengan nama tertulis SULISTIANI, lahirpada tanggal 17 April 1981 ; 3 Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama, Tanggal dan Tahunkelahiran dalam paspor yang diterbitkan oleh Kantor Kedutaaan Besar RepublikIndonesia Singapura tertanggal 20 September 2007, No.P.872882, yang tertulisnama SULISTIANI BASRI ICHWANDI, lahir pada tanggal 10 April 1977, dibetulkan menjadi SULISTIANI, lahir pada tanggal 17 April 1981 ; 4 Memerintahkan kepada pemohon

Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar, nomor 6979/104/01/96/SK, tertanggal 31Mei 1996, atas nama SULISTIANI, Dari Sekolah Menengah Umum TingkatPertama Negeri 2 Grogol, Kabupaten Kediri, diberi tanda bukti P.3 ; 4 Foto copy Paspor Republik Indonesia, No.P.872882 tertanggal 20 September 2007dari KBRI Singapura ; diberi tanda bukti P.4 ; 5 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/31/1975, tertanggal 22 April 1975, atasnama ICHWANDI dengan AMINAH dari Kantor Urusan Agama KecamatanSukomoro, Kabupaten Nganjuk

.872882, yang tertulis nama SULISTIANI BASRI ICHWANDI lahirpada tanggal 10 April 1977 adalah Pemohon dengan nama tertulisSULISTIANI, lahir pada tanggal 17 AprilMemberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama, Tanggal danTahun Kelahiran dalam paspor yang diterbitkan oleh Kantor KedutaaanBesar Republik Indonesia di Singapura tertanggal 20 September 2007,No.P.872882, yang tertulis noma SULISTIANI BASRI ICHWANDLI lahirpada tanggal 10 April 1977, di betulkan menjadi SULISTIANI, lahir padatanggal 17

danpaviliun berdiri diatas tanah negara (Hak Guna Bangunan) Berita AcaraPenyitaan Jaminan No.325 / 1977 Perdata Pengadilan Negeri Surabaya pada hariSenin tanggal 25 September 1979, ternyata dilakukan setelah Pengadilanmemutus perkaranya ialah perkara No.325 / 1977 perdata tersebut pada tanggal24 Agustus 1978, hal ini bertentangan dengan hukum acara sita jaminan yangmengharuskan dilakukan sebelum terjadi putusan dimuka sidang dan baru bisaditindak lanjuti setelah dinyatakan sah dan berharga (bukti No.P

.1) ;Bahwa dalam putusan perkara No.325 / 1977 perdata pada tanggal 24Agustus 1978 itu ternyata yang dinyatakan sah dan berharga adalah sita jaminanatas barang milik Tergugat (sekarang disebut turut Terlawan) berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 28 Juni 1978 No.325 / 1977Perdata menyangkut barangbarang teletak di Jalan Pantijajar No.7 Surabayasaja, dan tidak terhadap bangunan rumah paviliun Jalan Panglima SudirmanNo.51 Probolinggo (bukti No.P.1.a) ;Sita jaminan terhadap bangunan

rumah dan paviliun yang terletak di JalanPanglima Sudirman No.51 Probolinggo pada tanggal 25 September 1978 kecualidilakukan jauh setelah diputus perkaranya oleh Pengadilan pada tanggal 24Agustus 1978 itu ternyata juga berlawanan dengan permintaan Pelawan sendiridalam surat gugatannya dalam pekara No.325 / 1977 Perdata tersebut yangmenyebutkan Jalan Raya No.51 Probolinggo (bukti No.P.2 dan No.P.3) ;Bangunan rumah dan paviliun terletak di Jalan Raya No.51 Probolinggo danJalan Panglima Sudirman No

.51 Probolinggo tidak benar kalau batasbatasnyaseperti diuraikan dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No.325 / 1977 PerdataPengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 1978 dan dalam penetapanKetua Pengadilan Negeri Surabaya No.325 / Pdt.G/ 1977 / PN.Sby. tanggal 3Nopember 1977..............Nopember 1977, sebab batasbatas tanah yang tertulis disitu ternyatamenyangkut bangunan milik Pelawan dan tanah Hak Guna Bangunan atas namaPelawan terletak di Jalan Panglima Sudirman No.3 Probolinggo (bukti No.P

. dan No.P.6), yang kemudian bangunan itudilakukan renovasi oleh Pelawan (bukti No.P.7), maka Penetapan KetuaPengadilan Negeri Surabaya No.325 / Pdt.G / 1977 / PN.Sby. tanggal 3Nopember 1977 dan Berita Acara Penyitaan Jaminan No.325 / 1977 PerdataPengadilan Negeri Surabaya tidak sah dan harus dibatalkan ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka Pelawan mohonagar Pengadilan Negeri Surabaya memberi putusan sebagai berikut :Dalam Provisioneel : Menetapkan perintah penundaan pelaksanaan penetapan

Bahwa pada waktu tersebut diatas, Pemohon belum memilik paspor.Sehingga selanjutnya Pemohon membuat paspor di Kantor ImigrasiSambas yang teregister dalam No.P 593190;5. Bahwa selanjutnya dalam register paspor No.P 593190 (vide bukti P6), terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon. Bahwa namaPemohon sesuai akta kelahiran dan surat surat lain adalahAgusPurnomoakan tetapi nama yang tercatat dalam paspor No.P 593190adalahAgus Tokiyo;6.

Di satu sisi Pemohonharus segera berangkat bekerja, maka dengan terpaksa Pemohontetap menggunakan paspor No.P 593190 dengan nama Agus Tokiyountuk bekerja;7. Bahwa setelah 5 tahun sejak paspor dibuat, masa berlaku pasportelah habis. Sebagai itikad baik dari Pemohon untuk memperbaikipaspor, Pemohon tidak memperpanjang paspor No.P 593190melainkan akan memperbaiki paspor No.P 593190 agar sesuaidengan nama yang sebenarnya;8.

Invoice No.P.14Fotocopy Invoice No.P.15Fotocopy Invoice No.P.16Fotocopy Invoice No.P.17Fotocopy Invoice No.P.18Fotocopy Invoice No.P.19Fotocopy Invoice No.P.20Fotocopy Invoice No.P.21Fotocopy Invoice No.P.22Fotocopy Invoice No.P.23Fotocopy Invoice NoP.24Fotocopy Invoice NoIP30102313 Unit E/27/EV, diberi tandaIP30105401 Unit E/27/EV, diberi tandaIP30108405 Unit E/27/EV, diberi tandaIP30111482 Unit E/27/EV, diberi tandaIP30114503 Unit E/27/EV, diberi tandaIP30117621 Unit E/27/EV, diberi tandaIP30120689

IP30105730 Unit F/17/FL, diberi tandaHal 39 dari 77 Halaman perkara nomor 1197/Pdt.G/2018/PN Dps26.Zi28.29:30.31.32:33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.P.25Fotocopy Invoice No.P.26Fotocopy Invoice No.P.27Fotocopy Invoice No.P.28Fotocopy Invoice No.P.29Fotocopy Invoice No.P.30Fotocopy Invoice No.P.31Fotocopy Invoice No.P.32Fotocopy Invoice No.P33Fotocopy Invoice No.P.34Fotocopy Invoice No.P35Fotocopy Invoice No.P.36Fotocopy Invoice No.P.37Fotocopy Invoice No.P.38Fotocopy Invoice No.P.39Fotocopy

Invoice No.P.40Fotocopy Invoice No.P.41Fotocopy Invoice No.P.42Fotocopy Invoice No.P.43Fotocopy Invoice No.P.44Fotocopy Invoice No.P.45Fotocopy Invoice No.P.46IP30108770 Unit F/17/FL, diberi tandaIP30111812 Unit F/17/FL, diberi tandaIP30114869 Unit F/17/FL, diberi tandaIP30117953 Unit F/17/FL, diberi tandaIP30121054 Unit F/17/FL, diberi tandaIP30124179 Unit F/17/FL, diberi tandaIP30127313 Unit F/17/FL, diberi tandaIP30130462 Unit F/17/FL, diberi tandaIP30133627 Unit F/17/FL, diberi tandaIP30136806

IP30130526 Unit F/21/FN, diberitanda P47Fotocopy Invoice No.P.48IP30133693 Unit F/21/FN, diberi tandaHal 40 dari 77 Halaman perkara nomor 1197/Pdt.G/2018/PN Dps49.50:51.82.53.34.55.56.5.58.59,60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.Fotocopy Invoice No.P.49Fotocopy Invoice No.P.50Fotocopy Invoice No.P.51Fotocopy Invoice No.P.52Fotocopy Invoice No.P53Fotocopy Invoice No.P.54Fotocopy Invoice No.P55Fotocopy Invoice No.P.56Fotocopy Invoice No.P.57Fotocopy Invoice No.P.58Fotocopy Invoice No.P.59Fotocopy

Invoice No.P.60Fotocopy Invoice No.P.61Fotocopy Invoice No.P.62Fotocopy Invoice No.P.63Fotocopy Invoice No.P.64Fotocopy Invoice No.P.65Fotocopy Invoice No.P.66Fotocopy Invoice No.P.67Fotocopy Invoice No.P.68Fotocopy Invoice No.P.69Fotocopy Invoice No.P.70Fotocopy Invoice No.P.71Fotocopy Invoice No.IP30136870 Unit F/21/FN, diberi tandaIP30140070 Unit F/21/FN, diberi tandaIP30143262 Unit F/21/FN, diberi tandaIP30102761 Unit F/23/FM, diberi tandaIP30105803 Unit F/23/FM, diberi tandaIP30108851 Unit

No.P.14/Menhutl/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang IzinPemanfaatan Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan RI. No.P.65/Menhutll/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentangHalaman 14 dari 89 Putusan Perkara No. 255/G/2014/PTUN JKTStandard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada IzinPemantfaatan Kayu Dan Atau Penyiapan Lahan DalamRangka Pembangunan Hutan Tanaman (vide Bukti P.1A danbukti P.1B) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggiin casu UndangUndang Dasar 1945 jo.

No.P.14/Menhutl/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang IzinPemanfaatan Kayu dan Peraturan MenterikKehutanan RI.

No.P.14/Menhutl/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang IzinPemanfaatan Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan RI. No.P.65/Menhutll/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang StandardBiaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemantaatan KayuDan Atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan HutanTanaman (vide Bukti P.1A dan bukti P.1B) bertentangan denganperaturan yang lebih tinggi in casu UndangUndang Dasar 1945Jo. UndangUndang No. 20 Tahun 1997 tentang PenerimaanNegara Bukan Pajak jo.

P.14/Menhutl/2011tentang Izin Pemanfaatan kayu (IPK) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.20/MenhutIV2013 tentang Perubahan Peraturan MenteriKehutanan No.

Mencabut Peraturan Menteri Kehutanan No.P.65/MenhutI/2009 tentang Standart BiayaProduksi Pemanfaatan Kayu dan AtauPenyiapan Lahan Dalam RangkaPembangunan Hutan Tanaman denganPeraturan Menteri Kehutanan No.P.21/Menhut1/2013. Menerbitkan Surat Edaran No.SE.02/MenhutVVBIKPHH/2012 tanggal 10Agustus 2012.d).2. Putusan MA RI No. 62 P/HUM/2013 tanggal 18November 2013:Halaman 56 dari 89 Putusan Perkara No. 255/G/2014/PTUNJKT Tergugat telan menerbitkan PeraturanMenteri Kehutanan No.

Menetapkan dan Mengesahkan nama dan tempat tahun lahir Pemohon didalam paspor No.P 612312 tertulis nama LATIFAH BINTI JEDDI lahir tanggal 25 Februari 1962 dengan alamat Desa Kotah,Kecamatan Jrengik kab.Sampang adalah Salah,yang Benar nama pemohon adalah L A T I F A H lahir di Sampang tanggal 13 Agustus 1981,beralamat di Dusun Tongoh Barat,Desa Pangongsean Kec.Torjun Kab.Sampang

3.Membebankan segala biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan

Bahwa Pemohon akan melaksanakan Kunjungan ke Luar Negeri namundalam Paspor Pemohon No.P.612312 Identitas Pemohon tertulis NamaLATIFAH BINTI JEDDI,lahir tanggal.25 Februari 1962 Dengan alamatDesa Kotah,Kecamatan Jrengik,Kabupaten Sampang,data tersebutadalah salah (F.c Paspor Terlampir ) ;Bahwa Indentitas Pemohon yang Benar adalah bernama LATIFAHLahir di Sampang Tanggal.13 Agustus 1981 ,beralamat di Dusun TongohBarat,Desa Pangongsean ,Kecamatan Torjun,Kabupaten Sampang yangtertera dalam Kartu Tanda

Pemohonmengajukan permohonan menyamakan penulisan Nama dan tempattanggal Bulan Tahun lahir Pemohon serta Alamat Pemohon ke KantorPengadilan Negeri Sampang ;Menimbang,bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon ,mohonkepada Hakim Pengadilan Negeri Sampang dapatnya kiranya memanggilPemohon dan memeriksa ,mengadili serta menetapkan sebagai berikut :i.2.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menetapkan dan Mengesahkan Identitas Pemohon didalam Paspor No.P.612312 tertulis nama LATIFAH BINTI JEDDI

SUPYANTO yangkeduanya bertempat tinggal dikabupaten Sampang, menerangkan dibawahSumpah pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa para saksi kenal dengan pemohon ia bernama LATIFAH, lahir di Sampang,tanggal.13 Agustus 1981 saksi sebagai tetangga dekat ; Bahwa para saksi tahu kalau Pemohon mau ke Luar Negeri tetapi adakesalahan Data / Identitas pada Paspor No.P.612312 tertulis namaLATIFAH BINTI JEDDI lahir Tanggal.25 Februari 1962 beralamat diDesa Kotah,Kecamatan Jrengik,Kabupaten Sampang adalah salah

Penduduk(KTP),Kartu Keluarga(KK), dan dokumen lain pemohon bernama LATIFAH Lahirdi Sampang Tanggal.13 Agustus 1981 ,beralamat di Dusun TongohBarat,Desa Pangongsean ,Kecamatan Torjun,Kabupaten Sampang (buktiP1s/dP3)Menimbang, bahwa nama dan tempat tanggal tahun lahir tersebutsesuai dengan nama dan tempat tanggal tahun lahir yang tercantum pada KartuTanda Penduduk Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut Pengadilan dapatmenyimpulkan bahwa Identitas pemohon yang tercantum pada Paspor No.P

Memerintahkan barang bukti berupa- 1 unit sepeda motor honda Beat No.P-3511AF Noka ; MHIJM215EK492949, Nosin JFM2E1507963 warna orange putih an.SUMIYATI alamat Dusun Dakon Rt 21 Rw 4 Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;- 1 buah BPKB sepeda motor honda Beat No.P-3511AF Noka MH1JM215EK492949, Nosin JFM2E1507963 warna orange putih an.Sumiyati alamat dusun Dakon Rt.21 Rw 4 desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;- 1 lembar STNKB sepeda motor honda Beat No.P-3511 AF Noka

Bahwa dengan mempedomani ketentuan tentang kewenangandalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, diatur:Pasal 26 hurufb : Berdasarkan hasil pengecekan danpenelaahan atas dokumen penyelesaianHal. 18 dari 105 Hal.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 26 huruf bPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.28/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 jo.

Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUNJKTObjek Sengketa a quo, yang mana prosedur tersebut tidak diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 ;15.

Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 ;2.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan No.

Imam Bonjol No. 61,Menteng, Jakarta 10310 dan Penggugat adalah salah satu penyewa;Bahwa sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No.P/5/03/KUBDP/150404 tanggal 08 Maret 2004 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian")berikut addendumaddendumnya terakhir Addendum No. Il tanggal 11 AprilHal. 1 dari 21 hal. Put. No. 450 PK/Pdt/20122005, Penggugat telah menyewa dari Tergugat sebuah ruangan kantor yangterletak di JI.

II tanggal 11 April 2005, masa penyewaanakan berakhir pada tanggal 14 April 2006 dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2)Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No.P/5/03/KUBDP/150404 tanggal 08Maret 2004, Penggugat dapat memperpanjang masa penyewaan denganmemperbaharui/mengaddendum perjanjian;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peranjian SewaMenyewa Ruangan NO.P/5/03/KUBDP/150404 tanggal 08 Maret 2004 yangberbunyi dalam hal Penyewa bermaksud memperpanjang masa sewasebagaimana dimaksud dalam ayat 2

Bahkan 5 (lima) bulan sebelum masa sewa berakhir Tergugat telahmengirimkan surat No. 27/616/TNT/1105 tanggal 17 November 2005 tentangkepada Penggugat yang isinya menyatakan bahwa Perjanjian No.P/5/03/KUBDP/150404 tanggal 08 Maret 2004 dan Addendum Perpanjangan No.

Imam Bonjol No.61Jakarta Pusat dengan Penggugat sampai adanya putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap atau sampai Penggugat menyatakantidak akan memperpanjang masa sewa dengan pemberitahuan tertulissebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian SewaMenyewa Ruangan No.P/5/03/KUBDP/150404 tanggal 08 Maret 2004dimana hak prioritas tersebut ada pada Penyewa (Penggugat);3) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugatsebesar Rp1.000.000,00 perhari apabila Tergugat

Imam Bonjol No.61,Jakarta Pusat dengan Penggugat sampai adanya putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap atau sampai Penggugat menyatakantidak akan memperpanjang masa sewa dengan pemberitahuan tertulissebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian SewaMenyewa Ruangan NO.P/5/03/KUBDP/150404 tanggal 08 Maret 2004dimana hak prioritas tersebut ada pada Penyewa (Penggugat);Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepadaPenggugat secara tunai dan sekaligus yang terdiri

ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lakilaki, lahir di Denpasar, padatanggal 8 Pebruari 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.P.37/Is/K/1995, tertanggal 6 September 1995, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati Il Badung ( fotocopy terlampir ) ;3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lakilaki, lahir di Denpasar, padatanggal 13 Mei 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.P.38/Is/K/1995, tertanggal 6 September 1995, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Catatan Sipil Kab.

Dati Il Badung ; ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Jakilaki, lahir di Denpasar,pada tanggal 13 Mei 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.P.38/IsvK/1995, tertanggal 6 September 1995, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati ll Badung ;tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku Purusa dengan tetapmemberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untukmemberikan perhatian dan kasih sayang ;Hal 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2016/PN Dps4.

Dati IlBadung ; ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lakilaki, lahir di Denpasar, padatanggal 8 Pebruari 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.P.37/Is/K/1995, tertanggal 6 September 1995, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati ll Badung ; ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lakilaki, lahir di Denpasar, padatanggal 13 Mei 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.P.38/Is/K/1995, tertanggal 6 September 1995, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Catatan Sipil Kab.

Sebidang tanah letter CNo.P.I.1170 tersebut ; Bahwa berdasarkan bukti P13 berupa Surat KeteranganNo.470/322/35.73/05.1009/2014 tanggal 19082014 terbukti namapemohon Faizah Saroni dan nama Iles Faiza adalah nama satu orangyang dikeluarkan Kepala Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru,Kota Malang ; Bahwa berdasarkan bukti P14 berupa Surat pernyataan atas nama RiskaChandra Andhika terbukti bahwa Riska Chandra Andhika sepakat dansetuju atas penjualan 2 (dua) bidang tanah yaitu 1.tanah dan bangunanpersil No.P

.1I.1174 luas + 136 M2 an.Djoewani 2.tanah dan bangunanpersil No.P.1I.1170 luas + 167 M2 an.Djoewani ; Bahwa berdasarkan bukti P15 berupa Surat Pernyataan atas namaMAYLIZA HERRIESTIKASARI terbukti bahwa Mayliza Herriestikasarisepakat dan setuju atas penjualan 2 (dua) bidang tanah yaitu 1.tanahdan bangunan persil No.P.I.1174 luas + 136 M2 an.Djoewani 2.tanah danbangunan persil No.P.1.1170 luas + 167 M2 an.Djoewani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dalam alatbukti P1, P2, P3,

Sebidang obyek/tanah dan bangunan persil No.P.1I.1174 klas.d.IIluas + 136 M2 an.Djoewani yang terletak di Jl.Arjuno 1/1174Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi JawaTimur.112.2. Sebidang tanah dan bangunan persil No.P.I.1170 klas.d.II luas +167 M2 an.Djoewani yang terletak di Jl.Arjuno 1/1170 KelurahanKauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur.3.

P.14/2017, Pasal 13 PERMENLHK No.P.15/2017 dan Pasal 23 PERMENLHK No.

P.17/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri LHK No.P.12/MenLHKII/2015 tentang Pembangunan Hutan TanamanIndustri. Secara kontekstual Permen LHK No. 17/2017 tersebutHal. 67 dari 108 hal. Put.

Ketentuan Peralihan pasal 21 ayat (5) Permen LHK No.P.14/MenLHK/Setjen/KUM. 1/2/2017, Pasal 13 Permen LHK No. P15/MenLHK/Setjen/KUM. 1/2/2017, dan Pasal 23 Permen LHK No.P.16/MenLHK/Setjen/KUM. 1/2/2017, tidak bertentangan denganPasal 45 huruf a Ketentuan Peralihan Peraturan PemerintahNomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan PengelolaanEkosistem Gambut Dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan peralinan Pasal 21ayat (5) Permen LHK No.

P.14/2017, Pasal 13 Permen LHK No.P.15/2017, dan Pasal 23 Permen LHK No. P.16/2017 bertentangandengan Pasal 45 huruf a Ketentuan Peralinan Peraturan PemerintahNomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan PengelolaanEkosistem Gambut, dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:1. Ketentuan peralinan dalam Pasal 21 ayat (5) Permen LHK No.P.14/2017 merupakan ketentuan peralihan (transitio) yang sifatnyaumum untuk memberikan kepastian hukum bagi izin usaha.

Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) PERMENLHK No.P.14/2017, Pasal 13 PERMENLHK No. P.15/2017 dan Pasal 23PERMENLHK No.

, Hutan Rakyat, HutanAdat dan Kemitraan Kehutanan.Adapun maksud dan tujuan Permen LHK No.P.83/2016 ini adalahuntuk:1.

Peta areal yang dimohon, sebagaimana diaturpada Pasal 11 ayat (2) Permen LHK No.P.39/2017.

AsepWarlan Yusuf, SH, MH., dalam keterangan tertulisnya yang menyatakanPermen LHK No.P.39/2017 tidak bertentangan dengan UndangUndangNomor 41 Tahun 1999, PP No.6/2007 dan PP No.72/2010.Menurut Prof. Dr.

., dalam keterangan tertulisnya yang menyatakanPermen LHK No.P.39/2017 tidak bertentangan dengan UndangUndangNomor 41 Tahun 1999, PP No.6/2007 dan PP No.72/2010.Menurut Prof. Dr.

Ini mengacu pada PP No.6/2007 sebagaimana dalam konsideranmenimbang huruf b Permen LHK No.P.83/2016 yang berbunyi bahwaHalaman 76 dari 88 halaman.

Berdasarkan Surat perjanjianPengadaan Barang/Jasa (kontrak) No.P.21/KONTRAK/EMPLASEMEN.LEMBAK/XI/2016, tanggal 02November 2016, dengan nilai kontrak Rp. 15.259.381.000,. (Lima belasmilyar dua ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh saturibu rupiah).Bahwa uang yang di peroleh PT. XXXXX dari hasil pekerjaanberdasarkan Surat perjanjian Pengadaan Barang/Jasa (kontrak) No.P.21/KONTRAK/EMPLASEMEN.LEMBAK/XI/2016, tanggal 02November 2016, dengan nilai kontrak Rp. 15.259.381.000,.

XXXXX mendapatkanhasil keuntungan dari pekerjaan yang di dapat sesuai dengan SuratPerjanjian PengadaanBarang/Jasa(kontrak)No.P.21/KONTRAK/EMPLASEMEN.LEMBAK/X1I/2016, tanggal 02 November 2016, dari pihak XXXXX, untuk melaksanakanHalaman 4 dari 10 HalamanPutusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.Tnk10.pekerjaan Penataan Emplasemen dan pemasangan Sinyal MekanikStasiun Lembak sampai stasiun Karangendah dengan nilai kontrak Rp.15.259.381.000,.

Uang sejumlah Rp. 3.814.845.250,. yang merupakan hasil usaha PT.XXXXX dari pekerjaan Penataan Emplasemen dan pemasangan SinyalMekanik Stasiun Lembak sampai stasiun Karangendah berdasarkanSurat = Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa (kontrak) No.P.21/KONTRAK/EMPLASEMEN.LEMBAK/XI/2016, tanggal 02November 2016.Adalah sebagai harta bersama yang di peroleh selama masa perkawinanantara Penggugatdan Tergugat ;3. Menetapkan bahwa harta bersama (gono gin!)

No.P/HUM/20080459 Ayat (2) ini merupakan ketentuan yangmemuat kewenangan = parpol atau) gabunganparpol dan sekaligus persyaratannya untukmengajukan calon kepala daerah dan wakilkepala daerah dalam Pilkada ;d.

No.P/HUM/20080411. Bahwa, dengan diterbitkannya Surat Edaran KPUNomor 649/15/VII/2007 (Objek Pengujian), hakdan/atau) kewenangan konstitusional Para Pemohonyang diberikan oleh UUD 1945, yang kemudianditegaskan kembal i lewat Putusan MahkamahKonstitusi Nomor: 5/PUUV/2007, telah dengannyata nyata dirugikan oleh Termohon. Kerugiantersebut bersifat spesifik dan aktual yaitu ParaPemohon tidak dapat ikut serta dalam PencalonanKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008di Kota Prabumulih ;12.

No.P/HUM/200804diputus) bertentangan dengan UUD 1945 olehMahkamah Konstitusi, maka norma tersebut tidakberlaku lagi.

No.P/HUM/200804Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pascaPutusan Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaNomor: 05/PUUV/2007 tertanggal 31 Juli 2007;tidak sah serta bertentangan dengan amar PutusanMahkamah Konstitusi Nomor: 05/PUUV/2007 ;4.

No.P/HUM/200804tanggal 7 Januari 2008, "KPUD Layangkan SuratPenolakan;14.