Ditemukan 10994 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penampung penumping
Putus : 19-03-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan PT SAMARINDA Nomor 02/Pid.Tpk/2012/PT.KT.SMDA
Tanggal 19 Maret 2012 —
8629
  • sekitar Rp19.116.000, (sembilan belas juta seratus enam belas ribu rupiah) lalu sekitar bulanNopember 2007 sebesar Rp 31.888.000, (tiga puluh satu juta delapan ratusdelapan puluh ribu rupiah) dan Desember 2007 sebesar Rp 33.475.450, (tigapuluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah)dan pada setiap pengambilan dana yang bersangkutan menandatangani DaftarTanda Terima Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) selanjutnyaterhadap pencairan dana pendamping Raskin
    Kutai Barat TA. 2007 bulan Januaris/d Maret 2007 (3 halaman);Fotocopy daftar tanda terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos AngkutRaskin) Kab. Kutai Barat TA. 2007 bulan April s/d Juli 2007 (3 halaman);Fotocopy daftar tanda terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos AngkutRaskin) Kab.
    Kutai Barat TA. 2007 bulan Januaris/d Maret 2007 (3halaman); Fotocopy daftar tanda terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos AngkutRaskin) Kab. Kutai Barat TA. 2007 bulan April s/d Juli 2007 (3 halaman);Fotocopy daftar tanda terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos AngkutRaskin) Kab.
    Fotocopy daftar tanda terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos AngkutRaskin) Kab. Kutai Barat TA. 2007 bulan April s/d Juli 2007 (3 halaman);49. Fotocopy daftar tanda terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos AngkutRaskin) Kab. Kutai Barat TA. 2007 bulan Agustus s/d September 2007 (3halaman);50. Fotocopy Rekapitulasi Pengeluaran Beras Raskin ke15 Kampung KecamatanSilug Ngurai Bulan Januari s/d Oktober 2007 tanggal 31 Oktober 2007;51.
    Fotocopy Daftar Tanda Terima Dana Pendamping RASKIN (Bantuan OngkosAngkut RASKIN) Kab. Kutai Barat TA. 2007 Bulan Agustus /d September 2007(3 lembar);92.
Putus : 08-07-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 PK/PDT/2012
Tanggal 8 Juli 2013 — SRI WAHYUNI VS KEPALA CABANG PT. BANK JATIM di BANYUWANGI, DKK
4315 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 651 PK/Pdt/2012menjual asset jaminan pelengkap/pendamping/tambahan miliknya parapenjamin tersebut di atas";Dengan memakai dalih apapun juga tidak boleh/tak bisa;.
    Sunarmi itu & juga sudahmengembalikan asset jaminan tambahan/pelengkap/pendamping berHal. 7 dari 25 hal. Put. No. 651 PK/Pdt/2012SHM No.394/Pengantigan a/n Siti Maisarah melalui perkara gugatanNo.47/Pdt.G/1996/PN.Bwi jo No.232/PDT/ 1998/PT.SBY jo No.3908 K/PDT/1999 yang sudah diputus inkrach & gugatan kami ditolak, dengancatatan:1. Jika gugatan kami terdahulu itu mempergunakan argumen "Bahwa assetjaminan tambahan/pelengkap/pendamping berSHM No.271 /P anderejoseluas 325 m?
    Hak/belum ada hak/belum ada peluang hukum/masih tertutuppeluang hukumnya untuk menjual lelang jaminan pendamping/asset jaminanpelengkap/asset jaminan tambahan berupa tanah seluas 325 m?
    No. 651 PK/Pdt/2012(Sudadi) "Harus dinilai bukan sebagai jaminan pelengkap/jaminantambahan/jaminan pendamping atas hutangnya pemohon kredit a/n Ny.Sunarmi di Bank Jatim tersebut ";.
    Hanya bedanya untuk asset jaminan tambahan/asset jaminanpelengkap/asset jaminan pendamping yang berSHM No. 271/Kelurahan Panderejo seluas 325 m?
Putus : 31-10-2016 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 904 K/PID/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — Triyono als Tri bin Warji
3216 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memakalnama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.Uraian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal pada sekitar bulan April 2014 Terdakwa bertemu dengan SaksiSuparmin yang memberitahu bahwa ada bantuan dari Gubernur Jawa Tengahuntuk pembangunan infrastruktur jalan desa yaitu dana bantuan P2OA akantetapi harus ada dana pendamping
    Putusan No. 904 K/PID/2016mendapat bantuan sebesar Rp150.000.000,00 dan kalauRp20.000.000,00 akan mendapat bantuan sebesar Rp200.000.000,00selanjutnya saksi sebagai warga Dukuh Menjing RT. 03 bersamasama warga menyediakan dana pendamping tersebut terus diserahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan tandabuktipenerimaan dari warga Dukuh Menjing RT. 03;4.
    Bahwa bantuanDana tersebut dilarang ada dana pendamping dari masyarakatsehingga akan mempersulit pertanggungjawabannya;. Keterangan Ahli Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan: Untuk menyatakan sesuatu perbuatan sebagai tindakpidana, sebagaimana Pasal 3/78 KUHP, disebut tindakpidana penipuan.
    Putusan No. 904 K/PID/2016Bahwa kemudian atas sosialisasi dari Terdakwa di RT. 03 Dukuh Menjing,RT. 04, RT. 05 Dukuh Klingan, RT. 09, RT. 10 Dukuh Tlobongan serta RT. 07Dukuh Glenteran, masingmasing RT tersebut dapat mengumpulkan danapendamping yang keseluruhannya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluhjuta rupiah);Bahwa setelah dana pendamping terkumpul, kemudian dimasingmasing RTdibuat proposal permohonan bantuan desa.
    Hal ini terlinat Terdakwa mengajukan permohonan melaluiCamat, kemudian minta tanda tangan DPU (meskipun salah prosedur)setelah itu diberikan rekomendasi dari Bupati:Bahwa oleh karena bantuan dari propinsi tersebut tidak dapat dicairkankarena salah prosedur, kemudian Terdakwa telah meminta maaf dan telahmengembalikan danadana pendamping kepada masyarakat, namun wargaHal. 19 dari 21 hal.
Putus : 13-05-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 13 Mei 2015 — - ALUN MIU
10424
  • ; Persiapan keberangkatan diurus oleh pendamping (Staf Sekwan); Kunjungan kerja di tempat tujuan dipersiapkan oleh Pendamping; Laporan Hasil Konsultasi dibuat oleh Pendamping dikonsultasikandengan Ketua Tim/Anggota Tim yang telah ditandatangani oleh KetuaTim diserahkan setelah kembali ke daerah, diserahkan kepada Pimpinandewan sebagai pertanggungjawaban perjalanan; semua administrasi, tiket dan hal lainnya yang berhubungan dengantugas diserahkan kepada Pendamping dan seterusnya diserahkan keBendahara
    penerimaan uang tersebut setelahmelakukan perjalanan dinas luar daerah tersebut;Bahwa apabila biaya perjalanan dinas tersebut diterima oleh Pendamping,maka dalam kwitansi penerimaan akan ditandatangani oleh Pendamping,Hal. 79 s/d Hal. 136Putusan Nomor 1/Pid.SusTpk/2015/PN Gtokemudian setelah biaya tersebut diserahkan oleh Pendamping kepadaTerdakwa, maka Terdakwa akan menandatangani di kwitansi disampingtandatangan Pendamping;Bahwa setiap penerimaan biaya perjalanan dinas, Terdakwa selalumenandatangani
    berakhirnya kunjungan kerja tersebut Pendamping yangmendampingi perjalanan dinas Komisi IV saat itu tidak bertemu dengan Terdakwasebagaimana keterangan Pendamping Saksi ERNAWATY HASAN dan keteranganTerdakwa;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidanganterdapat 2 (dua) kali perjalanan dinas Terdakwa ke Jakarta, Terdakwa tidak satupesawat dengan Pendamping bahkan Pendamping tidak bertemu denganTerdakwa saat acara pertemuan di Jakarta, sampai kembali ke Gorontalo, bahkanpada saat
    oleh Pendamping, sebagaimana keterangan Saksi WISNAWATYSALEH, Saksi ERNAWATY HASAN, Saksi HERTON J.
    berakhirnya kunjungan kerja tersebut Pendamping yangmendampingi perjalanan dinas Komisi IV saat itu tidak bertemu dengan Terdakwasebagaimana keterangan Pendamping Saksi ERNAWATY HASAN dan keteranganTerdakwa;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidanganterdapat 2 (dua) kali perjalanan dinas Terdakwa ke Jakarta, Terdakwa tidak satuHal. 122 s/d Hal. 136Putusan Nomor 1/Pid.SusTpk/2015/PN Gtopesawat dengan Pendamping bahkan Pendamping tidak bertemu denganTerdakwa saat acara pertemuan
Register : 12-07-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 7/PID.TPK/2018/PT PBR
Tanggal 29 Agustus 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : SUMRIADI, S.H.
Terbanding/Terdakwa : H. SUHARDIMAN, SP Als DIMAN Bin JOSARI
7929
  • HASANUDDIN, MT, IPM dan meminta agar membantu dalammembuat drafdokumenperencanaan sehubungan dengan adanyaHalaman 5 dari 86 Putusan Nomor 7/PID.SUSTPK/2018/PT.PBRPekerjaan Konsultan Pendamping Program Otonomi Desa/PekerjaanKonsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan DesaKabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, selanjutnya Saksi Ir.HASANUDDIN, MT, IPM membantu Terdakwa H.
    Bidang Tugas yaitu 20(dua puluh) orang ditugaskan sebagai Fasilitator Teknik (FT) dan 20 (duapuluh) orang lainnya ditugaskan sebagai Fasilitator Pemberdayaan (FP)dimana sebagian besar dari Tenaga Pendamping/Fasilitator yang direkrutadalah Tenagatenaga Pendamping/Fasilitator Kecamatan yang pernahbekerja di tahuntahun sebelumnya pada PT.
    Rimasyada sebagai peserta pendamping yang berada didalam kendalinya karena dalam proses pelelangan umum pihak POKJAtelah mendapat intervensi dari terdakwa H.
    Fasilitator Teknik (FT) dan 20 (duapuluh) orang lainnya ditugaskan sebagai Fasilitator Pemberdayaan (FP)dimana sebagian besar dari Tenaga Pendamping/Fasilitator yang direkrutadalah Tenagatenaga Pendamping/Fasilitator Kecamatan yang pernahbekerja di tahuntahun sebelumnya pada PT.
    BENNANTAJASINDO untuk Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen BantuanPembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. RIMASYADA untukPekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan PembangunanDesa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT.
Register : 23-06-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 07-07-2021
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT TJK
Tanggal 7 Juli 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ACHMAD RISMADHANI K SH
Terbanding/Terdakwa : KASDILAH S.Pd Bin KADIT
15664
  • 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 4 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung Kabupaten Way Kanan TA 2016;
  • Fotocopy legalisir Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Pembagian Bagi Hasil Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2016;
  • Surat pernyataan Kepala Kampung Menanga Jaya tanggal 31 Oktober 2016;
  • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SK Pendamping
    Lokal desa;
  • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SK Kepala Kampung Menanga Jaya;
  • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SK Perangkat Kampung Menanga Jaya;
  • 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Perubahan pelaksanaan anggaran kerja perangka daerah (DPPA-SKPD), satuan kerja pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) TA. 2016;
  1. 1 (Satu) Bundel Dokumen SOP Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional Dirjen P2TPP;
  2. 1 (Satu) Bundel Dokumen
    Peraturan Bupati Way Kanan No 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
  3. 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba Warna Hitam;
  4. 1 (satu) Buah Buku modul pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa pendamping lokal desa;
  5. 1 (satu) Bundel Surat Pengumuman kelulusan pengadaan langsung PLD Provinsi Lampung tanggal 31 Desember 2015;
  6. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas An Kasdilah, S.Pd Bin Kadit;

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Way Kanan untuk

lokal desa harus mewujudkanamanat tujuan pendamping desa sebagaimana termuat dalam PeraturanMenteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yakni:a.
Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalamPasal 128 ayat (2) terdiri atas:a) tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untukmendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa,kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunanyang berskala lokal Desa;b) tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untukmendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa,kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunanyang berskala lokal Desa;c) tenaga pendamping teknis
Juku Batu;Menimbang, bahwa Tugas pokok dan fungsi Pendamping Lokal Desa(PLD)dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pembinaan danPengendalian Tenaga Pendamping Profesional (P2TPP) yang diterbitkan olehDirektorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi padaHuruf M dalam SOP tersebut dijelaskan bahwa Pendamping Lokal Desa(PLD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa(P3MD) ini mempunyai Tugas Pokok
WAHID MAULANA dengan dibantu oleh bendahara sdr.SOLEHUDIN padahal diketahuinya sebagai pendamping lokal Desa yangbersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk membuat SPJ tersebut,sebagai pendamping lokal desa terdakwa hanya bertugas mendampingidalam pembuatannya; Adapun LPJ tahap dan SPJ tahap yang dibuat antara lain:1.
Register : 10-11-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 31/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR
Tanggal 10 Desember 2015 — Drh. URIP SUKARNO Bin SUDJANGI
3123
  • PT dibelanjakan oleh KUB sesuai dengan RUB didampingioleh Tenaga Pendamping dan/atau Tim Teknis untuk dikelola dengan baik olehpengurus dan anggota KUB agar berkembang dan berkelanjutanBab. VI Huruf D Angka 7 yang menerangkan bahwa tim teknis bertugas :Melakukan Pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan KUB dan tenagapendampingBab.
    RAFIK selaku Tenaga Pendamping untuk datang ke Tembilahanmenemuinya dengan membawa kwitansi bukti belanja pembelian barangbarang serta fotodokumentasi untuk pertanggungjawaban penggunaan dana, kemudian MARTO Bin LANI bertemudengan BURHANUDDIN S.Pi Bin M.
    PT dibelanjakan oleh KUB sesuai dengan RUB didampingioleh Tenaga Pendamping dan/atau Tim Teknis untuk dikelola dengan baik olehpengurus dan anggota KUB agar berkembang dan berkelanjutan ,Bab. V Huruf C Angka 3 yang menerangkan :Ketua KUB membuat laporan kepada Tim Teknis tentang Penyaluran danaBLM kepada anggota KUB (formulir 15).
    RAFIKselaku Tenaga Pendamping, MARTO Bin LANI mengambil sisa dana Bantuan LangsungPengembangan Usaha Mina Perdesaan sejumlah Rp. 50.000.000.
Register : 19-11-2014 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 40/G/2014/PTUN-Pbr
Tanggal 24 Februari 2015 — DEDI SYAFRIANTO Melawan KAPOLDA RIAU
9351
  • Kemudian sebagaimana hurus b, Penggugat tidak dapatmenujuk pendamping sehingga pada saat pemeriksaan pendahuluan dan tahappemeriksaan serta Banding Penggugat tidak di damping oleh Pendamping.Penggugat hanya di damping oleh pendamping saat Sidang KKEP saja ;Bahwa pada Pasal 18 PERKAP No. 14 Tentang Kode Etik Profesi KepolisianNegara RI menyatakan :Dalam penegakan KEPP, Terduga Pelanggar dapat di damping Anggota Polriyang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar pada Tingkatan PemeriksaanPendahuluan Sidang
    KKEP, dan Sidang Komisi Banding ;Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk Anggota Polri sebagaipendamping, Pengemban fungsi hukum wajib menunjuk Pendamping ;Untuk kepentingan Pembelaan, Terduga Pelanggar diberi hak untukmengajukan saksisaksi yang meringankan ;Bahwa didalam Pasal 1 ayat 15 PERKAP No. 19 tahun 2012 jelas menyatakanyang disebut Pendamping adalah Pegawai negeri pada Polri yang dimintaoleh Pelanggar atau atasan pelanggar atau Akreditor untuk mendampingi313233terduga Pelanggar dalam
    Hukum dan /atau Sarjana Ilmu kepolisian ;Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan beracara secarateknis dan taktis dalam siding KKEP ;Tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman ;Memiliki surat kuasa dari Terduga Pelanggar dan/atau ;Memiliki surat perintah dari atasan Pendamping ;Bahwa dengan tidak adanya Pendamping yang mendampingi Penggugat dalamPemeriksaan Pendahuluan dan Tahap Pemeriksaan, menyebabkan Penggugattelah kehilangan hakhak dan kesempatan untuk Pembelaan diri
    Dan faktanya juga pada saat akan sidang KKEP akan dimulai,Pendamping baru mengambil berkas atas nama Penggugat dan akibatnyaPenggugat tidak memegang berkas sama sekali dan Pembelaan atasPenggugatpun hanya dilakukan sekedarnya tidak maksimal karena Pendampingyang ditunjuk untuk mendampingi dan membela kepentingan Penggugat, baruPenggugat ketahui siapa orang yang akan menjadi Pendamping Penggugat hanyapada hari Sidang KKEP akan berlangsung/dilaksankan ;Bahwa pada saat Sidang KKEP, Pendamping ada menyampaikan
    Dan untuk itu Pendamping Penggugat ada meminta rekomendasihukuman yang lebih ringan yaitu di pindah tugaskan ke wilayah yang berbedakerena Rekomendasi PTDH sangat berat bagi Penggugat.
Register : 14-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — MORRIS SAHARA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR;
6621 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kemudian sebagaimana hurus b, Penggugattidak dapat menunjuk pendamping sehingga pada saat pemeriksaanpendahuluan dan tahap pemeriksaan serta Banding Penggugat tidak didamping oleh Pendamping.
    Putusan Nomor 131 K/TUN/201721.22.pendamping, Pengemban fungsi hukum wajib menunjuk Pendamping ;(3) Untuk kepentingan Pembelaan, Terduga Pelanggar diberi hak untukmengajukan saksisaksi yang meringankan ;Bahwa didalam Pasal 1 ayat 15 PERKAP No. 19 tahun 2012 Jjelasmenyatakan yang disebut Pendamping adalah Pegawai negeri pada Polriyang diminta oleh Pelanggar atau atasan pelanggar atau Akreditor untukmendampingi terduga Pelanggar dalam Pemeriksaan Pendahuluan, padatahap pemeriksaan dan pada Sidang KKEP
    perkara ini;Bahwa tentang pendamping ini jelas diatur di bagian Kedua yaitu Pasal 75dan 76 pasal PERKAP No. 19 tahun tahun 2012 Tentang SususnanOrganisasi Dan Tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI, Pasal 75tentang pendamping menyatakan:(1)Pendamping Terduga Pelanggar berhak:a.
    Dan faktanya juga pada saatakan sidang KKEP akan dimulai, Pendamping baru mengambil berkas atasnama Penggugat dan akibatnya Penggugat tidak memegang berkas samasekali dan Pembelaan atas Penggugatpun hanya dilakukan ala kadarnyasaja dan tidak maksimal karena Pendamping yang ditunjuk untukmendampingi dan membela kepentingan Penggugat, baru Penggugatketahui siapa orang yang akan menjadi Pendamping Penggugat hanyapada hari Sidang KKEP akan berlangsung/dilaksanakan;Bahwa Sidang KKEP hanya melihat berkas
    seharusnya perwira pendamping memahami tindakan yangHalaman 20 dari 23 halaman.
Register : 12-07-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PT PEKANBARU Nomor 6/PID.SUS-TPK/2018/PT.PBR
Tanggal 28 Agustus 2018 — Ir.HASANUDDIN, MT IPM, ALIAS HASAN BIN M. KASIM
12045
  • HASANUDDIN, MT, IPMAlias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM melakukan Perekrutan danMobilisasi Personil Konsultan Pendamping Manajemen Program BantuanPembangunan Desa Tahun Anggaran 2013, dimana dalam PerekrutanPersonil Konsultan Pendamping Manajemen Program BantuanPembangunan Desa Tahun Anggaran 2013, Terdakwa Ir.
    Bahwa dari sebanyak 40 (empat puluh) orang Tenaga Pendamping /Fasilitator Kecamatan yang direkrut, diantaranya terdapat 4 (empat)orang Tanaga Pendamping / Fasilitator yang tidak memilikipengalaman atau bellum pernah bekerja sebagai TenagaPendamping/Fasilitator Kecamatan;b.
    GEUNTACONSULINDO untuk Pekerjaan Konsultan Pendamping ManajemenBantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir TahunAnggaran 2013.Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. RIMASYADAuntuk Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen BantuanPembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran2013.Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT.
    BENNANTAJASINDO untuk Pekerjaan Konsultan Pendamping ManajemenBantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir TahunAnggaran 2013.Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. BENNATINSURYA CIPTA untuk Pekerjaan Konsultan Pendamping ManajemenBantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir TahunAnggaran 2013.Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT.
    GEUNTACONSULINDO untuk Pekerjaan Konsultan Pendamping ManajemenBantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir TahunAnggaran 2013;Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. RIMASYADAuntuk Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen BantuanPembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran2013;Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT.
Register : 11-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — Drs. EDDY JUNAEDI, M.Pd.
82139
  • Cianjur Komisi IV Diikuti oleh 2 orang2011 dan Kota pendamping dariBogor Sekretariat DPRD7. 1416 April Kota Batam Pansus V Diikuti oleh 7 orang2011 pendamping dariSekretariat DPRD8. 1921 April Kabupaten Pansus V Diikuti oleh 7 orang2011 Brebes pendamping dariSekretariat DPRD9. 58 Juni 2011 Kota Badan Diikuti oleh 3 orangPalembang Kehormatan pendamping dariSekretariat DPRD10. 2628 Juni Kab.
    Sleman Badan Diikuti oleh 7 orang2011 Anggaran pendamping dariSekretariat DPRD14. 810 Agustus Kota Badan Diikuti oleh 7 orang2011 Tangerang Anggaran pendamping dariSelatan dan Sekretariat DPRDKotaTangerang15 1820 Kota Badan Diikuti oleh 7 orangAgustus 2011/Mojokerto Anggaran pendamping dariSekretariat DPRD16. 2224 Kab Brebes Badan Diikuti oleh 7 orangAgustus 2011 Anggaran pendamping dariSekretariat DPRD17. 810 Kab Badan Diikuti oleh 7 orangSeptember Pandeglang Anggaran pendamping dari2011 dan Kota
    Diikuti oleh 4 orang2011 Legislasi pendamping dariSekretariat DPRD23. 1215 Kab Tabanan Badan Diikuti oleh 3 orangOktober 2011)/dan Kota Kehormatan pendamping dariDenpasar Sekretariat DPRDBali24. 2122 Kota Badan Diikuti oleh 5 orangOktober 2011)Tangerang Anggaran pendamping dariSelatan Sekretariat DPRD25. 2426 Kab Jombang Badan Diikuti oleh 6 orangNovember Anggaran pendamping dari2011 Sekretariat DPRD26. 2830 Kota Batam Badan Diikuti oleh 4 orangNovember Legislasi pendamping dari2011 Sekretariat
    Gresik Pansus VIII Diikuti oleh 7 orang2011 pendamping dariSekretariat DPRD15 57 Juni 2011 DKI Jakarta & Badan Diikuti oleh 5 orangKota Bandar Legislasi pendamping dariLampung Sekretariat DPRD16. 30 Juni 2 LKPP dan Pansus IX Diikuti oleh 7 orangJuli 2011 Kemenhum pendamping dariSekretariat DPRD17. 57 Juli 2011 Kota Pansus IX Diikuti oleh 7 orangMataram pendamping dariSekretariat DPRD18. 46 Agustus Kota Pansus IX Diikuti oleh 7 orang2011 Tangerang pendamping daridan Kota Sekretariat DPRDCilegon19.
    Cianjur Komisi IV Diikuti oleh 2 orang2011 dan Kota pendamping dariBogor Sekretariat DPRD7. 1416 April KotaBatam Pansus V Diikuti oleh 7 orang2011 pendamping dariSekretariat DPRD8. 1921 April Kabupaten Pansus V Diikuti oleh 7 orang2011 Brebes pendamping dariSekretariat DPRD9. 58 Juni 2011 Kota Badan Diikuti oleh 3 orangPalembang Kehormatan pendamping dariSekretariat DPRD10. 2628 Juni Kab.
Putus : 26-11-2012 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 16 / Pid. / TPK / 2012 / PN.TK.
Tanggal 26 Nopember 2012 — BAMBANG MUCHLIAT, ST bin YOSEPH MUCHLIAT
12422
  • Lampung Tengah, untuk membuat buktibukti kas pengeluaran beserta daftarnamanama akomodasi tim pendamping sebagai lampiran sesuai dengan kebutuhan33kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan uangkepada saksi JOHANSYAH, S.IP. untuk dibagikan kepada namanama penerimasesuai yang ada didaftar, serta namanama penerima menandatangani daftar bantuanakomodasi tim pendamping sebagai bukti penerimaan;16 Bahwa terdakwa menyerahkan uang Dana Pendamping RISPNPM MandiriTA.2009 kepada saksi
    Kalirejountuk 5 orang pendamping dengan jumlah pelaksanaan sebanyak kali dengan total penerimaan Rp. 500.000,;Pada tanggal 13 Maret 2009 untuk desa: Binjai Ngagung,Kesumadadi, Goras Jaya, Sinar Banten, Kesuma Jaya, dan BangunSari Kec. Bekri untuk 5 orang pendamping dengan jumlahpelaksanaan sebanyak 6 kali dengan total penerimaan Rp.3.000.000.
    Kota Gajah232425untuk 5 orang pendamping dengan jumlah pelaksanaan sebanyak 5kali dengan total penerimaan Rp. 2.500.000,;Pada tanggal 05 Juni 2009 untuk desa: Sidokerto, Bumi Ratu, BumiRahayu, Bulu Sari, Sido Waras, Sukajadi dan Bumi Raharjo Kec.Bumi Ratu Nuban untuk 5 orang pendamping dengan jumlahpelaksanaan sebanyak 7 kali dengan total penerimaan Rp.3.500.000.
    Anak Tuha untuk 5 orang pendamping dengan jumlahpelaksanaan sebanyak 6 kali dengan total penerimaan Rp. 3.000.000,;Pada tanggal 16 Juli 2009 untuk desa: Bumi Nabung Baru, Bumi NabungUtara, Bumi Nabung Selatan, Sri Kencono, Bumi Nabung Timur danBumi Nabung Ilir Kec. Bumi Nabung untuk 5 orang pendamping denganjumlah pelaksanaan sebanyak 6 kali dengan total penerimaan Rp.3.000.000.
    untuk kegiatan RISPNPM diKabupaten Lampung Tengah berasal dari dana APBD tahun 2009dan desa pendamping yang terealisasi seluruhnya sebesar 5% darijumlah dana RIS PNPM tahun 2009.
Register : 28-09-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 4 Februari 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD GANDARA SH
Terdakwa:
SUTRIATMO Bin NGATMAN
10433
  • Bersama (KUBE);
  • 1 (satu) Buku Kelengkapan KUBE Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kabupaten Kendal Tahun 2015;
  • 1 (satu) fotocopy Buku Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) KUBE Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kementerian Sosial RI Tahun 2015;
  • 1 (satu) fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Anggota KUBE dalam Pemanfaatan Dana Bantuan Tunai KUBE Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kementerian Sosial RI Tahun 2015;
  • 1 (satu) fotocopy buku Laporan Pendamping
    KUBE FM Perkotaan Kecamatan Kota Kendal oleh: MASHURI;
  • 1 (satu) buku Laporan Pendamping KUBE Tahun 2015, Kelurahan Kalibuntu Wetan dan Kelurahan Bugangin oleh: AGUS SALAM;
  • 1 (satu) fotocopy buku Laporan Pendamping KUBE Perkotaan Kelurahan Langenharjo, Kelurahan Sijeruk, Kelurahan Jotang, Kelurahan Candiroto dan Kelurahan Trompo oleh SUGENG PRIYADI;
  • 1 (satu) fotocopy buku Laporan Pendamping KUBE Perkotaan Kelurahan Balok, Kelurahan Ngilir, Kelurahan Karangsari, Kelurahan
    KUBE FM PerkotaanKecamatan Kota Kendal oleh: MASHURI;1 (satu) buku Laporan Pendamping KUBE Tahun 2015, KelurahanKalibuntu Wetan dan Kelurahan Bugangin oleh: AGUS SALAM;1 (satu) fotocopy buku Laporan Pendamping KUBE Perkotaan KelurahanLangenharjo, Kelurahan Sijeruk, Kelurahan Jotang, Kelurahan Candirotodan Kelurahan Trompo oleh SUGENG PRIYADI;1 (Satu) fotocopy buku Laporan Pendamping KUBE Perkotaan KelurahanBalok, Kelurahan Ngilir, Kelurahan Karangsari, Kelurahan Kebondalemoleh: SCRIPZYAN MEIFANY
    KUBE FM PerkotaanKecamatan Kota Kendal oleh: MASHURI;1 (satu) buku Laporan Pendamping KUBE Tahun 2015, KelurahanKalibuntu Wetan dan Kelurahan Bugangin oleh: AGUS SALAM;1 (Satu) fotocopy buku Laporan Pendamping KUBE Perkotaan KelurahanLangenharjo, Kelurahan Sijeruk, Kelurahan Jotang, Kelurahan Candirotodan Kelurahan Trompo oleh SUGENG PRIYADI;1 (Satu) fotocopy buku Laporan Pendamping KUBE Perkotaan KelurahanBalok, Kelurahan Ngilir, Kelurahan Karangsari, Kelurahan Kebondalemoleh: SCRIPZYAN MEIFANY
    Ainun Naim) serta pendamping M.
    Mencairkan uang bantuan bersama dengan Sekretarisyangdidampingi oleh Pendamping dari Dinas Sosial.c.
    ada 1 (satu) pendamping yang melarang Terdakwa untukmendampingi KUBE yang dia dampingi, alasannya karena Terdakwa tidakpunya status sebagai Pendamping, namun karena penilaian dari KUBEpendamping tersebut kurang menguasai secara teknis maka KUBEmeminta Terdakwa untuk tetap melakukan pendampingan.
Register : 09-12-2014 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN AMBON Nomor 43/Pid.Sus/Tpk /2014/PN.Amb
Tanggal 10 September 2015 — LOUISA CORPUTTY
11851
  • (satu) rangkap daftar pembayaran biaya Transport Namlea-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tinglat Provinsi TA 2009 ; 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya Transport Dobo-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tinglat Provinsi TA 2009 ;9.
    Mekar Sary, sebesar Rp. 7.500.000 ;32. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Maluku Tenggara atas nama Ny.
    ELISABETH RETTOB, sebesar Rp. 48.450.000 ;33. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Buru atas nama Ny.
    DARWASIH, sebesar Rp. 19.550.000 ;34. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Seram Bagian Barat atas nama P.B SOUHUAT, dkk, sebesar Rp. 18.700.000 ;35. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi
    Kota Ambon LKS Kegiatan Peningkatan mutu SMK, Tanggal 19 Mei 2009 Sebesar Rp. 71.488.000,- ; Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran tiga SP2D biaya transport, uang harian Tim Penyusun Soal LKS Peserta dan Pendamping, panitia, pendamping dan peserta kegiatan Perencanaan peningkatan mutu SMK, Tanggal 11 Mei 2010, Sebesar Rp. 541.173.000,- ; Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Biaya Transport dan Uang Harian LKS.
    , Panitia, Pendamping dan pesertakegiatan Perencanaan peningkatan mutu SMK.
    Bahwa tahun 2009 saksi terlibat sebagai pendamping SMK Negeri 2 Ambon tingkatProvinsi dan Nasional.
    Bahwa saksi menjadi guru pada SMK Negeri 3 Ambon sejak tahun 1983 sampaisekarang ; Bahwa saksi tahu tentang kegiatan LKS dan saksi terlibat sebagai pendamping SMKNegeri 3 Ambon tingkat Propinsi dan Nasional. dalam pelaksanaannya. tahun 2009dan 2010 ; Bahwa tahun 2009, guru pendamping SMK Negeri 3 Ambon adalah :1 D.M. de Fretes (pendamping tingkat provinsi dan Nasional) ;2 W. Romuty (pendamping tingkat provinsi dan Nasional) ;3 Wasti Mailuhu (pendamping tingkat provinsi) ;4 S.
    Sahusilawane (pendamping tingkat provinsi dan Nasional) ; Bahwa tahun 2010, guru pendamping adalah :1 D.M. de Fretes (pendamping tingkat provinsi dannasional) ;2 W. Romuty (pendamping tingkat provinsi dan nasional) ;3. M. Pattiwaelapia (pendamping tingkat provinsi) ; Bahwa peserta LKS Tingkat Provinsi dari SMK Negeri 3 (tiga) ambon tahun 2009adalah:1. Andre Mailuhu (peserta lomba listrik) ;2. Herman (peserta lomba journey) ;3.
    TasKwitansi asli untuk pembayaran 3 (tiga) SP2D biaya transport, uang harian TimPenyusun Soal LKS, Peserta dan Pendamping, Panitia, Pendamping dan pesertakegiatan Perencanaan peningkatan mutu SMK.
Register : 28-10-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 15-05-2020
Putusan PA DEPOK Nomor - 3800/Pdt.G/2019/PA.Dpk
Tanggal 16 Desember 2019 — - Erniyati binti Abdul Gani - Junani Salim bin Suwito Salim
4612
  • Menetapkan penggugat sebagai pendamping dan / atau mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum khususnya dalam pengurusan paspor anak yang bernama KHAIL ALMER KAREEM, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2017;3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
    Anak yang bernama NAMA ANAK, Lakilaki lahir di Jakarta 18 Agustus2017 saat ini berusia 2 (dua) tahun, sehingga penggugat mengajukanGugatan Hak Asuh Anak (Hadlanah) di Pengadilan Agama Kota Depokuntuk menjadi pendamping dan / atau mewakili anak tersebut dalampengurusan PASPOR untuk dapat liburan ke luar negeri bersamapenggugat;Put. No 3800/Pdt.G/2019/PA.Dpk. him 2 dari 10 him.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka mohon denganhormat kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Depok cq.
    Menetapkan penggugat sebagai pendamping dan / atau mewakili anaktersebut dalam pengurusan PASPOR untuk berlibur ke luar negeri;c.
    Bahwa, oleh karena tergugat sebagai orang yang juga mempunyai hak untukmenjadi pendamping anak tersebut dalam bertindak hukum, namun tidakpernah datang menghadiri persidangan tanpa alasan hukum yang sah, makahak tergugat dalam hal ini dinyatakan gugur;.
    Untuk kepentingan pengurusan paspor, anak tersebut belum dapat bertindakhukum sendiri, karenanya diperlukan adanya putusan dari Pengadilanmengenai siapa yang berhak menjadi pendamping anak tersebut dalammelakukan tindakan hukum;4.
    Oleh karena itu perlu ditetapbkan pendamping anak tersebut dalam melalukantindakan hukum yakni dalam pengurusan paspor, maka majelis hakim telahdapat menetapkan bahwa penggugat selaku ibu kandungnya yang akanmendampingi anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum tersebut;Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, majelis hakim telahdapat menyatakan : Mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini, denganmenetapkan Penggugat sebagai penerima hak sebagai pendamping dan / ataumewakili anak tersebut
Register : 28-02-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
HUKMA.
310228
  • 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8430 4833 6627 nomor rekening 498901011310533 atas nama Hukma ;
  • 50 (lima puluh) buah Kartu ATM Bank BRI Kartu Keluarga Sejahtera warna merah putih ;
  • 2 (dua) buah buku rekapan nama-nama penerima bantuan ;
  • 7.3 (tiga) buah bundel daftar registrasi penerima bantuan ;
  • 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 07 / SK / LJS.JSK.TU/01/2017 tentang Pengangkatan Pendamping
  • ;
  • 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 007.1 / SK / LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 atas nama Syahruddin, SH.
    Pendamping social Program Keluarga Harapan untuk KPM BPNTyang menjadi KPM Program keluarga harapan.
    langsung dengan Keluarga PenerimaManfaat dalam Program Keluarga Harapan adalah Pendamping Sosial yangmendampingi Keluarga Penerima Manfaat apabila ada kendala ataupermasalahan ; Bahwa Tugas pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan yaitu :a.
    Harapan (PKH) karena status kontrak sehingga yang diterimaberupa honor sekitar 3 (tiga) Juta per bulan dan ditransfer langsung keRekening pendamping social ;Bahwa zona wilayah tugas pendamping sosial Program Keluarga Harapan(PKH) di Kota Makassar berdasarkan SK penempatan per Kecamatan, dansetelah di Kecamatan dilakukan pembagian wilayah antar pendampingsosial dan disepakati bersama antar pendamping dengan jumlahdampingan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) minimal 250 (dua ratus limapuluh) orang sehingga
    Syahruddin,SH. selaku pendamping Sosial Program KeluargaHarapan Kementrian Sosial Republik Indonesia mendapatkan gaji dariKementrian Sosial Republik Indonesia setiap bulannya namun saksi tidakmengetahui jumlahnya ;Bahwa pada wilayah kerja sdr. Syahruddin,SH. selaku pendamping SosialProgram Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia setahusaksi ada Ewarong dengan ketua atas nama Hukma dimana mekanismeHal 39 dari 111 Putusan Nomor 23/Pid.Sus.
    Sosial Bantuan Sosial Pangan terdiri dari:1) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau pendamping sociallainnya untuk KPM BPNT Non KPM Program Keluarga harapan ;2) Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Untuk KPM BPNT yangmenjadi KPM Program keluarga harapan ;Bahwa Pendamping sosial yang mendapat Surat Keputusan pengangkatanmenjadi Pendamping sosial oleh Kemenrtian Sosial untuk ProgramHal 65 dari 111 Putusan Nomor 23/Pid.Sus.
Register : 19-06-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 72/Pdt.P/2019/PN Kln
Tanggal 3 Juli 2019 — Pemohon:
TUMINO
204
  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
    2. Menetapkan, bahwa Pemohon adalah sebagai Pendamping Pengganti orang tua dari seorang anak laki-laki yang bernama GADING RUSMANTO lahir di Klaten pada tanggal 06 Juli 1999 anak dari pasangan suami istri NGATENU dan WIYATI;
    3. Menetapkan bahwa Penetapan ini hanya akan dipergunakan secara khusus oleh GADING RUSMANTO untuk persyaratan dalam mendaftarkan diri menjadi
    Bahwa, salah satu persyaratan mengikuti seleksi menjadi calon anggotaTNIAU diruang lingkup LANUD ADISUCIPTO, bagi calon yang berasaldari luar daerah TNIAU LANUD ADISUCIPTO YOGYAKARTA, diwajibkan adanya seorang pendamping yang berada di dalam ruanglingkup TNIAU di LANUD ADISUCIPTO YOGYAKARTA;5.
    Bahwa GADING RUSMANTO sudah lama tinggal satu rumah denganpemohon, sehingga pemohon sekaligus Penanggungjawab dan bertindaksebagai pendamping Pengganti orang tua kandung bagi GADINGRUSMANTO, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tanggal 16Juli 2016 dan kartu keluarga nomor: 3310201105050004 atas namakeluarga TUMINO;6.
    Bahwa untuk menjadi pendamping bagi GADING RUSMANTO tersebut,pemohon memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dimanapemohon bertempat tinggal di wilayah hukum peradilan Negeri Klaten;Berdasarkan alasanalasan diatas, maka pemohon mohon kepada yangterhormat bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan untukmemeriksa dan mengadili, seta dapat menjatuhnkan penetapan sebagaiberikut:1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;2.
    Menetapkan, bahwa Pemohon adalah sebagai pendamping penggantiorang tua dari seorang anak lakilaki bernama GADING RUSMANTOlahir di Klaten pada tanggal 06 Juni 1999 anak dari pasangan suamiistri NGATENU dan WIYATI;3. Menetapkan pula, bahwa penetapan ini hanya akan dipergunakansecara khusus oleh GADING RUSMANTO untuk persyaratan dalammendaftarkan diri menjadi calon anggota TNIAU di LANUDADISUCIPTO YOGYAKARTA;4.
    Menetapkan, bahwa Pemohon adalah sebagai Pendamping Penggantiorang tua dari seorang anak lakilaki yang bernama GADINGRUSMANTO lahir di Klaten pada tanggal O06 Juli 1999 anak daripasangan suami istri NGATENU dan WIYATI;3. Menetapkan bahwa Penetapan ini hanya akan dipergunakan secarakhusus oleh GADING RUSMANTO untuk persyaratan dalammendaftarkan diri menjadi calon anggota TNIAU di LANUDADISUCIPTO YOGYAKARTA;4.
Putus : 09-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT AMBON Nomor 08 /PID/2011/PT AMBON
Tanggal 9 Februari 2011 — dr. FENNO TREES TAHALELE,M.Ph
7438
  • Pays (Pejabat Pembuat Komitmen), Anna Wairata, SE(Bendahara Pengeluaran), Abdulsukur Kaliky (Pendamping Desa STAIN BatuMerah), Abdulrachman Marasabessy (Pendamping Desa Wayame), MelkiorSerhalawan (Pendamping Desa Poka ), Yohanes Fransiscus (PendampingDesa Rumah Tiga), Stevanus Sapulette (Pendamping Dusun Pia) serta DR.KH.
    Yessy J Paystelah menandatangani Surat Keputusan Pejabat PembuatKomitmen SKPA Nomor : 050 / 9666a tentang PengangkatanPetugas Pendamping Keserasian Sosial Tahun Anggaran 2006,padahal Drs.
    Dengan demikian total pertanggungjawaban danabantuan kelompok Desa Poka (Dermaga Ferry)Kecamatan Teluk Ambon yang tidak benar adalahsebesar Rp 95.441.400,00 Yohanis Fransiscus (Pendamping DesaRumahtiga), yang diangkat sebagaipendamping Kelompok dengan SKPANomor.050.10641, tanggal 13 Desember2006.
    Pendamping telah membuat pertanggungjawabanpenggunaan dana sejumlah Rp 290.000.000,00tersebut seolah olah telah digunakan' seluruhnyasesuai dengan proposal.d).
    Jumlah Rp63.885.000, d) Pendamping membuat kuitansi tidak benar dan/ataumark up kuitansi pembelian material, biaya angkutdan biaya makan tukang yang sebenarnya tidakAda, ~~
Register : 25-05-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 23-05-2017
Putusan PTUN MEDAN Nomor 79/G/2016/PTUN-MDN
Tanggal 20 Oktober 2016 — PENGGUGAT : REMOND F. SAMOSIR VS TERGUGAT : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
245165
  • Pendamping ;Pasal 74: ayat (1) disebutkan sebagai berikut:(1) Terduga pelanggaran berhak:a.
    Bahwa selanjutnya sidang ditunda pada hariJumat tanggal 7 Agustus 2015 dengan KasiPropam yang baru yaitu lpda Gonggom Silaen danpada saat persidangan Terduga pelanggar mintawaktu untuk menunjuk pendamping dan dijawaboleh Kasi Propam bahwa Pendamping TerdugaPelanggar adalah Kasat Sabhara yaitu AkpZulkarnaen yang tidak memiliki gelar SarjanaHukum namun pada saat itu Terduga Pelanggarmerasa keberatan dan meminta Kasi Propam IptuJ.
    Panjaitan untuk menjadi Pendamping TerdugaPelanggar namun ditolak ; .
    Berkaitan dengan pendamping pada saat sidang KKEPyang berlangsung beberapa kali dan terjadi pergantianpendamping Penggugat; 3.
    Zulkarnaen yangmemiliki jabatan KASAT SABHARA ; Menimbang, bahwa pergantian PendampingPenggugat pada saat Sidang KKEP tersebut, Majelis Hakimberpendapat hal tersebut bertentangan dengan pasal 76 diatas, oleh karena Pendamping Penggugat yang ditunjuksemula adalah seorang Sarjana Hukum, sehingga padadasarnya ada Sumber Daya Manusia (Personil) yangmemiliki gelar Sarjana Hukum di satuan kerja Penggugat,sehingga untuk menggantikan Pendamping Penggugatyang semula telah ditunjuk, haruslah Pendamping yangmemenuhi
Putus : 08-01-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1030 K/Pid/2013
Tanggal 8 Januari 2014 — TANZILUL FURQON, dk
3515 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indomarko Prismatama mengalami kerugian ; Kemudian pada tanggal 20 Januari 2011 sopir Terdakwa TANZILULFURQON dan pendamping Terdakwa ANANG DWI CAHYONOmendistribusikan 65 gas LPG 12 Kg ada 2 toko yaitu di Klakah Lumajangdan Wonorejo Kabupaten Lumajang sehingga sisa gas LPG yang belumdidistribusi sebanyak 103 atau yang masih berada di atas truk sesuaidengan surat jalan yang diserahkan. Kemudian pihak PT. IndomarkoHal. 2 dari 11 hal. Put.
    No. 1030 K/Pid/2013Prismatama melihat penyimpangan yang dilakukan oleh parasopir,selanjutnya pihak perusahaan melakukan penghentian sementara untuktanggal 21 Januari 2011 s/d tanggal 23 Januari 2011 untuk tidak dilakukandistribusi gas LPG 12 Kg sambil menunggu surat jalan yang belumdiserahkan oleh sopir ; Kemudian pada tanggal 22 Januari 2011 Terdakwa TANZILUL FURQONdan pendamping Terdakwa ANANG DWI CAHYONO melakukan distribusigas LPG untuk LO tanggal 20 Januari 2011 dengan menggunakan truk yangmasih
    terdapat sisa gas LPG 12 Kg sebanyak 103 tabung gas, hal tersebutdiketahui dari buku ekspedisi delivery yang dicatat oleh chief delivery danisinya adalah Terdakwa TANZILUL FURQON dan pendamping TerdakwaANANG DWI CAHYONO keluar pada tanggal 22 Januari 2011 pukul 07.30WIB dan kembali pukul 14.30 WIB dalam keadaan kendaraan KM kendaraanmenunjukan angka 83017 sedangkan tujuannya berdasarkan buku ekspedisidelivery tersebut adalah spreding/distribusi di Lumajang akan tetapi untuksurat jalannya tidak pernah
    No. 1030 K/Pid/2013Kemudian pada tanggal 20 Januari 2011 sopir Terdakwa TANZILULFURQON dan pendamping Terdakwa ANANG DWI CAHYONOmendistribusikan 65 gas LPG 12 Kg ada 2 toko yaitu di Klakah Lumajangdan Wonorejo Kabupaten Lumajang sehingga sisa gas LPG yang belumdidistribusi sebanyak 103 atau yang masih berada di atas truk sesuaidengan surat jalan yang diserahkan. Kemudian pihak PT.
    IndomarkoPrismatama melihat penyimpangan yang dilakukan oleh parasopir,selanjutnya pihak perusahaan melakukan penghentian sementara untuktanggal 21 Januari 2011 s/d tanggal 23 Januari 2011 untuk tidak dilakukandistribusi gas LPG 12 Kg sambil menunggu surat jalan yang belumdiserahkan oleh sopir ;Kemudian pada tanggal 22 Januari 2011 Terdakwa TANZILUL FURQONdan pendamping Terdakwa ANANG DWI CAHYONO melakukan distribusigas LPG untuk LO tanggal 20 Januari 2011 dengan menggunakan truk yangmasih terdapat