Ditemukan 44594 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Register : 07-11-2023 — Putus : 25-04-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN MENGGALA Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Mgl
Tanggal 25 April 2024 — Penggugat:
SUHUIMAN
Tergugat:
1.AGUSTINUS JONI
2.ANASTASYA HARTINI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang
48 — 27
  • Penggugat:
    SUHUIMAN
    Tergugat:
    1.AGUSTINUS JONI
    2.ANASTASYA HARTINI
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 05-04-2024 — Putus : 01-08-2024 — Upload : 02-08-2024
Putusan PN SURAKARTA Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Skt
Tanggal 1 Agustus 2024 — Penggugat:
YUSUF HARDIYANTO, SE
Tergugat:
1.ARYA HIDAYAT ADISENA
2.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
14 — 6
  • Penggugat:
    YUSUF HARDIYANTO, SE
    Tergugat:
    1.ARYA HIDAYAT ADISENA
    2.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
Pengadilan PN TERNATE Perdata
Register : 03-02-2023 — Putus : 27-03-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tte
Tanggal 27 Maret 2023 — Penggugat:
1.SUHARTO SYAM HAU
2.SURYA HAU
Tergugat:
2.SALEH HAN
3.KEMENTRIA AGRARIA DAN TATA RUANG RI CQ KANWIL BADAN PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG PROV.MALUKU UTARA
129 — 49
  • Penggugat:
    1.SUHARTO SYAM HAU
    2.SURYA HAU
    Tergugat:
    2.SALEH HAN
    3.KEMENTRIA AGRARIA DAN TATA RUANG RI CQ KANWIL BADAN PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG PROV.MALUKU UTARA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2404 K/Pdt/2017
Tanggal 28 September 2017 — MARYANE C.I LUNTUNGAN VS KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA Cq PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO-BITUNG DK
110 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARYANE C.I LUNTUNGAN VS KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, Cq KEMENTRIAN AGRARIADAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SULAWESI UTARA Cq PANITIA PELAKSANAPENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO-BITUNG DK
    KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, Cq KEMENTRIAN AGRARIADAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SULAWESI UTARA Cq PANITIA PELAKSANAPENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADOBITUNG ,diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Utara, Ir. Rowland P.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 06-10-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 P/HUM/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
79 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
    No. 24 Tahun 1997 (Bukti P26);27.Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 3 Tahun 1997(Bukti P27);28.Fotokopi UndangUndang No.5 Tahun 1960 (Bukti P28);29.Fotokopi UndangUndang R.I.
    Bahwa dengan alasan sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 pemohonmendalilkan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Pasal 126 ayat (1)Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan ayat(2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria, dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Pasal 6 ayat (1)huruf
    Putusan Nomor 56 P/HUM/2015Dalam perkara ini, Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkandengan tegas kedudukan hukum Presiden sebagai Termohon yangmenerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BadanPertanahan Nasional sebagai Termohon yang menerbitkan PeraturanMenteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pelaksana Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
    Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 45 ayat (1) huruf e, danPeraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah Pasal 126 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, dan Pasal 6 ayat (1) huruf iUndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
    Pasal 126 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;(vide bukti P26., P27);Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria dan UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang menjadidasar pengujian dalam perkara ini sedang diuji olen Mahkamah Konstitusi(perkara Nomor 62/PUUXIII
Pengadilan PTUN PALU TUN Pertanahan
Register : 06-06-2023 — Putus : 19-10-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan PTUN PALU Nomor 60/G/2023/PTUN.PL
Tanggal 19 Oktober 2023 — - Dewi Saktian Mosi, S.H VS Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Poso
63 — 38
  • - Dewi Saktian Mosi, S.H VS Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Poso
Pengadilan PTUN PALU TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-09-2022 — Putus : 19-10-2022 — Upload : 17-11-2022
Putusan PTUN PALU Nomor 103/G/TF/2022/PTUN.PL
Tanggal 19 Oktober 2022 — - DIANA LIZA MUSTAQIM VS Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia DKK
67 — 26
  • - DIANA LIZA MUSTAQIM VS Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia DKK
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata
Register : 12-12-2017 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 08-11-2021
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 103/Pdt.G/2017/PN Skh
Tanggal 26 April 2018 — BANK NEGARA INDONESIA
2.Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Jawa Tengah di Semarang Cq. Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
97 — 8
  • BANK NEGARA INDONESIA
    2.Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Jawa Tengah di Semarang Cq. Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-07-2022 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1846 K/Pdt/2022
Tanggal 14 Juli 2022 — PT TANGGUH SENTRA BUMI Lawan NURDJENAH Dan KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA BALIKPAPAN
72 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT TANGGUH SENTRA BUMILawanNURDJENAHDanKEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG KOTA BALIKPAPAN
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-06-2023 — Putus : 01-08-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan PT JAKARTA Nomor 381/PDT/2023/PT DKI
Tanggal 1 Agustus 2023 — Bank Kesejahteraan Ekonomi
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
Terbanding/Turut Tergugat
34 — 0
  • Bank Kesejahteraan Ekonomi
    Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur
    Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
    Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya
    Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
    Terbanding/Turut Tergugat
    V : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
    Terbanding/Turut Tergugat VI : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-08-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 400 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.
Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT - Drs. NYOMAN SWIDNYANA TERGUGAT - I NYOMAN KOTOL - WAYAN LEMES - NENGAH RINGIN - I WAYAN SEDANG - MADE SARI - NENGAH TURIG - I NENGAH YASA - I MADE PASEK
151 — 55
  • Menyatakan : Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN KOTOL, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,660 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama GEDE LEMES, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
    A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH RINGIN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN SEDENG, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,940 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
    A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN MERAKI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN MANGKU, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,945 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
    A.17/18/A/Agr/Bll atas nama GEDE LEMES, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH RINGIN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
    A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN SEDENG, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,940 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN MERAKI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
    Direktur Jenderal Agraria, sehingga Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll, tetap sahdan berlaku mengikat sebagai bukti kepemilikan tanah bagi Para Tergugat.8.
    Direktur Jenderal Agraria, sehingga SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan tidak ada cacat yuridis formal sebagaimanadituduhkan Penggugat.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka10, 11, 12 dan 13, karena belum pernah ada pencabutan maupun pembatalandari Menteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria terhadap Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
    Bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No. A.17/18/A/Agr/BIl belum pernah ada pencabutan maupun pembatalan dariMenteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria, sehingga sudah sepatutnyadinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap :Halaman 36 dari 117 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PN.Sgr.a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No.
    Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5Februari 1965 No.
    Implementasi darijaminan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang berkaitandengan tanah (agraria) oleh Negara selanjutnya dijabarkan kedalamUndangUndang Dasar Pokok Agraria (UUPA).
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 27-11-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Tsm
Tanggal 12 Mei 2020 — YANTI MADYAWATI
2.SINTA KURNIATI
Turut Tergugat:
1.Bank UOB Bandung
2.ABDUL BASIT
3.Pemerintahan Republik Indonesia, Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Provinsi Jawa Barat, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
4.Kantor Agraria dan tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
140 — 32
  • YANTI MADYAWATI
    2.SINTA KURNIATI
    Turut Tergugat:
    1.Bank UOB Bandung
    2.ABDUL BASIT
    3.Pemerintahan Republik Indonesia, Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Provinsi Jawa Barat, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
    4.Kantor Agraria dan tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 04-11-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 294/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 16 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional
Terbanding/Penggugat : Ahmadi, SH
56 — 12
  • Pembanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional
    Terbanding/Penggugat : Ahmadi, SH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-08-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1384 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Agustus 2016 — KRISNAYADI TOENDAN, M.Si dan PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, DKK
78 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KRISNAYADI TOENDAN, M.SidanPEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, DKK
    Nomor 1384 K/Padt/2016Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;12Dan:PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cqKANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTANTENGAH berkedudukan di Jalan di Panjaitan Nomor 10,Palangka Raya;PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cqGUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH cqWALIKOTA PALANGKA RAYA cq KEPALA KECAMATANJEKAN RAYA cq KEPALA KELURAHAN PALANGKAberkedudukan di Jalan Rinjani Nomor 20, Palangka
    dengan jelas Tergugat VIl telah melakukan perbuatan semenamena tepat pada tahun 2014 menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor17816 atas nama Tergugat Il dan Sertifikat Hak Milik Nomor 17813 atasnama Tergugat Ill, masih dalam masa kekisruhan terjadi, hal ini didasarkanatas Surat Kuasa tanggal 17 Juli 1985, dimana Tergugat IV memberikankuasa untuk mengelola, membersihkan, menjaga, mengurus tanah yangterletak di eks rel PT Kayon Lama serta mengurus administrasi sampaimendapat sertifikat dari kantor Agraria
Pengadilan PN SENGETI Perdata
Register : 28-03-2024 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PN SENGETI Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Snt
Tanggal 18 April 2024 — Penggugat:
AZAHARI.A
Tergugat:
SALIM
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Jambi
2.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi
20 — 7
  • Penggugat:
    AZAHARI.A
    Tergugat:
    SALIM
    Turut Tergugat:
    1.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Jambi
    2.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi
Pengadilan PN SURAKARTA
Register : 16-04-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 92/Pdt. G/2015/PN Skt
Tanggal 13 Oktober 2015 —
35 — 10
  • KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA SURAKARTA
    KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DANTATA RUANG KOTA SURAKARTA, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 29Surakarta; Dalam halini diwakili oleh: 1. JOKO SETYADI. A.Ptnh. Kasubsi Perkara ;2. SRISUHARSIH. A.Ptnh. Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik ; 3. ENDAH FITRIKUMALASARI, SH. Analisis Sengketa dan Konflik Petanahan ; 4.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-08-2017 — Upload : 17-04-2018
Putusan PN SINGARAJA Nomor 401/Pdt.G/2016/PN Sgr
Tanggal 10 Agustus 2017 — - Putu Ridharta Kayua - Made Rai - Bendesa - Sempidi
87 — 39
  • Menyatakan :a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, (Tergugat I Konvensi).b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN SOMA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi).c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
    Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak memohon penerbitan sertipikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan :a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, (Tergugat I Konvensi).b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
    A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN SOMA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi).c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN PANDE, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat III Konvensi).4.
    Menyatakan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan Landreform Daerah Tingkat II Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat terhadap tanah objek sengketa sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tersebut diatas ;5.
    Direktur Jenderal Agraria, sehingga SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan tidak ada cacat yuridis formal sebagaimanadituduhkan Penggugat.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka10, 11, 12 dan 13, karena belum pernah ada pencabutan maupun pembatalandari Menteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria terhadap Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
    A.17/18/A/Agr/BIl belum pernah ada pencabutan maupun pembatalan dariMenteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria, sehingga sudah sepatutnyadinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap :a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, KlasIV, Luas 1,000 Ha,b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No.
    Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5Februari 1965 No.
    Bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No.
    Implementasi darijaminan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang berkaitandengan tanah (agraria) oleh Negara selanjutnya dijabarkan kedalamUndangUndang Dasar Pokok Agraria (UUPA).
Pengadilan PN SRAGEN Perdata
Register : 21-01-2022 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan PN SRAGEN Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Sgn
Tanggal 25 Mei 2022 — Penggugat:
1.SRIYANI
2.HARSINI
Tergugat:
HERU CAHYONO
Turut Tergugat:
1.KANTOR KEPALA DESA BLIMBING
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH Cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SRAGEN
65 — 22
  • Penggugat:
    1.SRIYANI
    2.HARSINI
    Tergugat:
    HERU CAHYONO
    Turut Tergugat:
    1.KANTOR KEPALA DESA BLIMBING
    2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH Cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SRAGEN
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 11-08-2022 — Putus : 16-02-2023 — Upload : 22-02-2023
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Bpp
Tanggal 16 Februari 2023 — Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Pusat Jakarta. Cq. Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Wilayah Prov. Kal-Tim - Cq. Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Kota Balikpapan
50 — 25
  • Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Pusat Jakarta. Cq. Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Wilayah Prov. Kal-Tim - Cq. Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Kota Balikpapan
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 09-05-2023 — Putus : 25-09-2023 — Upload : 29-09-2023
Putusan PN PONTIANAK Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Ptk
Tanggal 25 September 2023 — Penggugat:
HAJJAH RAHIMUN Binti HAJI LATIF
Tergugat:
YAKOB ABD GANI
Turut Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq. Kelapa Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah (KANWIL) Kalimanatan Barat Cq Kepala Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantah Kota Pontianak
37 — 38
  • Penggugat:
    HAJJAH RAHIMUN Binti HAJI LATIF
    Tergugat:
    YAKOB ABD GANI
    Turut Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq. Kelapa Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah (KANWIL) Kalimanatan Barat Cq Kepala Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantah Kota Pontianak