Saksi Muhammad Asgar Saleh;Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan tentang rekomendasiyang pernah dibuat oleh DPRD Kota Ternate ;Bahwa benar Saksi pernah sebagai anggota DPRD Kota Ternate periodetahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dari fraksi Partai Golkar danSaksi sebagai Ketua Komisi Ill ;Bahwa singat Saksi, bidang tugas khusus Komisi Ill adalahpembangunan fisik dan kesra atau pelayanan public ;Bahwa seingat Saksi, mitra kerja Komisi Ill dengan eksekutif antara laindinas Pekerjaan Umum (PU

keributankeributan yang memaksa anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan untuk segera melaksanakan Rapat Paripurna;Setelah para demonstrasi menyampaikan aspirasinya, anggota DPRDKabupaten Buton Selatan segera melaksanakan rapat paripurna, rapatparipurna tersebut pun berlangsung dengan dikerumuni masa demonstran.Rapat paripurna tersebut tidak lagi dibuka dengan nyanyian lagu IndonesiaRaya dan tidak lagi ditutup dengan lagu Bagimu Negeri; Rapat Paripurna tanggal 23 Juni 2020 itu dipimpin oleh saudara ALIADI,S.Pd dari Partai

Hanura sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten ButonSelatan dan saudara POMILI WOMAL, S.Pd, S.D dari Partai Demokratsebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton Selatan.

Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertuliskepada Mahkamah Konstitusi mengenai:1) pengujian UndangUndang terhadap UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;2) sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;3) pembubaran partai politik;4) perselisinan tentang hasil pemilihan umum, atau5) pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden didugatelah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatanterhadap

hukumdan keadilan;Bahwa Mahkamah Konstitusi vide Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memenuhi dan mengadili:(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertamadan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:a. menguji UndangUndang terhadap UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.c. memutus pembubaran partai

No.14900 tertanggal 22091955.Bahwa pada sekitar Tahun 1970an Orang Tua Penggugat akhirnyamengetahui bahwa ternyata Yayasan "HUA CHIAU FU NU HUI", adalahsuatu Yayasan Pendidikan yang berada dibawah pembinaan OrganisasiBAPERKI, sedangkan status BAPERKI saat itu adalah sebagaiOrganisasi ORANGORANG TJINA PERANTAUAN yangberafiliasikepada PARTAI KOMUNIS INDONESIA (P.K,L)JBahwa setelah pecah Peristiwa Pemberontakan G.30.S/PKI padaTahun 1965, maka PKI dan semua organisasi organisasi terafiliasidilingkungannya

Apakah kedua orang tua Penggugat, yaitu LIEM KHE GOE (Ayah) danUAUW SIOK HIANG (lbu) semasa hidupnya tetap Warga Warga NegaraRepublik Rakyat Cina dan menjadi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI);3.

kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannyaMenjadi pengurus partai

politik, menjadi anggota partai politikdan.atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap Jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturanperundang undanganlIkut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan kepala daerah;Melanggar

Aceh Utara;Bahwa Sekitar satu minggu setelah terdakwa melakukan aksi penembakan diberbagai tempat, kKemudian bertemu dengan saksi AYAH BANTA dan MANCUK,dalam pertemuan tersebut saksi AYAH BANTA memberitahukan kepadaMAYOR dan MANCUK bahwa MISBAHUL MUNIR Alias RAUL telahmengkhianati keluar dari Partai Aceh dan masuk ke Independen, sehinggaharus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang adaanak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar ;Bahwa setelah rencana tersebut

Aceh Utara;e Bahwa Sekitar satu minggu setelah terdakwa melakukan aksi penembakan diberbagai tempat, kKemudian bertemu dengan saksi AYAH BANTA dan MANCUK,dalam pertemuan tersebut saksi AYAH BANTA memberitahukan kepadaMAYOR dan MANCUK bahwa MISBAHUL MUNIR Alias RAUL telahmengkhianati keluar dari Partai Aceh dan masuk ke Independen, sehinggaharus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang adaanak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar ;e Bahwa setelah rencana

oleh JAMALUDIN danMAYOR jenis AK.2.selesai penembakan JAMALUDIN telpon ULI BARA untuk jemputmereka, dan terdakwa dengan menggunakan mobil innova menjemputsaksi dan lainnya;e Bahwa benar tidak pernah melakukan penembakan di toko Istana BonekaBanda Aceh bersama Mayor; Bahwa kronologis penembakan rumah RAUL adalah sebagai berikut :Setelah satu minggu kemudian saksi bertemu dengan AYAH BANTA,MAYOR, dalam pertemuan tersebut AYAH BANTA bilang kalauISBAHUL MUNIR Alias RAUL telah mengkhianati keluar dari Partai

Terhadap pihak Ketiga Akta Oetntik mempunyaiKEKUATAN BUKTI BEBAS, artinya penilainnya diserahkan kepada kebijaksanaanhakim (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis Abdulkadir Muhammad, S.H.Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 151) ;Akta Otentik dapat diklasifikasikan menjadi dua macan, yaitu AKTAAMBTELIJK dan AKTA PARTAI. Akta Ambtelijk yaitu akta yang dibuat oleh pejabat108 yang diberi wewenang untuk itu, dengan nama pejabat menerangkan apa yang dilihatdan dilakukannya.

Akta Partai yaitu Akta yang dibuat di hadapan pejabat, dengan namapejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya dan pihakpihak yangberkepentingan mengakui keteranganketerangan dalam akta itu dengan membubuhkantanda tangannya (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis AbdulkadirMuhammad, S.H. Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 151) ;Pada tiaptiap Akta Otentik dikenal tiga macam kekuatan bukti, yaituKEKUATAN BUKTI LAHIR, KEKUATAN BUKTI FORMIL dan KEKUATANBUKTI MATERIEL.

Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 152) ;Kekuatan bukti materiel, di sini menyangkut kebenaran isi akta oetntik itu.Artinya apakah benar bahwa yang tercantum dalam akta otentik itu seperti menurutkenyataan (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis Abdulkadir Muhammad, S.H.Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 152) ;Pada akta partai selalu terdapat kekuatan bukti materiel dan merupakan alatbukti sempurna.

Sebab dalam akta partai itu kebenaran dari isi akta tersebut ditentukanoleh pihakpihak dan diakui oleh pihakpihak dan pejabat menerangkan seperti apa yangdilihat, diketahuinya dari pihakpihak itu. Tetapi pada akta ambtelijk tidak selaluterdapat kekuatan bukti materiel artinya setiap orang dpat menyangkal kebenaran isiakta otentik itu, asal dapat membuktikannya.

hasilPilkada Kabupaten Buton tahun 2011, yang dapat diterima olehMahkamah Konstitusi RI hanya 2 (dua) gugatan yaitu gugatan dariSAMSU UMAR ABDUL SAMIUN dan LA BAKRY, LA UKU dan DANIdengan register perkara Nomor 9192/PHPU.DIX/2011;Bahwa Mahkamah Konstitusi Rl dalam perkara Nomor 9192/PHPU.DIX/2011 telah membuat penetapan yang pada intinya adalahmemerintahkan kepada KPUD Kabupaten Buton untuk melakukanverifikasi administrasi dan verifikasi aktual terhadap 7 (tujuh) bakalpasangan calon yang diusulkan partai

PenetapanPasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah padaPemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Buton tahun 2012 pascaKetetapan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91 92/PHPU.DIX/2011, diberi tanda bukti dengan BB No.696; 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Nomor:14/BA/KPUKAB/PSUPKD/IV/2012 tentang PenetapanPasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Buton yang memenuhi syarat dan tidak memenuhisyarat yang diajukan oleh Partai

hasilPilkada Kabupaten Buton tahun 2011, yang dapat diterima olehMahkamah Konstitusi RI hanya 2 (dua) gugatan yaitu gugatan dariSAMSU UMAR ABDUL SAMIUN dan LA BAKRY, LA UKU dan DANIdengan register perkara Nomor 9192/PHPU.DIX/2011;Bahwa Mahkamah Konstitusi RI dalam perkara Nomor 9192/PHPU.DIX/2011 telah membuat penetapan yang pada intinya adalahmemerintahkan kepada KPUD Kabupaten Buton untuk melakukanverifikasi administrasi dan verifikasi aktual terhadap 7 (tujuh) bakalpasangan calon yang diusulkan partai

PenetapanPasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah padaPemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Buton tahun 2012 pascaKetetapan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91 92/PHPU.DIX/2011, diberi tanda bukti dengan BB No.696;6 (enam) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Nomor:14/BA/KPUKAB/PSUPKD/IV/2012 tentang PenetapanPasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Buton yang memenuhi syarat dan tidak memenuhisyarat yang diajukan oleh Partai

tentang Perubahan PeraturanGubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 danPeraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur SumateraUtara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagaiberikut :Pasal 1 ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersediaanggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB)digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalambentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai

tentang Perubahan PeraturanGubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 danPeraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur SumateraUtara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagaiberikut :Pasal 1 ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) digunakan untuk pemberian bantuanyang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggotamasyarakat dan partai

tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun2008 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008yang menyatakan sebagai berikut :e Pasal 1 ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuanyang telah tersedia anggarannya dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APDB)digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifatsosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepadakelompok/anggota masyarakat dan partai

MUZAKI (Partai Demokrat) senilai Rp.50.000.000, (ima puluhjuta rupiah), penyerahan uang diserahkan oleh Terdakwa melalui transfer di BankBCA (antar rekening BCA) ;4 Selebihnya sebesar Rp.73.195.700, (tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluhlima ribu tujuh ratus rupiah) tetap ada pada Terdakwa ABDULLAH ABEBYASADI dengan alasan kasbon ;Bahwa Jumlah total uang Kas Desa Watukosek yang ada direkening BTN Kantor PosKejapanan yang telah digunakan oleh Terdakwa ABDULLAH ABEB YASHADI adalahsebesar Rp.238,195.700

MUZAKI (Partai Demokrat) senilai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah),penyerahan uang diserahkan oleh Terdakwa melalui transfer di Bank BCA (antar rekeningSelebihnya sebesar Rp.73.195.700, (tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh limaribu tujuh ratus rupiah) tetap ada pada Terdakwa ABDULLAH ABEB YASADI denganalasan kasbon ;,Bahwa Jumlah total uang Kas Desa Watukosek yang ada direkening BTN Kantor PosKejapanan yang telah digunakan oleh Terdakwa ABDULLAH ABEB YASHADI adalahsebesar Rp.238,195.700

MUZAKI (Partai Demokrat) senilai Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah), penyerahan uang diserahkan oleh Terdakwa melalui transfer di Bank BCA (antarrekening BCA));Untuk uang Kehormatan mantan Kepala Desa Margono sebesar Rp.20.000.000, dan untukmantan BPD Hadi Surachman sebesar Rp.10.000.000, dan katanya diserahkan melaluiSEKDES M.

;Bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 Huruf b dan c UndangUndang Nomor16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat yang berbunyi:Ayat (1) : Ormas dilarang :Hurufb : menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, benderanegara lain atau lembaga/badan internasional menjadi narna,lambang, atau bendera Ormas; dan/atauHurufc : menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambaryang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan menggunakan, lambang, bendera,atau tanda gambar Ormas lain atau partai

2017 tentang Organisasi Masyarakat yang isinya adalah sebagai berikut :Ayat (1) Ormas dilarang :Huruf b Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, benderaNegara lain atau lembaga / badan internasional menjadinama, lambang, bendera Ormas, dan/atauHuruf c Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tandagambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atauHalaman 53 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT10.keseluruhannya dengan menggunakan, lambang, benderaatau tanda gambar Ormas lain atau partai

Kami masyarakat betawi atau FORKABI inginmenjadi penampung aspirasi dari masyarakat betawi terhadap PILKADA danberharap sekiranya partai politik maupun pemerintah yang ada dapatmemberikan kesempatan putra daerah terbaik betawi menjadi kepala daerahnyadi kampung halaman sendiri; Bahwa FORKABI didirikan di Megamendung Puncak, berdasarkan Akta dibuattanggal 4 November 2003, Nomor 2 dan sejak awal berdiri FORKABI dari tahun2003 MUBES lI, Il, Ill, dan IV, saya sebagai bendahara, Lima kali, di MUBES Vsaya

ART, hanya masalahnya adalah apabilapengurus lama sudah berakhir dan belum ada pengurus yang baru, siapa yangberhak menyelenggarakan, lalu tidak ada pemecahan dalam AD/ART ituHalaman 106 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKTbagaimana prosedur penyelenggaraan MUBES, karena sudah berakhir, makatanggungjawab juga berakhir; Bahwa tidak logis, kalau barang untuk entitas umum dijadikan barang privat; Bahwa terkait UndangUndang Ormas, apa bedanya dalam perselisihan, kalaudalam undangundang partai

Aceh Utara;Bahwa Sekitar satu minggu setelah terdakwa melakukan aksi penembakan diberbagai tempat, kKemudian bertemu dengan saksi AYAH BANTA dan MANCUK,dalam pertemuan tersebut saksi AYAH BANTA memberitahukan kepadaMAYOR dan MANCUK bahwa MISBAHUL MUNIR Alias RAUL telahmengkhianati keluar dari Partai Aceh dan masuk ke Independen, sehinggaharus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang adaanak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar ;Bahwa setelah rencana tersebut

Aceh Utara;e Bahwa Sekitar satu minggu setelah terdakwa melakukan aksi penembakan diberbagai tempat, kKemudian bertemu dengan saksi AYAH BANTA dan MANCUK,dalam pertemuan tersebut saksi AYAH BANTA memberitahukan kepadaMAYOR dan MANCUK bahwa MISBAHUL MUNIR Alias RAUL telahmengkhianati keluar dari Partai Aceh dan masuk ke Independen, sehinggaharus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang adaanak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar ;e Bahwa setelah rencana

oleh JAMALUDIN danMAYOR jenis AK.2.selesai penembakan JAMALUDIN telpon ULI BARA untuk jemputmereka, dan terdakwa dengan menggunakan mobil innova menjemputsaksi dan lainnya;e Bahwa benar tidak pernah melakukan penembakan di toko Istana BonekaBanda Aceh bersama Mayor; Bahwa kronologis penembakan rumah RAUL adalah sebagai berikut :Setelah satu minggu kemudian saksi bertemu dengan AYAH BANTA,MAYOR, dalam pertemuan tersebut AYAH BANTA bilang kalauISBAHUL MUNIR Alias RAUL telah mengkhianati keluar dari Partai

bulandijemput oleh ayah ibunya, katanya mau dibawa ke dokter, saat itusaksi melihat langsung sendiri Termohon bajunya basah katanya habisjatuh di Kamar mandi dan pada saat itu orang tua Termohon menitipkanrumahnya ibu dan bapak Pemohon yang sedang kosong, lalu rumahtersebut saksi gembok, dan sejak itu Termohon sudah tidak kembalilagi ke rumah Pemohon dan hingga kini sudah kurang lebih 6 bulan; Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah pedagang rotikering yang dikirim ke tokotoko, dia kulakan partai

Saksi ANDI RIYAN ARIATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untukdiperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksidalam BAP Penyidik sudah benar semuaBahwa saksi adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di KesatuanBangsa dan Politik Kabupaten Sinjai sebagai Kepala Seksi Hubungan antarlembaga, Partai Politik, Organisasi Massa dan Lembaga

(Seratus dua puluh delapan meterpersegi), terletak di Blok Cipawela, Kelurahan Tanjung, KecamatanKawalu, Kota Tasikmalaya, tercatat atas nama Dede Mazidin (TurutTergugat II) merupakan hak mutlak milik Turut Tergugat Il (DedeMazidin), sedangkan proses penyelesaian perkara a quo, yangmerupakan masalah internal antara Penggugat dan Tergugat,berdasarkan prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskanPasal 1340 KUHPerdata, tidak boleh menimbulkan kerugian bagiTurut Tergugat Il yang bukan merupakan

Penyidik, diperoleh berat bersihsabu sabu senilai 7 (tujuh) gram.Perbuatan Terdakwa HENI DASLINA binti MUHAMMAD NASIRsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo.Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.LEBIH SUBSIDAIRBahwa Terdakwa HENI DASLINA binti MUHAMMAD NASIR pada hari dantanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Juli tahun 2018 sekitarPukul 13.00 Wita atau setidak tidaknya pada waktu tertentu dalam bulanJuli tahun 2018 bertempat di Samping Kantor Partai

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai

Bagus tidak menandatangani bukti sewa kendaraan karena saksisudah kenal dekat dengan Terdakwa;Bahwa pada waktu menyewa kendaraan tersebut Terdakwa dan Sdr.Bagus mengatakan kendaraan tersebut untuk mengangkut barangbarang konveksi karena saksi pernah melihat Terdakwa membawabarangbarang konveksi berupa kaos partai;Bahwa saksi mau menyerahkan ketujuh unit mobil kepada Terdakwadan Sdr.

;Bahwa atas ijazah Paket C tersebut kemudian dipakai sarana Terdakwamendaftar Caleg Partai PKB yang akhirnya ia dapat menjadi anggotaDPRD Kabupaten Kubu Raya;Bahwa dari fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang salah adalahmengenai persyaratan masuk pendaftaran Sekolah Paket C, bukanpersyaratan untuk dapat menjadi Anggota DPRD, yang Terdakwaternyata juga mengikuti kegiatan belajar sesuai prosedur belajar Paket Csehingga dapatnya Terdakwa menjadi anggota DPR bukan karena akibatlangsung dari penggunan

Tindakan Para Penggugat/Termohon Kasasi menarikTergugat III s/d Tergugat V sebagai pihak Tergugat bertentangan denganprinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata, karenaterbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 502 terjadinya setelah adanyaperjanjian jual beli antara Tergugat VI dengan Tergugat Il, tidak adaketerlibatan Tergugat III s/d Tergugat V.