42, Surat Ukur Nomor 1749/1994 atas nama Pemegang Hak Ahyar, yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, dan sebidang lahan Usaha I seluas 7.500 m2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 485, Surat Ukur Nomor 155/1996 atas nama Pemegang Hak Ahyar, yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, adalah sah milik Penggugat yaitu Syarifuddin Napitupulu;

terhadap:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 42, Surat Ukur Nomor 1749/1994 atas nama Pemegang Hak Ahyar, yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996; dan
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 485, Surat Ukur Nomor 155/1996 atas nama Pemegang Hak Ahyar, yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996;

./2020/PN.Skt. tanggal 9 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berakibat hukum surat-surat Turut Tergugat Konpensi II berupa :

) kaviing dan beberapa telahdibangun rumah oleh yang membeli kavlingan kepada orang tua saksi pada tahun1997 dengan cara mencicil, bahkan sekitar tahun 2010 2011 orangorang yangmembeli tanah kavlingan tersebut sudah ada yang lunas cicilannya, namun SHMHalaman 36 dari 44 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Snt.No.116 dan SHM No.117 tersebut sekarang tidak atas nama orang tuanya lagitetapi atas nama Zulhair Zisvar dan Depi Indra;Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Tintan Dindyati menerangkanmembenarkan peralihan

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 78 Tahun 2012tanggal 6 Agustus 2012 (Vide bukti T1, TIl, TIll, TIV, TVI 1) dan Akta JualBeli Nomor 79 Tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012 (Vide bukti T1, Tll, Tlll, TIV, TVI 2), namun peralihan dimaksud karena setelah orang tuanya meninggaldunia sekitar tahun 2011 datang anak Bapak Salman Syahril (pemilik pertama)kerumah saksi Tindtan Dindyati dan mengajak Saudara Zulhair Zisvar (Tergugat )yang mengatakan bahwa posisi tanah SHM No.116 dan SHM No.117 tersebuttertukar

membeli tanahkaviingan dengan cara mencicil;Menimbang, bahwa sedangkan bukti materil berupa keterangan saksi dariTergugatTergugat yang dihadirkan dipersidangan dan memberikan keterangandibawah sumpah, yakni saksi Hafiz dan saksi Yuslizal Hamid, tidak ada satupunsaksi yang mengetahui secara jelas dan tegas dengan dasar pengetahuannyamengenai letak luas dan batasbatas tanah milik Tergugat dan Tergugat Il dandari saksisaksi dimaksud tidak pula diperoleh keterangan lebih lanjut mengenaibagaimana proses peralihan

Tergugat dan Tergugat Il;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan antara SHMNomor 116 dan SHM Nomor 117 atas nama Tergugat dan Tergugat Il denganSertifikat Hak Milik Nomor 4214 Tahun 2013, Sertifikat Hak Milik Nomor 4259Tahun 2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4260 Tahun 2013 atas namaPenggugat tidaklah tumpang tindih/overlaping, karena Tergugat dan Tergugatll lah yang yang memperoleh tanah sengketa dengan meletakkan posisi tanahSHM Nomor 116 dan SHM Nomor 117 kedalam tanah Penggugat, peralihan

manamenurut Majelis adalah merupakan peralihan yang tidak sah;Menimbang, bahwa oleh karena perolehan SHM Nomor 116 dan SHMNomor 117 oleh Tergugat dan Tergugat II dari Ahli Waris Dadang Sutarja berasaldari peralihan yang tidak sah, maka peralihan dimaksud tidak berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas olehkarena Pengugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sementara darialatalat bukti yang diajukan Tergugat dan tergugat Il tidak berhasil membuktikandalildalil

Halaman 1 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 147/ Pdt.G/ 2018/ PA DpsBahwa Penggugat dan Tergugat samasama berusaha mencarikan pembelirumah sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu), dan tidak akanmenghalanghalangi proses jual belinya, jika salah satu pihak menemukanpembeli dengan harga yang wajar atau sesuai harga pasar.Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan menghambat proses peralihan hakatau jual beli di notaris, sebaliknya akan dengan senang hati menandatanganiAkta Jual Belinya.Bahwa Penggugat

., Mkn (TURUT TERGUGAT I) yang kemudian menjadialas hak terbitnya peralihan hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2159/Cipadung, SuratUkur/Gambar Situasi tanggal 26011998 Nomor : 10.15.23.03.01938/1998, luas 515 M2 daritercatat atas nama TERGUGAT H kepada atas nama DARAJAT ABDUL KARIM(TERGUGAT J) dibuat hanya untuk memperlancar proses pengajuan pinjaman kepada Bankcentral Asia (BCA) Cabang Cianjur dimana jualbeli tersebut adalah jual beli purapura danatau TERGUGAT I hanya dipinjam namanya saja untuk

Cibiru, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas 515 M2 adalah jelassuatu perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT sebagaimana diatur dalamPasal 1365 KUH Perdata ;T.18.19.20.21.Bahwa Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 74/2010 tanggal 18 Mei 2010 dibuat dihadapan Notarisdan PPAT RIAN PRATAMA, S.H., Mkn (TURUT TERGUGAT I) yang menjadi alas hakterbitnya peralihan hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2159/Cipadung, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 26011998 Nomor : 10.15.23.03.01938/1998, luas 515

dari tercatat atas nama TERGUGAT II kepada atas nnma DARAJATABDUL KARIM (TERGUGAT I) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2159/Cipadung, Surat Ukur/GambarSituasi tanggal 26011998 Nomor : 10.15.23.03.01938/1998, luas 515 M2 peralihan daritercatat atas nama TERGUGAT II kepada atas nama DARAJAT ABDUL KARIM(TERGUGAT I) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka beralasan danberdasar hukum putusan mi menjadi alas hak dasar terbitnya peralihan

Cipadung, Kec.Cibiru, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas 515 M2 sebagaimana Sertipikat Hak Milik(SHM) Nomor : 2159/Cipadung, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 26011998Nomor :10.15.23.03.01938/19987 Menyatakan putusan ini menjadi alas hak dasar terbitnya peralihan hak milik Sertipikat HakMilik (SHM) Nomor : 2159/Cipadung, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 26011998Nomor : 10.15.23.03.01938/1998 atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jl. A.H.

Untuk itu,sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata inimenyatakan bahwa Gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT / KOMPETENSI ABSOLUT(EXCEPTIO DECLINATOIR) :Bahwa yang menjadi Objek Gugatan PENGGUGAT adalah Akta Jual Beli No. 74/2010 yangdibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I dan Sertipikat Hak Milik No. 2159/Cipadung yangdikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT II atas balik nama Pencatatan Peralihan Hak,

Sebagaimana telah dijelaskan dalam poin No.4.4 (d) Jawaban ini, diketahuibahwa peralihan saham yang dilakukan berdasarkan Akta No.63/2011 junctoAkta No.64/2011 juncto Akta No.65/2011, telah memenuhi ketentuan Pasal13820 KUHPer mengenai Suatu sebab yang tidak terlarang, dimanakesepakatan yang tertuang dalam Akta No.63/2011 juncto Akta No.64/2011juncto Akta No.65/2011 adalah mengenai sesuatu yang halal yaitu jual belisaham yang semua fakta dan informasinya telah diketahui bersama olehPENGGUGAT dan

HUSNY LEE MINING tanggal 27 Juli 2011 ;Menimbang, bahwa atas dasar Akta nomor 63, tanggal 27 Juli 2011tersebut, (bukti P.3.0 / bukti 1.4) Jong Susanto Hamzah (PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk sahnya peralihan saham dilakukandengan menjual dan menyerahkannya kepada Suwandi Bratajaya (TergugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi) maka dibuatlah akta Jual Beli Saham tanggal27 Juli 2011 nomor 64 dihadapan P. SUANDI HALIM, S.H.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian Konvensi diatas, makatelah terbukti bahwa peralihan saham dalam PT Husny Lee Mining dariTERGUGAT Rekonvensi kepada PENGGUGAT Rekonvensi, adalah telahsah menurut hukum, karena telah dilakukan sesuai dengan Anggaran DasarPT Husny Lee Mining maupun peraturan perundangundangan yangberlaku.4.

Bahwa, TERGUGAT REKONVENSI MENOLAK dengan Tegas danKeras Tentang KEBENARAN dari Dalil PENGGUGAT REKONVENSIpada poin tiga (3) Posita Gugatan Rekonvensinya , yang menyebut :...lelah Terbukti bahwa peralihan Saham dalam PT.Husny LeeMining dari TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGATREKONVENSI, adalah telah Sah menurut Hukum, karena telahdilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ..... ., SEBAB, tidak jelastentang Dokumen Perjanjian atau Perikatan apa yang telah sesuaidengan Anggaran Dasar serta Proses atau

Prosedur yang dimaksudoleh PENGGUGAT REKONVENSI diatas, untuk Peralihan Saham.Selanjutnya, bahwa mungkin saja Dokumen Peralihan Saham ( yakniAkta NO. 64 , tanggal 27 Juli 2011, ) telah melaui proses atau Prosedursecara formal, NAMUN menjadi dipertanyakan tentang KEABSAHANdan KEBENARAN DARIPADA ISI Dokumen ( Perjanjian ) atasPeralihan Saham yang dimaksud, apakah ada Cacat secara Hukum (karena tidak memenuhi Unsur yang diwajibkan Undang Undang atauKepatutan / Kebiasaan atau Kelajiman, inilah yang

PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 ;Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah menyatakan :Peralihan hak atas tanah dan hak milik = atassatuan rumah susun melalui jual beli, tukarmenukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan40perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecualipemindahan melalui lelang, hanya dapatdidaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yangdibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yangberwenang menurut ketentuan peraturan perundanganyang berlaku ;Oleh karena itu

bidangbidang tanah yang menjadiobyek perikatan dalam perjanjian tersebut belumlahterjadi peralihan, karena akta tersebut bukan aktajual beli yang dinyatakan dalam Pasal 37 PP No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;Bahwa untuk menguji dalil Penggugat yang menyatakansebagai pemilik bidang tanah obyek perkara tersebutdi atas, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara, untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut,oleh karenanya sudah seharusnya Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Djuanda, dkk (5 orang), terdaftar diKantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaSelatanTanggal 4 Januari 2011 dan pada tanggal yang50bersamaan dicatatkan juga peralihannyaberdasarkan Akta Jual Beli PPAT LiesHermaningsih, S.H., No. 1387/2010 tanggal 10Desember 2010 kepada Muazizah, terdaftar diKantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaSelatan tanggal 4 Januari 2011 ;Bahwa dari uraian Tergugat di atas, penerbitanSertipikat Il / Kedua, peralihan dan penurunan hakyang terjadi pada bidang tanah obyek

Kebagusan tanggal 20082008 atasnama Haji Juanda, Surat Ukur Nomor : 08356/2008 tanggal20 08 2008, luas 711 Me ;Menimbang, bahwa setelah terbit sertipikat penggantitersebut belum pernah dijual, dihibahkan, diwariskan atauterjadi peristiwa hukum adanya peralihan hak atas tanah,masih tertulis atas nama Hi.Juanda z ~Pertimbangan ad. 2.Menimbang, bahwa Sertipikat Hak MilikPengganti/Sertipikat KEDUA Nomor : 5140/Kel.

hukum peralihan hak milikatas tanah terjadi sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun2010.

Menyatakan Penggugat untuk dan atas nama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, ,Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV dan Turut Tergugat XV memiliki kewenangan serta kuasa untuk menandatangani Akta Jual Beli ataupun peralihan hak kepemilikan lainnya dan memiliki kewenangan serta kuasa untuk melakukan segala

Bib.Tergugat XV di hadapan Turut Tergugat XVI selaku Notaris/PPAT tersebutTergugat telah melakukan proses peralihan berupa pengikatan jual beliterhadap tanah aquo kepada diri Tergugat sendiri, dimana Tergugatmelakukan pengikatan jual beli terhadap diri Tergugat sendiri atas tanahsecara satu hamparan dengan total luas secara keseluruhan 36.150 M2terletak di Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung BaratProvinsi Jawa Barat yang merupakan objek perkara aquo tanpa melibatkanataupun tanpa seizin

milik Turut Tergugat XIV, Akta Pengikatan jual beli No. 66Tanggal 31 Maret 1994 terhadap objek tanah milik Turut Tergugat XVyang dimana pengikatan jual beli tersebut dibuat oleh dan dihadapan TurutTergugat XVI selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah tanpasepengetahuan maupun tanpa seizin dari Penggugat yang dimana uangyang dipergunakan oleh Tergugat untuk melakukan proses pengikatan jualbeli tersebut adalah semuanya berasal dari Penggugat ;Bahwa dari uraian diatas sangatlah jelas bahwa proses peralihan

Menyatakan Penggugat untuk dan atas nama Turut Tergugat , TurutTergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, TurutTergugat VI, Turut Tergugat VIl, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat IX,Turut Tergugat X, ,Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut TergugatXlll, Turut Tergugat XIV dan Turut Tergugat XV memiliki Kewenangan sertakuasa untuk menandatangani Akta Jual Beli ataupun peralihan hakkepemilikan lainnya dan memiliki kewenangan serta kuasa untuk melakukansegala tindakan

Bahwa adapun pembuatan Akta Kuasa Menjual serta Akta PengikatanJual Beli aquo bertujuan untuk mempermudah proses peralihan objektanah perkara aquo dikarenakan pada saat itu pemilik tanah semulaobjek perkara aquo yaitu Turut Tergugat sampai dengan TurutTergugat XV sudah mendesak Tergugat agar segera dilakukanproses peralihan dikarenakan ada calon pembeli lain yang berminatatas objek tanah perkara aquo, sementara Penggugat saat itusangatlah sulit untuk dihubungi dikarenakan berbagaikesibukannya.9.

Bib.bisa melakukan proses balik nama kepada Penggugat melalui Turut TergugatXVII ;Menimbang,bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpedomanpada UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) sebagai dasar dalam sistemkeagrariaan di Indonesia, dan oleh karena dalil penjualan terjadi pada tahun1994, maka untuk peralihan haknya digunakan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagai dasar untukmempertimbangkan apakah

Bdg33.34.35.pihak Tergugat sampai dngan Tergugat Ill yang bersipat merugikan pihakPara Penggugat sebagai ahliwaris AHMAR yang berhak atas tanah darattersebut diatas ;Bahwa dengan segala bentuk peralihan kepada Tergugat atau ke pihak lainharus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena tidak mempunyaikekuatan hukum setidak tidaknya cacat Hukum ;Bahwa pihak Para penggugat tetap bersabar namun dan tidak berdiam diri dantidak membiarkan Tanah Miliknya di kuasai oleh Tergugat namun tetap PihakPara

Bdg41.42.kewajiban Hukum si Pelaku sendiri bertentangan dengan hak subyektif oranglain, bertentangan dengan Tatasusila, bertentangan dengan azas kepatutandalam masyarakat dan juga lebih lebih telah melanggar peraturan tata caraperalihan hak kepada orang lain khususnya kepada Tergugat namun sampaisaat ini baik peralihan maupun penguasaan Kepada pihak Tergugat tidakmempunyai kekuatan Hukum karena Pihak Tergugat bukan pemiliknya yang sahatas Obyek tanah sengketa akan tetapi pemiliknya yang sah adalah

Menyatakan tidak sahnya Peralihan ke empat HGB yaitu:1. No.006 Tanggal 06 April 1998 Gambar situasi 15 Juli 1998 No.3132 seluas1524 m2 seribu lima ratus dua puluh empat meter persegi ;2. No.015 Tanggal 16 Juli 1998 Gambar situasi 16 Desember1997 No.5246seluas 1597 m2 seribu lima ratus sembilan puluh tujunh meter persegi ;3. No.016 Tanggal 16 Juli 1998 Gambar situasi 16 Desember 1997 No.5247seluas 6.33 m2 Enam ratus tiga puluh tiga meter persegi ;4.

belikan kepada pihak laindan hanya sisa + 7.498 M2. adalah sama persis dengan batas dari tanah yangtelah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang merupakan sisa dari11.954 M2 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam butir 23.Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 7 (tujuh) butir 29 (dua puluhSembilan) Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat Ill menerbitkan 3(tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan, sementara dalam petitum butir 5(lima), Penggugat memohon kepada Majelis untuk menyatakan tidaksahnya Peralihan

sehingga orangyang namanya tercatat di Buku Tanah Desa merupakan orang yang berhak atastanah tersebut sepanjang namanya belum dicoret atau belum dialinkan kepada pihaklain ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang bersesuaian dengan bukti P4dapat disimpulkan bahwa bidang tanah Persil 83 a D II Kelurahan Tugujaya tertulisatas nama Ahmar dan belum ada peralinan hak apapun, hal ini Sesuai pula denganketerangan saksi Il yang menyatakan nama Ahmar masih tercatat dalam Buku TanahDesa dan belum ada peralihan

huruf (c) UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, menyatakan sebagaiberikut:(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:c. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat.Pasal 23 UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, menyatakan sebagai berikut:Halaman 15 dari 70 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT.BJM1) Hak = milik, demikian pula setiap peralihan

, hapusnya danpembebanannya dengan hakhak lain harus didaftarkan menurutketentuanketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktianyang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan danpembebanan hak tersebut.Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia menyatakansebagai berikut:Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya

1978 dan Sertifikat HakMilik No. 11958/2012.Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UndangUndang Republik Indonesia No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria,menyatakan sebagai berikut:(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:Cc. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagaialat pembuktian yang kuat.Pasal 23 UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, menyatakan sebagaiberikut:(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan

, hapusnya dan pembebanannyadengan hakhak lain harus didaftarkan menurut ketentuanketentuan yangdimaksud dalam pasal 19.Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuatmengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan haktersebut.Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia menyatakansebagai berikut:Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya

dahulu;Bahwa warkah tidak bisa dipinjampinjam yang dikeluarkan fotocopynyayang bisa meminta polisi atau pihak pengadilan;Bahwa untuk sertifikat nomor 134 surat ukurnya tertanggal 6 Maret 2000dilinat di sertifikat, surat ukur sebelum terbitnya sertifikat;Bahwa berdasarkan surat permohonan proses balik nama yang mengajukanadalah camat;Bahwa secara formalitas persyaratan telah terpenuhi, bila syarat tidakdipenuhi proses baliknama tidak bisa dilakukan;Bahwa Di BPN untuk balik nama hanya butuh akte peralihan

ada;Bahwa Akta Jual Beli No.77 sudah benar tetapi kurang pengawasan danharus ada yang dicoret;Bahwa saksi mengetahui berkaitan dengan sertifikat nomor 133 ada masalahperdatanya yang dimenangkan oleh tergugat tetapi pidananya saksi tidaktahu;Bahwa pihak yang menang dapat mengajukan proses pembatalandankemudian baru diterbitkan sertifikat baru;Saksi mengakui pada sertifikat no.134 tersebut adalah tandatangan saksi;Sertifikat 133 dan 134 pecahan dari sertifikat M. 71 pada tahun 2000;Sertifikat 133 peralihan

tidak bisa dilihat apakah tanah tersebut harta bawaanatau bukan;Bahwa proses balik nama ini secara formal sudah betul;Bekerja di Kantor BPN Pasaman sejak tahun 1983;28Bahwa Sertifikat No.134 ini format lama jadi tidak terlinat sertifikat ini berasaldari pecahan sertifikat mana;Bahwa Warkah adalah dokumendokumen pertanahan yang tersimpansecara lengkap di Kantor Pertanahan;Bahwa seingat saksi tidak ada pengechekan atau diteloon PPAT ketika praAkta Jual Beli No. 77 tersebut;Bahwa sertifikat No. 133 peralihan

haknya berdasarkan surat keteranganwaris tahun 2003 dibuat oleh ahli waris dibenarkan oleh Wali Nagari danCamat;Bahwa ketika saksi menandatangani balik nama sertifikat no.133berdasarkan peristiwa hukum yang secara formil benar tetapi bila kKemudiandibuktikan salah secara materiilnya maka bisa diurus pembatalannya;Bahwa setelah peralihan hak sertifikat no.134 ada pihak yang keberatanyaitu ahli waris dari H.

hak yang mengakibatkan banyak hakorang lain yang dilanggar sehingga berujung pada banyaknya sengketa perdatayang seharusnya tidak perlu apabila setiap orang mematuhi dan tidakmelanggar undangundang yang menurut pendapat Majelis Hakim itulah salahsatu tujuan di aturnya (kriminalisasi) perbuatan sebagaimana dalam Pasal 266ayat (1) dan (2) KUHPidana, sehingga untuk menimbulkan efek jera bagi oranglainnya untuk mematuhi setiap ketentuan perundangundangan yang berkaitandengan prosedur peralihan hak atas

Sehingga gugatanPenggugat haruslah diterima;Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang telah membalik namakan(peralihan haknya) terhadap terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 1446,Desa Ciburial tercatat atas nama Ir. Siswanda H. Sumarto yangsekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah telahmelanggar dan bertentangan dengan Peraturan Perundang undanganyang berlaku, hal ini sesuai dengan: Pasal 30 ayat (1) huruf d.

1994, luas 8.520 m2) sebelumnyajuga terdapat adanya kekeliruan/kesalahan, karena adanya ketidaktelitian secara cermat dalam masalah pencatatan di dalam registerbuku tanahnya;Bahwa oleh karena itu, berdasarkan fakta hukumnya, gugatan ini telahcukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diaturdalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,maka balik nama (peralihan

pada Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 dan ParaPemegang Hak saat ini adalah para pembeli yang beritikad baik yangharus mendapat perlindungan hukum sebagaimana YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982,yang mana perolehannya diperoleh dengan berdasarkan suatu adanyaperbuatan hukum yang jelas yang ditandai dengan adanya Akta JualBeli yang merupakan bukti peralihan

diubah dengan UndangUndang No. 51Tahun 2009, adalah keliru dan salah, karena kenyataannya dalam hal iniJudex Facti dalam memberikan penerapan hukum sangat jelas sekali tidakmembaca, mempelajari, memeriksa berkas perkara secara cermat danteliti, terbukti dari jawaban/duplik dari Termohan Kasasi (semulaTergugat/Terbanding) tidak sama sekali menyinggung dan/ataumempermasalahkan mengenai Akta Kuasa (vide T.II Int4), melainkanhanya mempermasalahkan Akta Jual Beli (vide T.II Int5) yang merupakanbukti peralihan

hukum pemindahan hak,yang terbukti untuk kepentingan dari Sofyan Naija Ananda sendiri, makaAkta Kuasa (sebagaimana ternyata dari bukti T.II Int4) haruslahdinyatakan batal demi hukum;Terlepas dari segala permasalahan tersebut di atas, apabila TermohonKasasi (semula Tergugat/Terbanding) bisa lebin cermat dan teliti lagidalam melakukan pencatatanpencatatan di dalam register buku tanahnyamasih adanya sengketa keperdataan di Pengadilan Negeri Bale Bandung(vide P3, P4, P5, P6, P7), pastinya balik nama (peralihan

berubah/beralih menjadi atas nama KarelStephen Que sebagaimana nyata didalam Sertifikat Hak ErfpachtVerponding No. 60 tahun 1915 dan No. 80 tahun 1920 atau terpaut jangkawaktu 5 tahun dan 10 tahun setelah tanah objek sengketa didaftarkan didalambuku kel tahun 1910 Register Desa Kairagi dan kemudian menjadi tanahNegara sesungguhnya adalah di luar persetujuan dan ijin serta kehendak dariJan Londokambey sebagai pemilik tanah objek sengketa a quo dan terhadapfakta hukum tersebut seharusnya peralihan

yang didalam tanah hak Erfpachttersebut telah tercakup tanah hak adat/pasini milik dari Jan Londokambey;Bahwa sehubungan dengan Hak Erfpacht Verponding No. 60 dan No. 80tanggal 11 Agustus 1915 dan tahun 1920 atas nama Karel Stephen Que yangsaat ini telah beralih hak kepada Termohon Kasasi I, dan Termohon Kasasi IIberdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2/Kairagi II tahun 1991atas nama Termohon Kasasi I dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Tahun 1983atas nama Termohon Kasasi II menurut hukum peralihan

hak melaluipembebasan tanah setelah beberapa kali peralihan hak seperti yang telahdiuraikan pada alasan Kasasi angka Romawi II butir ke3 diatas yang dilakukanoleh Termohon Kasasi II adalah bertentangan dengan norma hukum yangberlaku dan tidak sesuai dengan jiwa dan semangat yang terkandung di dalamUndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agrariadisebabkan oleh karena hak adat atas tanah milik Jan Londokambey yangtercakup didalam tanah hak Erfpacht yang semula tunduk pada hukum adattelah

Tiga Tunggal oleh Termohon Kasasi II dibeli pada tanggal 15Juni 1971 dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dankemudian pada tahun 1972 terjadi pembayaran sebesar Rp500.000,00 (limaratsu ribu rupiah) pembayaran mana melalui Yayasan Pembangunan SosialPropinsi Sulawesi Utara;Bahwa apabila mencermati peralihan hak yang terjadi antara Termohon KasasiIl dengan Termohon Kasasi III qq.

Termohon Kasasi IV terlihat dengan jelasperalihan hak tersebut dalam bentuk transaksi jual beli dimana menurutketentuan di dalam Pasal 28 ayat (3) UUPA No. 5 Tahun 1960 menyebutkanHak Guna Usaha dapat beralih dan di alihkan kepada pihak lain akan tetapitidak dijelaskan bentuk peralihan dimaksud namun dengan demikian peralihanyang terjadi antara Termohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi III qqTermohon Kasasi IV menurut hukum peralihan hak tersebut cacat hukum/mengandung pelanggaran terhadap normanorma

Hanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis padaamar putusan ; Ayat (2): Amar Putusan Pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap yang berkaitan denganpenerbitan, peralihan dan / atau pembatalan hak atastanah, antara lain :a. Perintah untuk membatalkan hak atas tanah ;b. Menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatanhukum hak atas tanah ; c. Menyatakan tanda bukti tidak sah/tidak berkekuatanhukum ; d.

Notaris di Medandan Akta Jual Beli No. 3117/2006 tanggal 21 Juli 2006yang diperbuat di hadapan Alina Hanum, SH., selakuPPAT yang menjadi dasar peralihan Sertipikat Hak MilikNo.27/Hamdan..............27/Hamdan dari Alice Sumampow kepada Robby Meyer menjadiobyek perkara di Pengadilan Negeri Medan dengan registerperkara No. 35/Pdt.G/2006/PNMdn tanggal 11 April 2007 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 188/PDT/2007/PTMDNtanggal 27 Juli 2007 jo.

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan sebagaimanadiuraikan pada point 910, bahwa dalil tersebut tidakbenar dan keliru, dalam Pasal 55 ayat (2) PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun2011 yangberisi : Ayat (2) : Amar putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, yang berkaitan denganpenerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak, antaralain: b. Menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyaikekuatan hukum hak atastanah ; c.

Putusan Kasasi MahkamahAgung RI No. 2479 K/PDT/2007 tanggal 17 April 2009 jo.Putusan Mahkamah Agung RI No. 85 PK/PDT/2010tanggal 19 Nopember 2010 maka peralihan haksertipikat hak Milik No. 27/Hamdan dari AliceSumampow kepada Robby Meyer tidak sah/batal dan itudapat dijadikan dasar untuk melakukan pembatalan hakatastanah ; .

Pertanahan NasionalNo. 3/2011 yang pokoknya Kepala Badan Pertanahan23berwenang ;berkenanNasional berwenang mengeluarkan keputusanpembatalan = sertipikat hak atas tanah karenamelaksanakan amar putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap dan oleh Kepala KantorPertanahan diadakan pencatatan data yuridis/fisikpemeliharaan data pendaftaran tanah sebagai lanjutandaripenyelesaian................penyelesaian kasus pertanahan berdasarkan putusan pengadilansetelah diterimanya salinan keputusan pembalatan peralihan

(lima puluhdelapan ribu delapan meter persegi) yang dimohonkan Tergugat dan setelahdilakukan pengukuran Tim A Kantor Pertanahan & Agraria Kabupaten Kutaisebagaimana berdasarkan dasar alas dimohonkan yang dimiliki Tergugatdidapatkan luas berdasarkan yang tercatat dalam buku tanah dari KantorKecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Nomor: 57/ PPAT/Btg/85 tanggal31 Maret 1985 danSurat Keterangan Jual Beli Sementara tanggal 10Januari 1980 fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (datayuridis

(delapan belas ribu meter persegi);PADA KENYATAAN:Bahwa fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis)tidak sesuai atas tanah yang dibelimasih terdapat luas bidang yang sangatluas yang tersisa diajukan permohonan dari Tergugat dan hasil daripengukuran TIM A terdapat luas tanah Sillek P seluas 100.000 m?

yang kekurangan dasar alashak/asal usul tanah keabsahan peralihan hak (data yuridis), Tergugatdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain denganmelawan hak, belum bersertifikat ada tahap yang wajib dilengkapi yaituadanya Surat Keterangan Asal Usul Tanah, Berita Acara Hasil PeninjauanLokasi, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan PenguasaanTanah (SPPT) dan Peta atau Denah Lokasi Tanah (Gambar Situasi),berdasarkan kelengkapan data administrasi tidak terpenuhi atau tidaksesuai

Bahwa, oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehTergugat tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1365Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT SMR35.36.37.KUHPerdata diatas, maka Penggugat meminta untuk dikosongkan Tanahyang menjadi objek perkara aquo;Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak siasia dandisamping itu karena ada dugaan yang sangat kuat bahwa Tergugat akanmengalihkan dengan cara menyewakan atau bentuk peralihan lain kepadaPihak Ketiga lainnya

* Lat/lon: 0.13582 N, 117.47287 Eterdaftar Pendaftaran Tanah di BadanPertanahan Nasional (BPN) Kota Bontang/Semak Belukar/Semak Belukar;Batas sebelah Utara : Jalan Brigjen Katamso dan/serta Bhayangkara;Batas sebelah Selatan : Sungai ApiApi/Sungai Bontang:Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) batal segala macambentuk peralihan yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat;MenghukumTerbanding/Tergugat untuk membayar kerugian materilkelebihan pungutan iuran pajak Tanah Objek Perkara setiap bulan

Sertifikat Hak GunaBangunan yang sah yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona karena Penggugat tidakmemiliki kewenangan dan tidak memiliki kompetensi yang jelas untukbertindak sebagai ahli waris, apabila mengacu kepada posita No. 2gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat memperolehtanah yang dimaksud adalah dari warisan orang tua Penggugat yangHalaman 8 dari 35 Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2018/PN.Srlbernama Akasyah Bin Bakir, maka terhadap peralihan

harta kekayaanmelalui waris, SeSuai dengan prinsip hukumnya, untuk mengalihkankepemilikan hak atas tanah harus melibatkan pejabat umum, oleh sebabitu peralihan hak atas tanah ke tangan ahli waris harus didaftarkan dikantor pertanahan.

Pendaftaran itu ditegaskan dalam PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997).Menurut peraturan tersebut, peralihan tanah karena waris harusdidaftarkan di kantor pertanahan setempat. Umumnya pernyataankepemilikan tanah akibat waris disebut juga sebagai turun waris.

Pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para penerimawaris yang berhak sebagai hak bersama. Jika para ahli waris sepakatuntuk menyerahkan bidang tanah tersebut kepada salah satu ahli waris,maka selain surat tanda bukti sebagai ahli waris harus disampaikan jugaakta pembagian waris. Akta ini yang menerangkan bahwa hak atas tanahjatuh kepada seorang penerima waris.

Peralihan hak atas tanah karena warisan hanyadapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT).Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugatdalam Repliknya mengemukakan bantahan sebagai berikut:Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Para Tergugat yang mendalilkangugatan Penggugat cacat formil sebab para pihak yang ditarik dalam gugatantelah sesuai dengan peranan dan kedudukan hukumnya masingmasing;Bahwa Penggugat adalah ahli waris

Bahwasanya dalilPenggugat dan II sepanjang protes dan keberatan peralihan hak adalahmengadaada dan selayaknya dikesampingkan, sebab proses hukum yangHalaman 12 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Bitberlangsung dilakukan oleh dan dihadapan PPAT yang berwenang di KotaBitung;8.

Bahwa pokok perkara a quo tentang peralihan hak, maka dapatdisimpulkan bahwa Penggugat dan II mempersoalkan tentang tanahobyek sengketa / SHM atas nama Tergugat III;b. Bahwa akan tetapi ternyata dalam gugatan aquo Para Penggugatmengakui sendiri (karena itu tidak perlu dibuktikan oleh Tergugat II)bahwa obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam Sertifitkat HakMilik Nomor : 188/Girian Weru seluas 836 M2 (delapan ratus tigapuluh enam meter persegi) adalah atas nama Tergugat III;c.

Bahwa pokok perkara a quo tentang peralihan hak, maka dapatdisimpulkan bahwa Penggugat danll mempersoalkan tentang tanahobyek sengketa / SHM atas nama Tergugat III;b.

Bahwa berdasarkan kondisi hukum tersebut pada huruf a b diatas, makamenurut hukum Penggugat dan Il secara khusus seharusnya dinilaitidak memiliki Kedudukan hukum atau legal standing (persona standi injudicio) dalam mengajukan tuntutan gugatan a quo, sebab peralihan hakmelalui Jual Beli tersebut dilangsungkan sudah sesuai koridor dandilandasi hukum yang berlaku ;4.

Bahwasanya dalil Penggugat dan II sepanjang protes dankeberatan peralihan hak adalah mengadaada dan selayaknyadikesampingkan, sebab proses hukum yang berlangsung dilakukan olehdan dihadapan Notaris/PPAT yang berwenang di Kota Bitung;.

Bahwa pada pokoknya kewajiban Pihak TERGUGAT sebesar Rp.710.000.000, (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkankepada pihak PENGGUGAT sebagaimana dimaksud tersebut diatas,sampai saat ini Sampai diajukan GUGATAN ini belum di laksanakan, baikdalam bentuk uang Cash ataupun dalam bentuk AKTA PERALIHAN HAKSERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 902/ Jatimelati dihadapan PenjabatPembuat Akta Tanah (PPAT), belum dilaksanakan sampai saat ini dan/ ataupada pokoknya TERGUGAT belum terlihat itikat baik secara

JualBeli dan Penyerahan Sertifikat kedua Kavling B 89 sebagaimana dimaksudsurat serah terima bangunan tersebut diatas kepada TERGUGAT danTERGUGAT Il, atau sebagaiaman bukti surat tuntutan PemerasanTERGUGAT kepada PENGGUGAT tertanggal 16 Januari 2020, hanyadapat dilaksanakan apabila pihak TERGUGAT telah melaksanakan terlebihdahulu kewajiban pembayaran sisa Total pelunasan sebesar Rp.760.000.000, (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah kepada PENGGUGATatau dalam bentuk terlebin dahulu melaksanakan AKTA PERALIHAN

Herawan S.H., M.Kn., selaku Notaris, pada saatdibuatnya PPJB, yang selanjutnya terhadap tanah dan bangunan milikTergugat telan pula Tergugat serahkan kepada Penggugat dan telahTergugat kosongkan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 8 September2017 dan berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 8 September2017, dan selanjutnya untuk pembuatan akta peralihan hak Sertifikat Hak MilikNomor 902/Jatimelati a/n Tergguat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT), Tergugat dengan itikad baik telah beberapa

ke4 s/d butir ke6 jelas mengadaada dantidak berdasar.Bahwa merujuk uraian Jawaban para Tergugat pada butir ke4 dan ke5 diatas, terhadap dalil Pengugat pada butir ke6 yang pada intinya menyatakanproses akta jual beli dan penyerahan sertifikat B 89 hanya dapat dilaksanakanapabila pihak Tergugat telah terlebin dahulu melaksanakan kewajibanpembayaran sisa total pelunasan sebesar Rp. 760.000.000, (tujuh ratus enampuluh juta rupiah) kepada Penggugat atau dalam bentuk terlebih dahulumelaksanakan Akta Peralihan

Hak Sertifikat Hak Milik No. 902/Jatimelatidihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah Kepada Penggugat, tidak berdasardan beralasan hukum, bahkan Penggugat dalam hal ini cenderung beritikadburuk ingin menghindar dari kewajibannya sendiri untukmembuat/melaksanakan Akta Jual Beli dihadapan PPAT atas obyek tanah danbangunan yang dibeli oleh Tergugat dari Penggugat berdasarkan PPJBdengan alihalih menyatakan Tergugat tidak melaksanakan kewajbannya,dalam bentuk melaksanakan Akta Peralihan Hak Sertifikat Hak

seluruhperalihan hak baik berupa jual beli atau lelang terhadap kedua objek jaminanPenggugat berupa tanah dan bangunan SHM No. 1254 dan SHM No. 1617mohon kepada Turut Tergugat (KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPKNL CIREBON)), Turut Tergugat II (KEPALAKANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIREBON) agartidak melakukan peralihnan hak apapun baik secara lelang serta tidakHalaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 698/PDT/2021/PT13.14.15.16.BDGmencatatkan perubahan nama atas dasar peralihan

Dan untuk Turut Tergugat dan Turut Tergugat Iluntuk tidak memproses peralihan hak objek agunan tersebutsebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrah) sementarauntuk Turut Tergugat III selaku pengawas jasa keuangan perbankan mohon agarmemberikan peringatan kepada Tergugat agar tidak melaksanakan lelangterlebin dahulu sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap(inkrah);Bahwa sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata Para Tergugat telah masuk dalamkategori perobuatan melawan hukum

Memerintahkan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuk tidakmencatatkan peralihan hak apapun terkait SHM Nomor 1254 dan SHM Nomor1617 milik Penggugat sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukumyang tetap (inkrah);.

dengandalil gugatan Nomor: 21 dan tidak benar pula petitum gugatan Penggugatyang meminta Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan hukum (bantahanTergugat dan Tergugat II sebagaimana diuraikan pada Jawaban Tergugat dan Tergugat Il Nomor: 1 sampai dengan Nomor: 9 tersebut diatas), tidakbenar pula petitum gugatan yang meminta agar Para Tergugatmengembalikan dua obyek jaminan ke posisi Semula, tidak benar pula petitumgugatan yang memerintahkan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat IIuntuk tidak mencatat peralihan

Bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat yang meminta Turut Tergugat untuk tidak mencatatkan peralihan apapun atas objek sengketa adalah tuntutanyang tidak berdasar dan harus ditolak;6.

BPN No.3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan KewenanganPemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas TanahNegara, juga ketentuan Pasal 9 sampai denaan Pasal 13, PeraturanMNA/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, jugaketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 serta Pasal 27, Peraturan Kepala BPNNo.7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, disamping ituTergugat telah bertindak Melaksanakan Pendaftaran Perubahan Hakatas tanah, dan Peralihan

Hak serta peralihan pemegang Hak, jugatidak mempertimbangkan kepentingan penggugat dengan alas hakatas tanah yang berstatus pemberian hak, yang sudah ada terdaftarsebelumnya atas Nama : Drs.

Muhammad Anwar, Penggugat In Casu; yangbersumber dari Pemberian Hak Milik menjadi Pengakuan Hak Milik,yang diwariskan kepada pemegang hak yang tidak memenuhiketentuan dan persyaratan administrasi yang sah, dalam prosesPendaftaran Tanah maupun Pendaftaran Peralihan Hak Atas tanahkepada atas Nama : Hj. Irmayanti, Dkk dan kepada atas Nama:Herman sentosa.

pemegang hak dalam pendaftaran pertama(Obyek sengketa) adalah diperoleh dari Pengakuan Hak OlehTergugat In Casu, tanpa dilengkapi persyaratan administrasi yangditentukan Peraturan, serta tanpa disertai Keputusan TUN InstansiAtasan yang berwewenang dan yang bermaksud mencabut alas hakPenggugat yang ada dan telah terdaftar terlebih dahulu pada InstansiTergugat, Sedangkan alas hak Penggugat adalah diperoleh dariPemberian hak berdasarkan Keputusan Instansi Atasan Tergugat yangSah dan berwenang, Sehingga Peralihan

Bahwa pasca peralihan hak kepada Tergugat II Intervensi in casu HermanSentosa, atas sertipikat a quo saat ini menjadi obyek Hak Tanggugan padaPT.