Ditemukan 58864 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-08-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 10-10-2014
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 1798/Pdt.G/2014/PA.Mr.
Tanggal 1 Oktober 2014 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
50
  • Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalahperawan, sedangkan Tergugat adalah jejaka ;Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal dirumah pemberian orangtua Penggugat di Dusun Bendomungal RT 02 RW 01Desa Kedungmungal Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto selama 24tahun ;Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugattelah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalamkeadaan ba'daddukhul, dan dikaruniai 3 orang anak bernama
    Penggugat juga telah mengajukan saksisaksi dipersidangan, yaitu :1.SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal diDesa Balongmasin RT 02 RW 02 Kecamatan Pungging KabupatenMojokerto, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahkakak Penggugat ;Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baikyang bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat selama 24tahun
    SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru swasta, tempattinggal di Dusun Bendomungal Desa Kedungmungal RT 02 RW 01Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, yang memberikan keterangandibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahtetangga Penggugat ;e Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baikyang bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat selama 24tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak
Register : 28-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Gpr
Tanggal 9 April 2019 — Pemohon:
CLAUDIA NANDA DESI,
244
  • UndangUndang Nomor: 24Tahun 2013 dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kedirisesuai dengan bukti P1, P2. dan P5 serta dikuatkan dengan keterangansaksisaksi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenanguntuk mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa pemohon telah menikah dengan ERWAN YONASPRAYOGI Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung Kabupaten
    UndangUndang Nomor: 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Adminitrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakanbahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajid dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri olen Penduduk.Menimbang, bahwa secara adminitratif kependudukan pergantiannama seseorang haruslah
    UndangUndang Nomor: 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Adminitrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (3) menyatakanbahwa Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ARISTIDES ALHAIDAR WIJAYA tersebut kelahirannya telah dicatatkan di DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediriberdasar
Register : 26-06-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 09-07-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 146/Pdt.P/2018/PN Bgl
Tanggal 3 Juli 2018 — Pemohon:
SUSIYANTI GULTOM
2111
  • ada masalahmengenai nama Pemohon dan berdasarkan persyaratan dari Dinas CatatanSipil bahwa untuk melakukan perubahan nama maka terlebin dahulu harusmendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat sehinggaPemohon mengajukan permohonan ini, karena nama adalah doa dan jugademi kepastian hukum yang wajar serta tidak ada masalah mengenai namaPemohon dikemudian hari;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonanPemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada UndangUndang Nomor 24Tahun
    tertulisdi akta kelahiran Pemohon, oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuanUndangUndang yang berlaku yaitu ketentuan pasal 71 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkanPembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalamikesalahan tulis redaksional .Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkandengan ketentuan hukum yang tercantum dalam UndangUndang Nomor 24tahun
    tertulis SUSI YANTI GULTOM (nama menggunakan spasi) menjadiSUSIYANTI GULTOM (nama tidak menggunakan spasi) maka perubahan namatersebut haruslah dilaporkan kepada Instasi yang menerbitkan Akta Kelahirantersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota BengkuluPemohon berdomisili di Kota Bengkulu;Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahannama pada akta kelahiran anak pemohon tersebut diatas telah dikabulkanmaka berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) UndangUndang Nomor 24tahun
Register : 21-10-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 11-07-2019
Putusan PA BARABAI Nomor 179/Pdt.P/2016/PA.Brb
Tanggal 9 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
114
  • Bahwa proses ijab kabulnya berjalan dengan lancar,; Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka danPemohon Il berstatus Gadis; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan nasabatau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka; Bahwa selama pernikahan mereka telah dikaruniai 6 orang anak yangbernama : lahir di umur 40tahun; umur 38tahun; umur 35 tahun; umur 26 tahun; umur 24tahun;umur 15 tahun; Bahwa selama ini Pemohon dan Pemohon II hidup rukun dan tidakada orang yang menyatakan
    Bahwa proses ijjab kabulnya berjalan dengan lancar; Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka danPemohon II berstatus Gadis; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungan nasabatau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka; Bahwa selama pernikahan mereka telah dikaruniai 6 orang anak yangbernama : lahir umur 40tahun; lahir umur 38tahun; lahir di umur 35 tahun; lahir di umur 26 tahun; lahir di umur 24tahun; lahir diumur 15 tahun; Bahwa selama ini Pemohon dan Pemohon Il hidup
    juga disaksikanoleh orang banyak;Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp 30.000, (tiga puluh riburupiah);Bahwa proses ijab kabulnya berjalan dengan lancar,Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka danPemohon II berstatus Gadis;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon I tidak ada hubungan nasabatau sesusuan yang dapat menghalangi pemikahan mereka;Bahwa selama pernikahan mereka telah dikaruniai 6 orang anak yangbernama :: fahir ,umur 40tahun; fahir di umur 38tahun; umur 35 tahun; umur 26 tahun; umur 24tahun
Register : 29-10-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0851/Pdt.P/2019/PA.Trk
Tanggal 7 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
111
  • Menetapkan, biodata para Pemohon dalam Duplikat Kutipan AktaNikah, tanggal 28 Oktober 2019 atas Kutipan Akta Nikah Nomor : biodata Pemohon yang semula tertulis PEMOHON tempat lahir 24tahun dirubah menjadi PEMOHON tempat tanggal lahir Trenggalek07021965 dan biodata Pemohon II yang semula tertulis PEMOHON IItempat lahir Trenggalek 21 tahun dirubah menjadi PEMOHON IItempat tanggal lahir Trenggalek 17121967;3.
    Halaman 7 dari 11Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undangundang Nomor23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa :Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmiPenduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yangberlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka dari itu menurutMajelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti P.2, P.3,P.4,P5 dan P.6, haruslah
    Menetapkan, biodata para Pemohon dalam Duplikat Kutipan AktaNikah, tanggal 28 Oktober 2019 atas Kutipan Akta Nikah Nomor : biodata Pemohon yang semula tertulis PEMOHON tempat lahir 24tahun dirubah menjadi PEMOHON tempat tanggal lahir Trenggalek07021965 dan biodata Pemohon II yang semula tertulis PEMOHONIl tempat lahir Trenggalek 21 tahun dirubah menjadi PEMOHON IItempat tanggal lahir Trenggalek 17121967;3.
Putus : 08-09-2008 — Upload : 09-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323K/PDT/2006
Tanggal 8 September 2008 — HENDRIK LONDA ; CHRIS LONDA vs. HEIN YACOB TULUNG ; PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN DATI I SULAWESI UTARA Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA
2322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada bagian timur telah diterbitkan sertifikat hakmilik atas nama Terlawan Hendrik Londa dan seluas sisanya + 2 ha padabagian barat belum diterbitkan sertifikatnya, sertifikat hak milik dimaksud No. 24Tahun 1974;bahwa kebun kelapa (obyek sengketa) tersebut pada tahun 1971 telahmenjadi perkara antara Pelawan dengan ayah Terlawan I, Il A.T. Londa(sekarang almarhum) dalam perkara perdata No. 47/PN/1971 dan tahun 1989menjadi perkara lagi dalam perkara perdata No. 18/Pdt.G/1989/PN.MDO.
    sengketa dan selanjutnya menuntut kepada PengadilanNegeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:1.2.3.Menyatakan menjadi hukum Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan menjadi hukum obyek sengketa kebun kelapa adalah hak milikalmarhum ayah Johanis Tulung yang belum dibagi waris untuk anakanaknya selaku ahli warisnya terurai tersebut di atas termasuk Pelawan;Menyatakan menjadi hukum tidak sah dan batal Sertifikat Hak Milik No. 24Tahun
    Menyatakan menjadi hukum tidak sah dan batal Sertifikat Hak Milik No. 24Tahun 1974 dari sebagian obyek sengketa seluas 85.425 m? atas namaTerlawan Hendrik Londa yang diterbitkan oleh turut Tergugat;4. Menghukum Terlawan dan Il ataupun orangorangnya yang mendapat hakdari padanya untuk segera keluar dari dalam obyek sengketa untuk dikuasaidan dimiliki kembali oleh ahli waris almarhum Johanis Tulung;5.
Register : 01-09-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 646/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 22 September 2021 — Pemohon:
INDRA RIYADI dan SEPTIANA DAMAYANTI
2312
  • PenetapanPengadilan Negeri setempat dimana Para Pemohon berdomisili, sehinggakeinginan Para Pemohon untuk menambah nama Para Pemohon tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan serta dengan normanorma yang berlaku dalam masyarakat, oleh karena itu cukup beralasan untukmengabulkan permohonan Para Pemohon;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohonuntuk menambah nama tersebut,maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 2Undang Undang NO 23 Tahun 2006 jo pasal 102 ayat 1 Undang Undang NO 24Tahun
    2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon wajibmelaporkan perubahan nama tersebut paling lambat 30 hari sejak diterimanyasalinan Penetapan Pengadilan Negeri, ke instansi pelaksana tempat ParaPemohon berdomisili;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan ParaPemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga Para Pemohon harusdibebani untuk membayar biaya perkara;Halaman 4 Penetapan No. 646//Pdt.P/2021/PN.Jkt.SelMengingat Undang Undang NO 23 Tahun 2006, Undang Undang NO 24Tahun
Register : 04-01-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA METRO Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Mt
Tanggal 16 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
131
  • NUR ANNISA SOLEKHA umur 24Tahun;Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugatdi Desa Tulus Rejo selama kurang lebih 6 Tahun lamanya.;Yang saya tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnyarukunrukun saja, namun pada tahun 1993 rumah tangga antara Penggugatdan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;Hal. 4 dari 11 Hal.
    NUR ANNISA SOLEKHA umur 24Tahun;Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugatdi Desa Tulus Rejo selama kurang lebih 6 Tahun lamanya.
Register : 15-04-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 0223/Pdt.P/2016/PA.Sidrap
Tanggal 4 Mei 2016 — Pemohon I dan Pemohon II
115
  • Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, sedangkan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 20 tahun.Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,semenda dan tidak ada hubungan sesusuan tidak ada larangan untuk menikahbaik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal Malaysiadan dikaruniai empat orang anak bernama :a.
    Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, sedangkan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 20 tahun. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, semendadan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islammaupun peraturan perundangundangan yang berlaku. Bahwa selama Pemohon dengan Pemohon Il tinggal bersama tidak ada yangkeberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
Register : 18-06-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN WAINGAPU Nomor 114/Pdt.P/2015/PN Wgp
Tanggal 30 Juni 2015 —
215
  • pencatatan perkawinannya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatanpencatatan Perkawinan, dalam Pasal 2 Undangundang No 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24 Tahun 2013 tentang Adminsitrasi Kependudukanmenyebutkan bahwa Setiap penduduk mempunyai hak untukmemperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yangsama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dansebagaimana tujuan dari undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun
    Kesatuan Republik Indonesia, makaketerlambatan pencatatan bukan menjadi alasan untuk tidakdicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil PermohonanPara Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiridan karena tujuan dari Permohonan ini sendiri tidak bertentangandengan tujuan kepastian hukum dan keadilan maka PermohonanPara Pemohonini haruslah dikabulkan;Mengingat, Ketentuan Undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun
Register : 25-07-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 106/Pdt.P/2016/PN Pbr
Tanggal 4 Agustus 2016 — Ng Tjai Liang
90
  • 7556532, telah diperoleh faktabahwa nama Pemohon adalah Ng Tjai Liang dan hal ini juga didukung olehketerangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon.Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan pemanggilan namaPemohon tersebut, sebagaimana yang diterangkan Pemohon dan saksisaksiPemohon yang sering salah dalam memanggil nama Pemohon, diperlukansuatu penetapan dari Pengadilan Negeri.Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan tambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun
    telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya.Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan pemohon beralasan hukum untukdikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon.Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun
Register : 15-03-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Mad
Tanggal 24 Maret 2021 — Pemohon:
MURBONO
123
  • Manggala Mulya 19B 005/002 KelurahanRejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun yang masuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Madiun, dengan demikian Pengadilan Negeri Madiun berwenangmemeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwapenting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahirmati
    sakit dirumahnya yang beralamat di Manggala Mulya 19B 005/ 002 Kelurahan RejomulyoKecamatan Kartoharjo Kota Madiun pada tanggal 15 November 1990 dandimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Rejomulyo Kecamatan KartoharjoKota Madiun dan sampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan, belum adaAkta Kematian atas nama Alm.DJIRAK, dengan demikian terhadap petitum angka 2(dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 24Tahun
    Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17Januari 2018, untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi / lebih dari 10(Sepuluh) tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan,peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untukmemberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal duniasegera mengurus Akta Kematian;Menimbang, bahwa oleh karena UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun
Register : 16-01-2019 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 107/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg
Tanggal 31 Januari 2019 — Pemohon melawan Termohon
113
  • Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahantulis yakni Nama Pemohon : HERMANTONO Tempat, tanggal lahir : 24tahun dan Nama Pemohon Il : SA'DIYEH Tempat, tanggal lahir : 17 tahun,sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon : HERMAN S Tempat,tanggal lahir : Malang, 25 Agustus 1966 dan Nama Pemohon II : SADIYEHTempat, tanggal lahir : Malang, 01 Mei 1973;;5.
    Menetapkan Nama Pemohon : HERMANTONO Tempat, tanggal lahir : 24tahun dan Nama Pemohon Il : SA'DIYEH Tempat, tanggal lahir : 17 tahun,yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/17/VIII/1988tanggal 01 Agustus 1988 sebenarnya adalah Nama Pemohon : HERMANHalaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0107/Pdt.P/2019/PA.Kab.MlgS Tempat, tanggal lahir : Malang, 25 Agustus 1966 dan Nama Pemohon II:SADIYEH Tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Mei 1973;;3.
    dapat merujuksebuah kaidah fikih menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harusdidahulukan dari pada memperoleh manfaat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dankarenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan makapetitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata paraPemohon yaitu Nama Pemohon : HERMANTONO Tempat, tanggal lahir : 24tahun
Register : 17-03-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Mad
Tanggal 24 Maret 2021 — Pemohon:
Sri Suhartini
223
  • Prajuritan Gang Tangkis No.6 RT.014 RW 004Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 50/Padt.P/2021/PN MadKelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang masuk dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan demikian Pengadilan Negeri Madiunberwenang memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwapenting adalah
    Prajuritan Gang No.6 RT.014 RW.004 KelurahanMadiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada tanggal 4 Februari 1951 dansampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan, belum ada Akta Kematianatas nama Alm.KASBI, dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) beralasanhukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, disebutkan setiap
    DUKCAPIL tanggal 17Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 50/Padt.P/2021/PN MadJanuari 2018, untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi / lebih dari 10(Sepuluh) tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan,peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untukmemberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal duniasegera mengurus Akta Kematian;Menimbang, bahwa oleh karena UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun
Register : 19-07-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Plw
Tanggal 30 Juli 2021 — Pemohon:
HAKIM
4315
  • Pemohon telah mempunyai seorang anak lakilaki bernama namaDaniel Mangatas Swendi Batee dari pasangan suami istri yang sah yaituHakim dan Diana Purba;Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia perubahannama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan tidakbertentangan dengan adat masyarakat setempat;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun
    Nomor: 477/DKPS/PK/0187/2011 dan pada Kutipan Aktakelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 477/DKPS/TPP/04687/2011 atasnama Daniel Mangatas Swendi Batee yang semula bernama Hakim DarwinBatee, menjadi Hakim, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka perubahan nama tersebut adalah beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun
    segalabiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepadaPemohon, yang besarannya akan disebutkan dalam amar penetapan ini,dengan demikian petitum tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkanseluruhnya;Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun
Register : 01-11-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA PINRANG Nomor 240/Pdt.P/2019/PA.Prg
Tanggal 11 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
104
  • Pemohon karena saksi adalah sepupusatu kali Pemohon; Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memintadispensasi kawin;: Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karenaPemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxXXXXXX XXXXXXX karena belum cukup umur; Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Suarnibinti Nurdin; Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18tahun; Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohonbernama Sofyan bin Usman; Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 24tahun
    Penetapan No.240/Pdt.P/2019/PA.Prg: Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karenaPemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxXXXXXX XXXXXXX karena belum cukup umur; Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Suarnibinti Nurdin; Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18tahun; Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohonbernama Sofyan bin Usman; Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 24tahun; Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagaikaryawan di PT.
    Penetapan No.240/Pat.P/2019/PA.Prgdispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Suarni binti Nurdin, umur18 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Sofyan bin Usman umur 24tahun;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan
Register : 10-11-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0752/Pdt.P/2017/PA.TL
Tanggal 21 Nopember 2017 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
62
  • Halaman 6 dari 11pemohon II adalan PEMOHON II tempat tanggal lahir Kedunglurah 24tahun; Bahwa identitas yang lain dari Para Pemohon sebagaimana KartuTanda Penduduk, Kartu Keluarga, surat keterangan, biodata Pemohon bernama PEMOHON Tempat tanggal lahir Trenggalek 02121949dan biodata Pemohon II adalah PEMOHON II tempat tanggal lahirTrenggalek 02061964: Bahwa antara buku Kutipan Akta Nikah dan nama yang tertera dalambukti identitas yang lainnya ada yang tidak sama yaitu nama dantanggal lahir Para Pemohon
    benarsebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, suratketerangan dan identitas yang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakimberkesimpulan bahwa semula Pemohon bernama PEMOHON Tempattanggal lahir Trenggalek 02121949 dan Pemohon Il bernamaPEMOHON II tempat tanggal lahir Trenggalek 02061964, kemudianpada saat menikah tertulis pada Akta Nikah dengan nama Pemohon adalah PEMOHON tempat tanggal lahir Ngadisoko 29 tahun danpemohon I adalah PEMOHON II tempat tanggal lahir Kedunglurah 24tahun
    Vo oped blealaual) old) aces Gy) tad Joan's Lille Anding ullArtinya : "Ungkapan tidak menimbulkan kerugian pada orang lain danmembahayakan dirinya sendiri maksudnya menimbulkan bahayakerugian pada manusia yang dibawah kekuasaanya baik itu berupakepemilikan ,maupun kemanfaatan secara umum itu tidak diperbolehkan,seseorang juga tidak diperkenankan membahayakan saudara sesamamuslimnya.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undangundang Nomor23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24tahun
Register : 27-03-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA NGAWI Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Ngw
Tanggal 25 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
103
  • karenanyapermohonan perkara a quo telah menjadi kewenangan relatif PengadilanAgama Ngawi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Fotokopi KutipanAkta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan aktaotentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Matera jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun
    Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi KutipanAkta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan aktaotentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Matera jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 dan bukti tersebut juga
    secara hukumbahwa anak Para Pemohon berstatus sebagai jejaka dan calon istri perawan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7., berupa penolakanPernikahan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan aktaotentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Matera jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun
    dengan alasan usia anak ParaPemohon belum mencapai batas usia perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi SuratKeterangan Dokter, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakanakta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Matera jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun
Putus : 20-12-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 317 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Desember 2016 — BUDHI ACHMADI, S.E. bin ACHMAD ROZI
4529 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kwitansi Tanda Terima Uang Transport ;Bahwa selain itu Terdakwa menyuruh saksi Sutejo untuk melampirkan buktipembayaran gaji karyawan dan pajak PBB ke dalam laporanpertanggungjawaban tahun 2010 ;Bahwa penggunaan uang Banpol sebagaimana laporan pertanggungjawaban tahun 2010, ada yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 24Tahun 2009 dan ada yang fiktif yaitu :Hal. 4 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016a. Tidak sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 terdiri dari :1.
    Dimana Terdakwa telah menyuruh saksi Sutejo untuk membuatkwitansi transportasi rapat internal dan rapat rutin internal ;Bahwa bukti rapat rutin internal dibuat untuk mensiasati pembayaran gajikaryawan yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Permendagri Nomor24 Tahun 2009 ;Bahwa penggunaan uang Banpol sebagaimana laporan pertanggungjawaban Tahun 2012 ada yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 24Tahun 2009 dan ada yang fiktif yaitu :a.
    Nomor 317 K/PID.SUS/2016Bahwa penggunaan uang Banpol sebagaimana laporan pertanggungjawaban tahun 2010, ada yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 24Tahun 2009 dan ada yang fiktif yaitu :a. Tidak sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 terdiri dari :1. Gaji Karyawan :Rp 28.800.000,002. Pajak PBB : Rp 795.052,00b.
    Tampak dengan jelasbahwa pembuatan LPJ yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 24Tahun 2009 hanya sebagai upaya agar pada tahun berikutnya DPD PartaiGolkar dapat memperoleh dana Banpol kembali. Hal ini dikarenakan salahsatu syarat pengajuan dana Banpol adalah adanya LHP BPK penggunaandana Banpol tahun sebelumnya ;.
Register : 14-11-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PA PRAYA Nomor 1015/Pdt.P/2018/PA.Pra
Tanggal 14 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
118
  • Tidak ada;tidakdan tidak pernahPemohon dan Pemohon Ilpernah berceraikeluar dari agama Islam ;Tidak ada;Pemohon dan Pemohon Il, telahdikaruniai 3 orang anak bernama :Muhadi, lakilaki, umur 26 tahun ;;Maimunah, perempuan, umur 24tahun, Nurmaenah, perempuan, umur16 tahun ;Tidak. Setahu saya Pemohon hanyamempunyai isteri Pemohon II saja ;tidakakta nikah dan dalamPemohon dan pemohon Ilmempunyairangka untuk Akta Kelahiran Anak;Apakah masih ada keterangan lainyang akan disampaikan?
    Tidak ada;tidakdan tidak pernahPemohon dan Pemohon Ilpernah berceraikeluar dari agama Islam ;Tidak ada;Pemohon dan Pemohon Il, telahdikaruniai 3 orang anak bernama :Muhadi, lakilaki, umur 26 tahun ;;Maimunah, perempuan, umur 24tahun, Nurmaenah, perempuan, umur16 tahun ;Tidak. Setahu saya Pemohon hanyamempunyai isteri Pemohon II saja ;Apakah saudara tahu maksudPemohon dan Pemohon ilmengajukan Itsbat Nikah?