Ditemukan 35874 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengugasa pengusaha penguasaan pengguata penguasaha
Penelusuran terkait : Kejahatan terhadap penguasa umum Pelanggaran terhadap penguasa umum
Pengadilan PN KALABAHI Perdata Tanah
Putus : 14-08-2014 — Upload : 15-05-2015
Putusan PN KALABAHI Nomor 1/Pdt.G/2014/PN Klb
Tanggal 14 Agustus 2014 — - Drs. GODVRIED KAITUKA - MARKUS MOLANA
76 — 37
  • tersebut dibagi menjadi 2(dua) bagian yaitu Maritaing A danMaritaing B;e Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai 1(satu) bidang tanah tersebut adalahbapak Daud Banik, kemudian setelah adanya berita acara penyelesaian tanahtersebut tanah menjadi milik dari Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat perihal Surat tanda penerimaanLaporan dari Polres Alor (vide T.1), Surat keterangan tentang Risalah Kintal yang dihuniMarkus Molana diatas tanah Arua Piau yang dibuat oleh Suku Pelindung Penguasa
    keterangan saksisaksi dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat selama13persidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan bahwa telah terjadi tindakan pemaksaandilakukan oleh Penggugat terhadap Bapak Daud Banik sebagai pemilik tanah tersebut dalampenerbitan Sertipikat Hak Milik No : 171 tanggal 14 Maret 2013 sebagaimana dalil bantahandari Tergugat sedangkan surat yang diajukan Tergugat Surat keterangan tentang RisalahKintal yang dihuni Markus Molana diatas tanah Arua Piau yang dibuat oleh Suku Pelindung Penguasa
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 27-04-2021 — Putus : 06-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 24-K/PM.I-07/AD/IV/2021
Tanggal 6 September 2021 — Oditur:
Suhartono, S.H.
Terdakwa:
Ferdinand Erich Pongmanguki
154 — 44
  • Sedangkan mengenai perluasan pengertiandalam waktu perang, di dalam Pasal 58 KUHPMdijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktuperang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebutsedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatuekspedisi militer, atau untuk memberantas suatukekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untukmemelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakansuatu permintaan bantuan militer dari penguasa yangberhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.Tugastugas yang diperintahkan
Pengadilan PT PADANG Perdata
Putus : 16-08-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PT PADANG Nomor 89/PDT/2017/PT.PDG
Tanggal 16 Agustus 2017 — KORNELLIS, CS LAWAN SUMARNI, CS
31 — 13
  • olehtergugat A.1 (Sumami) tersebut diatas teryata Tergugat E tanoa melakukanpenelitian yang cermat dan teliti tentang asal usul dan kepemilikan objek perkaraserta suratsurat dan alas hak yang dipakai oleh Tergugat A.1 telah menerbitkansaja sertifikat hak milik Nomor 77/Desa Baing tanggal 19 mai 1990, surat ukurNo.455/1989 tanggal 23 November 1989, perouatan Tergugat E yangmenerbitkan sertifikat tersebut adalah perouatan yang melanggar hakpenggugat sebagai perouatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa
    mengajukanpermohonan penegasan haksertifikat ternadap objek perkara sub kepadaTergugat E adalah perbuatan yang melanggar hak penggugat sebagaiperbuatan melawan hukum (On Recht matige Daads);Menyatakan perbuatan tergugat E yang telah menerbitkan sertifikat hak milkNomor 77/Desa Baing tanggal 19 mai 1990, surat ukur No.455/1989 tanggal23 November 1989 atas objek perkara sub keatas nama Tergugat A.1(Sumarni) adalah perouatan yang melanggar hak penggugat sebagaiperouatan melawan hukum yang dilakukan penguasa
Pengadilan PN MALINAU Pidana Umum Perjudian
Register : 21-02-2014 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN MALINAU Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Mal
Tanggal 6 Maret 2014 — SANTOSO Als AKIM Bin AHMAD
63 — 25
  • Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenangyang telah memberi izin untuk mengadakan perjudianitu ;1. Tentang Unsur Barang siapa Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dengandihadapkannya Terdakwa SANTOSO Als AKIM Bin AHMAD yangkebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam suratdakwaan diakui dan dalam keadaan sehat jasmani maupunrohaninya serta mampu bertanggung jawab secara hukum,dengan demikian unsur ke1 telah terpenuhi ;2.
    Tentang unsur Kecuali kalau ada izin dari penguasa yangberwenang yang telah memberi izin untuk mengadakanperjudian itu ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi,keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang buktiyang diajukan dipersidangan didapati fakta fakta Hukumbahwa penyelenggaraan judi sabung ayam yang dilakukan olehsaksi CANRING dan KASDIANTO serta terdakwa AKIM tidakmendapat izin dari pihak yang berwenang ;Menimbang, berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakimberpendapat kalau
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Perjudian
Register : 13-04-2012 — Putus : 29-05-2012 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN PADANG Nomor 194/PID.B/2012/PN.Pdg
Tanggal 29 Mei 2012 — HERMAN Pgl CAMEN, ANDRI SURYA Pgl ANDI danRAHMAN Pgl MAN
26 — 1
  • Rahman PglMan, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekira Jam.03.10 atau setidaktidaknya pada suatu waktupada bulan Februari dalam tahun 2012, bertempat di depan Toko Sepatu Hero Jalan Tepi Pasang KecamatanPadang Bart Kota Padang atau setidak tidaknya pada suatu waktu tempat yang masih termasuk daerah ukumPengadilan Negeri Padang, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yangdapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah
    Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakanperjuadian itu Ad.l. Unsur Barang siapa;Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yangdapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan para terdakwa yaituTerdakwa I. Herman Pgl Camen, Terdakwa II. Andi Surya Pgl Andi dan Terdakwa II.
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Umum Perjudian
Register : 14-04-2014 — Putus : 14-04-2014 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 45/Pid.B/2014/PN.Kray
Tanggal 14 April 2014 — Terdakwa I.YUDHI INDRIYANTO Bin SUYANTO TerdakwaII.ARYO SUHENDRO Bin MUHAMMAD SAKRI Terdakwa III.EKO KRISDIYANTO Bin SUTRISNO Terdakwa IV.RINGGA HERMAWAN Bin SUHADI
27 — 3
  • Menyatakan bahwa Terdakwa I YUDHI INDRIYANTO Bin SUYANTO, Terdakwa II ARYO SUHENDRO Bin MUHAMMAD SAKRI, Terdakwa III EKO KRISDIYANTO Bin SUTRISNO, dan Terdakwa IV RINGGO HERMAWAN Bin SUHADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang sebagaimana diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo
    berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di Persidangan, MajelisHakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur dalamdakwaan alternative Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 303 bis Ayat (1) ke2 KUHP joPasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1 Barangsiapa2 Turut serta main judi3 Yang diadakan di jalan umum; atau; di dekat jalan umum; atau di tempat yang dapatdimasuki khalayak umum;4 Tanpa iin dari penguasa
    Perjudian, UndangUndang RI No. 8 Tahun 1981 tentangKUHAP, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan; MENGADILI1 Menyatakan bahwa Terdakwa I YUDHI INDRIYANTO Bin SUYANTO, Terdakwa IIARYO SUHENDRO Bin MUHAMMAD SAKRI, Terdakwa III EKOKRISDIYANTO Bin SUTRISNO, dan Terdakwa IV RINGGO HERMAWAN BinSUHADTL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut sertamain judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkanuntuk itu tidak ada ijin dari penguasa
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Umum Perjudian
Putus : 20-09-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 262 / Pid.B / 2016 /PN Skt.
Tanggal 20 September 2016 — I. WARDI II. SUROTO.
33 — 4
  • Ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapatdikunjungi umum, Kecuali ada Izin dari Penguasa yang berwenangyang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;Ad. 1.
    Unsur kut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapatdikunjungi umum, Kecuali ada Izin dari Penguasa yang berwenang yangtelah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,Yang dimaksud dengan permainan judi dalam unsur ini adalah tiaptiappermainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan padaumumnya bergantung kepada untunguntungan saja dan juga kalaupengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaanpemain.
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum Perjudian
Putus : 16-12-2014 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 164/PID.B/2014/PN Pwt
Tanggal 16 Desember 2014 — SUNAR Bin KARTO MIHARJO(Terdakwa)
24 — 2
  • Main judi tersebut tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang ;Ad. 1.
    Main judi tersebut tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganterdakwa menjual nomor Togel atau Judi Hongkong dirumahnya KelurahanArcawinangun RT. 02, RW. 06 Kec.
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 24-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 15-07-2020
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 69-K/PM.III-19/AD/IV/2019
Tanggal 19 Juni 2019 — Oditur:
Sumaryo, SH
Terdakwa:
Manuel Yohan Womsiwor
50 — 25
  • Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkanKesatuan tanpa jjin sah dan menjadi perkara ini, seluruhwilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaandarurat perang yang ditentukan oleh penguasa yangberwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupunkesatuan Kodim 1701/Jayapura tidak sedang dipersiapkanuntuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapahal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannyadengan mengemukakan
    keadaankeadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh OditurMiliter di depan persidangan serta setelah menghubungkannyaantara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh faktafaktahukum sebagai berikut :Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkanKesatuan tanpa jjin sah dan menjadi perkara ini, seluruh wilayahNegara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perangyang ditentukan oleh penguasa
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Perjudian
Register : 13-06-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 22-10-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 304/Pid.B/2016/PN Smn
Tanggal 23 Juni 2016 — * Pidana SUYATNO Als. SUMO Bin SASTRO SURADI Alm
48 — 5
  • hak;Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 304/Pid.B/2016/PN.SmnMenimbang, bahwa Tanpa hak disini berarti perbuatan yangmelanggar hukum tertulis (peraturan perundangundangan) dan atauasasasas hukum umum dari hukum tidak tertulis;Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1974disebutkan bahwa Pemerintah mengatur penertiban perjudian denganjiwa dan maksud undangundang ini, sehingga dengan demikian dapatdiartikan bahwa setiap jenis permainan judi hanya dapatdiselenggarakan/ diadakan dengan izin dari penguasa
    (pemerintah) yangberwenang sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, izindiberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakahPemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau PemerintahKabupaten/Kota;Menimbang, bahwa selanjutkan akan dipertimbangkan apakahterdakwa ada hak dalam menawarkan kepada khalayak umum untukbermain judi jenis nomor toto gelap (togel) Hongkong tersebut?
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 19-10-2010 — Putus : 11-04-2011 — Upload : 10-08-2011
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor PUT/119-K/PM.I-01/AD/X/2010, 11-04-2011
Tanggal 11 April 2011 — KOPDA ANDI SOPIAN
43 — 11
  • Undangundangtersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian waktuperang, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertianwaktu damai.Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan waktu perangadalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperangatau turut berperang dengan negara lainnya.Sedang mengenai perluasan pengertian dalam waktu perang, didalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggapdalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebutsedang diperintahkan
    untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer,atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan,atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakansuatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam halterjadi suatu gerakan pengacauan.Dengan demikian di luar keadaankeadaan tersebut di atas, berartisuatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkansecara acontrario, pasukan tersebut berada dalam waktu damai.Bahwa berdasarkan keterangan
Pengadilan PT PALU Pidana Umum Perjudian
Register : 21-03-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PT PALU Nomor 36/PID/2016/PT PAL
Tanggal 19 April 2016 — HAZIZUL HAKIM alias HASIM
97 — 22
  • ParigiMoutong atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenangmengadili dan memeriksa perkara ini, "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalauada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izinuntukmengadakan perjudian itu", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengancaracara antara lain sebagai berikut: Bahwa pada tempat sebagaimana diuraikan
    Menyatakan Terdakwa HAZIZUL HAKIM alias HASIM terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ikut serta main judiditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yangberwenang" sebagaimana diatur dan diancam 303 Bis ayat (i)ke2KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAZIZUL HAKIM alias HASIMberupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangiselama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dan;3.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 19-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 99/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 6 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : Sihol Tambunan Diwakili Oleh : Rita Leyde Simanjuntak, SH
Pembanding/Penggugat II : Marnasib Tambunan Diwakili Oleh : Rita Leyde Simanjuntak, SH
Terbanding/Tergugat I : Marnaek Tambunan
Terbanding/Tergugat II : Badan Perkreditan Rakyat NBP Lima
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Toba Samosir
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Desa Baruara
43 — 22
  • Hal inimenunjukkan bahwa Penggugat keberatan atas penerbitan Sertipikat tersebutyangmenurut Penggugat tidak sesuai dengan prosedur penerbitan sertipikat hakatas tanah.Bahwa kebijakan penguasa ataupun keputusan Pejabat Tata UsahaNegara yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, yang dianggap olehPenggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum diatur secara spesifik, yaknikeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, danfinal (Sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009)
    Artinya untuk perbuatan penguasa (pejabat Tata UsahaNegara) yang bersifat konkret, individual, dan final tidak bisa digugat kePengadilan Negeri karena sudah ada forum lain, yaitu Pengadilan Tata UsahaNegara yang berwenang memeriksanya.Dari hal tersebut di atas dapat terlihat dengan jelas yangdipermasalahkan oleh Penggugat adalah keputusan Pejabat Tata UsahaNegara berupa Sertipikat Hak Milik yang menimbulkan kerugian (akibat hukum)bagi Penggugat, dengan demikian jelaslahn bahwa gugatan Penggugatmerupakan
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 12-02-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 30-K/PM I-02/AU/II/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — Aidil Fitra Lubis, Pratu NRP 538466
34 — 20
  • Undangundangtersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian waktuperang, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian waktudamai.Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan waktu perangadalah suatu jangka wakiu di mana suatu negara sedang berperangatau turut berperang dengan negara lainnya.Sedang mengenai perluasan pengertian dalam waktu perang, didalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggapdalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebutsedang diperintahkan
    untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer,atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan,atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakansuatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam halterjadi suatu gerakan pengacauan.Maka dengan demikian, di luar keadaankeadaan tersebut di atas,berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jikaditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam waktudamai.Bahwa berdasarkan keterangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 05-11-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1176 K/Pdt/2014
Tanggal 5 Nopember 2014 — SAYUTI GELAR BILAL melawan ERI YURISMAN gelar Dt. Rajo Mangkuto, dan kawan-kawan
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat A.1 yang mengajukan permohonansertifikat/oenegasan hak atas tanah terperkara kepada Tergugat C tanpapersetujuan dari Penggugat adalah perbuatan pelanggaran hakPenggugat sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matige daaq);Menyatakan perbuatan Tergugat C yang tidak melakukan penelitian yangcermat atas permohonan sertifikat/oenegasan hak yang dilakukanTergugat A.1 tanpa meneliti asalusul harta terperkara adalah perbuatanpelanggaran hak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yangdilakukan penguasa
    Menyatakan Perbuatan Tergugat C yang tidak melakukan penelitian yangcermat atas permohonan sertifikat/oenegasan hak yang dilakukanTergugat A.1 tanpa meneliti asal usul harta terperkara adalah perbuatanpelanggaran hak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yangdilakukan Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad);7.
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Putus : 07-10-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 20-K/PM.I-05/AD/VII/2013
Tanggal 7 Oktober 2013 — Shadad Abdulah Serda/21090108660988
89 — 44
  • Sedang mengenai perluasan pengertian dalam waktu perang, didalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalamwakiu perang, jika oleh penguasa Militer kesatuan tersebut sedangdiperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untukmemberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untukmemelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatupermintaan bantuan militer dari Penguasa yang berhak dalam hal terjadisuatu gerakan pengacauan.
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 08-02-2013 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 19-06-2013
Putusan PN MARTAPURA Nomor 43/Pid.B/2013/PN.MTP
Tanggal 6 Maret 2013 — HARIANSYAH Als ARI BIN (Alm) JOHANSYAH
134 — 2
  • RAJIDING Als DIDING BIN (Alm) ABDUL TALIB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang .4.Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 4 ( Empat ) bulan;5.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
    BIN (Alm) ABDUL TALIB, pada hari Senin tanggal 11Desember 2012 , sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalambulan Desember 2012, atau setidaktidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Desa AbumbunJaya Rt. 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar atau setidaktidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, ikut serta mainjudi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungioleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa
    BASRI, terdakwa IV.RAJIDING Als DIDING BIN (Alm) ABDUL TALIB, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak turut serta main judiyang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum sedangkanuntuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang .Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut masingmasing dengan pidanapenjaraselama 4 ( Empat ) bulan;5.
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 28-07-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 152/Pid.B/2015/PN Bjn
Tanggal 28 Juli 2015 — Herbet Edison Tarigan Ad P. Tarigan
36 — 6
  • SINAGA, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, /kut serta main judidi jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapatdikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yangtelah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, sebagaimana dalamsurat dakwaan Subsidair pasal 303 bis ayat (1) Ke 2 KUHP;4.
    Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalanumum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijindari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untukmengadakan perjudian itu :Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bahwa berdasarkanfaktafakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 14Mei 2015 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa I.Herbet Tarigan ad P. Tarigan di Desa Sumodikaran, Kec.
Pengadilan PA LUMAJANG Perdata Agama
Register : 08-06-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 01-08-2018
Putusan PA LUMAJANG Nomor 363/Pdt.P/2018/PA.Lmj
Tanggal 17 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
  • selama ini telah hidup dalamrumah tangga sebagai suami istri merasa telah menikah akan tetapi tidakmempunyai bukti surat nikah dan setelah pemeriksaan di persidangan secarasyari pernikahan Para Pemohon sah, saat ini Para Pemohon sangatmembutuhkan Pengesahan Nikah sebagai bukti pernikahan Para Pemohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk darikitab AlAsybah Wannadhoir halaman 83 yang selanjutnya diambil alihSebagai pendapat Majelis sebagai berikut : CSW W ae Bree are rTArtinya : Penguasa
Pengadilan PA TEMANGGUNG Perdata Agama
Register : 26-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA TEMANGGUNG Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Tmg
Tanggal 9 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 0
  • Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.TmgMenimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan dispensasi kawinbagi anaknya yang kurang umur tersebut sudah selayaknya mendapatkanpelayanan dari penguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui pengadilansebagai pelayan dalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan qaidahfiqhtyyah yang berbunyi :drboll beic ac JI le plo VI 8 paiArtinya: " Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebutPermohonan Pemohon