Ditemukan 30178 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Adat - adat Melanggar hukum adat Tanah adat Perkawinan adat
Pengadilan PN NEGARA Perdata Agama Perceraian
Register : 05-03-2015 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 27-03-2015
Putusan PN NEGARA Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Nga
Tanggal 25 Maret 2015 — - NI MADE ARYANI PERMANA - I KOMANG WIKANADI
60 — 23
  • Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Hukum Adat Agama Hindu Bali di Banjar Ketiman Kaja, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana tanggal 7 Oktober 2013, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-08102013-0004 tertanggal 8 Oktober 2013, putus karena Perceraian ; 4. Menetapkan anak yang bernama Ni Putu Dioni Permana, yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Tergugat selaku bapak kandungnya ; 5.
    Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakansecara Hukum Adat Agama Hindu Bali di Banjar Ketiman Kaja, DesaManistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana tanggal 7 Oktober2013, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101KW081020130004 tertanggal 8 Oktober 2013, putus karena PerceraianHal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2015/PN.Nga4.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Agama Perceraian
Register : 19-12-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 908 / Pdt.G / 2014 / PN Dps.
Tanggal 28 Januari 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
15 — 9
  • Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Hukum Adat Hindu / Bali, pada tanggal 17 Juli tahun 2002 di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Bulelelng, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan N0. 10/WNI/Bsb/2007 putus karena perceraian ;-------------3.
    Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telahmelangsungkan perkawinan secara Hukum Adat Hindu/Bali, padatanggal 15 April Tahun 2002 di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu,Kabupaten Buleleng, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan SipilKabupaten Buleleng sebagaimana pada Kutipan Akte Perkawinan No.IO/WNI/Bsb/2007, sehingga menurut hukum, Perkawinan yangdilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah;2.
    Menyatakan Hukum Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istriyang telah melangsungkan perkawinan secara Hukum Adat Hindu/Bali,pada tanggal 17 Juli Tahun 2002 di Desa Pelapuan, KecamatanBusungbiu, Kabupaten Buleleng, dan telah dicatatkan pada KantorCatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana pada Kutipan AktePerkawinan No.10/WNI/Bsb/2007, sehingga menurut hukum, PerkawinanHal.3 dari 9 Putusan Perdata Nomor 908/Pdt.G/2014/pN.Dps..yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah danputus
    Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istriyang telah melangsungkan perkawinan secara Hukum Adat Hindu /Bali, pada tanggal 17 Juli tahun 2002 di Desa Pelapuan, KecamatanBusungbiu Kabupaten Bulelelng, dan telah dicatatkan pada KantorCatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana pada Kutipan AktaPerkawinan NO. 10/WNI/Bsb/2007 putus karena perceraian ;3.
Pengadilan PN SOLOK Perdata
Register : 07-06-2022 — Putus : 02-12-2022 — Upload : 12-12-2022
Putusan PN SOLOK Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Slk
Tanggal 2 Desember 2022 — Penggugat:
1.HELMI LABAI
2.ADRIYAN LUBIS
3.MULYADI
4.ISWANDI.Z
5.ARMEL YENTIFA
6.DESRI YENDRA
Tergugat:
1.ULMAWATI PGL GADIH
2.YATI HANDAYANI
3.AFRIZAL
Turut Tergugat:
1.SUHAIDA PGL PIAK SURUN
2.WAHIDA YETI
3.ISMAIL
110 — 13
  • terletak di Guguk Kacik, Kenagarian Saningbakar, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok adalah harta pusaka tinggi milik Kaum Para Penggugat keturunan Gagah Rangkayo Basa, Suku Sumpadang, Kenagarian Saningbakar, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
  • Menyatakan tindakan Tergugat 1 secara tanpa hak melakukan penebusan gadai kepada Turut Tergugat 1 sebagaimana tertuang dalam surat keterangan pinjam meminjam tanggal 13 Februari 2010, dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum
    adat Minangkabau;
  • Menyatakan tindakan Tergugat 1 secara tanpa hak melakukan jual beli atas 2 (dua) piring sawah objek perkara a quo kepada Tergugat 2 sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 2 Januari 2022, dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum adat Minangkabau;
  • Menyatakan surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 2 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat, adalah
Pengadilan PN BAJAWA Perdata
Register : 07-08-2015 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN BAJAWA Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Bjw
Tanggal 11 Mei 2016 — Penggugat:
1.SILVESTER NANGA
2.REGINA BATE
3.HENDRIKA ANU KODA
4.YOSEPH WATU
5.ADRIANUS TITU
6.MARIA GORETI FONO
7.YOHANES K.RAKA.S.Pd
8.ELIGIUS GOTI
9.SERVASIUS BEGU
Tergugat:
1.BERNADETHA BHOKI
2.MARTINA LENGI
3.ARNOLDUS LUBA
4.WILHELMINA WUA
5.BONIFASIUS LEZO
8 — 0

  • -------------- Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum adat, Pasal 162, 192 (1) RBg serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    -------------------------------------------------------------- MENGADILI:----------------------------------------------------------

    DALAM KONPENSI;----------------------------------------------------------------------------------------

Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 17-11-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 31-03-2023
Putusan PN SINGARAJA Nomor 613/Pdt.G/2022/PN Sgr
Tanggal 27 Desember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 4

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
    3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan menurut Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal pada tanggal 31 Juli 2015 di kediaman Pihak Penggugat (Purusa) yakni di Banjar Dinas Kalibubuk, RT/RW 012/000, Kel/Desa Kalibubuk, Kecamatan Buleleng
Pengadilan PN TABANAN Perdata
Register : 30-12-2021 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PN TABANAN Nomor 361/Pdt.G/2021/PN Tab
Tanggal 7 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 15

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
    3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (Cynthia Wibowo ) dengan Tergugat (I Komang Alit Astika) yang telah dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu di Banjar Dinas Puspasari, Kel/Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, pada tanggal
    Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (XX) denganTergugat (XX) yang telah dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan AgamaHindu di Kabupaten Tabanan, pada tanggal XX dengan Akta PerkawinanNomor : XX, adalah putus karena perceraian ;4.
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 15-02-2023 — Putus : 07-03-2023 — Upload : 08-03-2023
Putusan PN AMLAPURA Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Amp
Tanggal 7 Maret 2023 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 12

  • M E N G A D I L I:

    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
    3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara agama Hindu dan hukum adat Bali pada tanggal 19 Agustus 2022, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-12092002-0010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
    4. Memerintahkan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Agama Perceraian
Register : 08-02-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 112 /PDT.G/2017/PN Dps
Tanggal 12 Juli 2017 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
34 — 13
  • Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama :ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 Februari 1991, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomer 1196 / 1991, tanggal 22 April 1991, adalah masuk garis purusa dalam hal ini Penggugat sesuai dengan sistim kekeluargaan menurut hukum adat Bali; 4.
    Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama :ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 Februari1991, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomer : 1196 / 1991,tanggal : 22 April 1991.Adalah masuk garis purusa dalam hal ini PENGGUGAT sesuai dengansistim kekeluargaan menurut hukum adat Bali.4.
    Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama :ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 Februari 1991,sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomer 1196 / 1991, tanggal 22 April 1991, adalahmasuk garis purusa dalam hal ini Penggugat sesuai dengan sistimkekeluargaan menurut hukum adat Bali;4.
Pengadilan PN TABANAN Perdata Agama Perceraian
Register : 06-01-2015 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN TABANAN Nomor 3/PDT.G/2015/PN Tab
Tanggal 18 Februari 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
22 — 11
  • Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Secara Sah menurut Hukum Adat Agama Hindu Bali pada 20 November 2008 di Banjar Dinas , Desa , Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Sah Putus Karena Perceraian ;--------------------------------------------------------------------------------------4.
    nnnnnn nnn meme nnnnnnn nnnSetelah membaca berkas perkara ; 0 20 2no ronan neeSetelah mendengar keterangan Penggugat ;Setelah memperhatikan buktibukti yang diajukan di muka persidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanantanggal 6 Januari 2015, Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Tab mengemukakan halhalsebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan sahsecara Hukum
    Adat Agama Hindu Bali (dengan cara mengambilSentana) di Banjar Dinas , Desa , Kecamatan Selemadeg Barat,Kabupaten Tabanan.
Pengadilan PN TABANAN Perdata
Register : 04-09-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN TABANAN Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Tab
Tanggal 19 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 18
  • Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 570/WNI/2012, tanggal 29 Februari 2012 adalah Sah berdasarkan Agama Hindu dan Hukum Adat Bali ;
  • Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
  • Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dapat didaftarkan/dicatatkan
    Tabanan sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 5 November 2001 adalah Sah berdasarkan AgamaHindu dan Hukum Adat Bali ;. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Tab4.
    Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5 November2001 adalah Sah berdasarkan Agama Hindu dan Hukum Adat Bali ;Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil Penggugatyang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanPerkawinan secara Adat dan Agama Hindu , pada tanggal 5 November 2001diDesa Denbatas Kec. Tabanan Kab.
    perundangundanganyang berlaku.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, makasyarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan tersebut sah adalah, apabilasuatu perkawinan itu telah dilakukan menurut hukum masingmasing agamadan kepercayaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap yaitu dariketerangan para Saksi di persidangan Penggugat dan Tergugat adalah samasama pemeluk agama Hindu ;Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum yang didasarkan padaketentuan perundangundangan, hukum
    adat dan Agama Hindu di Bali, bahwadari keterangan para saksi di persidangan telah menerangkan bahwa benarHalaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Tabtelah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanPerkawinan secara Adat dan Agama Hindu , pada tanggal 5 November 2001diDesa Denbatas Kec.
    Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor570/WNI/2012, tanggal 29 Februari 2012 adalah Sah berdasarkanAgama Hindu dan Hukum Adat Bali ;4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebutputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;5.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 11-10-2023 — Putus : 29-11-2023 — Upload : 04-12-2023
Putusan PN SINGARAJA Nomor 652/Pdt.G/2023/PN Sgr
Tanggal 29 Nopember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
59 — 0

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
    2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
    3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara hukum, Adat, Agama Hindu di Br.Dinas Belimbing, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 Nopember 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor:5108- KW-20022017-
Pengadilan PN TABANAN Perdata Agama Perceraian
Register : 21-01-2014 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN TABANAN Nomor 13/PDT.G/2014/PN.TBNN
Tanggal 3 April 2014 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
15 — 8
  • Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilaksanakan secara Hukum Adat dan Agama Hindu, sebagaaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3413/WNI/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tabanan pada tanggal 3 September 2012, adalah sah putus karena Perceraian ;--------------------------------------------------------------------------------------------------3.
    perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anakkandung yang bernama ANAK , jenis kelamin Lakilaki, Agama Hindu, dimana anaktersebut masih berusia 2 tahun 4 bulan, dimana sekarang anak tersebut berada dalampengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dan menurut Majelis Hakim anaktersebut belum dewasa dan masih memerlukan kasih sayang dari lou Kandungnya (Penggugat ) untuk mendidik dan membesarkannya ; Hakim.....................ccc cee ee eesMenimbang, bahwa meskipun dari hukum
    adat Bali, yang berhak atas anaktersebut adalah Tergugat ( Bapak kandung ) karena statusnya sebagai Purusa, danberdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Tergugat sebagai Bapakkandungnya tidak pernah memberikan kasih sayang terhadap anaknya dan tidak pulamemberikan nafkah dan selama ini dari pihak Penggugat dan keluarganya yangmemberikan nafkah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan menunjuk Penggugat untuk15mengasuh, mendidik dan membesarkan anak tersebut hingga dewasa, dan denganditunjuknya
    Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT denganTergugat TERGUGAT yang dilaksanakan secara Hukum Adat dan Agama Hindu,16sebagaaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3413/WNV/2012 yang diterbitkanoleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tabanan pada tanggal3 September 2012, adalah sah putus karena Perceraian ; 3.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 27-10-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 15-08-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 638/Pdt.G/2020/PN Sgr
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 0

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
    3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Buleleng, Provinsi Bali pada tanggal 19 Desember 2012, dan dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Reseni sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 04-01-2021 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 1/P/FP/2021/PTUN.PLK
Tanggal 1 Februari 2021 — Pemohon:
EFFENDI BUHING
Termohon:
BUPATI LAMANDAU
308 — 745
  • Adat Laman Kinipandalam bentuk pengakuan dan perlindungan sebagai subjek hukumkomunal adat yakni Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan;2.
    Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan Identifikasi,Verifikasi dan Validasi masyarakat hukum adat (Pasal 4 PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014) dan PanitiaMasyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepadaTermohon (Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor52 tahun 2014)C.
    Pasal 3 dimana tindakan Termohon ialah Membentuk PanitiaMasyarakat Hukum Adat Kabupaten, yang bertugas:a. Indentifikasi masyarakat hukum adat,b.Verifikasi dan Validasi masyarakat hukum adat danc.Penetapan masyarakat hukum adat2.
    Sejarah Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipanb. Wilayah Adat Laman KinipanC. Hukum Adat Laman Kinipand. Struktur Kelembagaan Adat Laman Kinipane.
    Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;b. Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; danC. Penetapan Masyarakat Hukum Adat.Pasal 5(1) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukanidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a denganmelibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan mencermati:a. Sejarah masyarakat hukum adat;b. Wilayah adat;c. Hukum adat;d.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Agama Perceraian
Register : 09-09-2015 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 665/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 15 Maret 2016 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
105 — 112
  • Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada hari Rabu tanggal 14 September 1988 di TABANAN yang dipuput oleh Rohaniawan I Made Jatra, perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Pegawai Pencatat dan Pembuat Akta Perkawinan / Perceraian umat Hindu / Budha Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan dengan Akta Perkawinan umat Hindu / Budha No.191 / 1989 dengan pengesahan No.: 05 / 1989 yang ditanda tangani oleh Drs.I
    Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan perkawinan secara Hukum Adat Balidan Agama Hindu pada hari Rabu tanggal 14 September1988 di TABANAN dipuput oleh Rohaniawan MadeJatra, perkawinan tersebut telah didaftarkan di KantorPegawai Pencatat dan Pembuat Akta Perkawinan/Perceraian umat Hindu /Budha Kecamatan BaturitiKabupaten Tabanan dengan Akta Perkawinan umatHindu/Budha No.191/1989 dengan pengesahan No.:05/1989 yang ditanda tangani oleh Drs.
    Bahwa menurut hukum adat waris Bali (kepurusa) anakyang lahir dari perkawinan adalah ikut garis keluargapurusa, maka sudah sepatutnya pula ke 2 (dua) anaklakilaki dan 1 (Satu) anak perempuan yang diberi nama :1) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lakilaki, lahir diBatunya, pada tanggal 26 April 1990 , sesuai dengan AktaKelahiran nomor : 165/IST/1991 yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, pada tanggal 7Maret 1991;2) ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lakilaki, lahir diDenpasar, pada
    Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang telah dilangsungkan secara Hukum Adat Bali danAgama Hindu pada hari Rabu tanggal 14 September 1988 di Dusun/Br.Batunya, Desa Batunya Kecamtan Baturiti Kabupaten Tabanandipuput oleh Rohaniawan Made Jatra, perkawinan tersebut telahdidaftarkan di Kantor Pegawai Pencatat dan Pembuat AktaPerkawinan / Perceraian umat Hindu / Budha Kecamatan BaturitiKabupaten Tabanan dengan Akta Perkawinan umat Hindu / BudhaNo.191 / 1989 dengan pengesahan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 03-07-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 683/Pdt.G/2023/PN Dps
Tanggal 27 Nopember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 0

  • M E N G A D I L I:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
    2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu dan Hukum Adat Bali sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000048/G1/AB.CS/TP/2008, tertanggal 26 Februari 2008, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
    3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mencatatkan Putusan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Agama Perceraian
Register : 01-04-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 222/Pdt.G/ 2016/PN Dps
Tanggal 27 April 2016 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
23 — 14
  • Menyatakan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap merupakan tanggung jawaban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik, akan tetapi untuk status hukum anak tersebut dikemudian hari agar tetap memperhatikan status purusa dan hukum adat Bali ;5.
    Menyatakan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetapmerupakan tanggung jawaban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara danmendidik, akan tetapi untuk status hukum anak tersebut dikemudian hari agar tetapmemperhatikan status purusa dan hukum adat Bali ;5.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Agama Perceraian
Register : 14-10-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 21-01-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 744/Pdt.G/2014/PN Dps
Tanggal 5 Januari 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
28 — 30
  • Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut hukum Adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat yang telah di daftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dengan Akta Nomor: 2635/WNI/2012, tertanggal 30 Juli 2012, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;---------------------------------------------3.
Pengadilan PN BUNTOK Pidana Umum
Register : 16-02-2016 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN BUNTOK Nomor 9/PID.B/2016/PN BNT
Tanggal 3 Maret 2016 — Jaksa Penuntut:
YUSHAR, S.H.
Terdakwa:
RAMBAYANI Als. FITRI Binti MAJONG
148 — 58
  • Menetapkan barang bukti berupa :

    • 1 (satu) berkas surat keterangan pemenuhan hukum adat perkawinan dayak Maanyan yang dikeluarkan oleh penghulu adat Hindu Kaharingan Dayak Maanyan Paju Epat Desa Mangaris, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
    • 1 (satu) buah buku nikah suami An.
Pengadilan PN KUPANG Perdata Permohonan
Register : 16-05-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 18/Pdt.P/2017/PN.KPG
Tanggal 6 Juni 2017 — Pemohon: 1.I Gusti Made Antara, SH 2.KETUT MARHENI
66 — 26
  • Menyatakan bahwa pengangkatan anak yang bernama AGUS GEDE PUTRAWAN yang semula anak kandung pasangan suami istri I Wayan Taman dan Ketut Marheni,SH oleh Pemohon-Pemohon yang dilaksanakan menurut tata cara Hukum Adat dan Agama Hindu pada tanggal 20 Juni 2001 di Jalan Palapa Kelurahan Oebobo Kota Kupang yang dikukuhkan lagi dengan upacara menurut Agama Hindu tertanggal 21 Agustus 2016 di Jalan Gunung Himalaya Utara No 79 Denpasar adalah SAH menurut HUKUM ; 3.
    Juni 2001 telah menerimapenyerahan seorang anak lakilaki bernama AGUS GEDE PUTRAWAN,anak kandung dari pasangan suami istri yaitu I Wayan Taman danKetut Marheni,SH dan pada tanggal 20 Juni 2001 itu telah dilakukanupacara Pengangkatan Anak yang dipuput oleh JRO MANGKUKOMANG SUKAYASA JAYA yang mana dikuatkan pula dalam SuratPernyataan tertanggal 03 Agustus 2016; 3.Bahwa demikian pula pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 jam11.00 Wita lagi dilaksanakan Upacara Pengangkatan Anak menuruttata cara Hukum
    Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh JROMANGKU NYOMAN NURSANA yang disaksikan oleh Perangkat Desaserta keluarga pihak Purusa Pemohon sebagaimana suratnyatertanggal 21 Agustus 2016; 4.Bahwa AGUS GEDE PUTRAWAN tersebut telah mempunyai tercatatdidalam Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala BadanKependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana KabupatenBuleleng di Singaraja tertanggal 26 September 2006 dibawah nomor1276/ist/BLL/ 2006; enn nenHalaman 2 dari 14 halaman Penetapan No: 18/Pdt.P/2017
    Demikianlah halhal yang kami kemukakan seperti tersebut diatas, danselanjutnya kami memohon kepada Yang Mulia atau Hakim yang ditunjukuntuk memeriksa Permohonan ini dan mempertimbangkan sebagaimanamestinya setelah mana mohon ditetapkan sebagai berikut :1.Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya; 2.Menyatakan bahwa pengangkatan anak yang bernama AGUS GEDEPUTRAWAN yang semula anak kandung pasangan suami istri IWayan Taman dan Ketut Marheni,SH oleh PemohonPemohon yangdilaksanakan menurut tata cara Hukum
    Adat dan Agama Hindu padatanggal 20 Juni 2001 di Jalan Palapa Kelurahan Oebobo Kota Kupangyang dikukuhkan lagi dengan upacara menurut Agama Hindutertanggal 21 Agustus 2016 di Jalan Gunung Himalaya Utara No 79Denpasar adalah SAH; 3.Menetapkan anak lakilaki yang bernama AGUS GEDE PUTRAWANtersebut adalah anak angkat dari PemohonPemohon;; 4.Memberi kuasa, setidaktidaknya memerintahkan Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang di Kupang untukHalaman 3 dari 14 halaman Penetapan No: 18/Pdt.P
    Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya; 2.Menyatakan bahwa pengangkatan anak yang bernama AGUS GEDEPUTRAWAN yang semula anak kandung pasangan suami istri IWayan Taman dan Ketut Marheni,SH oleh PemohonPemohon yangdilaksanakan menurut tata cara Hukum Adat dan Agama Hindu padatanggal 20 Juni 2001 di Jalan Palapa Kelurahan Oebobo KotaKupang yang dikukuhkan lagi dengan upacara menurut AgamaHindu tertanggal 21 Agustus 2016 di Jalan Gunung Himalaya UtaraNo 79 Denpasar adalah SAH menurut HUKUM ;; 3.Menetapkan