Ditemukan 44594 data
SUHUIMAN
Tergugat:
1.AGUSTINUS JONI
2.ANASTASYA HARTINI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang
48 — 27
Penggugat:
SUHUIMAN
Tergugat:
1.AGUSTINUS JONI
2.ANASTASYA HARTINI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang
YUSUF HARDIYANTO, SE
Tergugat:
1.ARYA HIDAYAT ADISENA
2.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
14 — 6
Penggugat:
YUSUF HARDIYANTO, SE
Tergugat:
1.ARYA HIDAYAT ADISENA
2.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
1.SUHARTO SYAM HAU
2.SURYA HAU
Tergugat:
2.SALEH HAN
3.KEMENTRIA AGRARIA DAN TATA RUANG RI CQ KANWIL BADAN PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG PROV.MALUKU UTARA
129 — 49
Penggugat:
1.SUHARTO SYAM HAU
2.SURYA HAU
Tergugat:
2.SALEH HAN
3.KEMENTRIA AGRARIA DAN TATA RUANG RI CQ KANWIL BADAN PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG PROV.MALUKU UTARA
110 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARYANE C.I LUNTUNGAN VS KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, Cq KEMENTRIAN AGRARIADAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SULAWESI UTARA Cq PANITIA PELAKSANAPENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO-BITUNG DK
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, Cq KEMENTRIAN AGRARIADAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SULAWESI UTARA Cq PANITIA PELAKSANAPENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADOBITUNG ,diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Utara, Ir. Rowland P.
79 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
No. 24 Tahun 1997 (Bukti P26);27.Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 3 Tahun 1997(Bukti P27);28.Fotokopi UndangUndang No.5 Tahun 1960 (Bukti P28);29.Fotokopi UndangUndang R.I.
Bahwa dengan alasan sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 pemohonmendalilkan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Pasal 126 ayat (1)Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan ayat(2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria, dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Pasal 6 ayat (1)huruf
Putusan Nomor 56 P/HUM/2015Dalam perkara ini, Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkandengan tegas kedudukan hukum Presiden sebagai Termohon yangmenerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BadanPertanahan Nasional sebagai Termohon yang menerbitkan PeraturanMenteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pelaksana Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 45 ayat (1) huruf e, danPeraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah Pasal 126 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, dan Pasal 6 ayat (1) huruf iUndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pasal 126 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;(vide bukti P26., P27);Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria dan UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang menjadidasar pengujian dalam perkara ini sedang diuji olen Mahkamah Konstitusi(perkara Nomor 62/PUUXIII
63 — 38
- Dewi Saktian Mosi, S.H VS Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Poso
67 — 26
- DIANA LIZA MUSTAQIM VS Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia DKK
2.Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Jawa Tengah di Semarang Cq. Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
97 — 8
BANK NEGARA INDONESIA
2.Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Jawa Tengah di Semarang Cq. Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
72 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT TANGGUH SENTRA BUMILawanNURDJENAHDanKEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
Terbanding/Turut Tergugat
34 — 0
Bank Kesejahteraan Ekonomi
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
Terbanding/Turut TergugatV : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor
151 — 55
Menyatakan : Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN KOTOL, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,660 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama GEDE LEMES, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH RINGIN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN SEDENG, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,940 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN MERAKI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN MANGKU, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,945 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
A.17/18/A/Agr/Bll atas nama GEDE LEMES, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH RINGIN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN SEDENG, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,940 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN MERAKI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
Direktur Jenderal Agraria, sehingga Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll, tetap sahdan berlaku mengikat sebagai bukti kepemilikan tanah bagi Para Tergugat.8.
Direktur Jenderal Agraria, sehingga SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan tidak ada cacat yuridis formal sebagaimanadituduhkan Penggugat.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka10, 11, 12 dan 13, karena belum pernah ada pencabutan maupun pembatalandari Menteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria terhadap Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
Bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No. A.17/18/A/Agr/BIl belum pernah ada pencabutan maupun pembatalan dariMenteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria, sehingga sudah sepatutnyadinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap :Halaman 36 dari 117 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PN.Sgr.a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No.
Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5Februari 1965 No.
Implementasi darijaminan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang berkaitandengan tanah (agraria) oleh Negara selanjutnya dijabarkan kedalamUndangUndang Dasar Pokok Agraria (UUPA).
2.SINTA KURNIATI
Turut Tergugat:
1.Bank UOB Bandung
2.ABDUL BASIT
3.Pemerintahan Republik Indonesia, Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Provinsi Jawa Barat, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
4.Kantor Agraria dan tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
140 — 32
YANTI MADYAWATI
2.SINTA KURNIATI
Turut Tergugat:
1.Bank UOB Bandung
2.ABDUL BASIT
3.Pemerintahan Republik Indonesia, Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Provinsi Jawa Barat, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
4.Kantor Agraria dan tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
Terbanding/Penggugat : Ahmadi, SH
56 — 12
Pembanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional
Terbanding/Penggugat : Ahmadi, SH
78 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
KRISNAYADI TOENDAN, M.SidanPEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, DKK
Nomor 1384 K/Padt/2016Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;12Dan:PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cqKANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTANTENGAH berkedudukan di Jalan di Panjaitan Nomor 10,Palangka Raya;PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cqGUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH cqWALIKOTA PALANGKA RAYA cq KEPALA KECAMATANJEKAN RAYA cq KEPALA KELURAHAN PALANGKAberkedudukan di Jalan Rinjani Nomor 20, Palangka
dengan jelas Tergugat VIl telah melakukan perbuatan semenamena tepat pada tahun 2014 menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor17816 atas nama Tergugat Il dan Sertifikat Hak Milik Nomor 17813 atasnama Tergugat Ill, masih dalam masa kekisruhan terjadi, hal ini didasarkanatas Surat Kuasa tanggal 17 Juli 1985, dimana Tergugat IV memberikankuasa untuk mengelola, membersihkan, menjaga, mengurus tanah yangterletak di eks rel PT Kayon Lama serta mengurus administrasi sampaimendapat sertifikat dari kantor Agraria
AZAHARI.A
Tergugat:
SALIM
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Jambi
2.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi
20 — 7
Penggugat:
AZAHARI.A
Tergugat:
SALIM
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Jambi
2.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi
35 — 10
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA SURAKARTA
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DANTATA RUANG KOTA SURAKARTA, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 29Surakarta; Dalam halini diwakili oleh: 1. JOKO SETYADI. A.Ptnh. Kasubsi Perkara ;2. SRISUHARSIH. A.Ptnh. Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik ; 3. ENDAH FITRIKUMALASARI, SH. Analisis Sengketa dan Konflik Petanahan ; 4.
87 — 39
Menyatakan :a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, (Tergugat I Konvensi).b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN SOMA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi).c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak memohon penerbitan sertipikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan :a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, (Tergugat I Konvensi).b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN SOMA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi).c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN PANDE, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat III Konvensi).4.
Menyatakan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan Landreform Daerah Tingkat II Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat terhadap tanah objek sengketa sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tersebut diatas ;5.
Direktur Jenderal Agraria, sehingga SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan tidak ada cacat yuridis formal sebagaimanadituduhkan Penggugat.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka10, 11, 12 dan 13, karena belum pernah ada pencabutan maupun pembatalandari Menteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria terhadap Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
A.17/18/A/Agr/BIl belum pernah ada pencabutan maupun pembatalan dariMenteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria, sehingga sudah sepatutnyadinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap :a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, KlasIV, Luas 1,000 Ha,b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No.
Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5Februari 1965 No.
Bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No.
Implementasi darijaminan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang berkaitandengan tanah (agraria) oleh Negara selanjutnya dijabarkan kedalamUndangUndang Dasar Pokok Agraria (UUPA).
1.SRIYANI
2.HARSINI
Tergugat:
HERU CAHYONO
Turut Tergugat:
1.KANTOR KEPALA DESA BLIMBING
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH Cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SRAGEN
65 — 22
Penggugat:
1.SRIYANI
2.HARSINI
Tergugat:
HERU CAHYONO
Turut Tergugat:
1.KANTOR KEPALA DESA BLIMBING
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH Cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SRAGEN
50 — 25
Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Pusat Jakarta. Cq. Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Wilayah Prov. Kal-Tim - Cq. Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Kota Balikpapan
HAJJAH RAHIMUN Binti HAJI LATIF
Tergugat:
YAKOB ABD GANI
Turut Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq. Kelapa Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah (KANWIL) Kalimanatan Barat Cq Kepala Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantah Kota Pontianak
37 — 38
Penggugat:
HAJJAH RAHIMUN Binti HAJI LATIF
Tergugat:
YAKOB ABD GANI
Turut Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq. Kelapa Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah (KANWIL) Kalimanatan Barat Cq Kepala Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantah Kota Pontianak