Ditemukan 44594 data
145 — 53
Prof.Dr.WIMANJAYA LIOTOHE >< PEMERINTAH R.I CQ MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN TATA RUANG R.I
Manalu sendiri atauBPNBogor, atau Menteri Agraria, adalah tidak sah menurut KUHPer Pasal551 untuk dipindahtangankan.Maka layaklah Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan mencabut/membatalkan sertifikatatas nama Manalu yang sudah almarhum, dan abhli warisnya wajib menyerahkan / mengembalikan tanah itu tanpasyarat kepada Penggugat pemilik tanah semulayang sah.
Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang, bertanggung jawab penuh atas jaminan pelaksanaan projek termasuk administrasi ganti rugi/ tukar guling tanahkorban. Kenyataannya Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang telah lalai dan ingkar janji (wanprestasi) , mengalihkan hak sertifikat tanah tukar guling untuk Penggugat malah diberikan kepada Karl Pondang B.
Manalu, karena hal itumenguntungkan orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan tanah Negara di atas nama ada hak hak pakai Nomor : 16 dari 29 Perkara No. 758/Pat/2017/PT.DKIIndonesia, dalam hal ini Penggugat warga Indonesia yang telah memiliki hakpakai itu sebelumnya, terdaftar resmi pada Register Agraria No. 18//th1980untuk 7000m?, Register Agraria No.21/Vth1980 untuk 3000m?
Memerintahkan kepada Tergugat Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Dan Tata Ruang Republik Indonesia untukmenyerahkan / mengembalikan tanah milik Penggugat, Prof. Dr. WimanjayaLiotohe seluruhnyaseluas satu hektar (10.000m?) dalam keadaan kosong.. Memerintahkan kepada Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Dan Tata Ruang Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikattanahsatuhektarmilik Penggugat, Prof. Dr.
Lagipula ini perkara perdata yang hanya menyangkut tanggungjawab perdatanya Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Dan Tata Ruang yang telah menerbitkan sertifikat itu untuk Manalu.
79 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
No. 24 Tahun 1997 (Bukti P26);27.Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 3 Tahun 1997(Bukti P27);28.Fotokopi UndangUndang No.5 Tahun 1960 (Bukti P28);29.Fotokopi UndangUndang R.I.
Bahwa dengan alasan sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 pemohonmendalilkan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Pasal 126 ayat (1)Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan ayat(2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria, dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Pasal 6 ayat (1)huruf
Putusan Nomor 56 P/HUM/2015Dalam perkara ini, Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkandengan tegas kedudukan hukum Presiden sebagai Termohon yangmenerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BadanPertanahan Nasional sebagai Termohon yang menerbitkan PeraturanMenteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pelaksana Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 45 ayat (1) huruf e, danPeraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah Pasal 126 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, dan Pasal 6 ayat (1) huruf iUndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pasal 126 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;(vide bukti P26., P27);Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria dan UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang menjadidasar pengujian dalam perkara ini sedang diuji olen Mahkamah Konstitusi(perkara Nomor 62/PUUXIII
YUSUF HARDIYANTO, SE
Tergugat:
1.ARYA HIDAYAT ADISENA
2.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
14 — 6
Penggugat:
YUSUF HARDIYANTO, SE
Tergugat:
1.ARYA HIDAYAT ADISENA
2.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
1.SUHARTO SYAM HAU
2.SURYA HAU
Tergugat:
2.SALEH HAN
3.KEMENTRIA AGRARIA DAN TATA RUANG RI CQ KANWIL BADAN PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG PROV.MALUKU UTARA
129 — 49
Penggugat:
1.SUHARTO SYAM HAU
2.SURYA HAU
Tergugat:
2.SALEH HAN
3.KEMENTRIA AGRARIA DAN TATA RUANG RI CQ KANWIL BADAN PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG PROV.MALUKU UTARA
1.MARIATI
2.MARLINA
Tergugat:
RANISAH
Turut Tergugat:
Pemerintah republik Indonesia C.q kementerian Agraria & Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta C.q Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Mamuju c.q Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali mandar
49 — 11
Penggugat:
1.MARIATI
2.MARLINA
Tergugat:
RANISAH
Turut Tergugat:
Pemerintah republik Indonesia C.q kementerian Agraria & Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta C.q Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Mamuju c.q Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali mandar
63 — 38
- Dewi Saktian Mosi, S.H VS Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Poso
67 — 26
- DIANA LIZA MUSTAQIM VS Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia DKK
2.Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Jawa Tengah di Semarang Cq. Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
97 — 8
BANK NEGARA INDONESIA
2.Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Jawa Tengah di Semarang Cq. Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
Terbanding/Turut Tergugat
34 — 0
Bank Kesejahteraan Ekonomi
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
Terbanding/Turut TergugatV : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor
151 — 55
Menyatakan : Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN KOTOL, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,660 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama GEDE LEMES, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH RINGIN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN SEDENG, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,940 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN MERAKI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN MANGKU, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,945 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
A.17/18/A/Agr/Bll atas nama GEDE LEMES, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH RINGIN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN SEDENG, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,940 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN MERAKI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
Direktur Jenderal Agraria, sehingga Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll, tetap sahdan berlaku mengikat sebagai bukti kepemilikan tanah bagi Para Tergugat.8.
Direktur Jenderal Agraria, sehingga SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan tidak ada cacat yuridis formal sebagaimanadituduhkan Penggugat.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka10, 11, 12 dan 13, karena belum pernah ada pencabutan maupun pembatalandari Menteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria terhadap Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
Bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No. A.17/18/A/Agr/BIl belum pernah ada pencabutan maupun pembatalan dariMenteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria, sehingga sudah sepatutnyadinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap :Halaman 36 dari 117 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PN.Sgr.a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No.
Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5Februari 1965 No.
Implementasi darijaminan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang berkaitandengan tanah (agraria) oleh Negara selanjutnya dijabarkan kedalamUndangUndang Dasar Pokok Agraria (UUPA).
72 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT TANGGUH SENTRA BUMILawanNURDJENAHDanKEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG KOTA BALIKPAPAN
2.SINTA KURNIATI
Turut Tergugat:
1.Bank UOB Bandung
2.ABDUL BASIT
3.Pemerintahan Republik Indonesia, Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Provinsi Jawa Barat, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
4.Kantor Agraria dan tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
140 — 32
YANTI MADYAWATI
2.SINTA KURNIATI
Turut Tergugat:
1.Bank UOB Bandung
2.ABDUL BASIT
3.Pemerintahan Republik Indonesia, Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Provinsi Jawa Barat, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
4.Kantor Agraria dan tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
Terbanding/Penggugat : Ahmadi, SH
56 — 12
Pembanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional
Terbanding/Penggugat : Ahmadi, SH
AZAHARI.A
Tergugat:
SALIM
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Jambi
2.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi
20 — 7
Penggugat:
AZAHARI.A
Tergugat:
SALIM
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Jambi
2.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi
35 — 10
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA SURAKARTA
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DANTATA RUANG KOTA SURAKARTA, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 29Surakarta; Dalam halini diwakili oleh: 1. JOKO SETYADI. A.Ptnh. Kasubsi Perkara ;2. SRISUHARSIH. A.Ptnh. Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik ; 3. ENDAH FITRIKUMALASARI, SH. Analisis Sengketa dan Konflik Petanahan ; 4.
78 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
KRISNAYADI TOENDAN, M.SidanPEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, DKK
Nomor 1384 K/Padt/2016Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;12Dan:PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cqKANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTANTENGAH berkedudukan di Jalan di Panjaitan Nomor 10,Palangka Raya;PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cqGUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH cqWALIKOTA PALANGKA RAYA cq KEPALA KECAMATANJEKAN RAYA cq KEPALA KELURAHAN PALANGKAberkedudukan di Jalan Rinjani Nomor 20, Palangka
dengan jelas Tergugat VIl telah melakukan perbuatan semenamena tepat pada tahun 2014 menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor17816 atas nama Tergugat Il dan Sertifikat Hak Milik Nomor 17813 atasnama Tergugat Ill, masih dalam masa kekisruhan terjadi, hal ini didasarkanatas Surat Kuasa tanggal 17 Juli 1985, dimana Tergugat IV memberikankuasa untuk mengelola, membersihkan, menjaga, mengurus tanah yangterletak di eks rel PT Kayon Lama serta mengurus administrasi sampaimendapat sertifikat dari kantor Agraria
163 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR PT RIFA PERKASA dan MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA Di Jakarta cq. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TENGAH Di Semarang, cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS
., M.Hum, Advokat, beralamat di PerumVilla Harmony D.2, Jalan Pleret KM 2, Potorono,Banguntapan, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 29 November 2017;Para Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat HlKonvensi/Penggugat Rekonvensi III;DanMENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANGREPUBLIK INDONESIA Di Jakarta cq.
KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN NEGARA AGRARIA DAN TATARUANG PROVINSI JAWA TENGAH Di Semarang, cq.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTORPERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS, berkedudukan diJalan Jenderal Soedirman, Nomor 356, Purwokerto;Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, Paradalam gugatannya memohon kepada
DIREKTUR PT RIFA PERKASA, Ill.MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIKINDONESIA DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR~ WILAYAHKEMENTERIAN NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSIJAWA TENGAH DI SEMARANG, cq KEPALA KANTOR AGRARIA DANTATA RUANG/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS, danIV.
1.SRIYANI
2.HARSINI
Tergugat:
HERU CAHYONO
Turut Tergugat:
1.KANTOR KEPALA DESA BLIMBING
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH Cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SRAGEN
65 — 22
Penggugat:
1.SRIYANI
2.HARSINI
Tergugat:
HERU CAHYONO
Turut Tergugat:
1.KANTOR KEPALA DESA BLIMBING
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH Cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SRAGEN
50 — 25
Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Pusat Jakarta. Cq. Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Wilayah Prov. Kal-Tim - Cq. Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Kota Balikpapan
HAJJAH RAHIMUN Binti HAJI LATIF
Tergugat:
YAKOB ABD GANI
Turut Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq. Kelapa Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah (KANWIL) Kalimanatan Barat Cq Kepala Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantah Kota Pontianak
37 — 38
Penggugat:
HAJJAH RAHIMUN Binti HAJI LATIF
Tergugat:
YAKOB ABD GANI
Turut Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq. Kelapa Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah (KANWIL) Kalimanatan Barat Cq Kepala Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantah Kota Pontianak