Ditemukan 44594 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 02-05-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 K/TUN/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — HELNI, Ag.,M.Si VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA., II. ARDIANSAH,S.Hut;
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • surat yang menjadi objek sengketa dalamperkara a quo adalah dari hasil jawaban para Tergugat yakni Tergugat sampai dengan Tergugat VI dalam Perkara Perdata Nomor3/PDT.G/2015/PN.PLK, pada sidang tanggal 11 Maret 2015, yangmenyatakan Dalam Eksepsi/Tangkisan angka 6 bahwa khusus Tergugat III(Ardiansah, S.Hut.) sesuai dengan ketentuan hukum berdasarkan faktahukum rechtsfeiten terikat dengan ketentuan hukum objektif dengan buktikepemilikan a quo menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Agraria
    Tergugatmengabaikan tahapan prosedur dalam proses penerbitan sertifikatsebagaimana digariskan oleh ketentuan:(a)Pasal 25 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ayat (1)Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksudPasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridismengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasidalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala KantorPertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik juncto Pasal13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria
    Ardiansyah, S.Hut., tetap diterbitkansehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat;Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas KepastianHukum, yakni Tergugat didalam menerbitkan sertifikat atas namaArdiansyah, S.Hut didasarkan atas kekeliruan, ketetapan didasarkanatas keterangan yang tidak benar, mengenai data fisik dan data yuridisdan syarat ketetapan yang telah digariskan dalam peraturan perundangundangan baik Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria
    Putusan Nomor 205 K/TUN/2016 (c.6) Bahwa Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (PMNA/KBPN3/97), Gambar Ukur adalah dokumen tempat mencantumkangambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya sertadata hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut,asimut ataupun sudut jurusan.
    Gambardata fisik/letak tanah dalam Sertifikat HM 13507 sebagai berikut: (c.9) Data di atas menunjukkan adanya perbedaan letak tanah atasNama Ardiansyah, S.Hut., yakni antara yang tertera pada gambarPeta Bidang dengan yang tertera pada gambar sertifikat, sebagaiberikut: Letak Tanah Letak Tanah MenurutMenurut Peta Bidang, Gambar Sertifikat, (c.10) Bahwa berdasarkan Ketentuan sebagaimana diatur pada PP 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Pengadilan PN PRAYA Perdata Tanah
Putus : 07-03-2013 — Upload : 30-05-2013
Putusan PN PRAYA Nomor 58/PDT.G/2012/PN.PRA
Tanggal 7 Maret 2013 — - MUGENI, DKK. - HAJI ABDUL KADIR
49 — 11
  • Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat diKantor K la D Praj Kedistrikan Praj LombokTengah, tertanggal 7 Desember 1966 dan = suratpermohonan untuk mendapat idzin pemindahan hak menurut peraturan Menteri Agraria No.14/1961 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria DaerahTingkat Lombok, telah secara JELAS, TERANG,membenarkan telah terjadi jual beli antara NURALIM (orang tuaPARA PENGGUGAT) dengan HAjJI ABDUL KADIR (TERGUGAT).11.
    Fotokopi surat Permohonan Untuk Mendapat Idzin Pemindahan HakMenurut Peraturan Menteri Agraria tertanggal 7 Desember 1966,yang selanjutnya diberi tanda5. Fotokopi surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Praja,tertanggal 07 Desember 1966, yang selanjutnya diberi tanda6. Fotokopi kwitansi, tertanggal 16 September 1966, yang selanjutnyadiberi tanda7.
    KarangbaliKeliang AMAQ SEMAIL desa dan distrik Praja mengaku dengansesungguhnja dihadapan saksi keliang AMAQ SEMAIL sudah terimawang / sedjumlah Rp.11.000, (Sebelah ribu rupijah wang baru) wangtersebut asalnja dari harga barang 1 tjikar komplet dengan kudanja,serta 3 kwintal padi (EJAAN LAMA), berdasarkan Surat Keterangan yangdibuat di Kantor Kepala Desa Praja, Kedistrikan Praja, Lombok Tengah,tertanggal 7 Desember 1966 dan surat permohonan untuk mendapatidzin pemindahan hak menurut peraturan Menteri Agraria
    No.14/1961yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Tingkat Lombok, telah secara jelas dan terang membenarkan telah terjadi jualbeli antara NURALIM (orang tua Para Penggugat) dengan HAjI ABDULKADIR (Tergugat);wana nn n= Bahwa jual beli tersebut diindikasikan direkayasa dan palsu halini berarti dengan tidak sadar Para penggugat' telah mengakuiterjadinya jual beli antara NURALIM (orang tua Para Penggugat)dengan HAJI ABDUL KADIR (Tergugat) sesuai dengan kwitansi jual bellitertanggal 16
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 29-06-2016 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — YAMES MOGIE VS LEXI J.W. PEPAH, DKK DAN I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO., II. PT. BANK SULUT;
83 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Verp. 1508 pihak Agraria Kota Manado telahmenerbitkan SHM No. 529/Titiwungen tanggal 20 Juni 1987 luas 515 M2atas nama Bernetje Sumanti Janda dari Wellem Sumendap.
    UndangUndang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 tentang peraturandasar Pokokpokok Agraria BAB II Pasal 19;Ayat (1) : Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakanpendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesiamenurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.Ayat (2) : Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:a. Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan Tanah ;b. Pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihannya atas hakhaktersebut;c.
    Eksepsi Kadaluarsa/Lewat Waktu ; Bahwa Tergugat dengan tegas dan jelas menyatakan telah melebihi 90hari sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yangdirubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PeradilanTata Usaha Negara serta UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun1960 tentang Dasardasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang telah diubah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat 2 yang berbunyi : Dalamhal atas suatu
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 29-03-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 103/PID.SUS-LH/2021/PT BDG
Tanggal 15 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : PT. KWANGDUK WORDWIDE Yang diwakili oleh CHOI BYUNG SO Als BYUNG SO CHOI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HASAN NURODIN ACHMAD SH. MH.
117 — 39
  • peradilan Tingkat Banding dan suratsurat yang bersangkutan denganperkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat dengan gugatansebagaimana terdapat dalam surat gugatan tertanggal 11 Agustus 2020terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Register Nomor19/Pdt.G/2020/PN Skb tanggal 11 Agustus 2020 dengan uraian sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan Penggugat adalahsebagai berikut:1.Bahwa sebelum berlakunya UndangUndang Pokok Agraria
    ;Bahwa kemudian pada tahun 1961, Vereeniging voor Christelijike Scholenberkedudukan di Jakarta berganti nama menjadi Himpunan Sekolah Kristenberkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar tanggal 3 Maret1961;Bahwa dengan berlakunya UndangUndang Pokok Agraria, tanah tersebuttelah dikonversi sesuai dengan hakhak di dalam UndangUndang PokokAgraria menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 604 atas namaHimpunan Sekolah Kristen yang didaftar pada tanggal 14 September 1970dan kemudian diterbitkan Hak Guna
    Penggugat atas tanahobjek sengketa berakhir pada tanggal 24 September 1980 karenaJangka waktu hak berakhir, dengan demikian sejak tanggal 24September 1980 Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukumdengan tanah objek sengketa, maka Penggugat tidak lagi memilikialas hak/legal standing untuk melakukan gugatan kepemilikanterhadap objek sengketa;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PerkaraNomor 03/Pdt.G/2014/PN Smi sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) junctoPasal 55 ayat (1) UndangUndang Pokok Agraria
    HakHakBarat, pengertian hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikandan mempunyal bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiriselama jangka waktu paling lama 30 tahun kecuali untuk HGB yangberasal dari konversi hak asing hanya berlaku selama sisa haktersebut dan paling lama 20 tahun atau jangka waktu berakhir palinglambat 24 September 1980;Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor 141//PD T/2021/PT.BDG.Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (3) juncto Pasal 38 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang Pokok Agraria
    , HGB dapat dialinkan danharus didaftarkan karena pendaftaran tersebut merupakan buktitentang sahnya peralihan dan hapusnya hak;Bahwa berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Pokok Agraria,HGB hapus karena:1) Jangka waktu berakhir;2) Dihentikan sebelum waktu berakhir karena sesuatu syarat tidakterpenuhi;3) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktuberakhir;4) Dicabut untuk kepentingan umum;5) Ditelantarkan;6) Tanahnya musnah;7) Sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) UndangUndang PokokAgraria;Bahwa
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 23-03-2022 — Putus : 23-05-2022 — Upload : 24-05-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 105/PDT/2022/PT MKS
Tanggal 23 Mei 2022 — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Bone Diwakili Oleh : Pemerintah RI cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Bone
Terbanding/Penggugat I : IRENE
Terbanding/Penggugat II : JEMMY YOSANTO
Terbanding/Intervensi I : H. ILHAM SAENONG, SE, M. Si
43 — 16
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Bone Diwakili Oleh : Pemerintah RI cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Bone
    Terbanding/Penggugat I : IRENE
    Terbanding/Penggugat II : JEMMY YOSANTO
    Terbanding/Intervensi I : H. ILHAM SAENONG, SE, M. Si
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 25-05-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 7/G/2018/PTUN.TPI
Tanggal 3 Oktober 2018 — SUCIPTO Melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN, 2. NURLAILA
220 — 218
  • Pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, menyebutkan : Untuk menilai kebenaranpernyataan pemohon dan keterangan saksisaksi yang diajukandalam pembuktian hak, Panitia A dapat:a.
    kelurahan Sungai LakamBarat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi KepulauanRiau, dalam hal ini dapat pula diartikan jika Penggugat adalahseseorang dan/atau Pihak yang berkebaratan dan/atau pihak yangmemiliki hak di atas tanah yang masih berstatus quo, namun NAASdengan begitu berani Tergugat menerbitkan Objek Sengketa di atastanah a quo;Bahwa akibat kelalaian dan kesalahan Tergugat dalam menerbitkanobjek sengketa yang telah secara nyata mengabaikan PPPendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria
    UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria;b. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah;c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajakyang berlaku pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional;e.
    Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranHalaman 23 dari 67 Halaman Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN. TPI12.13.14.Tanah;f. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;g.
    Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;h. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;i.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 13-03-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 K/TUN/2014
Tanggal 13 Maret 2014 — N U R M E I Y E T I vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 06 K/TUN/2014.10.oleh Kepala Kantor Pertanahan kecuali kegiatankegiatan tertentu yang olehPeraturan Pemerintah ini atau PerundangUndangan yang berlaku yangbersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain ;Dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas, gugatan yang diajukanterhadap Tergugat telah tepat dan benar ;Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 disebutkan bahwa :Pasal 106 : Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat
    Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan AzasAzasUmum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepatutan, Asas Kecermatan,serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, dengan demikian hal tersebuttelah memenuhi Ketentuan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat(2) huruf adan b UU Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi :(2) Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yangdimaksud pada ayat (1) adalah :a.
    Baik sebagaimana terdapat dalam UndangUndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih danBebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena sebelum SHM objek perkaraa quo diterbitkan maka telah terlebih dahulu dilakukan pengukuran olehTergugat sehingga keluar surat ukur dan Gambar Situasi (GS), setelah itujuga telah pula dilakukan pengumuman terhadap tanah objek SHMdimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 31-12-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 96/PDT/2018/PT JAP
Tanggal 6 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : SARIMO Diwakili Oleh : EVI ERNAWATI KRISTINA SH.
Terbanding/Tergugat : MURATMI
60 — 14
  • Bahwa tanah tersebut telah dilakukan proses pensertifikatan denganmekanisme Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dan telah dilakukanpembayaran oleh masyarakat yang bersertifikat dengan PRONA tersebutmembayar kepada Penggugat;.
    Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat tanggal 8Agustus 1986 dan tanggal 31 Agustus 1987 tidak berdasarkan suatukebenaran hukum karena ukuran dan batasbatas tidak sesuai dengan faktahukum serta adanya ketidakbenaran secara hukum dari pembuatan keduaSurat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat tersebut;.Bahwa dengan Tergugat mengakui tanah sengketa sebagai miliknya danmenyurat ke Kantor Pertanahan menyebabkan ganti rugi dari masyarakatyang telan mengurus sertifikat dengan Proyek Operasi Nasional Agraria
    Menyatakan perbuatan Tergugat dengan mengakui tanah sengketa milikPenggugat sebagai miliknya dan menyurat ke Kantor Pertanahanmenyebabkan ganti rugi dari masyarakat yang telah mengurus sertifikatdengan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) kepada Penggugat tidakdapat dilanjutkan adalah perbuatan melawan hukum;4. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 8 Agustus1986 batal demi hukum;5.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata Tanah
Register : 30-10-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 81/PDT/2018/PT TJK
Tanggal 22 Oktober 2018 — Ir. VIRIYA BHAKTI dkk >< Drs. RICKY YUNNARAGA dkk
197 — 53
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional(BPN), beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 28 GedongTataan Kutoarjo, Gedung Tataan, KabupatenPesawaran, Lampung, yang dalam hal ini telahmemberikan kuasa kepada Candra Cahyadi, ,S.iT.,sebagai Kepala Seksi Penanganan Masalaah danPengendalian Pertanahan, Alandes S.Sos, S.H., M.H.,sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan,Amiruddin, S.SiT., sebagai Kepala Seksi Infrastruktur Halaman 2 dari 16 hal.
    Sertipikat Hak Milik No. 00163/Pagar Jaya dan No. 00164/Pagar Jaya,keduanya atas nama Penggugat/Ricky Yunnaraga yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Turut' Tergugat IV/Kementerian Agraria TataRuang/Badan Peratanahan Nasional/Kantor Pertanahan KabupatenPesawaran;dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan Tergugat Ill, Tergugat Ill dan Tergugat IV telah melakukanperbuatan melawan Hukum;Menyatakan Surat Sporadik atas 2 (dua) bidang tanah tertanggal 12Nopember 2003 atas nama Tergugat Il dan atas nama Tergugat
    Sertipikat Hak Milik No. 00163/Pagar Jaya dan No. 00164/Pagar Jaya,keduanya atas nama Penggugat/Ricky Yunnaraga yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Turut Tergugat I/Kementerian Agraria Tata Ruang/BadanPeratanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran;dengan segala akibat hukumnya; Menyatakan Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV telah melakukanperbuatan melawan Hukum; Halaman 11 dari 16 hal.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 16-01-2019 — Putus : 26-04-2019 — Upload : 01-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 20/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 26 April 2019 — BONGGAL HASIBUAN ALS TONGKU NAPARAS, DKK VS PT. WONOREJO PERDANA, DK
102 — 69
  • yang telah ditandatangani oleh para ketua adat dan dilegalisir di Jakarta College pada tanggal 24 Oktober 1986 dan diketahuio1eh Kepala Kecamatan Barumun Tengah, dan dikuatkan dengan Suratketerangan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan KabupatenTapanuli Selatan No. 590.207/2/1989. yang menerangkan bahwakepemilikan/penguasaan tanah Ulayat Adat didaerah KabupatenTapanuli Selatan masih ada dan diakui sesuai dengan ketentuandalam Pasal 1, 3, dan 5, UU No. 5 tahun 1960 Tentang Dasar Pokokpokok Agraria
    IX/MPR/2001 tentangperbaruan Agraria dan pengelolaan SDA. (Vide Bukti P1, P2, P3, P4);Halaman 3 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN3 Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 1989 para ketua adat dari empat(4) Desa.
    Pasal32 Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang PendaftaranTanah)Bahwa demikian juga dalam Pasal 3 huruf (a) Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang PedomanPenyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adattelah ditegaskan bahwir tidak ada lagi hak ulayat atas tanahtanah yang sudah dipunyai oleh perorangan atau BadanHukum dengan suatu hak atas tanah menurut UUPA, apabila,hal tersebut tanahnya berasal dari tanah ulayat, sedangkandalam perkara a quo tanahnya, berasal
    IX/MPR/2001 tentangperbaruan Agraria dan pengelolaan SDA.
    PeraturanMenteri Agraria/Kepala BPN No.5 Tabun 1999 tentang PedomanPenyelesaian Masalah hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yangmengatur ketentuan khusus tentang hak ulayat, dimana menurutPenggugat Intervensi tanah objek sengketa seluas 1.200 Ha terletak diDesa Ujung Gading Julu kec. Simangambat Kab.
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 25-11-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 09-08-2022
Putusan PT JAYAPURA Nomor 92/PDT/2019/PT JAP
Tanggal 23 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : SEBASTIANUS FATUBUN Diwakili Oleh : ARTHUR KAILOLA,S.H
Terbanding/Tergugat I : TNI AD Cq KODAM TUJUH BELAS CENDRAWASIH Cq KOREM SATU TUJUH TIGA PVB
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq BPN KABUPATEN BIAK NUMFOR
72 — 10
  • Pembanding/Penggugat : SEBASTIANUS FATUBUN Diwakili Oleh : ARTHUR KAILOLA,S.H
    Terbanding/Tergugat I : TNI AD Cq KODAM TUJUH BELAS CENDRAWASIH Cq KOREM SATU TUJUH TIGA PVB
    Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq BPN KABUPATEN BIAK NUMFOR
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 30-05-2023 — Putus : 04-01-2024 — Upload : 04-01-2024
Putusan PN SURAKARTA Nomor 119/Pdt.Bth/2023/PN Skt
Tanggal 4 Januari 2024 — Cq Kantor Cabang Solo, Slamet Riyadi
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kab Sukoharjo
27 — 28
  • Cq Kantor Cabang Solo, Slamet Riyadi
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kab Sukoharjo
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 18-01-2024 — Putus : 25-03-2024 — Upload : 23-04-2024
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Unr
Tanggal 25 Maret 2024 — Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang- Badan Pertanahan Nasional ATR/ ATR Kabupaten Semarang
35 — 25
  • Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang- Badan Pertanahan Nasional ATR/ ATR Kabupaten Semarang
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 31-08-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 40/Pdt.G/2021/PN LBB
Tanggal 26 Januari 2022 — Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN
Turut Tergugat:
5. Otoritas Jasa Keuangan OJK
98 — 6
  • Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN
    Turut Tergugat:
    5. Otoritas Jasa Keuangan OJK
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 14-10-2021 — Putus : 16-11-2022 — Upload : 16-11-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Tjk
Tanggal 16 Nopember 2022 — ., MKn
5.Kantor Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) / BPN Kota Bandar Lampung
145 — 20
  • ., MKn
    5.Kantor Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) / BPN Kota Bandar Lampung
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 05-02-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Unr
Tanggal 27 April 2021 — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
99 — 23
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
Pengadilan PN JANTHO Perdata
Register : 25-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN JANTHO Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Jth
Tanggal 20 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 12
  • Aceh Besar, sebagai Tergugat VIIIKepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Nasional KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah Tol Sigli Banda Aceh, tempatkedudukan Jalan. T.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 02-12-2019 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3321 K/Pdt/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — HADI SUPARTO LAMIDI Bin JOYOKARTO Alias HAMIDI, VS Drs. MARSIS, M.Pd. Bin JOYOKARTO DK
123 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bin JOYOKARTO, bertempat tinggal diDusun Gerung, Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, KabupatenNgawi;Termohon Kasasi;DanPEMERINTAH RI Cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANGCq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KAKANWILBADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TIMUR Cq KEPALAKANTOR BADAN PERTANAHAN' NASIONAL NGAWI,berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Margomulyo, KecamatanNgawi, Kabupaten Ngawi:;Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 08-07-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 3400/Pdt.G/2019/PA.Cbn
Tanggal 8 Oktober 2019 —
21 — 15
  • Fotokopi Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan PertanahanNasional Kabupaten Bogor No. xxxxxxxxx tertanggal 05 Juli 2019, buktitersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asiliternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;Bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan,yang intinya tetap pada gugatan dan mohon putusan dengan dikabulkan untukseluruhnya;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yangterjadi dalam persidangan
    Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berhargaoleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2, yang telah diajukan olehPenggugat berupa Fotokopi Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BadanPertanahan Nasional Kabupaten Bogor No. 2351/Ket.300.8/VII/2019 tertanggal05 Juli 2019, bukti tersebut menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 9147/ Bojong Kulur, Kecamatan
Pengadilan PN KISARAN
Register : 10-05-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN KISARAN Nomor 11Pdt.P2016PN Kis
Tanggal 31 Mei 2016 —
22 — 9
  • 1715 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Kelurahan Bunut Barat;Bahwa Almarhum FADLI tersebut telah meninggal dunia, disamping adameninggalkan seorang istri dan 2 (Dua) orang anak sebagaimana tersebut diatas, jugaHal dari 9 Putusan Nomor 633/Pid.B/2013/PN.Kisada meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 252 M7, yang terletak di DesaKelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan ProvinsiSumatera Utara sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor. 334 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Agraria
    , yang terletak di Desa Kelurahan Bunut BaratKecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi SumateraUtara sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor. 334 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Agraria Tingkat II Asahan;3.