Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-11-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1704 B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. POLYPET KARYAPERSADA;
59 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa dalam proses bisnis, adalah hal yang wajar suatuperusahaan memberikan diskon penjualan (potonganpenjualan) kepada pembeli (customernya);Dalam prakteknya, potongan penjualan diberikan kepadaatauyangditentukan, pembelian yang dilakukan dalam partai besarcustomer, antara lain karena: pembayaranpelunasannya masih dalam jangka waktuHalaman 27 dari 52 Halaman Putusan Nomor 1704 /B/PK/PJK/2016(atau jumlah banyak) yang umum disebut volume diskon,atau diskon karena sebab lainnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 26-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — BUPATI TANGERANG VS H. SAADULLOH SYROCH;
126 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasanlain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme,pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinanpensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum,pemerintahan, atau pembentuk undangundang, sosialisasi dengan parapembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatuisu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaanatau keinginan pemerintah atau partai
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Umum Penggelapan
Putus : 12-09-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KEPANJEN Nomor 390/Pid.B/2013/PN KPJ
Tanggal 12 September 2013 — H. M. SUHADI, SE, M. AP
37 — 81
  • saksi pernah diberi tahu terdakwa, kalau terdakwa menyerahkan uangsebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) kepada saksi SURATMAN ;Bahwa menurut penafsiran saksi, uang yang diserahkan oleh terdakwa tersebutsebagai konpensasi mobil Xenia milik SURATMAN yang belum dikembalikanterdakwa ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakanMUJIONO (48 Tahun), memberikan keterangan dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa terdakwa adalah teman saksi di Partai
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 07-07-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 27-02-2015
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 8/G/2014/PTUN-TPI
Tanggal 12 Nopember 2014 — BAMBANG HERMANTO; MELAWAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU;
133 — 81
  • TAHUN 2013 Tentang PenetapanKetua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun ProvinsiKepulauan Riau Masa Jabatan 2013 2018 tanggal 28 JuniBahwa selama menjalankan Jabatannya sebagai Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau,Penggugat telah benar benar menjalankan tugas sesuai dengan apayang diatur dalam Undang Undang; Bahwa tanpa berdasar Komisi Pemilihan Umum Karimun diadukan keDewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu ( DKPP ) oleh CalonLegislatif Dr.Zulfan Efendi A dari Partai
Pengadilan PTA PALEMBANG Perdata Agama Harta Bersama
Register : 25-06-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PTA PALEMBANG Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.Plg
Tanggal 11 Desember 2018 — Pembanding Terbanding
114 — 60
  • Akta di bawah tangan tersebut telahmemenuhi syarat formil dan maiteriil, yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai (Sekurangkurangnya tanoa campur tangan pejabat yangberwenang), ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya, isidan tanda tangan dalam akta diakui oleh orang terhadap siapa tulisan ituhendak dipakai, sehingga nilai pembuktian yang melekat padanya samadengan akta otentik, yaitu bersifat sempurna dan mengikat (vide Pasal 286ayat (1) dan 288 RBg. jo.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 13-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
SAYID MUHDAPI SIRJA
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
380 — 286
  • Ditetapkansebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar,dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, dan daripenjelasan Pasal 9 tersebut semuanya terbantahkan karena selama1416.menjadi Kepala Desa Kadungan Jaya Penggugat telahmelaksanakan kewajiban sebagai Kepaia Desa denganmenyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa danmelaporkan pertanggungjawaban keuangan desa, Penggugat jugatidak pernah melanggar larangan sebagai Kepala Desa hal itu dapatdibuktikan dengan tidak menjadi pengurus partai
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 30-11-2012 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1193/Pdt.P/2012/PN.Jak.Sel.
Tanggal 16 Juli 2013 —
136 — 41
  • adalahmemeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau Jurisdiction, akan tetapidisamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksivoluntair (voluntair jurisdiction) yang lazim disebut perkara permohonan namunkewenangan itu terbatas pada halhal yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan memang memperluas kewenangan itu sampai pada halhal yang ada urgensinya,itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara volentair yang mengadung sengketasecara partai
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Tanah
Register : 08-04-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 31/PDT/2015/PT YYK
Tanggal 4 Juni 2015 — SITI SUTIDJAH melawan MOCH. MUKSIN
58 — 43
  • berhak (obyek jual beli tanah) pemilik asalhanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidakberhak).Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT YYK202122Bahwa mengenai Akta Jual Beli No.08/2009, tanggal 2 Juli 2009, Akta Jual BeliNo.09/2009, tanggal 2 Juli 2009, Akta Jual Beli No 10/2009, tanggal 2 Juli 2009,yang sebetulnya adalah urusan antara Penggugat dengan Tergugat I, dan AktaJual Beli termaksud adalah syah secara hukum, karena :a Merupakan Akta Otentik yang bersifat partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 19-05-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 10-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — Ir. SAID IQBAL, M.E., DK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN RI;
330 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badan hukum perdata yang tidak menjalankan perusahaan,sehingga tidak mencari laba (non profit onented) sepertiYayasan, Organisasi Masyarakat, Partai Politik dan perkumpulanlain seperti Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi danKonfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh;Bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan KonfederasiSerikat Pekerja/Serikat Buruh adalah perkumpulanperkumpulan dibidang ketenagakerjaan yang dibentuk berdasarkan UndangUndangNomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.SRG
Tanggal 26 Juli 2016 — FL. TRI SATRIYA SANTOSA
150 — 54
  • Golkar yang pernah Saksi ikuti,Saksi menyampaikan laporan terkait usulanusulan dari daerah pilihanSaksi Pandeglang yang mengusulkan pembangunan saranadanprasarana umum atau infrastruktur, Saksi tidak pernah mengikutirapat fraksi yang membahas penolakan penyertaan modal kepada PT.BGD untuk pendirian Bank Banten.Bahwa dalam pemahaman Saksi Partai Golkar bukan menolakpengalokasian anggaran untuk pembentukan Bank Banten tetapi mintapenundaan pengalokasian anggaran untuk pendirian Bank Bantendengan maksud
    BGD yang mempunyai kewenangan atau tugas untukmembentuk atau menunjuk tim independen sebagai konsultan untukmemilih bank yang akan diakusisi;Bahwa pemandangan akhir dari fraksifraksi di DPRD Provinsi Bantenterkait pembentukan Bank Banten antara lain adanya yang menyetujui,mempertimbangkan dan dari fraksi Partai Golkar yang meminta menundapembentukan Bank Banten;Bahwa sepengetahuan Saksi tugas yang dilakukan Terdakwa FL.TRISATRIYA SANTOSA sebagai Ketua Harian Banggar DPRD ProvinsiBanten dalam melakukan
    BGD antara saksi dengan Terdakwa;Bahwa didalam Paripurna Tanggal 30 November tidak ada terjadiinterupsi atau penolakan dari salah satu anggota Fraksi Partai Golkar;Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya;26.
    DariFraksi Partai Amanat Nasional;Bahwa Saksi mendengar informasi, Terdakwa terkena masalah OperasiTangkap Tangan pemberian uang dari RICKY TAMPINONGKOL kepadaTerdakwa FL. SATRIA SANTOSA dan SRI MULYA HARTONO;Bahwa PT. BGD adalah mitra dari Komisi Ill, dalam penyusunanAnggaran untuk Program Penyertaan Modal dalam APBD Tahun 2016,Komisi Ill mengadakan pembahasan bersama dengan PT. BGD, biasadari pihak PT. BGD yang hadir adalah RICKY TAMPINONGKOL (DirekturUtama), ZULKARNAEN (Komisaris PT.
    Bahwa Saksi mengetahui Fraksi Partai Golkar menghendaki penundaanpencairan penyertaan dana APBD ke PT.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 22-04-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 06/ G / 2014 / PHI-Smda
Tanggal 22 April 2014 — ANSELMUS BAT , DKK MELAWAN PT.REJEKI ABADI SAKTI
68 — 9
  • Foto copy Rincian gaji bulan April 213 ,Mey 2013 dan Juli 2013 atas namaRAHIM MUSTAFAR, diberi tanda P10;13.Foto copy Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:561/K.42/2013 tetntang Penetapan Upah Minimum Kota Samarinda tahun 2013tanggal 17 Januari 2013 diberi tanda ...P13 ;14.Foto copy Surat dari Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem ProvinsiKalimantan Timur NO:15/BAHUNASDEM/KT/X1/2013 tanggal 8 Nopember2013 diberi tanda 0.0... eeeeeeeeeeeees P14 ;15.Foto copy Surat dari Kantor Advokat /Pengacara
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-08-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 412/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Penggugat : PIPIT PATIMAH
Terbanding/Tergugat : UJANG KURNIADI
80 — 36
  • Tergugat Konvensi tidak mempunyalkekuatan hukum atau tidak mengikat bagi para pihak maka dengan ini MajelisHakim tingkat banding berkesimpulan penguasaan objek sengketa yangdilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas objek sengketaadalah perbuatan yang melawan hukum dan penguasaan tersebut jikadihubungkan dengan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh TergugatRekonvensi /Penggugat Konvensi yang menerangkan bahwa salah satu objeksengketa disewakan untuk dijadikan kantor oleh salah satu Partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 95/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
AMAR HAMZAH
Tergugat:
Bupati Serdang Bedagai
92 — 56
  • 11 tahun2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;Halaman 51 Put.95/G/2019/PTUNMdnc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 26-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 PK/TUN/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG., II. HAJJA ANDI HALIPA, DKK VS I. H.M. TAUFAN PAWE, SH.,MH., II. HJ. GUMRIAH;
101 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Gugatan Penggugat salah alamat (tidak memenuhi syarat formilkarena partai/pihak yang diperatunkan tidak lengkap). Bahwa berdasarkanfakta yuridis surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalammengajukan surat gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan KabupatenPinrang (selaku Tergugat) dengan alasan bahwa penerbitan Sertipikat HakMilik Nomor 01099 Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa KabupatenPinrang Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 Atas Nama Hj.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-06-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 192/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat:
ARIFIN HULU, ST
Tergugat:
Bupati Nias Utara
91 — 66
  • Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak Pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau Pidana umum ;Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahQomemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakPutusan Nomor : 192/G/2019/PTUNMDN Halaman 109.10.11.Pidana dengan Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danPidana yang dilakukan
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 10-12-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 29-03-2015
Putusan PTUN KENDARI Nomor 35/G/2014/PTUN-KDI
Tanggal 9 Februari 2015 — Drs. ARIFUDDIN, M.Pd. (P) Vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA (T)
155 — 134
  • Surat Panwaslu Kab.Kolaka, Nomor: 86/PanwasluKlk/V/2014 perihal tindaklanjut dengan alasan: (a) berdasarkan Surat EdaranBawaslu RI Nomor 0553/Bawaslu/V/2014 tanggal 8 Mei2014 perihal tindak lanjut Laporan dugaan pelanggaran,dimana pada point 5 Surat Edaran tersebut dejelaskanbahwa dalam hal hasil pemilu secara nasional telahditetapbkan oleh KPU, maka Bawaslu Provinsi dan/atauPanwaslu Kabupaten/Kota tidak dibenarkan untukmengeluarkan rekomendasi perbaikan atas hasil perolehansuara yang diajukan oleh Partai
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-05-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 148/PID/2019/PT BNA
Tanggal 26 Juni 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : IBRAHIM BIN HASAN ALIAS HONGKONG Diwakili Oleh : IBRAHIM BIN HASAN ALIAS HONGKONG
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA
Terbanding/Penuntut Umum II : YUNASRUL, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : HELFANDRA BUSRIAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : ABDUL BASIR, SH
62 — 45
  • Bahwa biodata Terdakwa adalah Anggota Dewan dari Partai Nasdem KotaLangkat Sumatera Utara seharusnya Terdakwa memberikan contoh kepadamasyarakat dengan perilaku yang baik bukan menjadi pengedar Narkotika;7.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 170/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
BPT. MARISH HASUNDUNGAN
Tergugat:
Bupati Batu Bara
80 — 59
  • 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 18-07-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2963 K/Pdt/2011
Tanggal 18 Juli 2012 — DRS. H. SOENARDI SAMIAN vs HASAN JOHNNY WIDJAJA, dkk
44 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan tidak tepat, sebab Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, TergugatXl, Tergugat XII tidak mempunyai hubungan hukum yang menyangkutpermasalahan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat.Bahwa tindakan Penggugat menarik Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, TergugatXl, Tergugat XII dalam perkara ini adalah sangat bertentangan denganprinsip partai
Pengadilan PN Ngabang Perdata Wanprestasi
Register : 14-08-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN Ngabang Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Nba
Tanggal 25 Februari 2020 — * Perdata - KSP KOPERASI KREDIT (CREDIT UNION) KHATULISTIWA BHAKTI Melawan : - HERMAN JOHANI. E.
182 — 76
  • Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (dua pihak atau lebih), tanpacampur tangan pihak yang berwenang;b. Ditandatangani oleh si pembuat atau para pihak;c.