Ditemukan 13824 data
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
PANCA TRISNA T.
536 — 134
Berdasarkan AJB Nomor : 263/BRK/1989 tanggal 13 Juni 1989berubah kepemilikannya kepada Hendro Susantio, kemudianberdasarkan AJB Nomor : 343/II//K/BK/1991 tanggal 26 September1991, maka pada tanggal 12 Maret 1992 berubah kepemilikan kepadaBenny Gosal.Y Berdasarkan AJB No. 5 BRK/ 1993 tanggal 11 Maret 1993 beralihkembali kepemilikan an.
Haji Raijan Daeng Kanang pada tanggal 26 Maret 1991berdasarkan AJB tanggal 21 April 1979 Nomor : 1065/Brk/1979,maka berubah kepemilikannya kepada Darmawan Waluyo.Y Berdasarkan AJB Nomor : 263/BRK/1989 tanggal 13 Juni 1989berubah kepemilikannya kepada Hendro Susantio, kemudianberdasarkan AJB Nomor : 343/II//K/BK/1991 tanggal 26 September1991, maka pada tanggal 12 Maret 1992 berubah kepemilikankepada Benny Gosal. Berdasarkan AJB No. 5 BRK/ 1993 tanggal 11 Maret 1993 beralihkembali kepemilikan an.
Berdasarkan AJB Nomor : 263/BRK/1989 tanggal 13 Juni 1989berubah kepemilikannya kepada Hendro Susantio, kemudianberdasarkan AJB Nomor : 343/II//K/BK/1991 tanggal 26 SeptemberHalaman 25 dari 111 Putusan Nomor1178/Pid.B/2020/PN Mks.1991, maka pada tanggal 12 Maret 1992 berubah kepemilikankepada Benny Gosal. Berdasarkan AJB No. 5 BRK/ 1993 tanggal 11 Maret 1993 beralihkembali kepemilikan an.
Berdasarkan AJB Nomor : 263/BRK/1989 tanggal 13 Juni 1989berubah kepemilikannya kepada Hendro Susantio, kemudianberdasarkan AJB Nomor : 343/II//K/BK/1991 tanggal 26 September1991, maka pada tanggal 12 Maret 1992 berubah kepemilikankepada Benny Gosal. Berdasarkan AJB No. 5 BRK/ 1993 tanggal 11 Maret 1993 beralihkembali kepemilikan an.
BENNY GOSAL berdasarkan AktaJual Beli No. 343/II/BRK/1991 .tanggal 26 September 1991,PPATAndi Massappi. dan ada pencatatan Sertifikat tanggal 30 September1994 No. 630122985301, surat 21094 surat diambil rakyat KO danpencatatan tersebut dihapus berdasarkan putusan M.A No.3903Halaman 38 dari 111 Putusan Nomor1178/Pid.B/2020/PN Mks.K/Pdt/1998 dan dimenangkan oleh sipemegang sertifikat ain BENNYGOSAL. Lalu kemudian diterbitkan sertifikat pengganti blangko barukarena hilang, penerbitan, tg!
IRMA ARIANI, SH
Terdakwa:
Dra. Hj. BUNSUHARI BASO TIKA Binti BASO TIKA
145 — 18
sengaja turut sertadalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukanperbuatan, untuk selurun atau sebagian ditugaskan untuk mengurus ataumengawasinya, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagaiberikut : Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor :2500/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009 terdakwa menjabat sebagai anggotaDPRD Kabupten Jeneponto yang berdasarkan pasal 343
Jeneponto terdakwasecara tidak langsung telah dengan sengaja turut serta dalam pemboronganmaupun pengadaan pekerjaan sebagaimana diuraikan di atas melalui ANDIARDIN NUZUL MUHIDDIN (anak kandung terdakwa) padahal pada saat ituberdasarkan pasal 343 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD dan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010Halaman 10 dari 110 Putusan Nomor 90/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mkstentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRDseharusnya terdakwa
atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor :2500/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009 terdakwa menjabat sebagai anggotaDPRD Kabupten Jeneponto yang berdasarkan pasal 343
Jenepontoberdasarkan pasal 343 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD dan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD, sebagai anggota DPRDKab.
pada ayat (1) huruf a diwujudkandalam membentuk peraturan daerah bersama Kepala Daerah;(3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkandalam membahas dan menyetujui rancangan APBD bersama Kepala Daerah;(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdiwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.(5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalamkerangka representasi rakyat di daerah.Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 343
70 — 35
EZRA TUMIMOMOR, MPA; Bahwa, berdasarkan SP2DPembayaran biaya pelayanan TamuNo. 343/SP2D/DPPKAD/2010 tanggal08 Pebruari 2010 sebesarRp.50.000.000, ., SP2D Pembayaranbiaya pelayanan Tamu No.427/SP2D/DPPKAD/2010 tanggal 12Pebruari 2010 sebesarRp.50.000.000, ., SP2D Pembayaranbiaya pelayanan Tamu No.443/SP2D/DPPKAD/2010 tanggal 17Pebruari 2010 sebesarRp.50.000.000, , SP2D PembayaranHal 37 dari 106 Hal. Put.
Bank Sulteng Cabang Bungku;Bahwa, berdasarkan SP2D Pembayaran biayapelayanan Tamu No. 343/SP2D/DPPKAD/2010 tanggal08 Pebruari 2010 sebesar Rp.50.000.000, ., SP2DPembayaran biaya pelayanan Tamu No.427/SP2D/DPPKAD/2010 tanggal 12. Pebruari 2010sebesar Rp.50.000.000, ., SP2D Pembayaran biayapelayanan Tamu No. 443/SP2D/DPPKAD/2010 tanggal17 Pebruari 2010 sebesar Rp.50.000.000, , SP2DPembayaran biaya pelayanan Tamu No.442/SP2D/DPPKAD/2010 tanggal 17.
sebesarRp. 40.000.000, ;83)SP2D No. 2290/SP2DLS/DPPKAD tanggal 16 Juni2010, pembayaran biaya ATK kebutuhan bidangpendapatan pada percetakan Ruwana Ink sesuai SPKNo. 028/10/Kontrak/DPPKAD/2010 tanggal 03 Meisebesar Rp. 43.201.500,84)SP2D No. 1001/SP2DLS/DPPKAD tanggal 31 Maret2010, pembayaran kepada Desa penerima ADD sebesarRp. 16.360.000.000, ;85)SP2D No. 396/SP2DLS/DPPKAD tanggal 10 Pebruari2010, biaya perjalanan dinas dalam daerah dalamrangka bulan bakti PBB sebesar Rp. 389.350.000,86) SP2D No. 343
. 40.000.000, ;83) SP2D No. 2290/SP2DLS/DPPKAD tanggal 16 Juni 2010,pembayaran biaya ATK kebutuhan bidang pendapatan pada160percetakan Ruwana Ink sesuai SPK No.028/10/Kontrak/DPPKAD/2010 tanggal 03 Mei sebesar Rp.43.201.500,84) SP2D No. 1001/SP2DLS/DPPKAD tanggal 31 Maret 2010,pembayaran kepada Desa penerima ADD sebesar Rp.16.360.000.000, ;85) SP2D No. 396/SP2DLS/DPPKAD tanggal 10 Pebruari 2010,biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangkabulan bakti PBB sebesar Rp. 389.350.000, 86) SP2D No. 343
126 — 43
EZRA TUMIMOMOR, MPA;Bahwa, berdasarkan SP2D Pembayaran' biaya pelayananTamu No. 343/SP2D/DPPKAD/2010 tanggal 08 Pebruari 2010sebesar Rp.50.000.000, ., SP2D Pembayaran biayapelayanan Tamu No. 427/SP2D/DPPKAD/2010 tanggal 12Pebruari 2010 sebesar Rp.50.000.000, ., SP2DHal. 27 dari 83 hal. Put.
EZRA TUMIMOMOR, MPA;Bahwa, berdasarkan SP2D Pembayaran biaya pelayananTamu No. 343/SP2D/DPPKAD/2010 tanggal 08 Pebruari 2010sebesar Rp.50.000.000, ., SP2D Pembayaran biayapelayanan Tamu No. 427/SP2D/DPPKAD/2010 tanggal 12Pebruari 2010 sebesar Rp.50.000.000, ., SP2DPembayaran biaya pelayanan Tamu No.443/SP2D/DPPKAD/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 sebesarRp.50.000.000, , SP2D Pembayaran biaya pelayanan TamuNo. 442/SP2D/DPPKAD/2010 tanggal 17.
SP2DuntukNo. 396/SP2DLS/DPPKAD tanggal 10 Pebruari 2010,perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka bulanPBB sebesar Rp. 389.350.000, ;No. 343/SP2DLS/DPPKAD tanggal 08 Pebruari 2010,biaya pelayanan tamu sebesar Rp. 50.000.000, ;No. 427/SP2DLS/DPPKAD tanggal 12 Pebruari 2010,biaya pelayanan tamu sebesar Rp. 50.000.000, ;No. 442/SP2DLS/DPPKAD tanggal 17 Pebruari 2010,biaya pelayanan tamu sebesar Rp. 50.000.000, ;No. 443/SP2DLS/DPPKAD tanggal 17 Pebruari 2010,biaya pelayanan tamu sebesar Rp. 50.000.000
No. 05/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PT.PALULS/DPPKAD tanggal 10Pebruari 2010, biayaperjalanan dinas dalamdaerah dalam rangkabulan bakti PBBsebesar Rp.389.350.000, ;86) SP2D No. 343/SP2DLS/DPPKAD tanggal 08Pebruari 2010, untukbiaya pelayanan tamusebesar Rp.50.000.000, ;87) SP2D No. 427/SP2DLS/DPPKAD tanggal 12Pebruari 2010, untukbiaya pelayanan tamusebesar Rp.50.000.000, ;88) SP2D No. 442/SP2DLS/DPPKAD tanggal 17Pebruari 2010, untukbiaya pelayanan tamusebesar Rp.50.000.000, ;89) SP2D No. 443/SP2DLS/DPPKAD
![](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/public/frontend/images/doc-48-green.png)
- Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]
Penetapan No. 332/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel s/d Penetapan No. 343/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel dengan pemohon: Deutsche Bank Aktiengesellschaft.Di halaman 1 Bagan Putusan dan Penetapan Pengadilan ditulis: Berdasarkanshare pledge agreement, kreditor berhak untuk menjual keseluruhan sahamyang telah digadaikan secara private atau secara tidak di muka unumMenurut penulis, private sale benda yang digadaikan harus dilakukanberdasarkan Pasal 1156 KUH Perdata; jadi tidak berdasarkan share pledgeagreement saja.16 Dokumen
Putusan/Penetapan RingkasanMaksud dari 2001 Penetapan No. 332/ Berdasarkan share pledgeunsur kecuali Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel agreement, kreditur berhakditentukan s/d Penetapan No. 343/ untuk menjual keseluruhanlain dalam Pdt.P/2001/PN.Jak. saham yang telah digadaikanPasal 1155 Sel dengan pemohon: secara privat atau secaraayat (1) KUH Deutsche Bank Aktieng tidak di muka umum.Perdata. esellschaft2002 Penetapan No. PTJ.
Permasalahan hukum apakah eksekusi gadai saham bisa dilakukan secara private tanpa melalui kantor lelang ini muncul karena frasa kecuali ditentukanlain dalam Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata.Dalam Penetapan No.332/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel s/d Penetapan No. 343/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel dengan pemohon Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa kreditur berhak untuk menjual keseluruhan saham yang telah digadaikan secara privat atau secara tidak dimuka umum karena hal
Jaksel12) Penetapan No. 343/Pdt.P/2001/PN. Jaksel13) Penetapan No. 33/Pdt.P/2002/PN. Jaksel14) Penetapan No. 34/Pdt.P/2002/PN. Jaksel15) Penetapan No. 35/Pdt.P/2002/PN. Jaksel16) Penetapan No. 36/Pdt.P/2002/PN. Jaksel17) Penetapan No. 36/Pdt.P/2002/PN. Jaksel18) PTJ.KPT.01.2005))B. PutusanMA RI No. 240PK/PDT/2006 jo 123/PDT.G/2003/PN.JKT.PST)2) MARINo. 115 PK/PDT/2007 jo.
7 — 5
Fotokopi Surat Keterangan Serbaguna Nomor 470/343/Kep/2021 atas namaTamara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Bandung Barat, tanggal 22 Juni 2021, bermaterai cukup dantelah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);.
30 — 31
Leni Bapino alias Saini Bapino binti WHusain(Almarhumah)Bahwa Almarhumah Leni Bapino alias Saini Bapino binti Husaintelah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karenasakit pada tanggal 5 Oktober 2018 sebagaimana SuratKeterangan Kematian nomor 474/DPDKBT/343/III/2021 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Popudu, Kecamatan BulangoTimur Kabupaten Bone Bolango tertanggal 9 Maret 2021,semasa hidupnya pernah menikah sekali dengan lakilakibernama Mahkarma Tumenggung (Masih hidup).
44 — 25
;Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada tanggal 26 Januari 2017, denganNomor 19/Pdt.G/2017/PTA JK, dan pendaftaran perkara banding tersebut telahdiberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding dan Terbanding, dengan suratNomor W9A/343/Hk.05/1/2017, tanggal 27 Januari 2017;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal3, Januari 2017, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masabanding 14 (empat
Terbanding/Terdakwa : Adrian Herbowo
255 — 122
Mega Persada Prima sebagai Organisasi Dukungan Pelayanan Jasa, Tanggal 29-05-2012, nomor : SLAIK/198-01-PH/PBJ/V/2012/Dislambangjaau ;
- Foto copy Surat Keterangan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat, Tanggal 31/01/2013, nomor : W10.U1/343/Pdt.02/I/2013/03 ;
- Foto copy Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel, Tanggal 20/02/2013, nomor : R/SKHPP-128/II/2013/Dispamsanau ;
- Foto copy Laporan Transaksi (Rekening Koran) PT.
Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat,Nomor : W10.U1/343/Pdt.02/I/2013/03, Tanggal 31 Januari 2013 yangmenerangkan bahwa PT. MPP sejak Tahun 2009 hingga dikeluarkannyasurat keterangan tidak terdaftar sebagai pihak (baik pemohon atau termohon) dalam register Kepailitan / Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga JakartaPusat.7. Laporan Transaksi Tahun 2012 di Bank BRI cabang Roxi Mas dengannomor rekening : 033802000025502 an. PT.
Mega Persada Prima sebagai Organisasi Dukungan Pelayanan Jasa, Tanggal 29052012, nomor :SLAIK/19801PH/PBJ/V/2012/Dislambangjaau ;Foto copy Surat Keterangan Pengadilan Negeri/ Niaga JakartaPusat, Tanggal 31/01/2013, nomor : W10.U1/343/Pdt.02/I/2013/03 ;Foto copy Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel, Tanggal20/02/2013, nomor : R/SKHPP128/II/2013/Dispamsanau ;Foto copy Laporan Transaksi (Rekening Koran) PT.
Mega Persada Prima;343) Nota Dinas No. 28/946/XII/ND/DIV/AK tanggal 18 Desember 2013perihal Reminder ke IV Monitoring Ketersediaan Dana PelunasanKewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;344) Nota Dinas No. 28/0965/XII/ND/DIV/AK tanggal 24 Desember 2013perihal Reminder ke V Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Ke wajiban L/C Impor atas nama PT.
Mega Persada Prima;343) Nota Dinas No. 28/946/XII/ND/DIV/AK tanggal 18 Desember 2013perihal Reminder ke IV Monitoring Ketersediaan Dana PelunasanKewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;Hal 108 dari 116 hal Putusan No.9/Pid.SusTpk/2021/PT DKI344) Nota Dinas No. 28/0965/XII/ND/DIV/AK tanggal 24 Desember 2013perihal Reminder ke V Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT.
NURHAYATI
24 — 20
Psr yangditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2014, Penetapan PengadilanNegeri Cikarang dalam Penetapan Nomor 343 / Pdt.P / 2019 / PN.Ckrtanggal 28 Oktober 2019;Berdasarkan uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas mohon agar KetuaPengadilan Negeri Cikarang c.g. Hakim Tunggal yang memeriksadan mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memberikanPenetapan dengan amar sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.
35 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat denganditemani orang yang bernama Sugeng dan vide bukti T 15, sehingga telahterjadi penyalahgunaan keadaan dalam proses pembuatan akta jual beliyang mengandung prinsip atau doktrin undue influence yang dalam praktekBadan Peradilan telah di akui sebagai cacat kehendak yang berakibatPerjanjian Jual Beli Nomor 57/PMK/2004, tanggal 16 September 2004menjadi batal, karena tidak dikehendaki oleh Penggugat untukKasasi/Tergugat/Terbanding/Pembanding ; Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 343
65 — 13
terbukti bersalahdan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan dan untukmencegah T erdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukupalasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Menmbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dalam, perkara ini 1 ( satu ) buah drum plastik warna biru berisikan BBM jenis solar ; 5 ( lima ) buah jerigen plastik ukuran isi 20 ( dua puluh ) liter berisikan BBM jenis solar ;Jumlah keseluruhan BBM jenis solar adalah sebanyak 343
27 — 15
Surat panggilan Oditurat Militer l 02 Medan untukmenghadap sidang kepada Terdakwa yaituNomor : B/ 286 /SP/ VIII / 2010 tanggal 11 Agustus2010.Nomor : B/ 313 /SP/ XI / 2010 tanggal 7 September2010.Nomor : B/ 343 /SP/ X / 2010 tanggal 11 Oktober2010.Nomor : B/ 361 /SP/ XI/ 2010 tanggal 11 Nopember2010.6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidangkepada para Saksi.7. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkaraint.1.Laporan dari Oditur Militer di depan persidangansebagai berikuta.
97 — 7
0.00 0.00 12.00 174.00 602.00 Im/F87 1 TE(1) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 192.00 602.00 Tm/F12 1 TE(57) 22) 2142) 2145) 23305) 23811147) 15) 2265) 2((((((((11265) 2(341117) 1(7) 1(27) 1(141310) 1(L165) 2(10) 1(5) 2(27) 1(L1212) 2(20305) 2((((((((((205) 2dANT) od37) 111302) 2215) 265) 21122) 12) 245) =2205) TdRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 505.00 602.00 Tm/F12 1 TE(1177) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 512.00 602.00 Tm/F12 1 TELAALN 33: 83'3 343
51 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
,tanggal 26 November 1983, No. 344/1983 dan tanggal 26 November 1983, No.343/1983;Bahwa Ternyata hasil kesepakatan keluarga yang menentukanpembagian 1/12 (seperdua belas) bagian masingmasing pihak, sesuai dalilpoin 9 dan poin 10 surat gugatan ini telah dilanggar dan tidak ditaati oleh paraTergugat, terlinat tindakan dan perbuatan melanggar hukum para Tergugatsebagai berikut;1. Untuk Tergugat (Drs. Anton Obey):Tindakan dan perbuatan melanggar hukum Tergugat (Drs.
dihadapan Notaris Evi Anggraini, S.H., Notaris di Surabaya sesuai BuktiAkta Pernyataan No. 89, tanggal 19 Agustus 1994, yang isinyamenentukan dan menetapkan secara hukum, bahwa setiap ahli warisberhak mendapat 1/12 (seperdua belas) bagian dari harta benda/warisantermaksud, sesuai maksud dan tujuan hasil kesepakatan keluarga, yaknisesuai "Surat Perjanjian Bersama dalam Kekeluargaan", tanggal 25November 1983, Nomor: 344/1983 dan bukti "Surat PermufakatanKekeluargaan" tanggal 26 November 1983 Nomor: 343
Surat BuktiBukti Kesepakatan KeluargaSurat Perjanjian Bersama dalam Kekeluargaan", tanggal 25 November 1983,dan "Surat Permufakatan Kekeluargaan" tanggal 26 November 1983, yangdisahkan oleh Notaris Tulus Partosudiro, S.H., tanggal 26 November 1983Nomor: 344/1983 dan tanggal 26 November 1983, Nomor : 343/1983, sertaAkta Perdamaian Perkara Perdata No. 38/Pdt.G/1992/ PN.Uj.Pdg, tanggal 24November 1992;Bahwa berdasarkan kesepakatan seluruh keluarga/para ahli warismenunjuk dan menetapkan Drs.
Menyatakan menurut hukum bahwa hasil kesepakatan keluarga, yakni Bukti"Surat Perjanjian Bersama dalam Kekeluargaan", tanggal 25 November"1983, Nomor: 344/1983 dan Bukti "Surat Permufakatan Kekeluargaan""tanggal 26 November 1983 Nomor: 343/1983, yang kesemuanya disahkanoleh Notaris TULUS PARTOSUDIRO,SH, Jo.
Menyatakan menurut hukum bahwa dengan menetapkan bahwa seluruh ahliwaris Ny.Yao Sioe Kiem alias Jauw Kusumawati Jayalestari almarhumahdan Tuan Oei Hendrie Wijaya alias Oei Ang Eng (Oei Kiem Eng) almarhum,serta Alex Justinus Kuswijaya alias Boen How almarhum, adalah tunduk danterikat pada hasil kesepakatan keluarga, yakni bukti surat perjanjianbersama dalam kekeluargaan, tanggal 25 November 1983, Nomor344/1983 dan bukti "Surat Pemufakatan Kekeluargaan" tanggal 26Nopember 1983 Nomor: 343/1983, yang
112 — 34
Obyek Sengketa yang dibelinya dariTergugat I Maria Dhone Soko, bahkan dengan sengaja bekerjasama dengan Tergugat I,Turut Tergugat I berusaha bersama sama untuk menghilangkan Hak atas tanah milik Parapenggugat yang diduga akan memproses permohonan atas tanah untuk di sertifikatkanpada tanah Obyek sengketa a quo;Kepemilikan atas Tanah tersebut akibat kekeliruan dan kelalaian dimana KantorPertanahan Menjadikan Surat Pelepasan Tanggal 6 Mei 1976, sebagai Alas Hak (SuratKepala Kantor Pertanahan Nomor 343
Maria Dhone Sokoberlokasi di SurisinaKelurahan Faobata Kecamatan Bajawa, Nomor : 01/KF/6216.Lis18.19.20.21.LNP/11/09 tertanggal = 28 Nopember 2009, diberi tanda buktiP.1.2.3.4.5.16;Foto Copy surat penegasan Nomor : 343/01653.09/600.13/VII/2010, tertanggal 03Agustus 2010, diberi tanda buktiP.1.2.3.4.5.17; Foto Copy surat Rekomendasi. Nomor : 108/R53.09/600.13/II/2011, tertanggal 9Maret 2011, diberi tanda buktiP.1.2.3.4.5.18; Foto Copy surat Pemberitahuan.
tanda buktiSelanjutnya tergugat II melalui kuasanya menyerahkan bukti surat berupa:941.Foto Copy surat pernyataan penyerahan hak atas tanah untuk membuka jalanlingkungan Bobou, diberi tanda bukti T.21;Foto copy surat keterangan riwayat pemilikan hak atas tanah nomor : 470/Pem/02/546.C/II/2009 tertanggal 2 Nopember 2011 diberi tanda bukti T.2 2 ;Foto copy surat panggilan terakhir Nomor : 337/01653.09/600.13/VII/2010 tertanggal02 Juli 2010, diberi tanda bukti T.25 ;Foto copy surat penegasan nomor : 343
Keterangan Riwayat Pemilikan Hak atas Tanah Nomor : 470/pem/02/546a/II/2009; diberi tanda bukti T.339; Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak atas Tanah Nomor : 470/pem/02/546b/II/2009; diberi tanda bukti T.340; Foto Copy Risalah Panitia pemeriksaan Tanah A Nomor :36/RPPTA/RTN/2010tertanggal 5 Nopember 2009, diberi tanda bukti T.341;Foto Copy Permohonan Hak Milik tertanggal 2 Nopember 2009, diberi tanda buktiT.342;Foto Copy permohonan pengukuran tertanggal 2 Nopember 2009, diberi tanda buktiT.343
16 — 2
Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, sehingga menceraikan keduanya merupakan solusi yang kemungkinanbesar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kKemadharatanbagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakanFirman Allah SWT dalam surat Al Bagarah ayat 231 yang berbunyi sebagaiberikut:343 U3 Dads a5 Ioiitil Il je BbgSwidi Voa 22 albArtinya: dan
15 — 1
rg12.00 0.00 0.00 12.00 174.00 593.00 Tm/F12 1 TE(21) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 180.00 593.00 Tm/F12 1 TF(745) TadETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 190.00 593.00 Im/F12 1 TE(14) 214) 242) 2445) 12516) 144) 2SO5) 2251) 1BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 320/F12 1 TF(5) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 326/F12 1 TF(1060) TdETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 338/F12 1 TF(5) TdETQgqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 343
22 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bulurejo , Kecamatan Diwek ,Kabupaten Jombang;Foto copy amplop Pengiriman Surat Panggilan dari KepolisianResort Jombang Nomor: B/343/IX/2013/Satreskrim, kepada Sadr.Ainur Rofigq, S.AG. Ds. Bulurejo , Kecamatan Diwek, KabupatenJombang;Foto copy amplop Pengiriman Surat Panggilan dari KepolisianResort Jombang Nomor: B/364/IX/2013/Satreskrim, kepada Sadr.Choirul M., Dsn. Menganto RT 08 RW 02 Ds. Menganto ;Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;Halaman 10 dari 14 Hal. Put.
7 — 3
AlMuhadzab fi Figh alImam alSyafi', Juz halaman 343,yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :wzlo,L5VIL oSalArtinya: Menetapkan hukum berdasarkan pengakuan itu merupakansuatu keharusan;Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, jawaban Tergugatdan bukti surat serta keterangan saksisaksi, telah ditemukan faktafaktahukum sebagai berikut: Bahwa tanggal 15 Agustus 2015, Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukumKUA Kecamatan Sepatan