Ditemukan 9965 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keaadaan keadaan kedaaan keamanan kealpaan keadilan kekayaaan kendaraan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-01-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 176/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 14 Januari 2016 — KADIONO ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
59 — 19
  • jawab saksi sebagaisatpam dan yang bertanggung jawab adalah staf gudang, dan keluarnya beras saksijuga tidak bertanggung jawab dan yang bertanggung jawab staf gudang dan satker,sedangkan saksi hanya menjaga beras dari luar gudang sedangkan yangberhubungan dengan berasnya adalah staf gudang;228e Bahwa pertanggungjawaban saksi selaku satpam kepada Kepala Gudang dan posisigudang dalam keadaan aman dan tidak ada masalah dituangkan dalam buku masukdan dilaporkan kepada satpam berikutnya bahwa dalam keadaaan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN AMBON Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb
Tanggal 25 April 2016 — RAYNOLD GERRITS HETHARIE ;
113 — 44
  • Hal ini berarti, sebagai Lembaga Negara yang berwenanguntuk menetapkan dan menentukan kerugian negara, berdasarkanasas kontrrius actus, dapat memulinkan keadaaan ketidak tertiliendengan menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara lagi, jika telahditindaklanjuti hasil temuan BPK sebagai sanksi administrasi dalambentuk Rekomendasi BPK RI.Bahwa hal ini berarti, Sdr.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-08-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 22-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 10 Desember 2014 — Ir. G. T. YUDI RAHMAN
112 — 64
  • hari yaitu sejak Januari 2013s/d bulan April 2013 ;Bahwa benar, dengan perpanjangan waktu selama 90 hari tersebut s/d bulanApril pekerjaan juga belum selesai ;Bahwa dengan posisi pekerjaan 65,03% tentang pembayaran adakonsekwensinya dengan pengamanan yaitu Bank Garansi dimana rekananmenyimpan uang jaminan senilai sisa pekerjaan sebesar Rp.2,4 milyar, makadengan adanya jaminan itu dicairkan 100% atas komitmen PPKmenghubungi Saksi untuk minta persetujuan dan dengan pertimbanganpertimbangan melihat keadaaan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-11-2012 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.
Tanggal 21 Maret 2013 — ENDANG DYAH LESTARI
128 — 40
  • Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif denganmemperhatikan segala keadaaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka.Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni1989 Nomor:813/ KIPid/1987 bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan denganperilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan ataukedudukannya.Menurut Drs Adami Chazawi, SH dalam bukunya Hukum
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel
Tanggal 26 Januari 2016 — R. J.LINO, beralamat di Pekayon I No. 8 RT /RW 001/010, Kalurahan Ragunan ,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan memberikan kuasa kepada Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL. M., M. RUDJITO, S.H., LL.M., MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. MOHAMMAD IKHSAN, S.H., LYSA PERMATA SARI, S.H., MORALES S, SUNDUSING, S.H., Dr. SF. MARBUN, S.H.,M.Hum., IGNATIUS SUPRIYADI, S.H., ADE KURNIAWAN, S.H., VIERLYN SHERYLLIA, S.H., HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H., Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H.,M.H., HARTANTO, S.H., RINALDO PRIMA, S.H., MADE SITA LOKITASARI, S.H. Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, yang beralamat Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Setiadi, S.H.,M.H., Nur Chusnia, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H.,M.H., Mr. (droit) Anatomi Muliawan, S.H., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., Indah Oktianti Sutomo, S.H.,MHum., R. Natalia Kristianto, S.H., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., Rini Afriyanti, S.H.,M.Kn., Mia Suryani Siregar, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Ariawan Agustiartono, S.H.,M.H., Abdul Basir, S.H.,M.H., Wawan Yunarwanto, S.H.,M.H. masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-001/01-55/01/2016 tertanggal 7 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
2011 — 4397
  • perubahan dalam proses dia boleh tidak mengikuti aturan itu tapi yangbelum mulai harus ikuti aturan baru.Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menilai satu pelelangan itu sahatau tidak sah dilakukan secara benar atau secara tidak atasan dari pelaksanalelang tersebut.Hal 179 dari 258 Putusan No.119/Pid.Prap/2015/PN.JKTBahwa apabila direksi itu menganggap pelelangan itu sudah benar, disetujuioleh dewan komisaris dilaporkan kepada RUPS, pelelangan seperti itu sudahditerima.Bahwa yang bisa menentukan keadaaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1499 B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
214 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • invoice;Treatment and Refining (TC/RC)Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Terbanding menggunakan Pasal11 ayat 2 dari Kontrak Karya (KK) sebagai dasar di dalam melaksanakankoreksi positif atas biaya tersebut di atas;Pasal 11 ayat 2 ayat 5 dari KK berbunyi:Ayat 2 : "Perusahaan akan menjual hasil produksi sesuai dengan praktek usahainternasional yang umum berlaku, dengan harga terbaik dan denganHalaman 6 dari 177 halaman Putusan Nomor 1499/B/PK/PJK/2017persyaratan terbaik serta sesuai dengan keadaaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1589 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
202 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Invoice;Halaman 6 dari 186 halaman Putusan Nomor 1589/B/PK/PJK/201 7Treatment and Refining (TC/RC);Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Terbanding menggunakan pasal11 ayat 2 dari Kontrak Karya (KK) sebagai dasar di dalam melaksanakankoreksi positif atas biaya tersebut di atas;Pasal 11 ayat 2 ayat 5 dari KK berbunyi:Ayat 2: Perusahaan akan menjual hasil produksi sesuai dengan praktek usahainternasional yang umum berlaku, dengan harga terbaik dan denganpersyaratan terbaik serta sesuai dengan keadaaan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-04-2013 — Upload : 04-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 58/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.
Tanggal 25 April 2013 — Drs.M.H. Thomas Alfa Edison, M.M bin H.M Yusuf
79 — 15
  • diKantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Unit Pelaksana TeknisDinas (UPTD) Nunukan di Jalan Taman Makam Pahlawan No. 08 Kecamatan NunukanKabupaten Nunukanatau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda PropinsiKalimantan Timur, secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,yang dilakukan dengan cara dan keadaaan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-09-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono
1032 — 1642
  • Sehinggadapat dikatakan Suatu Ketentuan Tata Usaha Negara selalu harus dianggapmenurut hukum atau legalitas untuk dilaksanakan sejauh belum ada PutusanPengadilan yang inkracht van gewisjde mengenai harus dinyatakan batalatau tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;Bahwa memang didalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undangundang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat pemberian hakkepada Penggugat untuk dalam keadaaan tertentu diperkenankanmenyimpangi Asas Presumtio lustae
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Umum Penipuan
Register : 19-12-2013 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN KOTABARU Nomor 403 / Pid. B / 2013 /PN.Ktb
Tanggal 13 Maret 2014 — H. DARDIANSYAH Als. H. ADI Bin (Alm) H. GURDAN
101 — 110
  • MALIK Bin (Alm) IBRAHIM selaku KepalaDesa Selaru;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana atas diri terdakwa turutdipertimbangkan keadaaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:Keadaan yang memberatkan : e Sebelum melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa tidak memikirkan apa akibatyang harus ditanggung oleh masyarakat;e Perbuatan terdakwa telah merugikan masyarakat pemilik lahan di Desa Selaru dandi Desa Mekarpura karena mereka masih berharap dengan uang ganti rugi yangtelah dijanjikan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 28-04-2017
Putusan PN AMBON Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb
Tanggal 25 April 2016 — SYAMSUL BAHRI JAINAHU, S.T
130 — 50
  • Hal iniberarti, sebagai Lembaga Negara yang berwenang untuk menetapkan danHal. 118 dari 191 hal Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2015/PN.Amb.menentukan kerugian negara, berdasarkan asas konirrius actus, dapatmemulihkan keadaaan ketidak tertilien dengan menyatakan bahwa tidakada kerugian negara lagi, jika telah ditindaklanjuti hasil temuan BPKsebagai sanksi administrasi dalam bentuk Rekomendasi BPK RI.Bahwa hal ini berarti, Sdr.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 04-04-2018 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 11-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 74/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 4 Oktober 2017 — PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (disingkat PSHT) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
1583 — 2898
  • menetapkan Semua ObyekSengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas telah mengabaikanAsas Kecermatan ;Berdasarkan definisi tersebut di atas, terang dan nyata bahwa suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang dibuat dengan berdasarkanasas kecermatan haruslah dibuat dengan cermat dan teliti ternadapsemua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materikeputusan, dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa telah tidak cermat atas faktor dan keadaaan
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014
316 — 134
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • APBD.(6) Selain...(6)(7)(1)(2)(3)13a gnhOtg,eePRESIDENREPUBLIK INDONESIA 129 Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksudpada ayat (5), dalam program pembentukan PerdaKabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbukamengenai:a. penataan Kecamatan; danb. penataan Desa.Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapatmengajukan rancangan Perda di dluar programpembentukan Perda karena alasan:a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, ataubencana alam;b. menindaklanjuti kerja sama
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 09-03-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
DR. ANDI TATAT BIN M. AZHAR TOHA
516 — 239
  • Terhadap haltersebut ahli berpendapat bahwa apa yang disampaikan sang ayah ketikadia mengatakan dalam keadaaan sehat sebelum dilakukan PCR adalahbukan kebohongan menurut Ilmu Sosiolog! Bahwa terhadap pengandaian yang dipaparkan oleh saksi Moh.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-04-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 65/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 2 April 2015 — SUTAN NAHOT SIBURIAN, S.Si. anak dari EFENDI MONANG SIBURIAN
64 — 21
  • setidaktidaknyapada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di Pulau NunukanKabupaten Nunukan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan keadaaan
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sak
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
156 — 79
  • keadaan bahaya;Bahwa seseorang yang menggunakan keputusan yang tidak berlaku lagiatau batal dengan sendirinya dengan keadaan seperti yang tadidisebutkan untuk mengurus izin lainnya dapat dituduh menggunakansurat palsu. bahwa menurut pendapat Ahli apabila pejabat administrasimemaklumi dan menganggap telah dipenuhinya syaratsyarat dalamkondisi force majeur maka tidak akan ada permasalahan;Bahwa kondisi dalam keadaan bahaya bisa dinilai pada saat negaradalam keadaan normal bahwa menurut pendapat Ahli keadaaan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 06-11-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HENDRIK FAYOL, SH
Terdakwa:
MELINDA PATRISIA, SE
110 — 25
  • dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk didanai melalui PNPM MPddalam bentuk Surat Penetapan Camat (SPC), kemudian Unit Pengelola Kegiatan (UPK)mencairkan rekening simpan pinjam Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP)tersebut di bank (dengan specimen tandatangan pengurus Unit Pengelola Kegiatan(UPK), tokoh masyarakat dan fasilitator) dan menyalurkannya kepada masingmasingKelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) dan melengkapi dengan surat perjanjiankredit (SPK);Menimbang, bahwa diperoleh fakta dan keadaaan
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 02-01-2015 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 11-05-2015
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 09-K/PM.III-12/AD/I/2015
Tanggal 12 Maret 2015 — - EDY HARJANTO, Serka NRP 3910132991071 (dkk 7 orang)
92 — 337
  • Heatstroke merupakan suatu keadaaan/kondisi yang bisa berakibat fatal karenaperpapar panas dalam waktu yang sangat lama, sehingga suhu tubuh meningkat sampai 40Ckeatas dan penderita penderita tidak dapat mengeluarkan keringat yang cukup untukmenurunkan suhu tubuhnya.9 Bahwa gejala atau tandatanda yang tampak pada penderita heatstroke adalah pusing/sakitkepala, kulit terasa panas, suhu tubuh meningkat sampai 40C 41C ,penderita bisamengalami perasaan bingung dan bisa pingsan (tidak sadarkan diri) bahkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1500 B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
205 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • antara yang tercantum didalam provisional invoicedan final invoice;Treatment and Refining (TC/RC);Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Terbanding menggunakan pasal11 ayat 2 dari Kontrak Karya (KK) sebagai dasar di dalam melaksanakankoreksi positif atas biaya tersebut di atas;Pasal 11 ayat 2 ayat 5 dari KK berbunyi:Ayat 2: "Perusahaan akan menjual hasil produksi sesuai dengan praktek usahainternasional yang umum berlaku, dengan harga terbaik dan denganpersyaratan terbaik serta sesuai dengan keadaaan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum: 1.ANDI MUJAHIDAH AMAL, SH 2.YUSRIANA AKIB, SH., MH. Terdakwa: FERIAL, SE Alias VELA BIN RANI
121 — 30
  • FERIAL pola transaksinya adalah dana yang langsung didebetpada hari itu juga atau keesokan harinya dengan pola transfer danditarik tunai, dan menerima setoran ( rekening tersebut sebelumbulan Januari 2018 dalam keadaan pasif dan setelah Bulan Januari2018 transaksi dalam keadaaan aktif ), dan berdasarkan RekeningKoran No.