Ditemukan 864114 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 09-12-2013 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3379 K/Pdt/2012
Tanggal 9 Desember 2013 — TN. H. ADE JUHANA VS. NY. KIE WANG LANG alias NY. LANNI
155 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa lebih jelasnya lagi, Tergugat dalam hal pengambilanbarang dilakukan secara berulangulang dan terus menerus,dimana atas tiaptiap pengambilan barangbarang tersebutseringkali pembayarannya tidak dilunasi atau menunggak bahkantidak melakukan pembayaran sama sekali, dengan kata lainTergugat mengambil barang kepada Penggugat dibayarnya hanyasebagian, kemudian mengambil barang lagi dibayar hanyasebagian pula, bahkan Tergugat mengambil barang yangpembayarannya ditangguhkan dan hal ini terjadi secara
    Bahwa adapun perincian masingmasing pengambilan barangbarang berupa kain dari Penggugat oleh Tergugat, yang barudibayar sebagian dan yang belum dibayar sama sekali adalahsebagai berikut (berdasarkan bonbon bukti pengambilan barang):10.11.12.13.14..
    sebesarRp1.293.000,(satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);Pengambilan barang tanggal 10 Mei 1999, sisa yang belumdibayar sebesar Rp176.000,(seratus tujuh puluh enam riburupiah);Pengambilan barang tanggal 22 Mei 1999, belum dibayar sebesarRp472.500,(empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);Pengambilan barang tanggal 22 Mei 1999, belum dibayar sebesarRp12.371.750, (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ributujuh ratus lima puluh rupiah);Pengambilan barang tanggal 24
    Juni 1999, sisa yang belumdibayar sebesar Rp12.536.000, (dua belas juta lima ratus tigapuluh enam ribu rupiah);Pengambilan barang tanggal 24 Juni 1999, belum dibayar sebesarRp2.523.000,(dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);Pengambilan barang tanggal 8 Juli 1999, belum dibayar sebesarRp10.773.500,(Ssepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu limaratus rupiah);Pengambilan barang tanggal 28 Juli 1999, belum dibayar sebesarRp5.400.000,(lima juta empat ratus ribu rupiah);Pengambilan barang
    Bahwa setiap ditagih untuk membayar kewajiban kepadaPenggugat, Tergugat selalu menundanunda pembayaran denganalasan akan dibayar kemudian, dan berjanji akan menyelesaikankewajibannya tersebut kepada Penggugat;9.
Register : 30-07-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN KEBUMEN Nomor 149/Pid.B/2013/PN.Kbm
Tanggal 23 September 2013 — MASTIYADI Als. YADI Bin MANGUN WISASTRO
2653
  • 60 X pasangan ,jika 3angka belakang cocok maka akan dibayar 400 X pasangan dan jika 4 angka cocoksemua maka akan dibayar 2500X dari pasangan pembeli bila 2 angkaRp.1.000 ,kalau keluar dapat Rp. 60.000 kalau beli 3 angka Rp. 1.000 kalau keluardapat Rp.400.000 ,kalau beli 4 angka Rp. 1.000, kalau keluar mendapat Rp.2.500.000 begitu berlaku kelipatannya ;Bahwa nomor berapa yang keluar akan diketahui pada jam 23.00 wib diinternet ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan
    60 X pasangan ,jika 3 angkabelakang cocok maka akan dibayar 400X pasangan dan jika 4 angka cocok semuamaka akan dibayar 2500X dari pasangan pembeli yaitu bila beli 2 angka Rp.1.000,kalau keluar dapat Rp. 60.000,kalau beli 3 angka Rp. 1.000 ,kalau keluardapat Rp. 400.000 ,kalau beli 4 angka Rp. 1.000 kalau keluar mendapat Rp. 2.500.000 begitu berlaku kelipatannya ; e Bahwa terdakwa mengaku baru (satu) bulan menjual nomor togel dan tidak adaizinnya ;e Bahwa omzet terdakwa Rp.400.000, (empat ratus
    SemporKebumen ; == nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnne Bahwa cara terdakwa menjual kupon togel apabila ada orang yang membelinomor Togel Hongkong ditulis dalam Nota Bonggol yang sampul depanbertuliskan MJ Mekar Jaya berikut Nominal uang dalam Nota rangkap 2yang sudah ditulis sesuai dengan jumlah uang pasangan dan selanjutnyapembeli menyerahkan uang tunai sesuai jumlahpasangannya ;e Bahwa pemasang dikatakan menang apabila Jika ada yang cocok dengannomor yang keluar, jika 2 angka belakang cocok akan dibayar
    60 Xpasangan ,jika 3 angka belakang cocok maka akan dibayar 400X pasangandan jika 4 angka cocok semua maka akan dibayar 2500X dari pasanganpembeli yaitu bila beli 2 angka Rp. 1.000,kalau keluar dapat Rp. 60.000,kalau beli 3 angka Rp. 1.000, kalau keluar dapat Rp. 400.000, kalau beli 4angka Rp. 1.000 kalau keluar mendapat Rp. 2. 500.000 begitu berlakukelipatannya ;11e Bahwa dalam menjalankan penjualan kupon togelnya terdakwa tidakmemiliki izin dari pihak yangberwenang ;e Bahwa sifat permainan ini
    60 Xpasangan ,jika 3 angka belakang cocok maka akan dibayar 400X pasangan dan jika 4angka cocok semua maka akan dibayar 2500X dari pasangan pembeli yaitu bila beli 2angka Rp. 1.000,kalau keluar dapat Rp. 60.000, kalau beli 3 angka Rp. 1.000, kalau keluardapat Rp. 400.000, kalau beli 4 angka Rp. 1.000 kalau keluar mendapat Rp. 2. 500.000begitu berlaku kelipatannya ; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi
Putus : 17-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2205/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 17 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRAKINDO UTAMA
208 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp88.195.393.826,007. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp176.702.493.971 ,008.
    Putusan Nomor 2205/B/PK/Pjk/2018 Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 176.702.493.971,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 176.702.493.971,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (88.507.100.145,00)Kelebihan Pajak yang sudahDikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 88.507.100.145,00PPN yang kurang dibayar Rp 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember
    :Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri RpDikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp Dibayar dengan NPWP sendiri RpJumlah pajak yang dapat diperhitungkan RpJumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar RpKelebihan Pajak yang sudahDikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya RpPPN yang kurang dibayar RpMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di29.533.070.241,00883.658.252.817,00155.001.512.485,002.529.933.468,000,001.070.722.769.011,0088.195.393.826,00176.702.493.971 ,000,00176.702.493.971
Register : 24-10-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 12-05-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0294/Pdt.P/2016/PA.Sgta
Tanggal 24 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
138
  • Andi Bustandengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Onno, dan dihadirioleh dua orang saksi masingmasing bernama Usman dan Daniel, denganmas kawin berupa 1 gram emas dibayar tunai dibayar tunai;2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka danPemohon II berstatus perawan 3.
    Adapun yangmenjadi saksi nikah adalah Usman dan Daniel serta dihadiri oleh paratetangga; Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Pemohon Ilberupa 1 gram emas dibayar tunai dibayar tunai; Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka sedang PemohonIl berstatus perawan; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan Mapun semenda;Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut;Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon
    Adapun yangmenjadi saksi nikah adalah Usman dan Daniel serta dihadiri oleh para tetangga;Hal. 4 dari 12 halaman Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Pemohon Il berupa 1 gram emas dibayar tunai dibayar tunai; Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka sedang PemohonIl berstatus perawan; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah,sesusuan Mapun semenda; Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut; Bahwa dari pernikahannya
    Oleh karenanya diperolehfakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Pemohon Ilmenurut hukum Islam dengan tanggal dan tempat sebagaimana tersebut dalampertimbangan ini: Menimbang, bahwa saksisaksi telah menerangkan bahwa wali nikahPemohon Il adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Onno dengandengan mahar berupa 1 gram emas dibayar tunai dibayar tunai;Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh paraPemohon juga telan menjelaskan jika pada pernikahan Pemohon danPemohon Il
    tunai dibayar tunai, dan tidakada larangan serta halangan bagi Pemohon dan Pemohon II untuk menikahsebagaimana diatur dalam Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo.Hal. 8 dan 12 halamanPasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.
Register : 13-02-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 13-08-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 83/PDT/2014/PT SBY
Tanggal 10 Juni 2014 — Pembanding/Tergugat : WIDHI WIDAYANTI Diwakili Oleh : MULYADI,SH.MH
Terbanding/Penggugat : SUHARMINI
6221
  • enam riburupiah) yaitu dibayar pada bulan Juni, Juli, Agustus, September danOktober 2004;Bahwa, setelah pembelian emas sebagaimana tersebut diatas berjalanbaik selanjutnya pada bulan Juni 2004 Tergugat membeli lagi kepadaPenggugat emas seberat 10 gram dengan harga Rp. 1.120.000, (satujuta seratus dua puluh ribu rupiah) dibayar dengan cara mengangsurselama 5 (lima) bulan atau 5 (lima) kali, yakni diangsur mulai bulan Juli,Agustus, September, Oktober dan Nopember 2004, setiap kali angsuransejumlah
    Pada bulan Desember 2005 dibayar ............. Rp. 13.490.400,II. Pada bulan Januari 2006 dibayar .................. Rp. 13.490.400,If. Pada bulan Pebruari 2006 dibayar ................ Rp. 13.490.400,IV. Pada bulan Maret 2006 dibayar ..................... Rp. 13.490.400,Jumlah Rp.53.961.600,8.
    Pada bulan Januari 2006 dibayar .................. Rp. 14.859.000,II. Pada bulan Pebruari 2006 dibayar ................. Rp. 14.859.000,Ill. Pada bulan Maret 2006 dibayar ..................0.
    Pada bulan Pebruari 2006 dibayar .................. Rp. 21.980.000,II. Pada bulan Maret 2006 dibayar ......................
    Pada bulan Maret 2006 dibayar .................... Rp. 22.260.000,II. Pada bulan April 2006 dibayar ...................0 Rp. 22.260.000,Jumlah Rp. 44.520.000,17.
Register : 13-04-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2419 B/PK/PJK/2020
Tanggal 15 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs JOB PERTAMINA PETROCHINA SALAWATI;
16175 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Keluaran yang harus dipungut dibayar sendiri (tarif x 1.a .. 2alau 1.d.9)b. Dikurangi: 16.096.458.330,0016.096.458.330,001.609.645.833,00Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2419/B/PK/Pjk/2020 b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3. STP (pokok kurang bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lainlain 1.609.645.833,00b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) 1.609.645.833,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP d.
    PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)5. Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUPKenaikan Pasal 13 (3) KUPBunga Pasal 13 (5) KUPKenaikan Pasal 13A KUPKenaikan Pasal 17C (5) KUPKenaikan Pasal 170 (5) KUPBunga Pasal 13 (2) KUP juncto Pasal 9 (4f) PPN. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)saoaon 6.
    Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.h) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114531.16/2011/PP/M.VIIIA Tahun 2019, tanggal 29 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00568/KEB/WP.J.07/2017 tanggal 17 April 2017, tentang Keberatan
    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.609.645.833,00b.
Putus : 25-09-2008 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SINGARAJA Nomor 238/PID.B/2008/PN.SGR
Tanggal 25 September 2008 — J.A.A SUPRAPTO, SH.MH.
5321
  • Yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut ; e Berawal dari terdakwa menyuruh saksi I PUTU WIRAWAN untuk mengerjakanproyek KPR BTN di jalan Pulau Obi Singaraja, dengan janji akan membayarlunas pekerjaan proyek KPR BTN, namun setelah Proyek tahap pinising,terdakwa memberikan sebagian Pembayaran Proyek KPR BIN yang telahdiselesaikan dan kemudian terdakwa membayar uang sisa yang masih belumdibayar sebesar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) dengan adanya sisa uangyang belum dibayar oleh terdakwa
    tunai / lunas oleh terdakwa ;Saksi kedua : PUTU WIRAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar sekitar tahun 2004 saksi mengerjakan proyek Perumahan KPRBTN di Pulau Obi Singaraja atas permintaan terdakwa sebanyak 4 (empat) unitdengan perjanjian lisan setelah finising/selesai akan dibayar lunas, denganongkos Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayar olehterdakwa Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) dan yang Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) diberi cek
    Terdakwa menyuruh bersabar agar menunggu cairnya kredit dari PakMade Bagia, karena Terdakwa berulang kali janjijanji saja akanmengembalikan dan karena belum dibayar, maka saksi lapor ke polisi dansekarang terdakwa sudah melunasi hutangnya dibayar dengan uang tunai ; Saksi ketiga : NI LUH NITIANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : e Bahwa benar saksi pernah melihat barang bukti berupa cek senilai Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) karena saksi diberitahu oleh suami saksi yaituPutu Wirawan
    Proyek tersebut sudah selesai, jumlah uangRp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) yang sudah terdakwa serahkanpada saksi korban Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah), sehinggasisanya Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayar ; e Bahwa benar terdakwa sudah memperingatkan pada saksi korban Putu Wirawankalau cek tersebut agar disimpan dahulu, jangan dicairkan karena tidak adadananya, cek tersebut sekedar sebagai bukti bahwa saksi korban masih punyauang senilai Rp. 10.000.000
    Namun oleh terdakwa dibayar Rp.65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) yang Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)dibayar dengan cek pada bulan Juli 2006, yang bias dicairkan pada tanggal 15 September2006 di Bank Mandiri, akan tetapi setelah jatuh tempo tanggal 15 September 2006 cek Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dibawa ke Bank Mandiri untuk dicairkan ternyata cektersebut kosong dan tidak ada dananya, sebagaimana bukti cek No. DD 987087 senilai Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah).
Register : 08-01-2013 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 28-02-2013
Putusan PA SUMENEP Nomor 9/Pdt.P/2013/PA.Smp
Tanggal 31 Januari 2013 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
165
  • Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telahmenikah secara syariat Islam pada 14 April 1986, di dusun Bila Karamat DesaBanbaru Kecamatan Giligenteng Kabupaten Sumenep, wali nikahnya adalah ayahbernama Sirajudin, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)dibayar tunai dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikahPemohon II adalah langsng tanpa berselang waktu serta dihadiri beberapa orang antaralain bernama : P.
    Kabupaten Sumenep, dihadapan persidanganmemberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon IT karena saksi adalah TetanggaPemohon; Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkanpernikahan pada 14 April 1986 di rumah orangtua Pemohon II dusun Bila KaramatDesa Banbaru Kecamatan Giligenteng Kabupaten Sumenep dengan wali ayahbernama Sirajudin dan maskawin berupa uang uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluhribu rupiah) dibayar
    tunai dibayar tunai serta disaksikan 2 orang saksi yang bernamaP.
    Hos Asah; dengan maskawin berupa uang uangsebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;2. Antara Pemohon I dan Pemohon IJ tidak ada hubungan nasab dan hubungansepesusuan yang menghalangi pernikahan ;3.
Putus : 14-08-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2868 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KALIMANTAN ENERGI LESTARI;
12739 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah perhitungan PPNyang Kurang / (lebih) 0 (14.540.046.547) (14.540.046.547)dibayar 0 14.540.046.547 14.540.046.547 3. Kelebihan Pajak yangsudah:a. Dikompensasikan ke Masa pajak berikutnya a a b. Dikompensasikan ke Masa 0 0 :Pajak (karena pembetulan)c. Jumlah (atb) 0 0 4. Jumlah PPN yang masihharus / (lebih) dibayar NIHIL (14.540.046.547) (14.540.046.547) (2.e+3.C). Halaman 2 dari 9 halaman.
    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b. Dikurangi:b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 14.540.046.547,00b.5 Lainlain 0,00b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 14.540.046.547,00e.
    Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar (14.540.046.547,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 Jumlah PPN yang lebih dibayar 14.540.046.547,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 2 Desember 2019, dengan disertai alasanalasannyaHalaman
    Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 75.527 .699.388,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b. Dikurangi:b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 14.540.046.547,00b.5 Lainlain 0,00b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 14.540.046.547,00e.
    Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar (14.540.046.547,00)3 KKelebihan Pajak yang sudah:dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 Wumlah PPN yang lebih dibayar 14.540.046.547,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon
Putus : 19-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Februari 2020 — PT SAGO PRIMA PRATAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27964 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi:b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8.945.812.554c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (8.945.812.554)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 8.945.812.554b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .. (karena Pembetulan) c. Jumlah (a+b) 8.945.812.5544 PPN yang tidak/kurang dibayar (2+3) 5 Sanksi Administrasia.
    Kenaikan Pasal 13 (3) KUP6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 21 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put113450.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00026/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 9 Maret 2017tentang Keberatan
    Jend Sudirman Kav5253 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga dihitung ulang menjadisebagai berikut: Uraian Menurut Majelis(Rp.)PPN Kurang/ (Lebih) Bayar 384.065.47 1Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan 384.065.47 1Jumlah Pajak ymh (lebih) dibayar 768.130.942 Halaman 2 dari 9 halaman.
    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi:b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8.945.812.554c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (8.945.812.554)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 8.945.812.554b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .. (karena Pembetulan) c. Jumlah (a+b) 8.945.812.5544 PPN yang tidak/kurang dibayar (2+3) 5 Sanksi Administrasia.
    Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut113450.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
Putus : 30-01-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 30 Januari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KARYA SUMIDEN INDONESIA
38194 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jatiuwung, KotaTangerang, Banten 15135, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.109.374.413.063,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 12.650.465.175,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 15.786.027.076,00 Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar (Rp 3.135.561.901 ,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 3.135.561.901,00PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00Jumlah PPN yang masih
    harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 15 Maret 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Maret2019;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah
    permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01500/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 Oktober2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2013 Nomor 00316/207/13/055/15 tanggal 6 Agustus 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.824.613.2055.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : Dasar
    Pengenaan Pajak Rp 1.109.374.413.063,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 12.650.465.175,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 15.786.027.076,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar (Rp 3.135.561.901,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya Rp 3.135.561.901,00PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan
Putus : 25-11-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5234/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 25 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PERUSAHAAN GAS NEGARA
559356 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengubah Pajak yang masih harus dibayar dari semula sebesarRp76.361.749.861,00 menjadi Rp1.057.100.566,00:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put002055.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 29 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00949/KEB
    Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri 2.361.161.504c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 6.099.910d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (bc) 2.355.061.594e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan f. Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar (de) 2.355.061.594g. Sanksi Administrasi 1.130.429.565h.
    Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (f+g) 3.485.491.159 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 September 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 9 Desember 2019, dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9Desember 2019:Halaman 2 dari 9 halaman.
    Putusan Nomor 5234 B/PK/Pjk/2020peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi Rp/6.361.749.861,00; dengan perincian sebagaiberikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 516.018.768.429,00 2 Penghitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar 51.601.876.843,00 sendiri3 Jumlah pajak
    yang dapat diperhitungkan 6.099.910,004 Jumlah Pajak yang tidak/kurang dibayar 51.595.776.933,005 Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13(2) KUP 24.765.972.928 006 Pajak yang masih harus dibayar 76.361.749.861,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut002055.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 29 Agustus 2019,tidak dapat dipertahankan
Putus : 20-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173/B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. PHILIP MORRIS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA dan CUKAI
7516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PadaPasal 6 dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut disebutkan bahwa:(1) Biayabiaya dan atau nilainilai yang ditambahkan pada harga yangsebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sebagimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus:a. Berdasarkan bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur, danb.
    Royalti yang dibayar oleh PM Indonesia pada pembuatan danpenjualan rokok tidak berkaitan dengan barang impor yaitu cutfiller.1.
    Untuk tujuanmenentukan nilai pabean, royalti tersebut tidak ditambahkan pada hargayang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar.D.
    Majelis Hakim PengadilanPajak telah nyatanyata mengabaikan fakta hukum yang telah terungkapdan terbukti tersebut.Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor160/PMK.04/2010 terkait dengan biaya yang ditambahkan pada hargayang seharusnya dibayar atau yang seharusnya dibayar adalah (Bukti PK8):*c.
    Biaya yang dibayar oleh pembeli...........b. Nilai dari barang dan jasa berupa:c. Royalty dan biaya lisensi yang harus dibayar oleh pembeli secaralangsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang imporyang dinilai, sepanjang royalty dan biaya lisensi tersebut belum termasukdalam harga yang sebenarnya dibayar dari barang impor yangbersangkutan.d. Nilai setiap bagi..e. Dan seterusnya....d.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1007 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
257278 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Tidak/Kurang Dibayar Rp 39.410.313.999,00b. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 18.916.950.720,00c. Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar Rp 58.327.264.719,00Dengan alasan koreksi bahwa dalam rangka pelaksanaan PutusanMahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember2012.
    Muladi, S.H., halaman 64.Dengan demikian, pajak yang kurang dibayar yang menimbulkankerugian penerimaan negara telah dibebankan dan dan telahdilaksanakan pembayarannya.
    Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut sebagaidasar penetapan pajak terutang yang tidak/kurang dibayar.
    Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar pada hakekatnyamerupakan kerugian pada pendapatan negara. Artinya, untukmelakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negaraharus diketahui, dihitung dan/atau ditetapkan terlebih dahuluberapa pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebutoleh Fiskus melalui penerbitan SKP, dan ini berarti mekanismeadministrasi perpajakan yang harus ditempuh duluan;6.
    Putusan Nomor 1007/B/PK/PJK/2016seharusnya dibayar.
Putus : 21-02-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MERIDIAN SEJATISURYA PLANTATION
218 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sendiri 1.157.656.266 1.164.338.916 6.682.650PM yang dapat diperhitungkan (941.123.931) (143.320.149) 797.803.782PM yang dibayar dengan NPWP sendiri (216.532.335) (216.532.335) 0Jumlah PM (1.157.656.266) (359.852.484) 797.803.782JYumlah PPN Kurang Bayar 0 804.486.4382, 804.486.432Sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0 386.153.487, 386.153.487NYumlah PPN yang masih harus dibayar 0 1.190.639.9199 1.190.639.919 Bahwa dengan Surat Nomor 02.0.3/X/110/III/2013 tanggal 15 Maret 2013,Pemohon Banding mengajukan
    harus dipungut sendiri 11.643.389.156 11.643.389.156 11.643.389.156 0Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 13.466.305.625 13.466.305.625 13.466.305.625Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0 0 0 0UUMLAH 25.109.694.781 25.109.694.781 25.109.694.781 0PK yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.164.338.916 1.164.338.916 1.164.338.916 0PM yang dapat diperhitungkan (143.320.149) (143.320.149) (867.232.101) 723.911.952PM yang dibayar dengan NPWP sendiri (216.532.335) (216.532.335) (216.532.335) 0Jumlah
    sendiri1.164.338.9161.164.338.916 PM yang dapat diperhitungkan(143.320.149)(867.232.101) PM yang dibayar dengan NPWP sendiri216.532.335)(216.532.335) Jumlah PM((359.852.484)(1.083.764.436) Jumlah PPN Kurang Bayar 804.486.432 80.574.480Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 386.153.487 38.675.750Jumlah PPN yang masih harus dibayar 1.190.639.919 119.250.230 Ill.
    )7 PM yang dibayar dengan NPWP sendiri (216.532.335)8 Jumlah PM (1.083.764.436)9 Jumlah PPN Kurang Bayar 80.574.48010 Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 38.675.75011 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 119.250.230 Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan mohonputusan seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put59870/PP/M.XIIIB/16/2015, Tanggal 26 Februari 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan
    S Parman Kav. 28Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan perhitungan Dasar PengenaanPajak, Pajak Terutang dan Pajak yang Masih harus (lebih) dibayar menjadisebagai berikut: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 11.643.389.156,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 13.466.305.625,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00JUMLAH Rp 25.109.694.781 ,00PK yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.164.338.916,00PM yang dapat diperhitungkan Rp (867.232.101,00)PM yang dibayar dengan
Putus : 08-04-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2404 K/Pdt/2014
Tanggal 8 April 2015 — PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT REDJO BHAWONO VS 1. DEKY KRISTANTO, DKK
7546 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebesar Rp81.246.600,00 (delapan puluhsatu juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah);Tunggakan bunga yang belum dibayar sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluhenam juta rupiah);Total tunggakan yang belum dibayar sebesar Rp117.246.600,00 (seratus tujuhbelas juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah);2Perjanjian Kredit Nomor 688/PKRB/IX/2009 tanggal 2 September 2009 denganplafon kredit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):a Tunggakan pokok yang belum dibayar sebesar
    Rp40.277.000,00 (empatpuluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);b Tunggakan bunga yang belum dibayar sebesar Rp21.750.000,00 (dua puluhsatu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Total tunggakan yang belum dibayar sebesar Rp62.027.000,00 (enam puluh duajuta dua puluh tujuh ribu rupiah);3Perjanjian Kredit Nomor 257/PKRB/HI/10 tanggal 30 Maret 2010 denganplafond kredit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Hal. 3 dari 25 hal Put.
    Nomor 2404 K/Pdt/20148101112Tunggakan pokok yang belum dibayar sebesar Rp48.611.000,00 (empat puluhdelapan juta enam ratus sebelas ribu rupiah);Tunggakan bunga yang belum dibayar sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluhempat juta lima ratus ribu rupiah);Total tunggakan yang belum dbayar sebesar Rp73.111.000,00 (tujuh puluh tigajuta seratus sebelas ribu rupiah);Sehingga total kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibayarkankepada Penggugat sebesar Rp252.384.600,00 (dua ratus lima puluh dua jutatiga
    koma lima persen) setiap bulan:Tunggakan pokok yang belum dibayar sebesar Rp40.277.000,00 (empat puluhjuta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);Tunggakan bunga yang belum dibayar hingga bulan April 2013 sebesarRp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);Total tunggakan yang belum dibayar sebesar Rp67.277.000,00 (enam puluhtujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);3 Perjanjian Kredit Nomor 257/PKRB/II/10 tanggal 30 Maret 2010 denganPlafond Kredit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh
    juta rupiah) dengan bunga1,4% (satu koma empat persen) setiap bulan:a Tunggakan pokok yang belum dibayar sebesar Rp48.611.000,00 (empat puluhdelapan juta enam ratus sebelas ribu rupiah);Tunggakan bunga yang belum dibayar hingga bulan April 2013 sebesarRp25.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);Total tunggakan yang belum dibayar sebesar Rp73.811.000,00 (tujuh puluh tigajuta delapan ratus sebelas ribu rupiah);Sehingga total kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibayarkankepada
Putus : 29-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 71/Pid.B/2011/PN. YK
Tanggal 29 Maret 2011 — MUHAMMAD JUNIANTO
635
  • membayar sewa sepeda motor Honda grand dansisanya terdakwa gunakan untuk keperluannya seharihari ; Bahwa selanjutnya terdakwa sampai jatuh tempo tidakmengembalikan sepeda motor Honda grand dan padatanggal 11 September 2009 terdakwa datang lagi kerumah saksi Jatu) Dwi Wibowo dengan maksud untukmeminjam kembali sepeda motor 1 (satu) unit SuzukiSmash AB4894Qg saat itu karena terdakwa masihdipercaya maka diserahkan sepeda motor tersebutdengan kesepakatan sewa selama 3 (tiga ) bulan /90hari dan telah dibayar
    lunas' sebesar Rp. 150.000, (seratuslima puluh ribu rupiah) ;bahwa setelah habis masa sewanya kemudian diperpanjangselama 1 (satu) bulan dan uang sewa Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) telah dibayar lunas ;bahwa pada tanggal 10 September 2010 Terdakwa datanglagi kerumah dan menyewa lagi 1 (satu) buah sepedamotor Suzuki Smash tahun 2005 dengan nomor Polisi AB4894 QG selama 3 (tiga) bulan dengan harga sewaRp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) per hari dan olehTerdakwa uang sewanya sudah dibayar lunas
    lunas sebesarRp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;bahwa setelah habis masa sewanya disambung lagi selama1 (satu) bulan ;bahwa pada tanggal 10 September 2010 Terdakwa datanglagi kerumah dan menyewa lagi 1 (satu) buah sepedamotor Suzuki Smash tahun 2005 dengan nomor Polisi AB4894 QG selama 3 (tiga) bulan dengan harga sewa Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) per hari dan oleh14Terdakwa uang sewanya sudah dibayar lunas sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) ;bahwa pada waktu mengasihkan sepeda
    lunas sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ; bahwa setelah habis masa sewanya kemudian diperpanjangselama 1 (satu) bulan dan uang sewa Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) telah dibayar lunas ; bahwa pada tanggal 10 September 2010 Terdakwa datanglagi kerumah dan menyewa 1 (satu) buah sepeda motorSuzuki Smash tahun 2005 dengan nomor Polisi AB4894 QGselama 3 (tiga) bulan dengan harga sewa Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) per hari dan oleh Terdakwa uang18sewanya sudah dibayar lunas
Putus : 20-08-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 382/B/PK/PJK/2014
Tanggal 20 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ADINDO HUTANI LESTARI
3527 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Latar Belakang;1Pada tanggal 5 Maret 2010, Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN Nomor 00001/207/06/727/10 dengan rincian sebagai berikut: Keterangan Menurut WP Menurut KoreksiTerbandingPajak Masukan dapat diperhitungakan 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00)Dikompensasikan ke masa berikutnya 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00PPN yang kurang dibayar 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00Sanksi Adm Pasal 13 ayat (3) Ketentuan 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00Umum dan Tata Cara PerpajakanJumlah
    YMH Dibayar 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 2 Pada tanggal 31 Mei 2010, Pemohon Banding mengajukan permohonankeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN tersebut;Pada tanggal 14 Januari 2011, Terbanding telah menerbitkan PemberitahuanBerdasarkan penelitian Terbanding,dinyatakan bahwa bukti pendukung yang diajukan Pemohon Banding dapatmenunjukkan bahwa transaksi tersebut benar adanya sehingga Pajak Masukandapat dikreditkan, karenanya terdapat cuKetentuan Umum dan Tata CaraNamun, pada tanggal
    Terbanding telah menerbitkan keputusankeberatan yang cacat hukum, karena tidak sesuai dengan fakta, hasil penelitiankeberatan dan dokumen pendukungnya;Bahwa dengan demikian, tidak seharusnya terdapat pajak yang kurang dibayar,dengan perhitungan sebagai berikut: Keterangan Menurut Pemohon = Menurut Koreksi yangBanding Terbanding DibatalkanPajak Masukan dapat diperhitungakan 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00Dikompensasikan ke masa berikutnya 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00PPN yang kurang dibayar 0,00 9.000.000,00
    KEP150/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 22 Februari 2011, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Februari 2006 Nomor00001/207/06/727/10 tanggal 5 Maret 2010, atas nama: PT Adindo Hutani Lestari,NPWP: 01.680.475.9727.001, alamat di Komplek Inhutani I Tideng Pale SesayapBulungan, Kalimantan Timur, dengan Perhitungan jumlah Pajak yang terutang danyang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:Pajak Keluaran Rp
    0,00Pajak Masukan yang dapat dipertitungkan PPN Rp 9.000.000,00Pajak yang Kurang (lebih) dibayar (Rp 9.000.000,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanke Masa Pajak Berikutnya Rp 9.000.000.00PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13(3)Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Rp S700Pajak yang Masih Harus Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put36884/PP/M.
Register : 12-10-2018 — Putus : 02-11-2018 — Upload : 29-12-2018
Putusan PA JEMBER Nomor 2021/Pdt.P/2018/PA.Jr
Tanggal 2 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
134
  • halhal sebagai berikut: Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 15Februari 1982, di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember; Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara AgamaIslam sebagai berikut : Wali Nikah Arum (ayah kandung P2) ; Saksi nikah masing masing bernama (1) Giman alamat di Desa TugusariKecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dan (2) Arum alamat di DesaTugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ; Maskawin / mahar berupa Uang Rp.10.000 dibayar
    tunai telah dibayar tunai ;hal. 1 dari 8 hal.
    Nomor 2021/Pdt.P/2018/PA.Jr Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga ParaPemohon; Saksi tahu Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada Tanggal 15 Februari1982 di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikuthadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undanganlainnya; Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Arum (ayah kandungP2) dengan maskawin berupa Uang Rp.10.000 dibayar tunai telah dibayar tunai; Yang menikahkan Arum
    petani, bertempattinggal di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Para Pemohon; Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Pemohon II padaTanggal 15 Februari 1982, di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ; Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Arum(ayah kandung P2) dengan maskawin berupa Uang Rp.10.000 dibayar
    tunaitelah dibayar tunai ; Yang menikahkan Arum (ayah kandung P2) sebagai Kuasa dari wali nikahtersebut ; Saksi tahu saat itu Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Il berstatusPerawan ; Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ;hal. 4 dari 8 hal.
Register : 12-10-2018 — Putus : 21-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PA JEMBER Nomor 2018/Pdt.P/2018/PA.Jr
Tanggal 21 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
90
  • mengajukan halhal sebagai berikut: Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 05Agustus 2000, di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember; Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara AgamaIslam sebagai berikut : Wali Nikah Fatli (ayah kandung P2) ; Saksi nikah masing masing bernama (1) Saryo alamat di Desa TugusariKecamatan Bangsal Kabupaten Jember dan (2) Fatli alamat di Desa TugusariKecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ; Maskawin / mahar berupa Uang Rp.50.000 dibayar
    tunai telah dibayar tunai ;hal. 1 dari 8 hal.
    Nomor 2018/Pdt.P/2018/PA.Jr Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi Ayah Pemohon; Saksi tahu Pemohon dan Pemohon Il telah menikah pada Tanggal 05 Agustus2000 di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikuthadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga olen para undanganlainnya; Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Fatli (ayah kandungP2) dengan maskawin berupa Uang Rp.50.000 dibayar tunai telah dibayar tunai; Yang menikahkan Fatli (ayah
    diDusun Sumber Cating RT.002 RW.014 Desa Tugusari Kecamatan BangsalsariKabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Ayah Pemohon; Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Pemohon II padaTanggal 05 Agustus 2000, di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ; Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Fatli(ayah kandung P2) dengan maskawin berupa Uang Rp.50.000 dibayar
    tunaitelah dibayar tunai ; Yang menikahkan Fatli (ayah kandung P2) sebagai Kuasa dari wali nikahtersebut ; Saksi tahu saat itu Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatusPerawan ;hal. 4 dari 8 hal.