(P7), IndraDwinanto, ST (P8) dan Indra Kusnidar (P9), buktibukti tersebut telah dibubuhimeterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat danditandatangani oleh pejabat publik yang berwenang, dengan demikian telahmemenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis dan secara materiil meskipunbukan merupakan akta otentik, teroukti memperkuat fakta bahwa Para Pemohonsampai saat ini tercatat sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta yang berdomisilidan bertempat tinggal sesuai dengan alamat tempat

bukanmerupakan akta otentik, teroukti memperkuat fakta bahwa Xxxxxxxx, B.Sc. telahmeninggal dunia pada tanggal 17052015 dan dimakamkan di TPU MentengPulo Il Blok AA.I Petak : 131 Blad: 101 Kota Jakarta Selatan;Menimbang, bahwa dari bukti P12 berupa fotokopi surat keteranganperpanjangan izin penggunaan tanah makam= atas nama mendiang Hj.XXXXXXXX dan XxXxxXxxxx (ibu dan ayah dari almarhum Xxxxxxxx), telah dibubuhimeterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuatdan ditandatanganioleh pejabat yang publik

menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusahamenasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapiPenggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidangdan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilanHal. 3 dari 15 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btmyang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

kembai dengan Tergugat dalamrangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahanpertama Undangundang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

Halhal seperti ini juga telah turut mempermalukan Penggugatdidepan publik, yang menganggap pekerjaan Penggugat tukang menyerobottanah milik orang lain ;c. Bahwa, pihak Tergugat telah membeberkan pada mass media,dimanaPenggugat dituduh mengaku ngaku bidang tanah tersebut adalah milikPenggugat dan memagari bidang tanah milik pihak Tergugat.

melawan hukumdimaksud (putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, 21 Nopember1970, lbid., halaman 205) yang menyatakan gugatan tidak sempurna, memintaagar semua perbuatan Tergugat dinyatakan melawan hukum terhadappenggugat tanpa menyebutkan perbuatan yang mana yang dimaksud, makagugatan Penggugat harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterimanietontvankelijk verklaara ;Tergugat Tidak Lengkap :Bahwa, di dalam posita Penggugat secara jelas menerangkan bahwaPenggugat merasa dipermalukan di depan publik

Bahwa, dihari persidangan perkara ini Penggugat datangmenghadap dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugattetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke mukasidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutyakni panggilan yang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

ketentuanpasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itugugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

Putusan Nomor 1953 K/Pid.Sus/2018 Bahwa sedangkan pemahaman orang perorangan terdiri daripemangku jabatan publik pemerintahan misalnya, Gubernur, Walikota,Bupati, Bendahara Rutin dan sebagainya atau mereka yang mempunyaikedudukan/jabatan swasta atau privat misalnya Direktur, Komisaris,penerima bantuan dana negara/daerah atau penerima dana kredit dansebagainya; Bahwa alasan pertimbangan bahwa kata kedudukan dalamperumusan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

diterapkan terhadappelaku tindak pidana korupsi yang berstatus pegawai negeri tetapi dapatditerapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus bukanpegawai negeri; Bahwa pandangan tersebut kurang tepat dan tidak beralasan, yangdimaksud kata kedudukan dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahkedudukan dalam jabatan publik

K.2630/V.503/93 tanggal 19 Maret 2013 TentangPengumuman/ Uji Publik Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori Il;Bahwa kemudian pada tanggal 9 Oktober 2013, Tergugatmengumumkan 1.548 orang nama Tenaga Honorer Kategori Il yanglolos uji publik melalui Pengumuman Nomor 530 Tahun 2013 tentangPengumuman Nama Nama Tenaga Honorer Kategori Il KabupatenDompu.

Dimana 1.548 orang masuk dalam daftar nominatif TenagaHonorer Kategori Il Kabupaten Dompu dinyatakan berhak mengikutiseleksi akademik yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Nopember2013 (lolos uji publik);Bahwa kemudian masih di bulan Oktober 2013, Tergugat membentukPanitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga HonorerKategori Il Kabupaten Dompu Tahun 2013, sebagaimana SuratKeputusan Bupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna melaksanakantes tersebut, yang kemudkan pada tanggal 3 Nopember

MTR Halaman 1010.11.12.Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu yangtelah memenuhi tahapan seleksi baik administrasi (berkas), uji publik(pengumuman terbuka) maupun tes akademik dan diangkat olehTergugat secara resmi menjadi CPNS.Bahwa keabsahan Para Penggugat sebagai CPNS telah sesuai denganpasal 6A ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai NegeriSipil

Tim bekerja tidak berada dalamtekanan walaupun Samsudin dan temantemannya memantau kerja timdan mereka hanya melihatlinat saja diluar, tidak boleh masuk ke dalamruangan;Bahwa sepengetahuan saksi, yang lulus tes 390 orang telah diangkatmejadi CPNS;Bahwa saksi tahun berapa diadakan uji publik terhadap Honorer K Il,dan pada saat itu tidak ada yang berkeberatan;Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.

Bahwa Para Penggugat pada mulanya merupakan Tenaga HonorerKategori Il di Kabupaten Dompu, dan di tahun 2013 telah melaluiproses pendataan terhadap sebanyak 1.548 orang, yang selanjutnyamenempuh Uji Publik selama + 1,5 bulan tanpa ada pihak yangkeberatan saat itu. Sampai akhirnya dilaksanakan seleksi CPNSterhadap 1.548 orang tadi pada 3 November 2013 secara nasional.(vide Bukti P1, Bukti P2, Bukti T1 s/d Bukt T8 dan keterangan saksiDedi Purwanto, serta saksi Wasidan);2.

Provinsi Kalimantan Timur, yang akandibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang hasilnyaberupa peta bidang tanah seluas +20 Ha.Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sosbin SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat DaerahKabupaten Penajam Paser Utara sekaligus sebagai Kuasa PenggunaAnggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam PaserUtara Nomor 910/32/2010 Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilaipublic (Kantor Jasa Penilai Publik

MAPPI(Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasilpekerjaannya kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, melaluilaporan penilaian harga tanah untuk kepentingan ganti rugi di PemerintahKabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkanoleh kantor penilai publik Sih Wiryadi dan Rekan, tertanggal 02 Agustus2010, nilai pasar nyata tanah untuk rencana pembangunan rumah dinasjajaran Muspika Penajam Paser Utara, green house dan rumah adat (lamin)di Kelurahan

Nomor 2543 K/PID.SUS/2016Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam PaserUtara Nomor 910/32/2010 Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilaipublik (Kantor Jasa Penilai Publik atau disingkat KJPP) untuk menilai hargalahan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010,menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKANyang dipimpin oleh Sdr. Sih Wiryadi, SE, M,Si.

MAPPI(Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasilpekerjaannya kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, melaluilaporan penilaian harga tanah untuk kepentingan ganti rugi di PemerintahKabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkanoleh kantor penilai publik Sih Wiryadi dan Rekan, tertanggal 02 Agustus2010, nilai pasar nyata tanah untuk rencana pembangunan rumah dinasHal. 33 dari 74 hal. Put.

Tanggal 04Agustus 20101 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kabupaten PenajamPaser Utara Nomor 050/31.47/F6Bapp/VIIV2010.Tanggal 04 Agustus2010.1 (satu) Rangkap DPASKPD Pengadaan Tanah Tahun 2011.1 (satu) Rangkap SK Panitia Pelelangan Untuk Pejabat Penilaian PublikTahun 20111 (satu) Rangkap DPASKPD Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun2010.1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan Kontrak DenganKJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010.Hal. 56 dari 74 hal. Put.

Bahwa mengenai penentuan harga limit harga penjualanLelang Eksekusi Hak Tanggungan telah diatur didalam Pasal 43Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK/06/2016 TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang dan penentuan harga Limit tersebut olehTergugat berdasarkan pada Laporan Penilaian dari Kantor JasaPenilai Publik (KJKP) Syarif, Endang Dan Rekan sebagaimana SuratKJPP Syarif, Endang Dan Rekan Registered Public Appraiser &Consultant Property/Aset kepada Tergugat Nomor laporan00913/2.001301/P1/07/0518/1/XIl

Bahwa dalil Penggugat pada Poin 9 halaman 4 adalah dalil yangkeliru dan tak berdasar, sebab nilai limit/nilai jual objek Lelang dilakukanoleh tim penilai independen yang kompeten dan sudahberpengalamanuntuk itu yakni dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Syarif, Endang Dan Rekan Registered Public Appraiser & Consultantberdasarkan Laporan Penilaian Property/Aset sebagaimana Surat KJPPSyarif, Endang Dan Rekan Registered Public Appraiser & Consultantkepada Tergugat tertanggal 02 Desember 2019

Bahwa Tergugat telah menetapkan nilai limit atas objek lelang aquo berdasarkan laporan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Syarif, Endang dan Rekandengan No. Laporan 00913/2.001301/P1/07/0518/1/XII/2019 tanggal 2Desember 2019. Hal tersebut, sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) PMKNomor 27/PMK.06/2016, yang mengatur sebagai berikut:Pasal 44(1) Penjual menetapkan nilai limit, berdasarkan:a. Penilaian oleh Penilai; ataub. Penaksiran oleh Penaksir.4.

Bahwa mengenai penentuan harga limit harga penjualan LelangEksekusi Hak Tanggungan telah diatur didalam Pasal 43 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 27/PMK/ .06/2016 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang dan penentuan harga Limit tersebut oleh Tergugat berdasarkan pada Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJKP) Syarif, Endang Dan Rekan sebagaimana Laporan PenilaianProperti/Aset kepada Tergugat Nomor laporan 00913/2.001301/P1/07/0518/1/X11/2019 tertanggal 02 Desember 2019;e.

Bahwa Terbanding (Semula Tergugat I) telah menetapkan nilailimit atas objek lelang a quo berdasarkan laporan penilaian dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Syarif,Endang dan Rekan dengan No. Laporan 00913/2.001301/P1/07/0518/1/X1I/2019 tanggal 2 Desember 2019.

Tetapi saksi merasaketika menjadi konsen publik melalui media masa, publik bertanya saksiperlu merespon dan menyatakan sikap, karena saksi tidak maumengambil ini urusan pribadi orang, terdakwa sudah berbohong danmengaku berbohong menurut saksi sudah selesai;Bahwa yang melatarbelakangi saksi menuliskan respon menulis diTwitter itu hanya spontan saja karena kalau ada penganiayaan saksiharus berbicara dan menyatakan sikap, karena dalam komunitas aktivissifatnya spontan, tidak hanya kasus terdakwa saja

Kemudian Bmenyiarkan kepada publik.

Tapikalau dalam ranah undangundang kita dipisahkan ada undangundangpenyiaran ada undangundang ITE, dua undangundang ini belum adapenyatuan;Bahwa ITE patokan untuk diketahui umum adalah Publik/ adalah orangyang pada umumnya tidak dikenal, kalau bisa kita punya grup WhatsAppkeluarga itu bukan publik meskipun itu orangnya banyak tetapi itu namanyaadalah komunikasi terbatas sehingga kalau ada orang ribut di grupkeluarga tidak bisa dikenakan UndangUdnang ITE;Bahwa mengenai katakata sara itu pernah diuji

Jadi bohonguntuk diri sendiri ranahnya etika publik, moral, personality individu danseterusnya.

kemudian disiarkan maka masukproses penyiaran, menyampaikan kepada pers tidak identik denganmenyiarkan, karena proses menyiarkan ada proses editing ;Bahwa permintaan maaf itu bisa menghapuskan sebuah kesalahan kalaudalam konteks publik ya.

Bahwa di dalam menetapkan harga limit lelangTergugat menggunakan jasa Kantor Jasa Penilai Publik yang beralamat diKota Padang, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Lelang,dimana dalam menentukan limit lelang Tergugat harus mendasarkan padahasil penilaian dari penilai independen;2.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ketentuanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Perihal PetunjukPelaksanaan Lelang, dimana dalam menentukan limit lelang Tergugatharus mendasarkan pada hasil penilaian dari penilai independen, didalamkasus ini Tergugat didalam menetapkan harga limit lelang, Tergugatmenggunakan jasa Kantor Jasa Penilai Publik yang beralamat di KotaPadang,dimana dalam hal iniPENGGUGAT seharusnya mengikutsertakanKantor Jasa Penilai Publik sebagai pihak dalam perkara gugatannya

;Bahwa atas hasil penilaian agunan yang dinilai Penggugat terlalu jauhdibawah harga pasar,sepenuhnya yang berkompeten menjelaskan dasarpenilaiannya adalah Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin BambangPurwanto Rozak Uswatun &Rekan (KJUPP MBPRU), oleh karena nilai limityang dipergunakan oleh Tergugat adalah berdasarkan hasil penilaian yangdikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik .Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat butir 32 sampai dengan butir 36yang pada intinya Penggugat mendalilkan Tergugat

beralamat di Kota Padang tersebut,b.Bahwa Tergugat telah dengan sengaja, mengelabui Penggugat denganmembawa seseorang yang tidak dikenal untuk melakukan penilaiansecara ilegal, dengan berdalih untuk memperbaharui data. karenaorang yang tidak dikenal tersebut :1) Tidak memperkenalkan diri/tidak menunjukkan surat tugas resmi dariKantor jasa Penilai Publik Padang;2)Tidak menunjukkan sertifikasi penilai (USP) yang menyatakan bahwayobs memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian secaraindependen;3)

Bahwa eksepsi Tergugat yang menyebutkan gugatan para Penggugatkurang pihak karena tidak menggugat Kantor Jasa Penilai Publik MuttaginBambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan (KJPPP MBPRU) adalahmengadangada dan tidak masuk akal dengan alasan sebagai berikut: Bahwa para Penggugat tidak pernah diberitahu secara resmi baik tertulismaupun lisan oleh Tergugat bahwa Tergugat menggunakan jasa penilaiindependen Kantor Jasa Penilai Publik ; Bahwa Tergugat telah dengan sengaja mengelabui para Penggugatdengan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik danPenyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Badan PertanahanNasional RI yaitu pada pasal 7 huruf (a) menyelahgunakankewenangan Jabatan secara langsung atau tidak langsung danHalaman 5 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2018/PT PBRayat (c) melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugianmasyarakat apabila meminta uang di luar biaya PNBP maupunbiaya transportasi, akomodasi dan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik danPenyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Badan PertanahanNasional RI yaitu pada pasal 7 huruf (a) menyelahgunakankewenangan Jabatan secara langsung atau tidak langsung danayat (c) melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugianmasyarakat apabila meminta uang di luar biaya PNBP maupunbiaya transportasi, akomodasi dan konsumsi.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam

Hakhak Eksibisi Publik (Hakhak Areal Komersial);. Bahwa Hak Media untuk Penayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 diWilayah Republik Indonesia dalam pelaksanaannya Penggugat telahmemberikan Sub Lisensi kepada TV One dan ANTV secara eksklusif untukmenyiarkan acara/program 2014 FIFA World Cup Brazil dengan system Freeto Air Broadcaster.

Bahwa terhadap Hakhak Ekshibisi Publik atau Hakhak Areal Komersialatau untuk Kepentingan Komersial selanjutnya Penggugat telah menunjukPT Nonbar secara eksklusif di Wilayah Republik Indonesia sebagaikoordinator tunggal untuk aktifitas nonton bareng sebagaimana SuratPenunjukan PT ISM kepada PT Nonbar Nomor 008/ISM/Srt.P/X1/2013,tanggal 12 November 2013 dan Pembaharuan Surat Penunjukan PT InterSport Marketing kepada PT Nonbar Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014, tanggal10 Mei 2014.

Bahwa Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaranmenjelaskan, bahwa:Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran baik lembagapenyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiarankomunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalammelaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berpedoman padaperaturan perundangundangan yang berlaku;.

Lembaga Penyiaran Publik;b. Lembaga Penyiaran Swasta;c. Lembaga Penyiaran Komunitas dan;d. Lembaga Penyiaran Berlangganan;.

menghadapdipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agarHal. 3 dari 14 hal Putusan No.0028/Pdt.G/2019/PA.Btmberfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidangdan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilanyang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

ketentuanpasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itugugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

Publik/VII/2021, tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat danditandatangani oleh Istri, Annisa Cita Pertiwi, Muhammad Haris Al Imrani,Ahmad Faiz Al Imrani, dan Anezka Puti Andini, yang telah diberi meteralcukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.16);17. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Elison, dengan registerNomor 474/127/Pel. Publik/VII/2021 tanggal 16 Desember 2021,ditandatangani oleh a.n.

Maraknya togel di masyarakat merupakan cermin dari kegagalan upayamembangun rasionalitas di publik. Inilan yang membuat kehidupan menjadilebih spekulatif. Hidup dikesankan dengan intrik, tibatiba, dan tidak ada yangbisa diprediksikan. Karena itulah hidup harus dipertarunkan melalui angkaangka. lrasionalitas tumbuh karena kultur kerja keras dan disiplin tidak lagibanyak berlaku di masyarakat. Masyarakat didominasi sikap ingin cepat kayadan tenar.

Mentalitas yang saat ini diperlinatkan oleh publik adalah bagaimanamenjadi kaya tanpa prestasi..7. Timbulnya perjudian juga telah menimbulkan pemikiran bahwa dengan bermainjudi atau membuka usaha perjudian, maka akan mendapatkan kekayaan yangmelimpah tanpa harus bekerja keras. Sehingga hal inilah yang menjadikan danmembentuk watak pemalas: dalam diri seseorang, dimana mereka inginmendapatkan hasil yang banyak tanpa bekerja.8.

live, deleyed atau repeat ;Highlights atas dasar deleyed atau repeat ;c HakHak Radio ;Audio Feed atas dasar live, deleyed atau repeat ;Highlights atas dasar deleyed atau repeat ;d= Internet ;Audio Feed atas dasar live, deleyed atau repeat ;Highlights atas dasar deleyed atau repeat ;Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor : 10/HKI.HAK CIPTA/2016/PN.Niaga.Sby.Periklanan dan Promosi ; 2992225 0 002255 s nnn nnneBranding FIFA dan Perlindungan Merek Dagang ;Properti Intelektual ;Sub Lisensi ;Hakhak Eksibisi Publik

( Hakhak Areal Komersial ) ;710Bahwa Hak Media untuk tayangan Piala Dunia Brazil 2014 di wilayah RepublikIndonesia didalam realisasinya Penggugat telah memberikan Sub Lisensi untukTayangan Free to Air TV Broadcaster yaitu Antara Lain ANTV dan TV One,sedangkan untuk tayangan berbayar atau Pay TV Broadcaster yaitu antara lainK.Vision dan VIVA Sky Internet mobile Rights ke Domikado ;Bahwa terhadap Hakhak Ekshibisi Publik atau Hakhak areal Komersial atauuntuk kepentingan Komersial, Penggugat telah menunjuk

yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2015 yangdilaksanakan di Desa Salolampe, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajanedan Kepulauan;Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya padaKantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelishakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Maros untukmengumumkan kepada khalayak publik

secaralisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilanmenunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuatdan menjadi bagian dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh pemohon dan pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik

pembuangan air dan sanitasi, dan bangunanpengairan lainnya;d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenagalistrik;g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;I. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;j. fasilitas keselamatan umum;k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;I. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik

Umum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 wajib diselenggarakan olehPemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintahatau Pemerintah Daerah.Dalam hal Instansi yang memerlukan Pengadaan Tanahuntuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 adalah Badan Usaha Milik Negara, tanahnyamenjadi milik Badan Usaha Milik Negara.Pasal 13Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakanmelalui tahapan:a. perencanaan;b. persiapan;c. pelaksanaan; dand. penyerahan hasil.Pasal 19(1) Konsultasi Publik

rencana pembangunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untukmendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dariPihak yang Berhak.(2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak danmasyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan ditempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau ditempat yang disepakati.Putusan Nomor 17/G/2018/PTUN.MTRHalaman 20(3)(4)(5)(6)Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud padaayat (2

rencana pembangunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (38)dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasirencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.(2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhakdan masyarakat yang terkena dampak sertadilaksanakan di tempat rencana pembangunanKepentingan Umum atau di tempat yang disepakati.(3) Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilandengan surat

rencana pembangunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat(3) dilaksanakan untuk mendapatkankesepakatan lokasi rencana pembangunandari Pihak yang Berhak.Konsultasi Publik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan melibatkanPihak yang Berhak dan masyarakat yangterkena dampak serta dilaksanakan di tempatrencana pembangunan Kepentingan Umumatau di tempat yang disepakati.Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapat dilakukanmelalui perwakilan dengan surat kuasa daridan

Bahwa dalam perkara tersebut tampak jelas permasalahanpokok adalahterkait hubungan hukum perdata antara Para Penggugat danTergugat sehingga secara hukum tidak ada hubungan denganTurut Tergugat sebagai Badan Hukum Publik yang bertugasmengatur dan mengawasi bank. Oleh karena itu, ParaPenggugat telah mencampuradukkan antara permasalahanperdata dengan kewenangan hukum publik yang dimiliki TurutTerguQat; 22 oo 2 n 2224. Bahwa menurut M.

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa gugatan Penggugat dengan maksud dantujuan sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas ;DALAM EKSEPSI ;Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telahmengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat adalah kaburkarena menarik Turut Tergugat dengan alasan tidak memberikanjawaban yang memuaskan tentang permohonan Mediasi sementarayang menjadi permasalahan pokok adalah hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat,sedangkan Turut Tergugat sebagai Badanhukum Publik

bertugas mengatur dan mengawasi Bank,oleh karenaitu Para Penggugat telah mencampur adukkan antara permasalahanperdata dengan kewenangan hukum publik yang dimiliki oleh TurutTerguagat;Menimbang bahwa, tentang eksepsi Turut Tergugat mengenaiGugatan kabur tersebut akan dipertimbangkan sebagai beriktut :Menimbang bahwa setelah majelis memperhatikan gugatan danjawaban dari Turut Tergugat meskipun tidak secara tegas di sebutkandalam eksepsi namun hanya diuraikan dalam jawabannya bahwaantara para penggugat

Seharusnya TERGUGAT sebagai pejabat publik harus benarbenar teliti sebelum mengambilkeputusan karena hal tersebut dipersyaratkan dalam azasazas umumpemerintahan yang baik, apalagi ini menyangkut kepentingan hukumpeserta lelang.

Putusan terhadap sengketa TataUsaha Negara adalah putusan terhadap sengketa hukum publik(mempunyai karakter hukum publik) yang berlaku tidak hanya padapara pihak yang bersengketa saja;2) Pasal 1 angka 6 UndangUndang No.5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka12 UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo UndangUndang No.51Tahun 2009) menentukan Tergugat adalah Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkanwewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya,yang digugat oleh orang atau badan

Putusan Nomor 585 K/TUN/2015.3) Dari ketentuan 1) dan 2) tersebut diatas, disimpulkan bahwapemberian TNKB masuk kategori Kepentingan Umum atau untukkepentingan pelayanan publik, sehingga tidak bisa dihentikan/diputusoleh Majelis Hakim PT.TUN, sebagaimana diatur dalam Pasal 49huruf b UU No.5 Tahun 1986;d. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4), UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi Permohonan penundaansebagaimana dimaksud dalam ayat (2);a.

Bahwa pengadaan TNKB 2015 ini dibiayai anggaran Negara dariAPBN Polri, sehingga apabila pengadaan tidak terlaksanamengakibatkan tidak terserapnya anggaran Negara tersebut dan bilaterjadi penundaan akan berakibat tidak selesainya seluruh pekerjaanyang berdampak terganggunya pelayanan publik kepada masyarakat;Berdasarkan uraian di atas mohon Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil;3.

Selain menghambatdalam pemberian pelayanan publik hal tersebut dapatmenimbulkan kekacauan hukum karena para penggunakendaraan tersebut tidak dapat memperoleh tanda nomorkendaraan yang merupakan identitas kendaraan bermotordimaksud, yang pada akhirnya akan menimbulkan tindakankriminalitas dengan menggunakan TNKB yang tidak dibuat olehinstansi yang berwenang membuat TNKB dimaksud.