Bukti Penginapan berupa BillBahwa benar pertanggung jawaban penggunaan komponen dilakukandengan system ad cost.

Bukti akomodasi berupa invoiceBahwa benar pertanggung jawaban penggunaan komponen dilakukandengan system ad cost.

Jerau Ferdinandus dantetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.Bahwa untuk pembayaran pekerjaan harus didahului dengan pengajuanRPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat oleh Vitus Akong, STselaku Kepala Pelaksana dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, STselaku Pengawas kepada Terdakwa selaku Bendahara, dan untukpembayarannya harus mendapatkan persetujuan dari Drs.

Jerau Ferdinadus dan tetapmenyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.Hal. 13 dari 73 hal. Put. No. 964 K/Pid.Sus/201414= Bahwa penggunaan dana subsidi untuk pembayaran pekerjaan harusterlebih dahulu mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuatoleh Vitus Akong, ST selaku Kepala Pelaksana dan disetujui oleh PetrusPaulus Syukur, ST selaku Pengawas dan untuk pembayarannya harusmendapat persetujuan dari Drs.

Jerau Ferdinadus dan tetapmenyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.= Bahwa penggunaan dana subsidi untuk pembayaran pekerjaan harusterlebih dahulu mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuatoleh Vitus Akong, ST selaku Kepala Pelaksana dan disetujui oleh PetrusPaulus Syukur, ST selaku Pengawas dan untuk pembayarannya harusmendapat persetujuan dari Drs.

Jerau Ferdinandus dantetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.= Bahwa Terdakwa selaku Bendahara dalam Pelaksanaan PembangunanUSBSLBN Borong memiliki tugas dan tanggung jawab :1 Menyiapkan Keuangan pembangunan USBSLBN Borong.2 Mengeluarkan keuangan pembangunan atas perintah Ketua KomitePembangunan USB dan membuat pertanggungjawabannya.3 Menyiapkan pembukuan tentang penerimaan dan pengeluaran.4 Membukukan dan memelihara seluruh inventaris milik KomitePembangunan.5 Dalam

Jerau Ferdinandus dantetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.Hal. 49 dari 73 hal. Put.

. 310/Pid.B/2017/PN.Smg Halaman 13asli, sehingga pihak Bank percaya, nasabah harus melampirkan SuratKeterangan Usaha, Foto Copy KTP suami istri, Foto Copy Kartu Keluarga,foto copy sertifikat tanah, foto copy surat nikah, dan tambahan Surat PBB,yang selanjutnya dilakukan survey oleh pihak bagian survey dari Bank BRIunit Ngaliyan Kota Semarang;Bahwa saksi Pada saat itu saya hanya melakukan pengecekan KTP yangdilampirkan oleh pelaku lewat aplikasi anderoid dan selanjutnya dilakukanpengecekan lewat System

pada saat itu terlihatasli, sehingga pihak Bank percaya, nasabah harus melampirkan SuratKeterangan Usaha, Foto Copy KTP suami istri, Foto Copy Kartu Keluarga,foto copy sertifikat tanah, foto copy surat nikah, dan tambahan Surat PBB,yang selanjutnya dilakukan survey oleh pihak bagian survey dari Bank BRIunit Ngaliyan Kota Semarang;Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu saya hanya melakukanpengecekan KTP yang dilampirkan oleh pelaku lewat aplikasi anderoid danselanjutnya dilakukan pengecekan lewat System

diblokir dengan jaminan Sertifikat tanah an.AHMAD SUKIRANNo.SHM : 6395 Kel.Batursasi Mranggen Demak, luas tanah 134 M2;Bahwa Saksi menerangkan Untuk yang mengajukan kridit atas namaAHMAT SUKIRAN maka pembayaran angsuran Rp.1.988.900,pembayaran angsuran dilakukan pada bulan maret dengan jatuh tempo tg10, sehingga karena ditabungan masih ada sisa uang Rp.4 juta makatabungan tersebut diblokir, Karena bisa pencairkan terhadap nasabahtersebut karena proses pengajuan dari awal sudah benar dan dicek di SID(system

mendapat informasibahwa para pelaku tersebut pada saat ini sudah diamankan di PolrestabesSemarang, nasabah harus melampirkan Surat Keterangan Usaha, FotoCopy KTP suami istri, Foto Copy Kartu Keluarga, foto copy sertifikat tanah,foto copy surat nikah, dan tambahan Surat PBB, yang selanjutnyadilakukan survey oleh pihak bagian survey dari Bank BRI unit SemarangBarat Kota Semarang; Bahwa Saksi Pada saat itu saya melakukan pengecekan kebenaran NIKKTP dan atas nama yang dilampirkan oleh pelaku lewat system

BRI yanglangsung terhubung Kemendagri, dan selanjutnya dilakukan pengecekanlewat System Informasi Debitur (SID), yaitu. melakukan pengecekanriwayat pinjam dari pelaku yang ada di kantor, dan memang benaridentitas yang muncul sesuai dengan foto copy KTP yang dilampirkan,hanya fotonya yang tidak Nampak, dan pada saat dilakukan surveydirumah sesuai KTP, pelaku juga diminta untuk menunjukkan KTP aslinya,sedangkan untuk sertifikat tanah, tidak saya lakukan pengecekan ke BPNkarena pinjaman dibawah Rp.100.000.000

BPR = MandiriDhanasejahtera pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dan dalamproses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuai denganStandart Operasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak sesuai denganketentuan dalam perbankan yakni kredit fiktif dan cross collateral yaitukredit tanpa adanya survey usaha & jaminan, tanpa adanya laporan analisakredit, laporan keuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral, tanpaadanya pengecekan SID (System Informasi Debitur) / (BI Checking)Halaman

BPR ManadiriDhanasejahtera Madiun pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dandalam proses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuaidengan Standart Operasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak sesualdengan ketentuan dalam perbankan yakni kredit fiktif dan cross collateralyaitu kredit tanpa adanya survey usaha & jaminan, tanpa adanya laporananalisa kredit, laporan kKeuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral,tanpa adanya pengecekan SID (System Informasi Debitur) / (BI Checking

MandiriDhanasejahtera pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dan dalamproses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuai denganStandart Operasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak Ssesuai denganketentuan dalam perbankan yakni kredit fiktif dan cross collateral yaitukredit tanpa adanya survey usaha & jaminan, tanpa adanya laporan analisaHalaman 43 dari 65 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Madkredit, laporan kKeuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral, tanpaadanya pengecekan SID (System

MandiriDhanasejahtera pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dan dalamproses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuai dengan StandartOperasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak sesuai dengan ketentuan dalamperbankan yakni kredit fiktif dan cross collateral yaitu kredit tanpa adanyasurvey usaha & jaminan, tanpa adanya laporan analisa kredit, laporanHalaman 51 dari 65 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Madkeuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral, tanpa adanya pengecekanSID (System

BPR MandiriDhanasejahtera pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dan dalamproses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuai dengan StandartOperasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak sesuai dengan ketentuan dalamperbankan yakni kredit fiktif dan cross collateral yaitu kredit tanpa adanyasurvey usaha & jaminan, tanpa adanya laporan analisa kredit, laporankeuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral, tanpa adanya pengecekanSID (System Informasi Debitur)/(BI Checking) terhadap

Nomor 478 K/Pdt.Sus Arbitrase/20132 Pembayaran kedua sejumlah 3 milyar rupiah akan di lakukan padatgl 7 Mei 2010;3 Pembayaran ketiga sejumlah 2.5 milyar rupiah akan di lakukandengan syarat testing dan commissioning telah dilakukan dandiperkirakan sesuai scedule pada tanggal 24 Mei 2010;4 Pembayaran keempat sejumlah 2.5 milyar rupiah akan di lakukandengan syarat proses testing dan commissioning seluruhperangkat MEP kecuali pekerjaan fire system dilaksanakanselama seminggu dan diperkirakan sesuai scedule

pada tanggal 31Mei 2010;5 Pembayaran kelima sejumlah 2.5 milyar rupiah akan di lakukandengan syarat proses testing dan commissioning seluruhperangkat MEP selesai dilaksanakan termasuk system Fire kecualisystem pendinganan (air Conditioned) dan diperkirakan sesuaiscedule pada tanggal 10 Juni 2010;6 Pembayaran keenam sejumlah 7.5 milyar rupiah akan di lakukanpada saat proses serah terima sesuai Surat Perintah Kerja No. 001/SPK/ADB/ II.07 Pasal 47, selesai dilakukan tanggal 21 Juni 2010;7 Selanjutnya

tersebut belum dipenuhi Termohon,maka tidak ada kewajiban bagi Pemohon untuk melaksanakan pembayaranatas sertifikat yang telah terbit sebagaimana dimaksud dalam poin 7kesepakatan yang tertuang dalam notulen rapat tersebut;Adapun isi kesepakatan poin 4 sampai dengan poin 6 yang tercantum dalamnotulen rapat tanggal 1 Mei 2010 yakni dikutip sbb.:4, Pembayaran keempat sejumlah 2.5 milyar rupiah akan di lakukan dengansyarat proses testing dan commissioning seluruh perangkat MEP kecualipekerjaan fire system

Pembayaran kelima sejumlah 2.5 milyar rupiah akan di lakukan dengansyarat proses testing dan commissioning seluruh perangkat MEP selesaidilaksanakan termasuk system Fire kecuali system pendinganan (airConditioned) dan diperkirakan sesuai scedule pada tanggal 10 Juni 2010;6.

mendaftarkan merek GYMKHANA dengandaftar nomor IDM000463482 yang telah terdaftar pada tanggal 04 Maret 2015,sedangkan merek milik Penggugat yang masih dalam masa pengumumandengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek milik PenggugatGYMKHANApendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang terlebihpada tanggal 06 September 2018 dengan unsur kata Sehinggadahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, karena NegaraIndonesia dalam penerapan hukum dibidang merek berlaku system

Saksi Nugraha Hadinata; Bahwa saksi tahu Penggugat, dengan Tergugat saksi kenal dan denganTurut Tergugat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual saksi tahu, Bahwa saksi pernah terlibat dalam event HIN Gymkhana 2012,dikhususkan untuk mengurus segala sesuatu baik Racing Committee untukkegiatan slalomnya, dimana Eventnya terdiri dari kontes mobil, kontessound system, DJ, lomba foto, pameran modifikasi mobil, lomba slalom,lomba makanan yang diselenggarakan oleh PT.

Adapunevent/perlombaan yang diadakan dalam HIN Gymkhana adalah kontesmobil, kontes sound system, DJ, lomba foto, pameran modifikasi mobil,lomba slalom, lomba makanan yang diadakan di Jogjakarta, Surabaya,Bali, dan di Jakarta.Bahwa setahu saksi Slalom adalah salah satu cabang olahraga diindonesia yang memakai mobil untuk melewati beberapahandycap/rintangan dengan dihitungan dengan kecepatan waktu telah60sesuai dengan Ketentuan Pasal 1.8 Peraturan Slalom Ikatan MotorIndonesia Edisi : 2019, Ketentuan

Event/perlombaan yang diadakandalam HIN Gymkhana adalah kontes foto, kontes modifikasi mobil, kontesaudio system mobil, Disk Jockey (DJ), kontes Slalom.Bahwa dimana Tanggung jawab saksi dalam event HIN Gymkhana adalahsebagai Organisation Committee (OC) yang bertanggung jawab atasakomodasi, tiket, hotel, catering.Bahwa setahu saksi bahwa Gymkhana adalah Merek untuk event otomotifyang diselenggarakan oleh PT HIN Promosindo dengan nama event HINGymkhana.Bahwa setahu saksi bahwa Gymkhana adalah Merek

Adapunevent/perlombaan yang diadakan dalam HIN Gymkhana adalah kontesfoto, kontes modifikasi mobil, kontes audio system mobil, Disk Jockey (DJ),kontes Slalom.Menimbang,bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti dalam perkaraini, baik bukti Surat maaupun saksi atau ahli ;Menimbang,bahwa buktibukti surat berupa fotokopi yang diajukan oleh ParaPihak tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sebagian sesuaidengan surat aslinya serta telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehinggamenurut

saksiCikwan serta bukti surat yang bertanda bukti P.1 yang berupa SuratKeterangan Jual Beli tertanggal 25 Desember 1987 antara Mazir Mananselaku penjual dan Penggugat selaku pembeliMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk menelitiapakah jualbeli tersebut telah sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa dalam pasal 5 Undangundang No. 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria disebutkan bahwa Hukumtanah nasional kita adalah hukum adat, yang berarti konsepsi, asasasas,lembaga dan system

hukum yang dipergunakan adalah system hukum adat ;Halaman 47 dari 61 Halaman Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN KagMenimbang, bahwa pengertian jual beli tanah menurut hukum adatadalah merupakan perbuatan pemindahan hak, yang sifatnya :1.

Terang ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahperjanjian jualbeli antara Penggugat dengan Mazir Manan telah memenuhisyaratsyarat sebagimana dalam system hukum adat, sebagai berikut :Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tunai adalahpenyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama,yang mana pembayaran tersebut bisa dilakukan secara kontan atau dibayarsebagian;Menimbang, bahwa apabila dicermati buti surat penggugat yangbertanda bukti P1 yang berupa Surat

Satu unit alat berat Komatsu Hydraulic Excavator PC200LC7, S/N:C76666, 143 HP/1950 RPM, Komatsu Diesel Engine SAA6D102E2, Alternator 35A 24V, Auto Decel Batteries 100 Ah/2 x 12 V, Cabin Hearview mirrorRH, Counterweight, Dry type air cleaner, double element, Fuel retil pump,Std Boom 5700 MM, Std Arm 2900 MM Strengthenod, Engine overheat prevention system, Fan guard structure Bucket Std 0.93 M3 SAE, Hydraullc track adjusters feach sidel, Monitor panel, PPC hydraulic control system, starting motor 4,5

KW/24 V x 1, Suction fan, track gunding guard, center section, track roller: PC2007 7 each side, track shoe: 800 MM triple grousher shoe, working linght 2 (bloom and RH), working mode selection system, AM/FH radio, Cap & Overall, general tool kit, spare parts for firat service, parts book operation & maintenance manual tahun beli 2008 olehPT.

SUKMAWATI) pada saat itu berada diSamarinda Kalimantan Timur.Bahwa terdakwa, dengan tujuan untuk melakukan penyelesaian prosesadministrasi aplikasi kredit yang dimaksud diatas, lalu menandatangani sendiri formDebitur atas nama ABDUL MALIK untuk selanjutnya aplikasi tersebut diteruskanmelalui system perusahaan sampai dengan perusahaan melakukan pencairan keuangankepada seseorang yaitu saksi NURWAHIDIN, adapun total pencairan keuangan atasdisetujuinya aplikasi sebagaimana diatas adalah berupa pemindah

FIRST INDOAMERICAN LEASING Cabang Makassar menandatangani berkas Aplikasi kredittersebut, terdakwa telah mengetahui bahwa aplikasi kredit tersebut telah ditanda tanganioleh DEBITOR atas nama ABDUL MALIK dan berdasarkan hal tersebut, maka aplikasikredit tersebut diproses melalui system sampai dengan adanya pencairan pembayaranyang dibuktikan dengan adanya PT.

Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp.) denganHarmonized System Code 0306.31.20, di atau dari wilayah NegaraRepublik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlinat pada Abdomen luar danukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat diatas150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir(Panulirus homarus) dengan Harmonized System Code0306.31.20; ataub. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar danukuran

panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas200 (dua ratus) gram per ekor untuk Lobster jenis lainnyadengan Harmonized System Code 0306.31.20; Bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 45 tahun2009 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan

dan ketentuanpengelolaan lobster sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020; Bahwa ukuran dan berat lobster yang dapat ditangkap dan/ataudikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020 yakni tidak dalamkondisi bertelur yang terlinat pada obdomen luar dan ukuran panjang karapasdi atas 6 (enam) cm atau berat 150 (Seratus lima puluh) gram per ekor untuklobster pasir dengan Harmonized system

danketentuan pengelolaan lobster sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020; Bahwa benar ukuran dan berat lobster yang dapat ditangkap dan/ataudikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020 yakni tidak dalamkondisi bertelur yang terlinat pada obdomen luar dan ukuran panjang karapasdi atas 6 (enam) cm atau berat 150 (Seratus lima puluh) gram per ekor untuklobster pasir dengan Harmonized system

Bahwa ukuran dan berat lobster yang dapatditangkap dan/atau dikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020 yaknitidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada obdomen luar dan ukuranpanjang karapas di atas 6 (enam) cm atau berat 150 (Seratus lima puluh) gramper ekor untuk lobster pasir dengan Harmonized system code 0306.31.20, untuklobster jenis lainnya tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada obdomenluar dan ukuran panjang

Put.No. 2402/K/Pid.Sus/2016BBBBBBBBBBBB420421422423424425Barang (PIB) Nomor O0000000048620061 130000610 untuk 1 set Inverter Mobile XRay System,Merk Toshiba Medical System Corporation, ModelIME 100L, tanggal 30 November 2006 dengan nilaiPajak total Rp24.602.962,00.1 (satu) lembar Asli Dokumen Pemberitahuan ImporBarang (PIB) Nomor O0000000048620061205000635 untuk 1 set Diagnostic XRay System, MerkToshiba Medical System Corporation, Model IME100L, tanggal 05 Desember 2006 dengan nilaiPajak total Rp24.665.420,00.1

(satu) lembar Asli Dokumen Pemberitahuan ImporBarang (PIB) Nomor O0000000048620061207000642 untuk 1 set Diagnostic XRay System, MerkToshiba Medical System Corporation, Model IME100L, tanggal 07 Desember 2006 dengan nilaiPajak total Rp24.665.420,00.1 (satu) lembar Asli Dokumen Pemberitahuan ImporBarang (PIB) Nomor O0000000048620061204000629 untuk 1 set Inverter Mobile XRay System,Merk Toshiba Medical System Corporation, ModelIME 100L, tanggal 07 Desember 2006 dengan nilaiPajak total Rp24.665.420,00.1

Put.No. 2402/K/Pid.Sus/2016BBBBBBBBBBBBBB4204214224234244254261 (satu) lembar Asli Dokumen Pemberitahuan ImporBarang (PIB) Nomor O0000000048620061205000635 untuk 1 set Diagnostic XRay System, MerkToshiba Medical System Corporation, Model IME100L, tanggal 05 Desember 2006 dengan nilaiPajak total Rp24.665.420,00.1 (satu) lembar Asli Dokumen Pemberitahuan ImporBarang (PIB) Nomor O0000000048620061207000642 untuk 1 set Diagnostic XRay System, MerkToshiba Medical System Corporation, Model IME100L, tanggal

MerkToshiba Medical System Corporation, Model IME100L, tanggal 05 Desember 2006 dengan nilaiPajak total Rp24.665.420,00.1 (satu) lembar Asli Dokumen Pemberitahuan ImporBarang (PIB) Nomor O0000000048620061207000642 untuk 1 set Diagnostic XRay System, MerkToshiba Medical System Corporation, Model IME100L, tanggal 07 Desember 2006 dengan nilaiPajak total Rp24.665.420,00.1 (satu) lembar Asli Dokumen Pemberitahuan ImporBarang (PIB) Nomor O0000000048620061204000629 untuk 1 set Inverter Mobile XRay System

Nomor 2402 K/PID.SUS/2016BBBBBBBBBBBBBB421422423424425426427000635 untuk 1 set Diagnostic XRay System, MerkToshiba Medical System Corporation, Model IME100L, tanggal 05 Desember 2006 dengan nilaiPajak total Rp24.665.420,00.1 (satu) lembar Asli Dokumen Pemberitahuan ImporBarang (PIB) Nomor O0000000048620061207000642 untuk 1 set Diagnostic XRay System, MerkToshiba Medical System Corporation, Model IME100L, tanggal 07 Desember 2006 dengan nilaiPajak total Rp24.665.420,00.1 (satu) lembar Asli Dokumen

Untuk kelancaran danoptimalisasinya hasil pekerjaan akan dilakukan system 2 shiftpekerja, yaitu pekerja siang dan pekerja malam;Apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani beritaacara pekerjaan ini pembangunan Gedung kantor KKP Indukmasih mengalami keterlambatan yang signifikan yaitu lebih besardari 10 % (sepuluh persen), maka akan dilaksanakan Rapatpembuktian II (Show Cause Meeting II);Berdasarkan laporan kegiatan selama periode September Oktober 2013 tanggal 14 Oktober 2013 hasil

Untuk kelancaran danoptimalisasinya hasil pekerjaan akan dilakukan system 2 shiftpekerja, yaitu pekerja siang dan pekerja malam;Apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani beritaacara pekerjaan ini pembangunan Gedung kantor KKP Indukmasih mengalami keterlambatan yang signifikan yaitu lebih besardari 10 % (sepuluh persen), maka akan dilaksanakan Rapatpembuktian III (Show Cause Meeting IID);Berdasarkan laporan kegiatan selama periode Nopember Desember 2013 tanggal 19 Desember 2013 hasil

Untuk kelancaran danoptimalisasinya hasil pekerjaan akan dilakukan system 2 shiftpekerja, yaitu pekerja siang dan pekerja malam;3.

DUTA PERSADA gugur secara system elektronik sehingga yangdimenangkan adalah PT. Sumber Wangi Mentaya.Bahwa selanjutnya yang ditetapbkan sebagai pemenang untuk paket pekerjaanPembuatan Kapal Kayu Penangkap Ikan ukuran 10 GT adalah PT. Sumber WangiMentaya dan Terdakwa selaku Direktur dari PT. Sumber Wangi Mentaya bersamaSdr. Ir. ADIE YUSPA, MP.

DUTA PERSADA gugur secara system elektronik sehingga yangdimenangkan adalah PT. Sumber Wangi Mentaya. Bahwa selanjutnya yang ditetapbkan sebagai pemenang untuk paket pekerjaanPembuatan Kapal Kayu Penangkap Ikan ukuran 10 GT adalah PT. SumberWangi Mentaya dan Terdakwa selaku Direktur dari PT. Sumber Wangi Mentayabersama Sdr. Ir. ADIE YUSPA, MP.

Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal 10 GT, 20 GT, 30 GTuntuk body kapal kemudian mesin, system propulsi dan system kemudi,peralatan dan perlengkapan kapal, kelistrikan, untuk alat tangkap ikan padakapal 10 GT dan 30 GT dalam kondisi lengkap, sedangkan pada kapal yang20 GT tidak terdapat alat tangkap ikan, administrasi perijinan berlayar padakapal 10 GT lengkap namun pada kapal yang 20 GT dan 30 GT belum adadan masih dalam proses hingga saat ini, lampu sorot dalam keadaan tidakterpasang

Noneng merupakanpekerjaan utama yang antara lain pekerjaan body kasko kapal kayu, systempropulsi dan system kemudi, perlengkapan kapal, labuh dan elektrikal Bahwa dalam dokumen penawaran milik Sdr. Syahrudin selaku Direktur CV.Nugrah dan Sdr. M. Rusdi selaku Direktur Cabang PT. Sumber WangiMentaya tidak memasukan item pekerjaan yang di sub kontrakkan; Bahwa semua pencairan pembayaran dalam proyek pengadaan kapal 10 GTyang dilaksanakan oleh PT.

MANSYAH yang terdakwagunakan adalah kayu ulin;Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh H. mansyah dalam pembuatan kapalkayu penangkap ikan 10 GT tersebut adalah termasuk pekerjaan utama antara lainpekerjaan body kasko kapal kayu, system propulsi dan system kemudi,perlengkapan kapal, labuh dan elektrikal;Bahwa PT. Sumber Wangi Mentaya sebagai kontraktor pelaksana meminta pihaklain dalam hal ini H.

melakukan pemeriksaanlangsung terhadap Spesifikasi peralatan PLTS yangterpasang di Desa Oebelo, dan berdasarkan hasilpemeriksaan di lapangan kemudian melakukan analisadata dan mengecek spesifikasi apakah sudah sesuaidengan kontrak dokumen penawaran ;Bahwa Barangbarang yang diperiksa adalah :e Modul surya merk Skytech ;e Modul surya merk Ritek ;e BCU merk Shinyoku ;e BCU merk Solsium Inside ;e Accu/Batteray ;e Rumah Batteray ;e Lampu penerangan yang digunakan ;e Kabel power ;91e Kabel instalasi ;e System

Kge Untuk Modul Ritek 50 WP sebanyak 16. unitspesifikasinya :Maximus power (Pmax) 50W + 5%WpOpen circuit Voltagr (VOC) 22,66VShort Circuit Curret (Isc) 3.01AVoltage at Maximus Power (Vmp) 18.05VCurrent at maximum power (Isc) 2.80AMaximum system Voltage 300VFire rating : Class C92Aplication :ClassAe Jenis BCU : Shinyoku (Solar Charge Controller) hasiltemuan 49 unit dan type GPE SHS System Kendali(Solsium Inside) 3 unit ;e Hasil pengujian system untuk arus dan tegangan:Tegangan system : 11.5 volt pada

jam 11.35 wita(normal)Arus system beban 10 watt : 1.27ABahwa untukkerja system dengan menggunakan BCU type GPESHS system kendali (solsium inside) 3 unit bekerjadengan normal (dapat digunakan siang dan malam),sedangkan 1 unit terdapat pada rumah bpk SoleBanamtuan tidak dapat beroperasi sejak dipasangtidak menyala/tidak beroperasi sama sekali ;Bahwa analisa Ahli terhadap Batteray atau Accu PLTSadalah Kegunaan Battery atau Accu berfungsi untukmenyimpan arus/energy listrik yang dihasilkan oleh panelSurya

Eksepsi Kewenangan Absolut;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Dasar1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasan suatuperadilan negara (State Court System) di Indonesia yang dibagi danterpisah berdasarkan yuridiksi atau State Court System atau JurisdictionSystem;Bahwa mengenai sistem pemisahan yuridiksi sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang NomorHalaman 9 dari 126 Putusan

Eksepsi Kewenangan Absolut;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndangDasar 1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasansuatu peradilan negara (State Court System) di Indonesia yang dibagidan terpisah berdasarkan yuridiksi atau State Court System atauJurisdction System, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019tentang tentang Pedoman Penyelesaian

putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugatadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili secaraabsolut, yang pada pokoknya: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Dasar1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasan suatu peradilannegara (State Court System

) di Indonesia yang dibagi dan terpisahberdasarkan yuridiksi atau State Court System atau Jurisdction System,dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman PenyelesaianSengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili PerbuatanMelanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad) :1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad

., melakukanpengecekkan yaitu masuk kedalam hutan dan melakukan pengambilan titiktitikkoordinat menggunakan alat GPS (Global Position System) sedangkan saksiBilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba hanya menunggu di jalan lokasi yangditunjuk saksi Krisman Manik dan Saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin ,Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2007 atas suruhan Terdakwa Ir.

Sitellu Tali Urang Jehe, KabupatenPakpak Bharat, selanjutnya saksi Henri Bakti Tumanggor,S.Hut., melakukanpengecekkan yaitu masuk kedalam hutan dan melakukan pengambilan titiktitikkoordinat menggunakan alat GPS (Global Position System) sedangkan saksiBilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba hanya menunggu di jalan lokasi yangditunjuk saksi Krisman Manik dan Saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin ,Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2007 atas suruhan Terdakwa Ir.

Mhd.Syahddin) telah mengambil titik koordinat di 2 (dua) tempat denganmempergunakan GPS (Global Position System) merek Garmin dan hasilpengambilan titik koordinat di 2 (dua) tempat tersebut diplot (over lay) kePeta Lampiran SK Menteri Kehutanan No. 44/ MenhutI/2005 tanggal 16Pebruari 2005 ternyata areal yang dimohon/ditunjukkan Krisman Maniktersebut, tidak dilokasi yang dimohonkan IPK oleh Muh.

PKFB 600 GT.59,22 tersebut tidak memiliki Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP) dan apabila dilihat dipeta laut dan dikonversikan diGlobal Position System (GPS) posisi kapal ikan An. KM. PKFB 600 GT.59,22 padasaat ditemukan berada diposisi koordinat 04 46 13 U 98 54 08 T termasukwilayah Selat Malaka Perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

PKFB 600 GT.59,22 tersebut tidak memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) dan apabila dilinat dipeta laut dan dikonversikan diGlobal Position System (GPS) posisi kapal ikan An. KM.

PKFB 600 GT.59,22 pada saat ditemukan berada diposisikoordinat 04 46 13 U 98 54 08 T bila dilihat di peta laut dan dikonversikan diGlobal Position System (GPS) termasuk wilayah Selat Malaka Perairan ZonaEkonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 JoPasal 9 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

BINTANG LAUT4801, berada pada posisi 04 46 13 U 98 54 08 T, setelah dikonversikan di Global Posisition System (GPS) dan Peta Lautadalah termasuk Wilayah ZEE Indonesia, yang merupakan wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI).Menimbang, bahwa dari fakta di atas unsur Dengan sengaja di WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah terpenuhi;Ad.3 : Melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan.Menimbang bahwa, usaha perikanan dibidang penangkapan ikan adalahkegiatan usaha

Anselmus Bat dkk, karenatergugat tidak boleh kekosongan tenaga keamanan (satpam);13.Bahwa jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan yang dikerjakan oleh parapenggugat pada tergugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap, terusmenerus dan tidak terputusputus dan telah dilakukan selama lebih dari 3(tiga) tahun berturutturut sehingga tergugat mempekerjakan parapenggugat dengan system Kerja Kontrak adalah jelas tidak sesuai denganpasal 59 ayat (1) dan (2) undangundang nomor 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan

Sakti dengan Penggugat Nyoman Sutaya ,bukti PT.5 yaitu Surat Kontrak Kerja antara Tergugat PT.Rejeki Abadi Saktidengan Penggugat Rahim Mustafar , bukti T.6 yaitu surat Kontrak Kerja antaraTergugat PT.Rejeki Abadi Sakti dengan Penggugat Jamaludin yang menunjukkanadanya hubungan kerja antara Tergugat PT.Rejeki Abadi Sakti dengan ParaPenggugat ;Menimbang, bahwa dari bukti T.7 yaitu Surat Rekapitulasi Absen KaryawanStaff dan Galangan PT.Rejeki Abadi akti periode September 2013 yangmenunjukkan adanya system

MUSTAFAR mulai bekerja sejaktanggal 15 Juli 2002 , Penggugat JAMALUDIN mulai bekerja pada Tergugat sejaktanggal 19 Maret 20013 ;Menimbang, bahwa dalam posita Para Penggugat angka (13) menyatakanbahwa jenis dan sifat pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat padaTergugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap ,terus menerus, dan tidak putusputus dan telah dilakukan selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturutturut , sehinggaTergugat mempekerjakan Para Penggugat dengan system kerja kontrak adalahjelas