lalaiuntuk melaksanakan pembayaran angsurannya maka Tergugat dapatmelaksanakan haknya melakukkan eksekusi lelang atas ObyekSengketa yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda YangBerkaitan Dengan Tanah(UU Hak Tanggungan), sebagai berikut :Pasal 6:Bila debitur cidera janjl, pbemegang Hak Tanggungan Pertamamempunyal hak untuk menjual objek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan

Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat(2), objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umummenurut tata cara yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan untuk pelunasan piutang pemegangHak Tanggungan dengan hak mendahului dari padakrediturkreditur lainnya.Dengan demikian, Tergugat mempunyai hak yang dilindungi oleh hukumatas Obyek Sengketa untuk melakukan penjualan dalam rangkapembayaran angsuran kewajiban Penggugat kepada

Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah pelelangan tanah yangmenurut Penggugat secara data fisik dan data yuridis ditemukan kekeliruansebagaimana SHM No. 320/Kedungdawa a.n. Sugiono Suhendang, dimanaseharusnya terletak di Desa Kedungjaya bukan terletak di Desa Kedungdawa(Selanjutnya disebut objek sengketa).4. Bahwa dalam posita gugatan angka 1 s.d. 8, Penggugat menjelaskan bahwapada intinya telah terjadi hubunganhukum berupa perjanjian kredit antaraPenggugat dengan PT.

Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, bahwa pelelangan terhadap objeksengketa adalah akibat dari tindakan wanprestasi atau cidera janjinyaPenggugat atas Perjanjian Kredit yaitu Akta Perjanjian Kredit Modal KerjaNo. 35 tanggal 3 Mei 2005 beserta addendum/perubahannya dan AktaPerjanjian Kredit Modal Kerja No. 49 tanggal 29 November 2010 besertaaddendum/perubahannya, antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Penggugat akui dalam posita gugatan angka 7..

melalui Surat Peringatan tertulis kepadaPenggugat untuk melunasi kewajibannya.Bahwa pada kenyataannya Penggugat telah melakukan wanprestasidengan tidak mengindahkan suratsurat tagihan atau peringatan tersebut,maka Tergugat memiliki hak untuk menjual berdasarkan ketentuan Pasal6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yangmengatur sebagai berikut:Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertamamempunyal hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan

(lima belas ribu dua ratus lima puluh meterpersegi) dengan cara membeli melalui lelang yang dilaksanakan olehTergugat selaku wakil Negara dalam hal pelelangan asset Negara denganharga Rp20.555.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh lima riburupiah);2.

Sumijatie (Debitur) yangmemperoleh fasilitas kredit sebesar Rp216.396.649,00 (dua ratusenam belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratusempat puluh sembilan rupiah) dari Bank Exim;Bahwa setelah dilakukan pengurusannya oleh PUPN, namun pihakdebitur tetap tidak bisa melunasi kewajibannya, maka sesuai aturanyang berlaku PUPN berhak melakukan Pelelangan terhadap jaminandebitur yang bermasalah tersebut;Bahwa setelah proses lelang dilaksanakan dan telah ditetapkanpemenang lelang, maka pemenang

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menarik Tergugat karenatelah melakukan pelelangan terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM)Nomor 272/TB a.n. Ny Sumiyatie (untuk selanjutnya disebut ObjekPerkara) berdasarkan Risalah Lelang Nomor 36/19871988 tanggal11 Desember 1987 yang pada saat ini objek perkara a quo/objekHalaman 7 dari 30 hal.Put. Nomor 2653kK/Padt/2015lelang dalam keadaan sengketa dengan pihak Tergugat II (BarnardRivai);b.

Bahwa pelelangan yang dilakukan Tergugat tersebut merupakantugas dan fungsi dari Tergugat , dan apabila ada permintaan lelangyang syarat dan ketentuannya telah dipenuhi, maka Kantor Lelangtidak boleh menolaknya;c. Bahwa untuk itu, sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukumapabila Tergugat dituntut secara hukum mengingat pelelangantersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, sertatidak ada satupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukanTergugat ;d.

(lima belas ribu dua ratus lima puluh meterpersegi) dengan cara membeli melalui lelang yang dilaksanakan olehTergugat /Terbanding /Termohon Kasasi selaku wakil negara dalamhal pelelangan asset Negara dengan harga Rp20.555.000.,00 (duapuluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan sebagaimanaSertifikat Hak Milik Nomor: 272/TB tanah tersebut terletak di KelurahanWay Lunik, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan Jalan Soekarno Hatta;

Zaim Budi Santoso yang diterbitkan Kepala Kantoragraria tanggal 04 Februari 1988.Akan dilakukan pelelangan, Penggugat merasa terkejut karenaselama ini telah membayar kepada Tergugat 1 dan kami tidak pernahberurusan dengan Turut Tergugat karena rumah klien kami tersebutdiagunkan pada Tergugat III yakni BRI Kantor Cabang Malang bukanTurut Tergugat9.

BahwaUndang Undang No.4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda YangBerkaitan Dengan Tanah, yang menyatakan bahwa :Apabila debitor cidera janji, pemegang HakTanggungan pertama mempunyai hak untuk menjualobyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.Selanjutnya, hak Turut Tergugat untuk melakukan LelangEksekusi Hak Tanggungan tersebut di atas dipertegaskembali dalam Pasal 20, yang menyatakan

Bahwa obyek tanah dan bangunan yang akan dilakukan pelelangan olehTurut Tergugat II berupa: Obyek tanah dan bangunan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik(SHM) 190 atas nama Nita Habibah, yang terletak di JI. PandugoBaru 36 Block C 19 RT 001 RW 004, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya; dan Obyek tanah dan bangunan dengan Nomor SertifikatHakMilik(SHM) 347 atas nama Nita Habibah, yang terletak di JI.

Perjanjian Jual Beli yang dilakukannya denganTergugat adalah 2 (dua) hal yang berbeda dengan hubungan hukum antaraTergugat dan Turut Tergugat II atas pemberian fasilitas kredit dalam perkara ini;Bahwa apabila Penggugat bersikeras menganggap Turut Tergugat Il memilikihubungan hukum dalam perkara ini, mestinya Pengugat bukan menjadikan BankCIMB Niaga Kantor Cabang Pembantu (KCP) Surabaya Rungkut sebagai pihakmelainkan Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Malang.Bahwa obyek tanah dan bangunan yang akan dilakukan pelelangan

Pandugo BaruC18/36 Rt. 01 Rw. 04 Penjaringan sari, membuktikan bahwa hak milik sudahberalih/pindah tangan ke Tergugat . didukung bukti surat P8, PemberitahuanPelaksanaan Lelang dari CIMB Niaga tanggal 8 April 2019, yang ditujukankepada Tergugat I/Nita Habibah dari Bank CIMB Niaga Tbk., bukan kepadaPenggugat, hal ini membuktikan bahwa Tergugat I/Nita Habibah yangmenguasai 2 (dua) sertifikat tersebut untuk dilakukan pelelangan umumsehubungan dengan kredit macet, dengan demikian bahwa Turut Tergugat

.: 03/GK.11/SMG.II/PWS/2007 tanggal 15 Mei 2007 ;Pada tanggal 27 Juni 2007 MIDUK SITOMPUL mulaimengadakan proses pelelangan pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara SemarangIl, yang diawali dengan mengadakan pengumumanpelelangan umum dengan Pascakualifikasi PengadaanJasa Pemborongan Rehabilitasi Gedung KeuanganNegara Semarang Il yang dibiayai APBN TahunAnggaran 2007 dengan No.: PENG07/PAN/GKN.11/SMG.II/2007 tanggal 27 Juni 2007 dan melalui suratkabar Suara Karya dan harian

seharusnya 0,2 dari nilaipaket yang ditawar atau sebesar Rp 250.049.800,00sebagai(dua ratus lima puluh juta empat puluh sembilan ribudelapan ratus rupiah) ;CV MUTIARA ABADI hanya memiliki Sub Bidang Jalan,Jembatan, Landasan, dan Lokasi Pengeboran Daratdengan kualifikasi K2 (kecil), seharusnya kualifikasi NonPada tanggal 20 Juli 2007 MIDUK SITOMPUL secaramelawan hukum mengusulkan CV MUTIARA ABADIyang Direkturnya adalah terdakwa sebagai calonpemenang lelang dan dituangkan dalam Berita AcaraHasil Evaluasi Pelelangan

Semarangsebagaimana diuraikan diatas tidak sesuai denganketentuan : Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah sebagaimanatelah beberapa kali diubah dan terakhir dengan PeraturanPresiden No. 95 Tahun 2007 yaitu= Pasal 28 ayat (1) butir b dinyatakan bahwa Pelelanganumum, dan terbatas dinyatakan gagal oleh Panitia /PejabatPengadaan apabila tidak ada penawaran yang memenuhipersyaratan administrasi dan teknis ; Pasal 28 ayat (3) butir b dinyatakan bahwa Pelelangan

CV MUTIARA ABADI hanya memiliki Sub Bidang Jalan,Jembatan, Landasan, dan Lokasi Pengeboran Daratdengan kualifikasi K2 (kecil) seharusnya bukan kecil ;Pada tanggal 20 Juli 2007 MIDUK SITOMPUL denganmenyalahgunakan kewenangan mengusulkan CV MUTIARAABADI yang Direkturnya adalah terdakwa sebagai calonpemenang lelang dan dituangkan dalam Berita Acara HasilEvaluasi Pelelangan No. : BA181/PAN/GK.11/SMG.II/2007tanggal 20 Juli 2007 kemudian proses pelelangan selesaidan CV MUTIARA ABADI dinyatakan sebagai

Dalil 22 s/d 25 adalah tidak benar, justru Tergugatlah yang dirugikan akibatTejo Handoko wanprestasi sehingga dilakukan pelelangan, dan ini adalahsah menurut hukum.10.

Bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat khusunyakepada Tergugat IIl adalah sehubungan dengan pelelangan objek tanahsebagai berikut :a. Tanah dan bangunan yang terletak di Ngempon Kidul Paraban WetanParaban Temanggung, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 95seluas 168 m2 atas nama Tejo Handoko selaku suami dari Tergugat 1;b. Tanah dan bangunan yang terletak di Ngempon Kidul Paraban WetanParaban Temanggung, dengan SHM Nomor : 18 seluas 135 m2 atas namaTejo Handoko; danc.

Bahwa seiring berjalannya waktu, Tejo Handoko dan Tergugat ternyata tidakdapat melaksanakan kewajibannya terhadap fasilitas kredit yang diberikan PTBank Central Asia, Tok. in casu Tergugat II dengan tepat waktu, makaselanjutnya atas objek dimaksud dilakukan pelelangan oleh Tergugat Illberdasarkan adanya permohonan dari Tergugat II Sesuai surat Nomor:0479/KWII/2017 tanggal 21 April 2017 perihal Permohonan Lelang EksekusiHak Tanggungan.2.

Bahwa dapat Tergugat III jelaskan, mengenai dasar hukum pelelangan atasobjek jaminan yang diikat dengan Hak Tanggungan, yaitu Pasal 6 UndangUndang Nomor: 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Klausul APHTtersebut di atas, yang berbuny/i:Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya,berdasarkan pernanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama,Pihak kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama denganakta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk

Hal ini nampakbahwa apabila gugatan ini dikabulkan maka keuntungan yang berlipat didapat parapenggugat bukan demi keadilan.Dari petitum angka 3 yang menyatakan para penggugat adalah memiliki hakatas tanah tanah yang telah dilakukan pelelangan guna memenuhi kewajiban atashak tanggungan yang ada pada sertifikat tanah tanah tersebut tetapi disisi lain masihmeminta kerugian materiel berupa harga ketiga tanah tersebut seharga Rp.6.000.000.000, ( enam milyard rupiah ) .Dengan tidak seimbangnya antara posita

sesuai dengan Yurispudensi Putusan MANo.3210K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986;Bahwa Eksekusi Hak Tanggungan didasarkan pada UU No.4 Tahun1996 yang ternyata belum ada peraturan perundangan yangmengaturnya(Pasal 26 UU No.4 Tahun 1996) maka pelaksanaan lelangeksekusi Hak Tanggungan semestinya merujuk pada peraturan tentangeksekusi Grosse akta hypotik yang secara hukum acara merujuk padaPasal 224HIR yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan sebelumkreditur melakukan eksekusi Hak Tanggungan melalui pelelangan

mana proses lelang tersebut mengandung cacathukum dan harus dibatalkan demi hukum, maka proses balik nama atasobyek sengketa perkara aquo harus dibatalkan dan dikembalikanmenjadi milik Pelawan (pemilik semula);Bahwa proses lelang yang mengandung cacat hukum tersebut, mohonkepada Yth.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar memerintahkankepada Tergugat Ill untuk membatalkan balik nama atas obyek sengketatersebut menjadi atas nama Pelawan sebagai Pemilik semula atas obyeksengketa sebelum terjadi proses pelelangan

Bahwa proses pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh TerlawanIV adalah sah menurut hukum (tidak mengandung cacat hukum);. Bahwa sejak beralihnya hak milik atas tanah (Risalah Lelang No.:412/2013 tgl. 288 2013) tersebut pada point 1, 2 dan 3 di atas sampaiHalaman 9 dari 33 Putusan Nomor 69/Pdt/2017/PT YYK10.dengan saatini masih dikuasai oleh Pelawan dengan earn disewakankepada beberapa orang;.

Tanggungan;b. tidak memuat kuasa substitusi;c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlahutang dan nama serta identitaskreditornya, nama dan identitasdebitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan;(2) Kuasa Untuk Membebankan Hak Tanggungan tidak dapat ditarikkembaliatau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecualikarena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habisjangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4);Bahwa selain hal tersebut diatas karena pelelangan

Pleno Kamar Perdata SubKamar Perdata Umum menghasilkan kesepakatan : permasalahanPengosongan Eksekusi Objek Hak Tanggungan, hasil rumusan hukumpleno kamar sebagai berikut "Terhadap pelelangan Hak Tanggunganoleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak maumengosongkan objek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsungdiajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan"Rumusan ini merupakan revisi terhadap Hasil Rumusan Kamar Perdatatanggal 14 sampai dengan 16 Maret

Maros ;Pengumuman Pelelangan Nomor : 20.m/PP/DAK: Di , tanggaSeptember 2010 ;Fakta Integritas tanpa tanggal bulan Agustus 20105 14Jaminan Penawaran No. Bond : 11.11.00.2010.02703, tanggal 24 Agustus2010 ;Surat Direktur CV.

Maros Nomor : 05/CV.MRS/VIII/2010, tanggal 06 Agustus2010 perihal Penawaran Pelelangan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Hotmix RuasPanaikang Bontorappo yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen BidangBina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar ;Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan tanggal 26 Agustus 2010 ;Daftar Kuantitas dan Harga ;Harga dan jarak ratarata dari sumber bahan (Quarry) ;Daftar harga dasar satuan upah ;Daftar harga dasar satuan bahan ;Analisa harga dasar satuan bahan ;Analisa

Maros ;e Pengumuman Pelelangan Nomor : 20.m/PP/DAKDPIPD/DPUT/IX/2010,tanggal 23 September 2010 ;e Fakta Integritas tanpa tanggal bulan Agustus 2010 ;e Jaminan Penawaran No. Bond : 11.11.00.2010.02703, tanggal24 Agustus 2010 ;e Surat Direktur CV.

Maros Nomor : 05/CV.MRS/VII/2010, tanggal06 Agustus 2010 perihal Penawaran Pelelangan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Hotmix RuasPanaikang Bontorappo yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bidang BinaMarga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar ;e Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan tanggal 26 Agustus 2010 ; Daftar Kuantitas dan Harga ;e Harga dan jarak ratarata dari sumber bahan (Quarry) ;e Daftar harga dasar satuan upah ; Daftar harga dasar satuan bahan ;e Analisa harga dasar satuan bahan

Maros ;Pengumuman Pelelangan Nomor : 20.m/PP/DAKDPIPD/DPUT/IX/2010, tanggal 23 September 2010 ;Fakta Integritas tanpa tanggal bulan Agustus 2010 ;Jaminan Penawaran No. Bond : 11.11.00.2010.02703, tanggal24 Agustus 2010 ;Surat Direktur CV.

Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (Dalam perkara a quo Pengadilan negeri Sibolga)untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelelangan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan untuk menjualnya(bukan Pelaku Usaha yang memerintahkan Kantor PelelanganKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang menjualnya. Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus/2017/PN Sbg5.

Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakanatas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umumtersebut telan bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG,sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harusmelalui fiat ketua pengadilan negeri..

oleh UndangundangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KeputusanMenteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa,Majelis aquo telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan(Ultra Vires) didalam Petitumnya dengan memutuskan antara lainmenyatakan Pemohon telah melakukan perbuatan yang melanggar undangundang, Menyatakan batal demi hukum suatu Perjanjian Kredit, Menyatakanbatal demi hukum/tidak sah pelelangan

bantuan Kantor Pelayanan danKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan, yang hasilnyadigunakan sebagai pelunasan hutang kredit TERMOHON kepadaPEMOHON, sehingga PEMOHON selaku kreditur yang beritikad baiklayak dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum.e Lebih lanjut, menurut Pasal 6 UU Hak Tanggungan telah jelas mengaturbahwa apabila Debitur/TERMOHON cidera janji maka pemegang haktanggungan in casu PEMOHON mempunyai hak untuk menjual obyekHak Tanggungan aquo atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

Pengadilan NegeriMakale dalam memeriksa perkara serupa telah memperkuat pelaksanaanPasal 6 UU Hak Tanggungan (parate executie), hal ini dapat dilihat dalambagian Tentang Pertimbangan Hukum paragraf pertama PutusanPengadilan Negeri Makale No. 56/Pdt.G/2010/PN.MklI. tanggal 09 Juni2011 halaman 49, sebagai berikut :Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka apabila debitor (in casu Penggugat) cidera janji, maka pemegang HakTanggungan pertama berhak untuk menjual melalui pelelangan

Halaman 2 dari 4 Bahwa berdasarkan uraian diatasdapat disimpulkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasikepada Penggugat, sehingga petitum ke2 dapat dikabulkan; Bahwa terhadap petitum ke3 dan ke5sepanjang mengenai pelelangan harta benda milik Para Tergugat danpenjualan SHM No. 6229/ Kel.

BUSRI al anton yang beralamat di Dukuh Kutoarjo Rt.01/08 Ds.SragenTengah Kec.Sragen, Kab.Sragen;Bahwa dengan adanya pelelangan tersebut terdakwa mengajukan gugatanperlawanan terhadap Busri Al Anton, PT.

Seharusnya Tergugat VITIDAK MELAKUKAN pelelangan atas Objek Sengketa aquo karena lelang tersebut TIDAK MEMENUHIpersyaratan mengenai subjek dan objek lelang ;Selanjutnya, Tergugat VI dan Irianingsih/Tergugat IX juga telah MELANGGARPasal 18 Jo.

Sehingga telah terbukti pelelangan tersebuttelah dilakukan secara MELAWAN HUKUM dan menimbulkan kerugian bagiPenggugat ;BahwatindakanIrianingsih, SH.

Pelelangan atas Objek Sengketa (SHM No.1123/Kebon Jeruk, SHMNo.1124/Kebon Jeruk dan SHM No.1151/Kebon Jeruk), tersebut diatasyang telah dilakukan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat denganperantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Jakarta Ill sebagaimana tercantum dalam Kutipan Risalah LelangNo.089/2010 tanggal 26 Agustus 2010 dinyatakan tidak mempunyai akibathukum apapun ;b.

Jo No. 089/2010 tertanggal 11 Juli 2013.Bahwa demikian pula pelelangan terhadap obyek yang kemudian di lakukaneksekusi pengosongan di dasarkan surat Perintah Tugas dari PaniteraHal 56 dari 83 Halaman Putusan No. 517/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT.berdasarkan surat Perintah Tugas No : 140/PAN/VIIV2010 tertanggal 18Agustus 2010.Vide bukti T.X/Xl4 : surat Perintah Tugas No : 140/PAN/VIIV/2010 tertanggal 18Agustus 2010.Bahwa pelelangan tersebut di laksanakan berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta

Gugatan Penggugat salah alamat yaitu Tergugat X dan Tergugat XI secarapribadi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat Xhanya sebagai jurusitadan mendapat perintah tugas dari Tergugat XI untukmelaksanakan eksekusi pengosongan/pelelangan atas sebidang tanah, TergugatX dan Tergugat XI adalah merupakan pejabat fungsional yang sedangmenjalankan tugas yudisial dan karenanya .............

Haktersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberiHak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji,pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyekHak Tanggungan melalui pelelangan umum = tanpamemerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungandan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan itu lebin dahulu daripada kreditorkreditor yang lain.Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi HakTanggungan.

Penjelasan Pasal 6UndangUndang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan di atas,TERGUGAT selakupemegang hak tanggungan privilege/istimewaberdasarkan UndangUndang, mempunyai hak menjual obyek hak tanggunganataskekuasaansendirimelaluipelelangan umumtanpamemerlukan lagipersetujuan baik untuk melakukan pelelangan maupun penentuan nilai limit daripemberi hak tanggungan / PENGGUGAT.C.

umum.Bahwa Pasal 6 tersebut dalam Undangundang Hak Tanggungan menyatakan"apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasilpenjualan tersebut.Bahwa berdasarkan ketentuan ini, maka dalam melaksanakan penjualan objekHak Tanggungan dan mengambil pelunasan piutangnya, pemegang HakTanggungan Pertama mempunyai kedudukan istimewa (droit de preferencedan droit de

No.1588/Duren Sawit atas nama Najib,seluas 176 m2, terletak Jalan Kenanga RT 02/RW 02 No. 3 Kelurahan DurenSawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.Bahwa pelelangan ini telah diberitahukan kepada pihak Penggugat (debitur)oleh Tergugat dengan surat Nomor 2084/GPA/VII2015 tanggal 09 Juli 2015hal Pemberitahuan Lelang Agunan yang pada pokoknya memberitahukanbahwa terhadap barang jaminan Penggugat akan dilakukan Pelelangan.Bahwa sebelum diberitahukan kepada Penggugat, Terlawan telahmengirimkan surat

Menyatakan proses pelelangan yang dilakukan Tergugat Il adalah sah secarahukum;6. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul.Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Ill telah mengajukanJawaban 22 September 2016, yang isinya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI1.

6. 1 ( satu ) berkas Dokumen Asli Pelelangan Umum Pembangunan Jalan dan jembatan pangala Awan Kab. Toraja Utara.
7. 4 ( empat ) Lembar Foto Copy Dokumen SK. Bupati Toraja Utara Nomor : 821.22-057 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pengangkatan Pengangkatan dalam jabatan Eselon II selaku Kepala Dinas Sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Toraja Utara an. Drs. JHONI TAPPI. ( yang telah dilegalisir ).

Put.Nomor 51/PID.SUS.TPK/2018/PT MKSPekerjaan Pembangunan Jalan Poros dan Jembatan Pangala AwanTA.2014 berdasarkan Berita Acara Pemenang Pelelangan UmumPekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Poros Pangala AwanNomor : 08/K.07/ULP.TU/IV/2014 dengan nilai penawaran sebesar Rp12.799.483.000. kemudian saksi YOHANA SARA RITHA, SE.

Put.Nomor 51/PID.SUS.TPK/2018/PT MKSUntuk dilaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Poros danJembatan Pangala, Awan TA. 2014 yang selanjutnya Pokja ULPmelaksanakan Pelelangan Umum secara Pascakualifikasi danPengumuman paket pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret2014 dimana perusahaanyang mendaftar dan memasukkan penawaran pada saat itu ada 5(lima) perusahaan , yaitu :a. PT.ABE PUTRA dengan nilai penawaran Rp.12.607.665.000,00;b.

,M.Si Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)menetapkan PT.RIANTINESA sebagai pemenang lelang PaketPekerjaan Pembangunan Jalan Poros dan Jembatan Pangala AwanTA.2014 berdasarkan Berita Acara Pemenang Pelelangan UmumPekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Poros Pangala AwanNomor : 08/K.07/ULP.TU/IV/2014 dengan nilai penawaran sebesarRp.12.799.483.000. kemudian saksi YOHANA SARA RITHA, SE.

Toraja Utara.1 ( satu.) berkas Dokumen Asli Pelelangan UmumPembangunan Jalan dan jembatan pangala Awan Kab. TorajaUtara.4 ( empat ) Lembar Foto Copy Dokumen SK. Bupati TorajaUtara Nomor : 821.22057 tanggal 31 Juli 2013 tentangPengangkatan Pengangkatan dalam jabatan Eselon II selakuKepala Dinas Sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. TorajaUtara an. Drs. JHONI TAPPI. ( yang telah dilegalisir ).3 ( tiga ) Lembar Foto Copy Dokumen SK.

Toraja Utara.1 ( satu ) berkas Dokumen Asli Pelelangan Umum PembangunanJalan dan jembatan pangala Awan Kab. Toraja Utara.4 ( empat ) Lembar Foto Copy Dokumen SK. Bupati Toraja UtaraNomor : 821.22057 tanggal 31 Juli 2013 tentang PengangkatanPengangkatan dalam jabatan Eselon Il selaku Kepala DinasSosial, tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Toraja Utara an. Drs.JHONI TAPPI. ( yang telah dilegalisir ).3 ( tiga ) Lembar Foto Copy Dokumen SK.

SMP Wilayah selatan: Rp. 3.378.375.000 nne nnn nnerBahwa Panitia pengadaan melakukan pelaksanaan pemilihan penyediabarang/jasa dengan cara Pelelangan sistem Pascakualifikasi, evaluasipenilaian Administrasi, Teknis, Harga dilakukan bersamaan hasilnya Guguryang di mulai dengan Pengumuman pelelangan pengadaan barang/jasa untukkedua wilayah tersebut MiGlall 2 72222 2222 none enn nnn nnn cece ence nce ence enc ncee7) Surat jalan No. 078/SJ/DAK.10/XII/2010, tanggal 15 Desember 2010 ditujukankepada PT JEMBAR

Komar M, M.Pd pak kadis, bagaimanaselanjutnya untuk proses pelelangan ini, sudah banyakyang datang menghadap saya menginginkan pekerjaantersebut, siapa yang mau mengerjakannya nantikemudian dijawab oleh Saksi Drs.

TerdakwaBUDI SETIAWAN bersama dengan Staf Saksi Ramdan AyiPriatna ikut aktif mengikuti proses pelelangan hinggaahirnya perusahaan CV Tenjolaya Cipta Pratamadinyatakan sebagai pemenang lelang.

Setelah tahu melaluipengumuman di koran Terdakwa BUDI SETIAWAN didatangi oleh AsepHendra menawarkan untuk mengikuti pelelangan umum di Dinas PendidikanKabupaten Garut dengan alasan ada orang lain yang siap mendanai;Bahwa selanjutnya Terdakwa BUDI SETIAWAN bersama staf Saksi RamdanAyi Priatna mendaftarkan perusahaan CV. Tenjolaya Cipta Pratama di KantorPMPTK Dinas Pendidikan di Jalan Pasoenda Nomor 45 Garut.

TerdakwaBUDI SETIAWAN bersama dengan Staf Saksi Ramdan Ayi Priatna ikut aktifmengikuti proses pelelangan hingga ahirnya perusahaan CV Tenjolaya CiptaPratama dinyatakan sebagai pemenang lelang.

Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 4, bagian untuk Penggugat dan bagian untuk Tergugat, apabila tidak dapat diberikan secara fisik, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dengan cara pelelangan dan hasilnya setelah dikurangi biaya pelelangan dibagi rata, bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan bagian lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;

7.

bersamadikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, dan sebagian lainnya dikuasaiTergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim patut menghukum PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersamasama untukmembagi harta bersama tersebut masingmasing % harta bersamatersebut, dan agar putusan dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim perluuntuk menambahkan amar apabila tidak dapat diberikan secara fisik,maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dengan carapelelangan dan hasilnya setelah dikurangi biaya pelelangan

Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secarabersamaSsama membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 4,14 bagian untuk Penggugat dan *4 bagian untuk Tergugat, apabila tidakdapat diberikan secara fisik, maka diserahkan kepada Kantor LelangNegara untuk dijual dengan cara pelelangan dan hasilnya setelahdikurangi biaya pelelangan dibagi rata, % bagian untuk PenggugatRekonvensi dan 1% bagian lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;7.

; Bahwa pada saat proses pelelangan tersebut saksi tidak hadir karenamenjelang dilaksanakannya pelelangan saksi sudah mengajukanHalaman 25 dari 92 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.ABpermohonan cuti untuk menunaikan lbadah haji ke Tanah Suci(Mekkah) ;Bahwa sebelum saksi mengambil cuti saksi tidak pernah menandatangani surat terkait dengan pelaksanaan pekerjaan proyektersebut ;Bahwa sebagai KPA saksi berhak untuk menanda tangani administrasikontrak tersebut, namun ketika saksi hendak cuti, saksi

;Bahwa pengumuman pelelangan pekerjaan Proyek Pembangunan 3RKB SD Kristen Jelia dilaksanakan bersamasama denganpengumuman pelelangan untuk proyek lainnya yang saat itudilaksanakan secara bersamaan ;Bahwa saksi sudah lupa perusahaan / rekanan mana saja yangmendaftar untuk mengikuti lelang pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKBSD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru ;Bahwa anggaran pelaksanaan proyek pembangunan 3 RKB SD KristenJelia berasal dari APBD Provinsi Maluku tahun 2007

LETMI PRATAMA diusulkan oleh Panitia Lelang untukditetapkan sebagai pemenang karena lulus semua evaluasi yangdilaksanakan oleh Panitia ;Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.ABBahwa Proses pelelangan dibuka lewat pengumuman yangdilakukan oleh panitia lelang barang dan jasa Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Propinsi Maluku dan kemudian dilanjutkandengan proses pendaftaran, pengambilan dokumen lelangselanjutnya dilakukan rapat penjelasan pekerjaan, pemasukandokumen penawaran, setelah

Bahwa pada tahun 2007 saksi menjabat sebagai staf pada Biro EkbangSetda Provinsi Maluku ;Halaman 34 dari 92 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.ABBahwa pada tahun 2007 pula saksi menjabat sebagai anggota PanitiaLelang untuk proyekproyek pada Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Maluku.Bahwa tugas dan fungsi pokok saksi selaku anggota panitia lelangpada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku yaituMelaksanakan proses pelelangan hingga pengumuman lelang sampaidengan pengumuman pemenang

pelelangan ;Bahwa seingat saksi ada proyek pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) RKBSD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Arutahun 2007.Bahwa untuk paket pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD KristenJelia di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru dilakukanproses pelelangan;Bahwa Jumlah anggaran untuk proyek ini sesuai dengan kontrak yaitusebesar Rp. 201.993.000, (dua ratus satu juta sembilan ratus sembilanpuluh tiga ribu rupiah) dan dana tersebut berasal dari APBD PropinsiMaluku

Sarana WiraPerkasa Nomor 049/SPH/SWIP/VI/2012 Tanggal 18 Juni 2012;Asli Dokumen Sanggahan Pelelangan PT. Kana Farma IndonesiaNomor : 33/KFI/VII/2012 Tanggal 30 Juni 2012;Asli Dokumen Sanggahan Pelelangan KeIIl PT. Kana Farma IndonesiaNomor : 34/KFI/VII/2012 Tanggal 10 Juli 2012;Asli Surat Pengantar Barang PT. Visa Karya mandiri Nomor024/VKM/XBA/SPB/2012 Tanggal 12 Desember 2012 (1 Eksemplar);Asli Berita Acara Instalasi/ Uji Fungsi/ Uji Coba Alat/ Training PT.

Asli Berita Acara Persiapan Pelelangan Nomor : 01/PANAPBN/RSUCWM/ 2012 Tanggal 01 Juni 2012;4. Asli Dokumen Pengadaan Barang Nomor : 02/PANAPBN/RSUCM/2012 Tanggal 01 Juni 2012;Hal. 53 dari 215 hal. Put.

SaranaWira Perkasa Nomor 049/SPH/SWIP/VI/2012 Tanggal 18 Juni 2012;Asli Dokumen Sanggahan Pelelangan PT. Kana Farma IndonesiaNomor : 33/KFI/VII/2012 Tanggal 30 Juni 2012;Asli Dokumen Sanggahan Pelelangan KeIl PT. Kana Farma IndonesiaNomor : 34/KFI/VII/2012 Tanggal 10 Juli 2012;Hal. 54 dari 215 hal. Put. No. 59 PK/PID.SUS/201622.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Asli Surat Pengantar Barang PT.

SaranaWira Perkasa Nomor 049/SPH/SWIP/V1I/2012 Tanggal 18 Juni 2012;Asli Dokumen Sanggahan Pelelangan PT. Kana Farma IndonesiaNomor : 33/KFI/VII/2012 Tanggal 30 Juni 2012;Asli Dokumen Sanggahan Pelelangan KeIl PT. Kana FarmaIndonesia Nomor : 34/KFI/VII/2012 Tanggal 10 Juli 2012;Asli Surat Pengantar Barang PT.

Dan anehnya lagi dalam Pertimbangan hukum Putusan Kasasi atasnama Terdakwa Surdeni Sulaiman (berkas terpisah), tidak ada namanama keterangan saksi dari Panitia Pelelangan (T.M.Yusri Muly,Zainal Abidin dan M.

Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, Pengadilan NegeriBrebes telah memberikan kekesempatan kepada Pelawan untukmenyelesaikan kewajibannya dengan Penetapan AanmaningNomor : 1914/Pen.Pdt.Eks/HT/2012/PN.Bbs tanggal O6Agustus2012 dan Berita Acara Teguran / Anmaning tertanggal 15AQUSLUS ZO12 9 sqeqceneneeeeteter erste serene een.

berdasarkan ketentuan tersebut di atas, nilai limitmenjadi tanggungjawab penjual dan ditentukan oleh penjualsebagaimana tercantum dalampenetapan Nomor: 20/Pen.Pdt/HL/2014/PN.Bbs tanggal 03 Maret 2014 ; 13.Bahwa apabila Pelawan mempermasalahkan harga dari objeklelang saat setelahlelang adalah tidak dalam kapasitas Pelawan35karena Pelawan telah melepaskantanggung jawab yaitupelunasan utang sampai Terlawan menyatakan utangmacet,kiranya Pelawan telah bersedia menerima segala risikohukumsebagaimana dalam pelelangan

LelangTegal telah dilaksanakan penjualansecara lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan LelangTegal pada tanggal 11 April 2014, sehinggaberdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa benar lelangeksekusi telah selesai dilaksanakan ; Menimbang, bahwa oleh karena lelang eksekusi telah selesaidilaksanakan, maka berdasarkan pedoman pelaksanaan teknisadministrasi pengadilan dan teknis peradilan perdata umum edisi2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyatakan dengantegas bahwa suatu pelelangan

yang telah dilaksanakan sesuaiperaturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan, dan dalam halterdapat kekurangan atau pelelangan tidak sesuai denganperaturan yang berlaku, maka pelelangan tersebut dapatdibatalkan dengan mengajukan gugatan dan bukan dalam bentukperlawanan ; 222222 noooMenimbang, bahwaoleh karena petitum pokok dari gugatanPelawan ditolak, maka terhadap petitum selebihnya dari gugatanPelawan adalah patut dan berdasar untuk ditolak seluruhnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Dan di dalam Pasal 9 ayat (1) dijelaskandengan sangat jelas bahwa hanya warga negara Indonesia dapatmempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan angkasadalam batas ketentuan Pasal 1 dan 2;23.Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014, Tergugat membuat iklan di KoranHarian Pikiran Rakyat Halaman 2 yang isinya menyatakan PengumumanPrakualifikasi dengan paket pekerjaan Pemanfaatan Aset Milik/DikuasaiPemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk pelelangan kerjasama, apabila dilihat dan dicermati

Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan Tergugat dan II telah bersalah dan melakukan wanprestasi;Menyatakan batal atas Pengumuman Prakualifikasi Pelelangan Kerjasamayang dibuat oleh Tergugat ;4. Menyatakan dapat diperpanjang untuk 20 tahun kedepan ruko komplekBanceuy Permai bagi Para Penggugat;5.

padapendiriannya untuk melakukan revitalisasi, janganilah memakai kekuasaanuntuk menindas orang lain yang mempunyai itikad baik, pakailah bukti danfakta untuk menyelesaikan perkara ini;Bahwa Termohon Kasasi /Terbanding I/Tergugat tidak memperpanjangkerjasama dengan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II alasannyaadalah dikarenakan berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Daerah, yang mana pemilinankembali mitra kerjasama haras melalui mekanisme pelelangan

denganmengikutsertakan sekurangkurangnya 5 peserta/peminat, maka denganadanya aturan tersebut Termohon Kasasi /Terbanding /Tergugat memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerjasama denganTermohon Kasasi II/Terbanding Il/Tergugat Il untuk mengelola BanceuyPermai tersebut tetapi mencari mitra kerjasama melalui lelang pekerjaansebagaimana dijelaskan tersebut di atas;Bahwa di dalam hal ini Termohon Kasasi /Terbanding /Tergugat telahsalah melakukan pelelangan pekerjaan tersebut dengan tujuan mencarimitra

hukum, untuk itu Para pemohon Kaasi/Pembanding/ParaPenggugat mempunyai hak yang sama untuk menempati tanah TermohonKasasi /Terbanding /Tergugat selama sifatnya tidak merugikan bagiTermohon Kasasi /Terbanding I/Tergugat ;Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014, Termohon Kasasi I/Terbanding 1/Tergugat membuat iklan di Koran Harian Pikiran Rakyat Halaman 2 yangisinya menyatakan Pengumuman Prakualifikasi dengan paket pekerjaanPemanfaatan Aset Milk/Dikuasai Pemertntah Provinsi Jawa Barat dengantujuan untuk pelelangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang PenilaianKualitas Aset Bank UMUM);22 02 2nen nn nn nn nn nn nnnn nn nenene nenPasal 1Agunan Yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut AYDAadalah Aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilikagunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilikagunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.Selanjutnya sistem perlakuan AYDA

adalah suatu perbuatan melawanhukum karena menurut Penggugat barang jaminan tersebut hanyalahagunan tambahan Peringkat II sedangkan pelelangan dilakukan tanpaterlebin dahulu melakukan lelang terhadap semua jaminan pokok TurutTergugat . 222 nnn enna nn nnn nnn nnn nnnTANGGAPAN ATAS DALILDALIL PENGGUGAT :2+=A. TENTANG PROSEDUR LELANG HINGGA TERBITNYA RISALAH LELANGNOMOR 1426/37/2017 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2017 3.

Bahwa pelelangan yang diperantarai oleh Tergugat Il berdasarkanpermintaan dari Tergugat telah didasarkan pada datadata dan telahmemenuhi syaratsyarat yang ada. Oleh karena itu terhadap pelaksanaanlelang yang dilakukan oleh Tergugat II telah memenuhi ketentuan hukumyang berlaku. 222 n onan nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn cence nnn6.

dan kewenangan bagi Pemegang HakTanggungan untuk menjual barang secara lelang, Hal tersebut sesuai denganketentuan Pasal 6 UndangUndang No. 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan yang mengatur bahwa apabila debitur cidera janji,pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjualobyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelanganumum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualantersebut. maka untuk selanjutnya Tergugat Il selaku Pemegang HakTanggungan mengajukan permohonan pelelangan