Ditemukan 399 data
JOHARIANI, SH
Terdakwa:
A. CHANDRA MAHARDIKA, SE
105 — 41
Chandra Mahardika;
- 8 (delapan) lembar lampiran rekomendasi pekerjaan sampul raport Sekolah Dasar TA 2019/2020 dari UPTD kecamatan sekota Makassar ke rekanan CV. Azzaqra;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah).
Chandra Mahardika 8 (delapan) lembar lampiran rekomendasi pekerjaan sampul raportSekolah Dasar TA 2019/2020 dari UPTD kecamatan sekota Makassarke rekanan CV. AzzaqraTetap terlampir dalam berkas perkara4.
CHANDRA MAHARDIKA;Bahwa proyek pengadaan sampul raport Sekolah Dasar sekota Makassarrencananya akan terlaksana pada tahun 2019/2020 dan ternyata proyekpengadaan sampul raport SD sekota Makassar tahun 2019/2020 tersebuttidak ada atau fiktif;Bahwa saksi tahu proyek pengadaan sampul raport SD sekota Makassartahun 2019/2020 tidak ada dan saksi tahu fiktif karena informasi dari saksiSUWARDY yang telah datang mengecek di Dinas Pendidikan KotaMakassar dan menyatakan kalau proyek tersebut tidak ada dan UPTD
SD sekota Makassar tahun 2019/2020 tersebuttidak ada atau fiktif;Bahwa saksi tahu proyek pengadaan sampul raport SD sekota Makassartahun 2019/2020 tidak ada dan saksi tahu fiktif karena informasi dari saksiSUWARDY yang telah datang mengecek ke Dinas Pendidikan KotaMakassar dan menyatakan kalau proyek tersebut tidak ada dan UPTD sudahlama dibubarkan;Bahwa saksi SUWARDY yakin Terdakwa A.
dan yang menerimanya adalahTerdakwa sendiri dan saat itu tidak ada yang menyaksikannya karenadiberikan melalui transfer rekening;Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang dari saksi SUWARDY untukpengurusan sampul Raport Sekolah Dasar sekota Makassar tidak adabukti/kwitansi yang dibuat;Bahwa proyek pengadaan sampul Raport SD sekota Makassar akandikerjakan pada tahun 2019/2020;bahwa proyek pengadaan sampul Raport SD sekota Makassar tahun2019/2020 tersebut belum berjalan karena sekolah sudah memesanditempat
Azzaqra sebagai pemenangproyek pengadaaan sampul Raport SD sekota Makassar tahun 2019/2020;Bahwa Terdakwa tidak pernan memberikan 1 (satu) rangkap suratrekomendasi dari delapan UPTD sekota Makassar yang menyatakanmenunjuk CV. Azzagra sebagai pemenang proyek pengadaaan sampulRaport SD sekota Makassar tahun 2019/2020 kepada saksi SUWARDY danCV. Azzaqra bukan milik Terdakwa;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal CV.
KARYA SO IMMANUEL GORT, SH
Terdakwa:
LAMMAULI PURBA Alias LANI PURBA
294 — 266
Bahwa yang memposting unggahan tersebut adalah pemilik akunWhatsApp dengan nama Lani Purba, dengan Nomor : 081372345888pada hari selasa tanggal 11 September 2018 sekira Pukul 20.42 Wib diGrup WhatasApp Toga Sihite SeKota Batam dan setelah melihatpostingan tersebut besok paginya Saksi BANGUN SIHITE langsungmenjumpai pengurus Grup WhatasApp Toga Sihite SeKota Batam untukmengkonfirmasi masalah postingan tersebut.
Bahwa setelah saksi melihat postingan tersebut yang mengatakan haltersebut adalah pemilik akun WhatsApp dengan nama terdakwa denganNomor : 081372345888;Bahwa setelan melihat postingan tersebut besok paginya saksilangsung menjumpai pengurus Grup WhatasApp Toga Sihite SeKotaBatam untuk mengkonfirmasi masalah postingan tersebut; Bahwa Grup WhatasApp Toga Sihite SeKota Batam dibentuk untukmemperlancar komunikasi antar anggota Toga Sihite SeKota Batamdimana Grup WhatasApp Toga Sihite SeKota Batam tersebut
Sihite SeKota Batam; Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut di mukapersidangan;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak keberatan;2.
JUARA HERRY JOHN MARPAUNG als JUARA MARPAUNGmerasa harga dirinya dipermalukan dan namanya sudah tercemar dianggota Grup WhatsApp dengan nama Toga Sihite SeKota Batam; Bahwa menurut keterangan Ahli bernama Drs.
JUARA HERRY JOHN MARPAUNG als JUARA MARPAUNG merasaharga dirinya dipermalukan dan namanya sudah tercemar di anggota GrupWhatsApp dengan nama Toga Sihite SeKota Batam;Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli bernama Drs.
Terbanding/Terdakwa : HILDA MAKAPUNAS,SE
224 — 64
Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
- Buku DAK Tahap I Tahap III Tahun 2009 ;
- 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun 2009 ;
- 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun 2008 ;
- SP2D dan SPM Pembayaran Honorarium Beasiswa SMA/SMK Sekota
Manado Selang Triwulan I 2009 Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado ;
- SP2D dan SPM Pembayaran Honorarium Beasiswa SMA/SMK Sekota Manado Selang Triwulan II 2009 Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado ;
- SP2D dan SPM Pembayaran Honorarium Beasiswa SMA/SMK Sekota Manado Selang Triwulan III 2009 Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado ;
Tetap terlampir dalam berkas perkaraBendahara langsungmembuatkan Cek yang ditandatangani olen Kepala Dinas Pendidikan danBendahara dan langsung mencairkan ke Bank Sulut kemudiandiberitahukan kepada SekolahSekolah dan Kepala sekolah bersamaBendahara Sekolah pergi ke Diknas Kota Manado menemui terdakwauntuk mengambil dana tersebut kemudian dibagikan kepada Siswasiswayang berhak menerima di Sekolah masingmasing; Bahwa pada tanggal 11 Februari 2009 terbit SP2D Nomor : 199/LS/I/Keud/2009 untuk pencairan Dana Bantuan Siswa MiskinSMA/SMK,MA seKota
2009 telah menarik seluruh dana BSM Triwulan tersebut dan telah disalurkan kepada SekolahSekolah dan telahdidistribusikan kepada masingmasing Siswa penerima banyuan padabulan Maret 2009 sesuai jumlah yang tercantum dalam Surat PengesahanPertanggungjawaban Bendahara (SPJ belanja Fungsional) Triwulan Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran danKepala Dinas; Bahwa pada tanggal 3 April 2009 terbit SP2D Nomor : 1815/LS/IV/Keud/2009 untuk pencairan Dana Bantuan Siswa MiskinSMA/SMK,MA seKota
2009 telah menarik seluruh dana BSM Triwulan tersebutdan telah disalurkan kepada SekolahSekolah dan telah didistribusikankepada masingmasing Siswa penerima banyuan pada bulan Maret 2009sesuai jumlah yang tercantum dalam Surat PengesahanPertanggungjawaban Bendahara (SPJ belanja Fungsional) Triwulan Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran danKepala Dinas; Bahwa pada tanggal 9 Juli 2009 terbit SP2D Nomor : 5303/LSNVII/Keud/2009 untuk pencairan Dana Bantuan Siswa MiskinSMA/SMK,MA seKota
SP2D dan SPM Pembayaran Honorarium BeasiswaSMA/SMK Sekota Manado Selang Triwulan 2009 Dinas PendidikanNasional Kota Manado ;17. SP2D dan SPM Pembayaran Honorarium BeasiswaSMA/SMK Sekota Manado Selang Triwulan II 2009 Dinas Pendidika nNasional Kota Manado ;18. SP2D dan SPM Pembayaran Honorarium BeasiswaSMA/SMK Sekota Manado Selang Triwulan III 2009 Dinas PendidikanNasional Kota Manado ;Tetap terlampir dalam berkas perkara5.
Manado Selang Triwulan 2009 DinasPendidikan Nasional Kota Manado ;17.SP2D dan SPM Pembayaran Honorarium BeasiswaSMA/SMK Sekota Manado Selang Triwulan II 2009 DinasPendidikan Nasional Kota Manado ;18.SP2D dan SPM Pembayaran Honorarium BeasiswaSMA/SMK Sekota Manado Selang Triwulan II 2009 DinasPendidikan Nasional Kota Manado ;Tetap terlampir dalam berkas perkara2.6.
86 — 33
Graha Pustaka Media Utamaterhadap pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduanpendidik untuk Sekolah Dasar (SD) SeKota Kupang Tahun Anggaran2010 ;Benar, ini dokumen penawaran CV.
Graha Pustaka Media Utama yangSaksi maksud tapi Saksi tidak ingat jumlah penawarannya ;Benar, ini tanda tangan Saksi dalam bukti no. 2 berupa kontrak ;Kontrak pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduanpendidik untuk Sekolah Dasar (SD) SeKota Kupang Tahun Anggaran2010, Saksi tanda tangani di Kantor Dinas PPO Kota Kupang ;Saksi hanya menanda tangani kontrak pengadaan buku pengayaan,buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD)SeKota Kupang Tahun Anggaran 2010 tapi
Graha Pustaka Media Utama untuk mengikutipenawaran pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan bukupanduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) SeKota Kupang TahunAnggaran 2010, seluruhnya di biayai oleh Budi Harto ;Dalam pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduanpendidik untuk Sekolah Dasar (SD) SeKota Kupang Tahun Anggaran2010, CV.
, buku referensidan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) SeKota Kupangtahun 2010 yang diterima pada tanggal 04 Maret 2011 ;Yang mengantar bukubuku tsb.
Tunas Bangsa sejaktanggal 17 Juli 2005 sampai dengan sekarang ;e Sekolah Saksi tidak pernah mendapat sosialisasi dari Dinas PPO KotaKupang tentang kegiatan pengadaan buku pengayaan, buku referensidan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan SekolahMenengah Pertama (SMP) SeKota Kupang ;e Pada tahun 2010 Saksi tidak mengetahui tentang adanya kegiatanpengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidikuntuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SeKota Kupang
74 — 37
Graha Pustaka MediaUtama terhadap pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan bukupanduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) SeKota Kupang TahunAnggaran 2010;Bahwa dokumen penawaran pada bukti no. 1 adalah penawaran CV.Graha Pustaka Media Utama yang saksi maksud tapi saksi tidak ingatjumlah penawarannyaBahwa tanda tangan pada dokumen kontrak (bukti no. 2) adalah tandatangan saksi ;Bahwa kontrak pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan bukupanduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) SeKota Kupang
Graha Pustaka Media Utama untuk mengikutipenawaran pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan bukupanduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) SeKota Kupang TahunAnggaran 2010, seluruhnya di biayai oleh Budi Harto ;Bahwa dalam pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan bukupanduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) SeKota Kupang TahunAnggaran 2010, CV. Graha Pustaka Media Utama mendapat dukungandari PT. Bintang IImu ;Bahwa saksi pernah sekali ke kantor PT.
Kupang Tahun 2010 ;Bahwa saksi tidak tahu apakah SD Negeri Pasir Panjang Kupangpernah menerima buku pengayaan, buku referensi dan bukupanduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) SeKota Kupangtahun 2010 atau tidak karena saksi baru menjadi KepalaSekolah di situ tahun 2013 ;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidiksehubungan dengan pengadaan buku pengayaan, bukureferensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD)SeKota Kupang tahun 2010 dan keterangan tersebut benar ;Bahwa saksi tahu
tanggal 19 September 2008 sampai dengan sekarang ;Bahwa sekolah saksi tidak pernah mendapat sosialisasi dariDinas PPO Kota Kupang tentang kegiatan pengadaan bukupengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untukSekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SeKota Kupang ;Bahwa pada tahun 2010 saksi tidak mengetahui tentangadanya kegiatan pengadaan buku pengayaan, buku referensidan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) danSekolah Menengah Pertama (SMP) SeKota KupangBahwa pada
Karya Putra Mandiri pernah mendapat proyekpengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduanpendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah MenengahPertama (SMP) SeKota Kupang Tahun Anggaran 2010 ;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanda tangani kontrakproyek pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan bukupanduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan SekolahMenengah Pertama (SMP) SeKota Kupang Tahun Anggaran2010 dari CV.
100 — 22
sekota tanjungpinang nmor :341 .2/275/6.02.05/2014, tanggal 3 desaember 2014 antara satpol PP kotatanjungpinang (anthony s.pd) dengan kecamatan tg.pinang kota kelurahanpenyengat sebanyak 10 style;1 (satu) lembar asli berita acara serah terima bantuan baju linmaslapangan beserta perlengkapannya sekota tanjungpinang nmor :341 .2/275/6.02.05/2014, tanggal 26 november 2014 antara satpol PP kotatanjungpinang (anthony s.pd) dengan kecamatan tg.pinang kota kelurahantanjungpinang kota sebanyak 35 style;
1 (satu) lembar asli berita acara serah terima bantuan baju linmaslapangan beserta perlengkapannya sekota tanjungpinang nmor :341 .2/275/6.02.05/2014, tanggal 8 desember 2014 antara satpol PP kotatanjungpinang (anthony s.pd) dengan kecamatantg.pinang kota kelurahansenggarang sebanyak 19 style;1 (satu) lembar asli berita acara serah terima bantuan baju linmaslapangan beserta perlengkapannya sekota tanjungpinang nmor :341 .2/275/6.02.05/2014, tanggal 27 november 2014 antara satpol PP kotatanjungpinang
kecamatan bukit bestari kelurahantg.unggat sebanyak 53 style;1 (satu) lembar asli berita acara serah terima bantuan baju linmaslapangan beserta perlengkapannya sekota tanjungpinang nmor :341 .2/275/6.02.05/2014, tanggal 25 november 2014 antara satpol PP kotatanjungpinang (anthony s.pd) dengan kecamatan bukit bestari kelurahantanjungpinang timur sebanyak 49 style;1 (satu) lembar asli berita acara serah terima bantuan baju linmaslapangan beserta perlengkapannya sekota tanjungpinang nmor :341 .2/275
sekota tanjungpinang nmor :341 .2/275/6.02.05/2014, tanggal 25 november 2014 antara satpol PP kotatanjungpinang (anthony s.pd) dengan kecamatan bukit bestari kelurahanseijang sebanyak 70 style;1 (satu) lembar asli berita acara serah terima bantuan baju linmaslapangan beserta perlengkapannya sekota tanjungpinang nmor :341 .2/275/6.02.05/2014, tanggal 27 november 2014 antara satpol PP kotatanjungpinang (anthony s.pd) dengan kecamatan bukit bestari kelurahandompak sebanyak 19 style;1 (satu) lembar
beserta perlengkapannya sekota tanjungpinang nmorHalaman 198 dari 207 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2016.
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 8Nopember 2006 tentang Permintaan beras Raskin Alokasi BulanDesember 2006 ;24.Surat Sekretariat Daerah Propinsi Nomor : 501/1124/Ek/I/2006tanggal 06 Maret 2006 tentang Pendistribusian Beras Raskin ;25.Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 511.1554/K/2006tanggal 23 Februari 2006 tentang Pembentukan Tim Raskin KotaBinjai Tahun 2006 ;26.Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 511.1555/K/2006tanggal 23 Februari 2006 tentang Penetapan Alokasi Beras untukkeluarga miskin (Raskin) PerKecamatan SeKota
511.16569 tanggal 10Oktober 2006 tentang Permintaan beras Raskin Alokasi BulanOktober 2006 ;33.Surat Sekretariat Daerah Propinsi Nomor : 501/6983/Ek/II/2007tanggal 29 Oktober 2007 tentang Penyesuaian Pagu RaskinTahun 2007 ;34.Surat Sekretariat Daerah Propinsi Nomor : 501/6920/Ek/IV2006tanggal 29 Desember 2006 tentang Pagu Raskin Tahun 2007 ;35.Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 511.1/277/K/2007tanggal 27 Januari 2007 tentang Penetapan Alokasi Beras untukkeluarga miskin (Raskin) PerKecamatan SeKota
No. 1928 K/Pid.Sus/2009Agustus 2007 tentang Permintaan Beras Raskin Alokasi BulanAgustus 2007 ;43.Surat Sekretariat Daerah Kota Nomor : 511.16233 tanggal 26September 2007 tentang Permintaan Beras Raskin Alokasi BulanSeptember 2007 ;44.Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 511.1/274/K/2008tanggal 18 Januari 2008 tentang Penetapan Alokasi Beras untukkeluarga miskin (Raskin) PerKecamatan SeKota Binjai TahunAnggaran 2008 ;45.Surat Sekretariat Daerah Kota Nomor : 511.11289 tanggal 11Februari 2008 tentang
Daerah Kota Nomor : 511.15633 tanggal 21Agustus 2007 tentang Permintaan Beras Raskin Alokasi BulanAgustus 2007 ;42.Surat Sekretariat Daerah Kota Nomor : 511.16233 tanggal 26September 2007 tentang Permintaan Beras Raskin Alokasi BulanSeptember 2007 ;43.Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 511.1/274/K/2008tanggal 18 Januari 2008 tentang Penetapan Alokasi Beras untukkeluarga miskin (Raskin) PerKecamatan SeKota Binjai TahunAnggaran 2008 ;44.Surat Sekretariat Daerah Kota Nomor : 511.11289 tanggal
No. 1928 K/Pid.Sus/2009tanggal 29 Desember 2006 tentang Pagu Raskin Tahun 2007 ;34.Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 511.1/277/K/2007tanggal 27 Januari 2007 tentang Penetapan Alokasi Beras untukkeluarga miskin (Raskin) PerKecamatan SeKota Binjai TahunAnggaran 2007 ;35.Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 511.1278/K/2007tanggal 27 Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Raskin KotaBinjai Tahun 2007 ;36.Surat Sekretariat Daerah Kota Nomor : 511.1634 tanggal 02Februari 2007 tentang Permintaan
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Palembang tahun 2012 terpilih dan Informasi daftar nilaiberdasarkan rangking seluruh Peserta seleksi PPK seKota Palembangtahun 2012 tanpa disertai nama peserta seleksi adalah Informasi yangterbuka;Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan InformasiKepada Pemohon:a.
Informasi salinan lembar jawaban anggota PPK seKota Palembangtahun 2012 terpilih;c. Informasi daftar nilai berdasarkan Rangking seluruh peserta seleksiPPK seKota Palembang tahun 2012 tanpa disertai nama pesertaseleksi;Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Informasisebagaimana dimaksud paragraf (6.5) kepada Pemohon selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan ini diterimaTermohon;Hal. 10 dari 21 hal Put. Nomor .....
Palembang tahun 2012 terpilih, dan Informasiberdasarkan Ranking seluruh Peserta tes SeKota Palembang tahun 2012, tanpadisertai nama Peserta seleksi.
Palembang, maka Amar Putusan TergugatI tidak bersesuaiandengan kapasitas TergugatII selaku Pemohon dalam perkara Sengketa InformasiPublik yang diperiksa dan diputus oleh TergugatI tersebut; Bahwa Komite Penegak Kebenaran Sumatera Selatan bukanlah peserta tesseleksi KPK seKota Palembang.
Informasi salinan lembar jawaban anggota PPK seKota Palembangtahun 2012 terpilih;c).
81 — 17
Tunjangan KeluargaBulan Oktober s/d Desember 2003.Daftar NamaNama Anggota KPU yang menerima Bingkisan Hari Rayadan Tahun Baru Bulan Oktober s/d Desember 2003.Daftar NamaNama Anggota KPU yang menerima Uang KehormatanBulan Oktober s/d Desember 2003.Daftar NamaNama Anggota KPU yang menerima Uang PenggantiPakaian Dinas.Daftar NamaNama Anggota KPU yang menerima Tunjangan BerasOktober s/d Desember 2003.Kwitansi Tanda Terima Bantuan untuk biaya Operasional PanwasluKota Pematangsiantar/ Panwaslu Kecamatan seKota
Pematangsiantar bulan Agustus 2004.Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Juli 2004.Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Juni 2004.Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Mei 2004.Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Maret s/d April 2004.Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat
Pematangsiantar bulan September 2004.Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Nopember 2004.Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Desember 2004.Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 274437/KPUSUtanggal 25 Juni 2003Fotocopy Petikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:436 TAHUN 2003 tangga; 16 Juni 2003 Tentang PengangkatanAnggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar PovinsiSumatera
Pematangsiantar bulan September 2004.Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Nopember 2004.Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Desember 2004.Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 274437/KPUSU tanggal25 Juni 2003Fotocopy Petikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 436TAHUN 2003 tangga; 16 Juni 2003 Tentang Pengangkatan AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Povinsi Sumatera
SANTIA THOMAS
Tergugat:
1.PEMERIITAH PROVINSI SULAWESI UTARA CQ DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA CQ SMK NEGERI 3 MANADO
2.PEMERIITAH KOTA MANADO CQ DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA (DISPORA) KOTA MANADO
185 — 86
Posita/Alasan Gugatan1.Bahwa Tergugat II telah mengirimkan surat Nomor : 23/D.15/PORA/III/2021perihal pelaksanaan kegiatan seleksi calon paskibraka Kota Manado Tahun 2021kepada Kepala SMA/SMK/MA seKota Manado tertanggal 2 Maret 2021;Bahwa tim seleksi dibentuk oleh Tergugat II melalui Surat Keputusan WalikotaManado Nomor : 37/SKEP/D.15PORA/2021 tertanggal 8 Februari 2021 yangditandatangani Wali Kota Manado;Halaman 12 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 21/G/202 1/PTUN.Mdo10.11.Bahwa Panitia Pelaksana
dan Tim Seleksi melakukan seleksi di masingmasingsekolah sesuai jadwal yang telah dikeluarkan dan dikirimkan;Bahwa Seleksi Tahap I dilakukan dengan syarat yang termuat dalam suratTergugat II seperti pada lampiran surat nomor 23/D.15/PORA/III/2021;Bahwa hasil Seleksi Tahap I yang telah dilaksanakan oleh Tergugat II kemudiandiberitahukan kepada Kepala SMA/SMK/MA seKota Manado dengan suratnomor : 40/D.15/PORA/III/2021 dan memanggil peserta yang lulus (sesuailampiran) untuk hadir pada hari Jumat tanggal
Bahwa, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado meminta kepadaKepala SMA/SMK sekota Manado untuk mempersiapkan siswa/siswi nya untukmengikuti seleksi Paskibraka berdasarkan Surat Nomor: 23/D.15/PORA/III/2021,Perihal: Pelaksanaan Seleksi Calon Paskibraka Kota Manado Tahun 2021, tanggal2 Maret 2021 (vide bukti P1);2.
Bahwa, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado meminta kepadaKepala SMA/SMK sekota Manado untuk mempersiapkan siswa/siswi nyauntuk mengikuti seleksi Paskibraka berdasarkan Surat Nomor:23/D.15/PORA/IT/2021, Perihal: Pelaksanaan Seleksi Calon Paskibraka KotaManado Tahun 2021, tanggal 2 Maret 2021 (vide bukti P1);2.
Bahwa, Panitia Seleksi Paskibraka tahun 2021 memberikan kebebasankepada seluruh siswa di sekolahsekolah sekota Manado untuk mendaftarkandiri mengikuti seleksi Paskibraka Kota Manado tahun 2021 (vide keteranganSaksi atas nama Sterry Fenddy Andih, SH. dan Victor Joseph Sinjai);Halaman 43 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 21/G/202 1/PTUN.Mdo3.
SAYEKTI RAHAYU,SH.M.Hum
Terdakwa:
SUDIRMAN Alias SUDIR
75 — 35
SUBIAKTO, 1 (satu)buah tas pinggang warna hijau keabuan merk PROSPORT dikembalikankepada Terdakwa, serta 5 (lima) lembar Keputusan Kepala DinasPerdagangan Kota Mataram Nomor 03 tahun 2018, tentang pembentukanPetugas Urusan Tata Pasar dan Keamanan Pasar SeKota Mataram TahunAnggaran 2018 tanggal 30 januari 2018, 1 (Satu) lembar Petikan KeputusanKepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Nomor : 03 tahun 2018 tentangpembentukan Petugas Urusan Tata Pasar dan Keamanan Pasar SeKotaMataram Tahun Anggaran 2018
Mataram Tahun Anggaran 2018 tanggal 30januari 2018; 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan KotaMataram Nomor : 03 tahun 2018 tentang pembentukan Petugas UrusanTata Pasar dan Keamanan Pasar SeKota Mataram Tahun Anggaran 2018tanggal 30 januari 2018;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disitamenurut hukum, dan dipersidangan telah diperlinatkan kepada saksisaksi danTerdakwa, sehingga secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaialat bukti dalam
SUBIAKTO; 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau keabuan merkPROSPORT;Terhadap barang bukti tersebut diatas karena selama persidangan terbukti milikTerdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut diatassepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa; 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Nomor03 tahun 2018, tentang pembentukan Petugas Urusan Tata Pasar danKeamanan Pasar SeKota Mataram Tahun Anggaran 2018 tanggal 30 januari2018; 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala
Dinas Perdagangan KotaMataram Nomor : 03 tahun 2018 tentang pembentukan Petugas Urusan TataPasar dan Keamanan Pasar SeKota Mataram Tahun Anggaran 2018 tanggal30 januari 2018;Terhadap barang bukti tersebut diatas karena selama persidangan terlampirdalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebutdiatas sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa dibebani
SUBIAKTO; 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau keabuan merkPROSPORT;Dikembalikan kepada Terdakwa; 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota MataramNomor 03 tahun 2018, tentang pembentukan Petugas Urusan Tata Pasardan Keamanan Pasar SeKota Mataram Tahun Anggaran 2018 tanggal30 januari 2018; 1 (Satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan KotaMataram Nomor : 03 tahun 2018 tentang pembentukan Petugas UrusanTata Pasar dan Keamanan Pasar SeKota Mataram Tahun Anggaran2018 tanggal
18 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ; Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposalyang diajukan dan Laporan Pertanggungjawaban yang telah dibuat olehTerdakwa yaitu berupa Laporan Kegiatan Forum Komunikasi PengurusUnit Kerja SPSI seKota Surabaya dan HUT SPSI ke36 adalah fiktif ; Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPC KSPSI Kota Surabayayang telah menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Surabayasebesar Rp.175.000.000, (Seratus tujun puluh lima juta rupiah)bertentangan dengan ketentuan Peraturan WaliKota Surabaya
No. 1443 K/Rid.Sus/2011Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposalyang diajukan dan Laporan Pertanggungjawaban yang telah dibuat olehTerdakwa yaitu berupa Laporan Kegiatan Forum Komunikasi PengurusUnit Kerja SPSI seKota Surabaya dan HUT SPSI ke36 adalah fiktif ;Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPC KSPSI Kota Surabayayang telah menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Surabayasebesar Rp. 175.000.000, (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah)bertentangan dengan ketentuan Peraturan
ISMAIL SYARIEF selaku Ketua DPC KSPSI KotaSurabaya atau Ketua Pelaksana Kegiatan mengajukan Proposal keWaliKota untuk kegiatan Forum Komunikasi dan KonsultasiPengurus Unit Kerja Konfederasi SPSI seKota Surabaya denganjumlah peserta 1.340 orang yang akan rencananyaHal. 19 dari 24 hal. Put.
ISMAIL SYARIEF yaitu Laporan Kegiatan Forum KomunikasiPengurus Unit Kerja SPSI seKota Surabaya dan HUT SPSI ke 36setelah diaudit oleh Auditor Ahli Pertama Inspektorat KotaSurabaya maka didapat dengan bukti kwitansi pengeluaran yangada, yang sesuai dengan peruntukan sesuai Proposal sebesarRp.48.642.000, (ATK Rp. 15.142.000, dan Cetak MateriHal. 20 dari 24 hal. Put.
ISMAIl SYARIEF yaitulaporan Kegiatan Forum Komunikasi Pengurus Unit Kerja SPSI seKota Surabaya dan HUT SPSI ke36 adalah fiktif ;Bahwa dengan ditemukannya dana sebesar Rp. 126.358.000,(seratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan) yangbelum dikembalikan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan olehH. M. ISMAIL SYARIEF. Maka akibat perbuatan H. M.
72 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
21Februari 2011 (fotokopi terlegalisir);Satu berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kota Batam TahunAnggaran 2011 Nomor KPTS.132/HK/V/2011 tanggal 24 Mei 2011(fotokopi terlegalisir);Satu berkas SK Walikota Batam tentang Pemberian Hibah KepadaPengurus Kota Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah GuruTaman Pendidikan AlQuran (BMGTPA) SeKota
Bantuan Sosial dan Keuangan Tahun2011 Nomor 114.1/KEU/IX/2012 tanggal 3 September 2011 (fotokopiterlegalisir);Satu berkas Peraturan Walikota Batam Tentang Uraian Tugas Pokokdan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota BatamNomor 28 Tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 (fotokopi terlegalisir);Satu berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kota Batam (DPPASKPD)tanggal Oktober 2011 (fotokopi terlegalisir);Satu berkas Proposal Daftar Guru TPQ SeKota
Batam Tahun 2010Badan Musyawarah Guru TPQ Kota Batam (fotokopi terlegalisir);Satu berkas Nota Dinas Bagian Kesra; Prihal Proposal BantuanInsentif BMGTPQ SeKota Batam Nomor 35/ND/KESRA/VI/2011tanggal 9 Juni 2011 (fotokopi terlegalisir);Satu berkas Nota Dinas Bagian Kesra; Prihal Proposal BantuanInsentif BMGTPQ SeKota Batam Nomor 202/ND/KESRA/VI/2011tanggal 5 Desember 2011 (fotokopi terlegalisir);Satu berkas NPHD Nomor 128/NPHD/HK/VII/2011 tanggal 28 Juli2011 (fotokopi terlegalisir);Satu lembar SPD
Satu kardus questioner pemeriksaan (Asli) terhadap guruguru BMGTPQ Perkecamatan SeKota Batam pada tanggal 6 April 2016sampai dengan 20 April 2016 dengan rician sebagai berikut:1. Questioner pemeriksaan sejumlah 258 orang guru TPQKecamatan Sekupang pada tanggal 6 April 2016 (Asli);2. Questioner pemeriksaan sejumlah 350 orang guru TPQKecamatan Sagulung pada tanggal 7 April 2016 (Asli);3. Questioner pemeriksaan sejumlah 231 orang guru TPQKecamatan Batam Kota pada tanggal 8 April 2016 (Asli);4.
Satu lembar Nota Dinas Kesra Nomor 202/ND/KESRA/XII/2011;Perihal Proposal Bantuan Insentif BMGTPQ seKota Batam tanggal5 Desember 2011 (fotokopi terlegalisir);224. Satu berkas Keputusan Walikota Batam Nomor KTPS 69/BKDPK/IV/2011 tanggal 14 April 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat EselonIV di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (fotokopi terlegalisir);Disita dari Boby Syafril Lizan;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalamperkara atas nama Terdakwa Abdul Samad;6.
109 — 21
MALIK selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DaerahKota Batam untuk memproses pencairan dana hibah Pemko Batamkepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan MusyawarahGuru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPA) SeKota Batam TahunAnggaran 2011 sebesar Rp. 6.444.000.000, (enam milyar empat ratusempat puluh empat juta rupiah) dan selanjutnyasaksi ABD.
TamanPendidikan AlQuran SeKota Batam tidak ada melakukan monitoringdan evaluasi.Bahwa saksi pernah melaporkan hasil proses monitoring dan evaluasiatas penggunaan dana hibah kepada Pengurus Kota dan PengurusKecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran SeKota Batam.Bahwa saksi pernah membuat laporan keuangan pemerintah daerahsehubungan dengan realisasi hibah kepada Pengurus Kota danPengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran SeKota Batam.Bahwa saksi tidak mengetahui
tanggal 9 Juni2011 dari Kepala Bagian Kesra Sekretariat DaerahPemerintah Kota Batam perihal Proposal Bantuan InsentifBMGTPQ SeKota Batam;Nota Dinas Nomor 35/ND/KESRA/VV2011 tanggal 28 Juni2011 Sdr.
Batam,Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) untuk Bantuan Hibah kepadaPerorangan untuk Kota Batam dan Pengurus Kecamatan SeKota Batam;Nota Dinas Nomor 202/ND/KESRA/XIV/2011 tanggal 05Desember 2011 Kepala Bagian Kesra Sekretariat DaerahPemerintah Kota Batam perihal Proposal Bantuan InsentifBMGTPQ SeKota Batam;Hal 116 dari 194 Putusan Nomor 30/ Pid.
UMAR HANAFI SIREGAR
Tergugat:
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
Intervensi:
AHMAD SIREGAR
105 — 71
Bahwa sebagai akibat dari tidak adanya organ Panitia Pengawas dalampemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum danperaturan perundangundangan diatas telah berdampak buruk terhadappembiaran pelanggaranpelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades tersebutdan merupakan pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional dankepentingan Penggugat dan warga masyarakat serta saksisaksi yangdihunjuk untuk menyampaikan pengaduan atas berbagai keberatan yangberkaitan dengan proses Pilkades serentak seKota
tidakditindak lanjuti oleh Tergugat dengan semestinya ;Bahwa disisi lain Kuasa Penggugat melalui surat Nomor : 85/KAADH/XII/2017tanggal 20 Desember 2017 telah menyampaikan surat prihal Pemberitahuandan Tegoran (Somasi) kepada Tergugat yang juga berisi pemberitahuan danpenjelasan tentang adanya kecurangankecurangan dan pelanggaran hukumdalam pelaksanaan Pilkades serentak tersebut dan memperingatkan agarTergugat menunda terlebin dahulu tindak lanjut Berita Acara PemungutanSuara Pemilihan Kepala Desa seKota
dimungkinkan agarmelaksanakan pemilinan ulang Kepala Desa melalui mekanisme yang benarsebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016tersebut ;Bahwa jika Tergugat mencermati dengan seksama berbagai keberatan diatasdan memahami tugas serta kewenangan serta kewajibannya yang ditentukanPutusan Perkara Nomor : 9/G/2018/PTUNMDN Halaman 7dalam pasal 68 ayat (1) serta betapa pentingnya organ Panitia PengawasPemilinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemilihnan Kepala Desa secaraserentak seKota
Bahwa kenyataannya hingga dilaksanakannya pemilinan Kepala Desa secaraSerentak di 42 Desa seKota Padangsidimpuan pada hari Kamis tanggal 26Putusan Perkara Nomor : 9/G/2018/PTUNMDN Halaman 12Oktober 2017 dan bahkan hingga saat diajukannya gugatan a quo, Tergugattetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk menerbitkan Surat Keputusantentang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa seKota Padangsidimpuantersebut, padahal berdasarkan ketentuan pasal 71 sampai dengan pasal 73Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan Pemilihnan Kepala Desa secaraserentak seKota Padangsidimpuan khususnya di Desa Simasom, KecamatanPadangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan yang didasarkankepada ketentuan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 2 Tahun2016 maupun Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 10 Tahun 2017tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, ternyata dan terbuktitidak memiliki organ Panitia Pengawas, maka pelaksanaan pemilihan KepalaDesa tersebut haruslah
99 — 51
MALIK selaku Kepala Bagian KeuanganSekretariat Daerah Kota Batam untuk memproses pencairan danahibah Pemko Batam kepada Pengurus Kota dan Pengurus KecamatanBadan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPA)SeKota Batam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 6.444.000.000,(enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) danselanjutnya saksi ABD.
Tpg.Pendidikan AlQuran (BMGTPQ) SeKota Batam tidak adamelakukan monitoring dan evaluasi.Bahwa saksi pernah melaporkan hasil proses monitoring danevaluasi atas penggunaan dana hibah kepada Pengurus Kota danPengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman PendidikanAlQuran SeKota Batam.Bahwa saksi pernah membuat laporan keuangan pemerintah daerahsehubungan dengan realisasi hibah kepada Pengurus Kota danPengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman PendidikanAlQuran SeKota Batam.Bahwa saksi tidak mengetahui
5.1.4.04.02 sebesar Rp 7.442.400.000.000.00,2) Nota Dinas Nomor 35/ND/KESRA/VV/2011 tanggal 9 Juni2011 dari Kepala Bagian Kesra Sekretariat DaerahPemerintah Kota Batam perihal Proposal Bantuan InsentifBMGTPQ SeKota Batam;3) Nota Dinas Nomor 35/ND/KESRA/VI/2011 tanggal 28 Juni2011 Sdr.
Satu Berkas SK Walikota Batam Tentang :Pemberian HibahKepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan BadanMusyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPA) SeKota Batam Tahun Anggaran 2011 NomorKPTS.167/HK/VIV2011 Tanggal 26Jul11 (Fotocopy Terlegalisi ).Hal 127 dari 197 Putusan Nomor 28/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN. Tpg.10.11.12.13.14..
Satu Berkas SK Walikota Batam Tentang :Pemberian HibahKepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan BadanMusyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPA) SeKota Batam Tahun Anggaran 2011 NomorKPTS.167/HK/VIV2011 Tanggal 26Jul11 (Fotocopy Terlegalisir)Hal 181 dari 197 Putusan Nomor 28/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN.
PORANG HARAHAP
Tergugat:
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
Intervensi:
PADANG HARAHAP
62 — 17
nannsBahwa sebagai akibat dari tidak adanya organ Panitia Pengawas dalamPemilinan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum danperaturan perundangundangan diatas telah berdampak buruk terhadappembiaran pelanggaranpelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades tersebutdan merupakan pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional dankepentingan Penggugat dan warga masyarakat serta saksisaksi yangdihunjuk untuk menyampaikan pengaduan atas berbagai keberatan yangberkaitan dengan proses Pilkades serentak seKota
adanyaPanitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud, serta bermohon agarHalaman 6 Putusan No. 26/G/2018/PTUNMDNsesegera mungkin mengevaluasi dan meninjau kembali pelaksanaanPilkades Kota Padangsidimpuan tersebut ;Bahwa jika Tergugat mencermati dengan seksama berbagai keberatandiatas dan memahami tugas serta kewenangan serta kewajibannya yangditentukan dalam Pasal 68 ayat (1) serta betapa pentingnya organ PanitiaPengawas Pemilihan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa secara serentak seKota
Bahwa kenyataannya hingga dilaksanakannya pemilihan Kepala Desasecara serentak di 42 Desa seKota Padangsidimpuan pada hari Kamistanggal 26 Oktober 2017 dan bahkan hingga saat diajukannya gugatanaquo, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk menerbitkanSurat Keputusan tentang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala DesaseKota Padangsidimpuan tersebut, padahal berdasarkan ketentuan Pasal71 sampai dengan Pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016Tentang Pemilihan Kepala Desa, tugas dan tanggung
Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secaraserentak seKota Padangsidimpuan yang didasarkan kepada ketentuanPeraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 ternyata dan terbukti tidak memilikiorgan Panitia Pengawas, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desatersebut haruslan dinyatakan cacat hukum dengan segala akibatNUKUMNY. j 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nee10.Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat tidak mengangkat danmenetapkan Panitia Pengawas Pemilinan Kepala
Terbanding/Terdakwa I : MOHAMAD WAHYU, S.Pd
Terbanding/Terdakwa II : SUBADRI, S.Ag., M.M.
Terbanding/Terdakwa III : DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M
136 — 88
(Alm) TAUFANHERMAWAN selaku Ketua K3S Kota Bogor mengajukan harga dengansatuan hitung per siswa untuk penggandaan naskah soal ujian tertulisSekolah Dasar SeKota Bogor. Harga tersebut akan dijadikan sebagaiharga kontrak yang kelak dibuat antara Saksi Drs. J. R. RISNANTO selakupenyedia dengan setiap Sekolah Dasar. Pada saat itu Sdr. (Alm) TAUFANHERMAWAN menyampaikan kepada Saksi Drs. J. R.
UAS 20.000, Bahwa sekira Bulan Maret Tahun 2017, Dinas Pendidikan PemerintahanKota Bogor melaksanakan asistensi untuk pengajuan RKAS dari seluruhSekolah Dasar seKota Bogor.
(Alm) TAUFAN HERMAWAN tas keinginannya untuk menjadi rekananpenyedia dalam penggandaan naskah soal ujian Sekolah Dasar seKota Bogoruntuk Tahun Anggaran 2017. Atas apa yang disampaikan oleh Saksi Drs. J. R.RISNANTO tersebut, Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN selaku Ketua K3S KotaBogor mengajukan harga dengan satuan hitung per siswa untuk penggandaannaskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar SeKota Bogor. Harga tersebut akandijadikan sebagai harga kontrak yang kelak dibuat antara Saksi Drs. J.
Adapun informasidan penggandaan naskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar seKota Bogordengan alasan untuk penyeragaman mutu materi soal bagi peserta didikberikut keseragaman kualitas cetakan soal.Halaman 40 dari 233 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2021/PT.BDG2. Agar setiap Kepala Sekolah memasukan biaya pengadaan naskah soalujian tertulis ke dalam RKAS sekolah masingmasing.3.
UAS 20.000, Bahwa sekira Bulan Maret Tahun 2017, Dinas Pendidikan Pemerintahan KotaBogor melaksanakan asistensi untuk pengajuan RKAS dari selurun SekolahDasar seKota Bogor.
MARATAON DAULAY
Tergugat:
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
Intervensi:
M U L I A D I
87 — 35
Bahwa sebagai akibat dari tidak adanya organ Panitia Pengawas dalampemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum danperaturan perundangundangan diatas telah berdampak buruk terhadappembiaran pelanggaranpelanggaran dalam pelaksanaan Pilkadestersebut dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hakkonstitusional dan kepentingan Penggugat dan warga masyarakat sertasaksisaksi yang dihunjuk untuk menyampaikan pengaduan atasberbagai keberatan yang berkaitan dengan proses Pilkades serentak seKota
keberatan kepada Tergugat atas tidakadanya Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud, sertabermohon agar sesegera mungkin mengevaluasi dan meninjau kembalipelaksanaan Pilkades Kota Padangsidimpuan tersebut ;Bahwa jika Tergugat mencermati dengan seksama berbagai keberatandiatas dan memahami tugas serta kKewenangan serta kewajibannya yangditentukan dalam pasal 68 ayat (1) serta betapa pentingnya organPanitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dalam Pelaksanaan PemilihanKepala Desa secara serentak seKota
Bahwa kenyataannya hingga dilaksanakannya pemilihan Kepala Desasecara Serentak di 42 Desa seKota Padangsidimpuan pada hari Kamistanggal 26 Oktober 2017 dan bahkan hingga saat diajukannya gugatanaquo, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untukmenerbitkan Surat Keputusan tentang Panitia Pengawas PemilihanKepala Desa seKota Padangsidimpuan tersebut, padahal berdasarkanketentuan pasal 71 sampai dengan pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 2Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, tugas dan tanggung
Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secaraserentak seKota Padangsidimpuan yang didasarkan kepada ketentuanPeraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 ternyata dan terbukti tidakmemiliki organ Panitia Pengawas, maka pelaksanaan pemilihan KepalaDesa tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dengan segala akibathukumnya 51510.
yang saling berkaitan satusama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahapsecara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangkapenyelesaian tugas, untuk mencapai kejelasan dan kepastian prosedurtersebut tertulis dan termuat dalam peraturan perundangundangan); 222 22 nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nn nnn n nanaMenimbang, bahwa terkait dengan peraturan perundangundanganyang mengatur prosedur dan proses serta tata cara pelaksanaan PemilihanKepala Desa serentak sekota
41 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disnaker Surabaya Nomor : 560/857/436.5.10 .2006Tanggal 9 Februari 2006 yang ditujukan kepada Sekretaris KotaSurabaya (SEKOTA) menyebutkan Sehubungan adanya pengusulananggaran untuk serikat pekerja/serikat buruh dan komisi pengupahandan syarat kerja DKD Kota Surabaya dst....Yang dilampiri dengan lembar Usulan (Tambahan) PenggunaanAnggaran Mendahului APBD Tahun Anggaran 2006 pada dalam kolomuraian disebutkan kode rekening 2.2.2.02.08.03 adalah kode DanaPenunjang Operasional Serikat Pekerja / Serikat
Sekota Surabaya TIDAK PERNAH mengeluarkan persetujuanpencairan dana untuk Terdakwa maupun anggota komisi pengupahanBahwa sebagaimana surat dari Kadisnaker Surabaya Nomor560/857/436.5.10.2006 Tanggal 9 Februari 2006 perihal permohonanpenggunaan anggaran mendahului APBD tahun anggaran 2006 untukanggota pengupahan yang ditujukan kepada Sekota Surabaya Sdr.Sukamto Hadi;Bahwa akan tetapi Sekota Surabaya tidak pernah menyetujui pemberiandana untuk anggota komisi pengupahan.
Bahwa Sekretaris Daerah Kota Surabaya Tidak pernah menyetujuipenggunaan anggaran mendahului APBD tahun 2006 yang diajukanoleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;Bahwa oleh karena Sekota Surabaya tidak pernah menyetujuipenggunaan anggaran mendahului APBD Tahun 2006 diajukan olehDisnaker Kota Surabaya maka pada dasarnya telah terjadi tindakHal. 16 dari 24 hal. Put.