Ditemukan 21483 data
59 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia,Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahan.
1.Siti Kartinawati, SH
2.Agustini, SH
Terdakwa:
Sujak Bin Sidik Alm.
27 — 6
Unsur setiap orangMenimbang, bahwa dalam praktik peradilan, unsur setiap orang lazimdirumuskan dengan barang siapa yaitu subyek hukum penyandang hak dankewajiban baik manusia maupun badan hukum.
EKA PUTRA KRISTIAN WARUWU, SH., MH
Terdakwa:
AGUNG RAMADHANI Bin ALEX SALIMIN Alm
58 — 8
Unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan cukup jelas disepakati yangdimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telahmembenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan PenuntutUmum adalah benar diri Terdakwa.
124 — 96
Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada diIndonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sendiri gugatanPerselisihan Hubungan Industrial terhadap yayasan ternyata bukanlah halyang baru sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 357 K/Pdt.SusPHI/2015 tanggal 7 Juli 2015 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industralpada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 06/Pdt.SusPHI/2014/
85 — 38
atas;Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan harus dilakukan dengansederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4)UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo.Pasal 57 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilanhalaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.TkI.Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka penggunaan Pasal 127 Rv dalam praktik
ADRIANA DAINDO
Tergugat:
SAMUEL IBRAHIM PAKERENG
156 — 60
menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Verweer ten principale);Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Padt.G/2020/PN WkbMenimbang, bahwa sedangkan sesuai ketentuan pasal 162 RBg, makaeksepsi selainnya, kecuali yang menyangkut wewenang hakim, secara absolutdan relatif, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersamasama dengan pokokperkara, untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuatbuat,agar proses berjalan cepat dan lancar;Menimbang, bahwa dalam pengajuan eksepsi dalam praktik
1.Mutmainah Hasanah, SH
2.IMAN FIRMANSYAH. SH
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
RUDI SETIAWAN
91 — 23
halhal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasanpemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah danmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampumempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhipidana;Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dalampembelaannya memohon hukuman seringanringannya kepada Terdakwa, makapermohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam praktik
BUDI SETIA MULYA. SH
Terdakwa:
MUKLIS Alias KLIS Bin Alm. TASRIP
50 — 30
pasal197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa MUKLIS als KLIS bin TASRIP pada hari Selasa tanggal15 Januari 2019 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaktidaknya padawaktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Kp TegalDanas Kaum RT 001/005 Ds Hegarmuki Kec Cikarang Pusat KabBekasi atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara ini, Setiaporang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik
25 — 4
Unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagaiunsur barang siapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah18melanggar UndangUndang ataupun pasalpasal yang telah didakwakanPenuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadipribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknyamenerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam
62 — 5
/PN.Birtentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa menurut doktrin dan praktik peradilan dalam halsurat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk alternatif, makaMajelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkanterlebih dahulu yang dianggap paling relevan atau mendekati faktafakta dipersidangan. Tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan.
24 — 13
nnn nn nee nee nee nen neeBahwa ia terdakwa RAMADHAN Als MADAN Bin SURIANSYAH (Alm)pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di desa BatikRt. 01 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMarabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik
60 — 22
Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonpensimenuntut: 1) nafkah iddah karena sejak ikrar talak Penggugat Rekonvensi tidak pernahHalaman 15 dari 22mendapat nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi, dan 2) nafkah anak ditanggungbersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak dewasa, dan 3)hak asuh atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sekarangberada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;Menimbang, terhadap tuntutan hak asuh anak (hadhanah) PenggugatRekonvensi, dalam praktik
Rahmah Hayati Sinaga,SH
Terdakwa:
Bernad Saragi
70 — 16
tersebut, patut pula diuraikan nilainilai hukum sebagaimanamenurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalamhukum yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;Menimbang, bahwa berdasarkan nilainilai hukum tersebut di manadari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang buktinarkotika dalam perkara a quo tidaklah bermanfaat bagi kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentinganpendidikan dan pelatihan;Menimbang, bahwa selain itu dalam praktik
1.Hadi Sucipto,SH
2.Siti Kartinawati, SH
Terdakwa:
Sugeng Riadi Bin Suwarno
91 — 12
Unsur setiap orangMenimbang, bahwa dalam praktik peradilan, unsur setiap orang lazimdirumuskan dengan barang siapa yaitu subyek hukum penyandang hak dankewajiban baik manusia maupun badan hukum.
PINTO ARIBOWO,SH
Terdakwa:
MARUNG Bin Alm DAENG GASING
22 — 4
Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasiaan yang dilakukan terdakwa, tidak dapatmenunjukkan surat jjin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah tenagakesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktikkefarmasian.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196Jo.
110 — 37
Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagaibarangsiapa dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang undang RINomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebutAnak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalahAnak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telahmengajukan dimuka persidangan
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
dimintakan penjelasan kepadaTermohon Peninjauan kembali (Semula Pemohon Banding)dengan surat Nomor: S80/WPJ.01/BD.06/2011 tanggal 19 April2011;bahwa surat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) direspon oleh Termohon Peninjauan kembaili(semula Pemohon Banding) dengan memberikan penjelasansecara lisan yang disampaikan Saudara Hardy Sanjaya,sebagai berikut: Selisin Pemberitahuan Ekspor Barang daninvoice dengan realisasi ekspor Termohon Peninjauan kembali(semula Pemohon Banding) terjadi karena praktik
FRIHESTI PUTRI GINA, SH
Terdakwa:
ADI SYAHPUTRA SIREGAR
57 — 20
tersebut, patut pula diuraikan nilainilai hukum sebagaimana menurutGustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu :Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;Menimbang, bahwa berdasarkan nilainilai hukum tersebut di mana darisegi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotikadalam perkara a quo tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan;Menimbang, bahwa selain itu dalam praktik
54 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalammakalah berjudul Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan PenggunaNarkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya DalamPutusan Pengadilan, dalam penelitian yang diselenggarakan BadanLitbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RepublikIndonesia, menjelaskan Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan sebagaiberikut : Bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategoriyaitu pelaku sebagai pengedar dan/atau pemakai
125 — 133
Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagaibarangsiapa dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang undang RINomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut Anakyang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yangtelah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)tahun yang dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan dimukapersidangan