Ditemukan 11437 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat: SUKONO Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
132 — 99
  • Saksi ANDI MUSTARI,.SH: memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan 2009, saksi menjabat sebagaiSekretaris di Komisi Ill DPRD Kota Bontang dari Fraksi Partai Golkar; Bahwa saksi pernah menandatangani surat Rekomendasi PercepatanPembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 tertanggal 8 Mei 2006dan surat tersebut kami sampaikan kepada Ketua DRPD saksi UMARAMRULLAH TANATA agar disampaikan kepada Pemkot Bontang; Bahwa saksi pernah didatangi
Pengadilan PTA MATARAM Perdata Agama Waris Islam
Register : 06-02-2014 — Putus : 23-05-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PTA MATARAM Nomor 12/Pdt.G/2014/PTA.Mtr
Tanggal 23 Mei 2014 — SETIRAH alias HAJI ZAINI bin AMAT alias AMAQ SETIRAH alias HAJI SAPRI, x JUMISAH binti AMAT alias AMAQ SETIRAH alias HAJI SAPRI, dkk PEMERINTAH RI Cq. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH, dkk
59 — 25
  • Bersifat partai b. Pembuatannya tidak di hadapanpejabat c. harus bermeterai dan d. Ditanda tangani oleh kedua belah pihak(vide Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama,Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH.,S.IP.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 25-04-2018 — Putus : 25-05-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 2/P/FP/2018/PTUN.BJM
Tanggal 25 Mei 2018 — Pemohon:
1.Krismianto.
2.Romy Aprilandau
3.Maryam
4.Henry Mangopo
5.Edy Sud.
6.Muawanah
7.Siti Julaiha
8.Siti Fatimah
9.Dewi Sri Sari Mulia Saroh
Termohon:
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara VIII Banjarmasin.
64 — 36
  • tindakpidana kejahatan;2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CalonPegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai BUMN/BUMD atauPegawai swasta;3) tidak berkedudukan sebagai Calon PegawaiNegeri/Pegawai Negeri;Putusan Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.BJM Halaman 124) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RepublikIndonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;5) tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-08-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 93/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Januari 2016 — Pidana - SURYADHARMA ALI
715 — 393
  • haji regulertahun 2012 yang seluruhnya berjumlah 194.216 (seratus sembilanpuluh empat ribu dua ratus enam belas) jemaah, dengan caraTerdakwa memberi kesempatan kepada anggota Komisi VIII DPRRI untuk mengajukan namanamamajmuah penyedia perumahan diJeddah dan Madinah kepada Terdakwa maupun kepada TimPenyewaan Perumahan.Untuk melaksanakan kesepakatan tersebut anggota kelompokfraksi (Poksi) dalam Komisi VIIl DPRRI =menunjukHASRULAZWAR sebagai koordinator Poksi pada Komisi VIII DPRRI, kecuali Poksi Partai
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pajak Bea Masuk
Putus : 20-06-2006 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1403/PID. B/2010/ PN. JKT.UTARA
Tanggal 20 Juni 2006 — RIYAN SAPUTRA
371 — 122
  • Kim (ari PT.Zimoah Marine Trans) yang memberitahukan ada Cargo Partai I(satu) container jenis barng textile, barang tersebut milik Mr. Yoo JeHyung kemudian menanyakan tentang berapa biaya untukpengurusan barang tersebut di atas ;Bahwa benar saksi tidak tahu untuk pengurusan pengeluaran barangoleh karena itu saksi minta bantuan dengan orang yang bernamaFrans agar menghubungi Sdr.
    Edam 1, Tanjung Priok dan kemudian terdakwa serahkan kepadaImam Taqwa di Hotel Ende Elok, Tanjung Priok ;70Bahwa benar terdakwa melihat partai barang tersebut berada di GudangSemper 36 pada tanggal 3 Pebruari 2006 dan pada malam harinyadiangkut ke tempat tujuan dengan menggunakan truk yang disediakanoleh saudari Suharyati ;Bahwa benar terdakwa kekurangan pembayaran sebesar Rp10,000,000, (sepuluh juta rupiah) baru terdakwa terima pada hari Selasadi Kantor Jl..
Pengadilan PN JAKARTA BARAT
Register : 19-03-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 127/Pdt.G/ 2014/PN.JKT.BAR.
Tanggal 13 Januari 2015 —
166 — 28
  • Remaja Bangun Kencanasebagai Tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukumdalam kasus yang diperkarakan adalah bertentangandengan prinsip partai kontrak sebagaimana diatur dalamPasal 13840 KUHPerdata, yakni :Peganian2 hanya berlaku antara pihak2 yangmembuainya.Perjanjian2 itu tidak dapat membava rugi kepada pihakpihak ketiga ; tidak dapat pihak2 ketiga mendapat manfaatkarenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317Hal 13 dari 84 hal. Put.
    No.127/PDT.G/20014/.JKT.BAR.dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exception inpersona dengan alasan pihak yang ditank sebagai tergugat keliru.10.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 18-10-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 25/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 4 Februari 2020 — Penggugat:
TUTI GANTINI, S.E.
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
313 — 583
  • UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014, tentangAparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikantidak dengan hormat karena :a.Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
    diberhentikan tidak denganhormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 ;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanaHalaman 17 dari 75 HalamanPutusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 05-04-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 172/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 9 Nopember 2017 —
85 — 31
  • Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukanexception in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.Dalam perkara a quo hubungan hukum antara Para Penggugat denganTergugat adalah masalah menempatan simpanan berjangka (deposito)dimana Tergugat Il tidak terkait hubungan antara Para Penggugat danTergugat tersebut.2.
    Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan Pasal 1340 KUH Perdata.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 15-01-2010 — Upload : 15-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1070 K/PDT/2009
Tanggal 15 Januari 2010 —
66 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana yang ditegaskan olehDepartemen Perdagangan dalam suratnya No.221/PDN/2/4/2007tertanggal 24 April 2007, telah menegaskan bahwa penjualan kepadakonsumen antara dapat dilakukan oleh pedagang besar (Vide Bukti P(TR)21) ;Dengan demikian, pemerintah Indonesia telah menyetujui investasipemegangpemegang saham Pemohon Kasasi di Indonesia untukbergerak dalam bidang usaha perdagangan besar (wholesaler) dantelah membolehkan aktifitas kegiatan usaha Pemohon Kasasi yangmelakukan penjualan secara partai
Pengadilan PN RENGAT Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-04-2014 — Upload : 27-08-2014
Putusan PN RENGAT Nomor 45/Pid.B/2014/PN.RGT.TLK
Tanggal 23 April 2014 — ANTONI PABA Alias TONI Bin EPI
74 — 14
  • Distributor adalah :Perusahaan perorangan atau badanusaha, baik yang berbentuk badan hokum atau bukanbadan hokum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukanpembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualanpupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayahtanggungjawabnya..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-02-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2054 K/Pdt/2014
Tanggal 17 Februari 2015 — RUSNADI WIJAYA, S.Pd.,M.Pdi VS NORHASANAH
100 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat sahnya aktaotentik yang bersifat partai, baik syarat formi/ maupun materii/, maka dengandemikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan bukti P.2dan P.3 sebagai akta otentik, sehingga bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakansah dan mengikat;Keberatan Ketujuh:Hal. 26 dari 42 Hal. Put.
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama Perceraian
Register : 10-09-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PA SITUBONDO Nomor 1643/Pdt.G/2014/PA.SIT
Tanggal 22 April 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
42 — 16
  • ;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut :SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempattinggal di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ;Bahwa saksi mengaku sebagai teman dekat Tergugat, yang kemudian dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak sekitar tahun 1995, yang waktuitu kenal karena kegiatan Pemilu, saat itu Tergugat sebagai PanitiaPemilinan Daerah, sedang Saksi sebagai penggiat salah satu partai
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Perdata
Register : 14-03-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rkb
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat:
1.H. DEDEH KURNIASIH
2.BONITA LOKANTHA
3.BONANZA LOKANTHA
Tergugat:
1.ANANG ADJI SUNOTO
2.JOHAN DWIYANTORO
226 — 35
  • Fotokopi KartuAnggota Partai Hanura, yang selanjutnya padafotokopi tersebut diberi tanda P14;15. Fotokopi Akta Jual Beli No : 46 /2017 yang selanjutnya padafotokopi tersebut diberi tanda P15;16. Fotokopi Laporan Hasil Belajar Peserta Didik SMPN 1 Malingpingan. Bonita Lokanta, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P16;17. Fotokopi Laporan Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Malingpingan. Bonita Lokanta, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P17;18.
    tersebutsetelah dihubungkan dengan bukti yang lain dan ternyata bersesuaian makaterhadap bukti bertanda P24 tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sahdalam perkara a quo;Menimbang, bahwa tehadap bukti T.ll5 berupa surat pernyataanperalihan tanah garapan dari Suharjaya dengan Yeni Linawati, jikadiperbandingkan dengan bukti P12 berupa Kartu Tanda Penduduk atas namaSuharjaya, bukti P13 berupa Kartu Tanda Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Lebak atas nama Suharjaya, bukti P14 berupa KartuAnggota Partai
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-12-2011 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 17-12-2012
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl
Tanggal 7 Agustus 2012 — H. ROFI’ E NAHROWI, BA; H. MOHAMMAD RIFAI Bin DAKRAM (PENGGUGAT I & II) MELAWAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH (TERGUGAT I); KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH Cq KEJAKSAAN NEGERI KAJEN (TERGUGAT II);
85 — 14
  • Kerugian Immateriil:Sejak Para Penggugat dijadikan tersangka korupsi kehidupan pribadi,keluarga, sanak famili; partai politik tidak nyaman tidak mendapatkepercayaan lagi dimasyarakat dan relasi usaha akibatnya selalu mendapatcemohoan yang sangat menyakitkan hati dapat dinilai dengan uang sebesarRp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar ruyiah);13.
    Kerugian Immateril:Sejak Para Penggugat dijadikan tersangka korupsi kehidupan pribadi,keluarga, sanak famili; partai politik tidak nyaman tidak mendapatkepercayaan lagi di masyarakat dan relasi usaha akibatnya selalumendapat cemoohan yang sangat menyakitkan hati dapat dinilai denganuang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).e Angka 14:Bahwa, guna kepentingan Para Penggugat agar sebidang tanah dan bangunangedung yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Raya Semarang Kendal38Km.12
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD FIRMANSYAH
186 — 25
  • ALEX USMAN menilaskanbahwa untuk masalah penganggaran pengadaan UPS untuk Sudin Dikmen KoadJakarta Barat diurus oleh FAHMI ZULFIKAR HASIBUAN yaitu anggotaKomisi E DPRD DKI Jakarta dari Partai Hanura.
    pada saat itu saksi posisi sedang di kantor DPD Partai PDIP di Tebet,kemudian saksi jawab, Ya sudah besok saya ke kantor.
    Saksi kenal ketikamenghadiri rapatrapat partai.Bahwa saksi mengetahui TRISNAWATI RIZKY adalah wakilbendahara DPC JakPus partai Demokrat yang kebetulan adalah kakaKkandung FIRMVANSYAH. Setahu saksi beliau pernah mendaftar Calegtahug 2013 tetapi tidak terpilih.
    DKI Jakarta, berasal dari Partai Demokrat dan Dapil(Daerah Pemilihan) Jakarta Timur. Pada tahun 2014 s/d 2019 berasaldari Dapil NV Wilayah Kec. Matraman. Kec. Pulo Gadung dan Kec.Cakung saksi dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Prov.DKI Jakarta karena pada saat itu Partai Demokrat mendapatkan suaraterbanyak atau pemenang di daerah pemilihan Jakarta dan 4 (empat)partai pemenang berikutnya menduduki sebagai Wakil Ketua. Selainsebagai Ketua DPRD Prov. DKI Jakarta secara ex.
    RawasariJakarta Pusat, karena FIRMANSYAH adalah merupakan pemenangdapil di Jakarta Pusat, rumah tersebut sampai sengan saat ini saksiyang menempati (status rumah sewa);Bahwa saksi kenal dengan AWANG karena satu partai yaitu diDemokrat dan memang dulu yang bersangkutan sering ke rumah yangdi Jl.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Umum
Register : 19-01-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 22-02-2021
Putusan PT JAYAPURA Nomor 8/PID/2021/PT JAP
Tanggal 22 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Franklin Mekari Numberi, SE Diwakili Oleh : MINA NUMBERI, S. H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BANIARA M SINAGA, S.H., M.H
221 — 86
  • Kep Yapen meminta kepada partai pengusungcalon peserta pemilu untuk melengkapi ijazah yang diminta; Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagidengan pasti saat saksi HALIM WONA dan saksi SEMUEL NUMBERI, S.Pd.MA melakukan verifikasi yang kedua di ruangan Ketua KPU Kab. Kep. Yapenbersama Sdr. MORITS MUABUAY (Ketua KPU), pihak KPU memberikanseluruh ijazah calon peserta Pemilu, saat saksi HALIM WONA dan saksiSEMUEL NUMBERI, S.Pd.
Pengadilan PN SIGLI Perdata Tanah
Putus : 17-10-2012 — Upload : 23-09-2013
Putusan PN SIGLI Nomor 10/Pdt.G/2012/PN-SGI
Tanggal 17 Oktober 2012 — ISKANDAR BIN M. RASYID LAWAN MUHAMMAD IDHAM SUPARJO BIN IMAMUDDIN, DKK.
80 — 9
  • dahulu, Bukti P.1 berupa bukti Surat KeteranganPembahagian Tanah Hibah, dari Hajjah Nyak Dheb, tertanggal 25 Agustus 2007, melihatbukti tersebut Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dikatagorikan akta dibawahtangan;Menimbang, bahwa akta dibawah tangan keabsahannya bertumpu pada dipenuhiatau tidak syarat formil dan materiil, dalam syarat formil bersifat yang bersifat kumulatifdan hal tersebut diatur dalam pasal 1874 BW, pasal 286 RBG, yaitu :1 Berbentuk tertulis atau tulisan;2 Dibuat secara partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 15-07-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 123/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
Yusnidar Buulolo
Tergugat:
Kepala Desa Hiliabolata
103 — 58
  • kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;Menjadi pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-09-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1369 K/Pdt/2015
Tanggal 17 September 2015 — I WAYAN RENCE VS Hj. NINIK KARTINI PRANOTO
64 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa secara jelas dan tegas Majelis Hakim Judex Facti dalampertimbangan putusannya di halaman 46 menguraikan bahwa terhadapbukti P1, P2, & P3 merupakan akta jual beli di bawah tangan, danagar pada akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian, haruslahterpenuhi lebih dahulu syarat formil dan meteriil sebagaimana yangdisyaratkan pada pasal 1875 KUHPerdata, pasal 288 RBg, yaitu : Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya; lsidan tandatangan diakui; Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-07-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -42/Pdt.Plw/2016/PN.Tjk
Tanggal 20 Juli 2016 — -JIMMY WIJAYA -Lawan -JANTI HEROWATI
107 — 9
  • Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskanperjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku jugadalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak penggugatPerkara Perdata No.42/Pdt.Plw/2016/PN.Tjk Halaman 16 dari 27 Halaman.dan tergugat. Tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibatsebagai pihak yang bersangkutan.